Penyusunan Pohon Kinerja
RPD Perubahan 2024 - 2026 (2024 - 2026)


Level 1 Indikator Kinerja Level 2 Indikator Kinerja Level 3 Indikator Kinerja Level 4 Indikator Kinerja Crosscutting Pokin OPD Indikator Kinerja Pokin OPD Indikator Kinerja Pokin OPD Indikator Kinerja Pokin OPD Indikator Kinerja
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Disetujui
MENINGKATNYA DAYA SAING SEKTOR PERDAGANGAN DAN MENINGKATNYA PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL MENENGAH
PDRB Sektor Perdagangan
PDRB Sektor Industri
MENINGKATNYA PERTUMBUHAN USAHA PERDAGANGAN Persentase Pertumbuhan Usaha Perdagangan
MENINGKATNYA PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Prosentase Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik
KEBERADAAN PUSAT PERDAGANGAN (PASAR DAERAH) Penataan/Rehabilisai Pasar Daerah
TERLAKSANANYA FASILITASI PERIJINAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Penerbitan Perijinan
Pembinaan Sosiialisasi kepada pelaku usaha Terkait Legalitas Berusaha / Perijinan
MENINGKATNYA PENGAWASAN DISTRIBUSI BAPOKTING Persentase koefisien variasi harga antar waktu
KETERSEDIAAN INFORMASI DATA HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Ketersediaan Data dan Informasi Harga Bapokting Yang Up to date
Pelaksanaan Pemantauan Penyaluran Bapokting
MENINGKATNYA PERLINDUNGAN KONSUMEN Tercapainya Daerah Tertib Ukur
MENINGKATNYA PELAYANAN KEMETROLOGIAN Persentase UTTP yang terfasilitasi Pelayanan Tera/Tera Ulang
Jumlah BDKT yang terfasilitasi pengujian
MENINGKATNYA POTENSI EKSPOR DAERAH Prosentase Pelaku Usaha Yang Memiliki Potensi Ekspor
MENINGKATNYA PERTUMBUHAN POTENSI EKSPORT DAERAH Jumlah Pelaku Usaha Yang Mengikuti sosialisasi, pelatihan, promosi perdagangan dan Pendataan
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Nilai SAKIP DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Tingkat Kepuasan Pelayanan DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN % Ketepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah
Tercapainya Indikator Kinerja DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN % Capaian Indikator Kinerja DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Jumlah dokumen Perencanaan dan Penganggaran DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Meningkatnya Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan
Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN Ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN
Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian Pegawai yang menerima pelayanan kepegawaian sesuai dengan prosedur
MENINGKATNYA PERTUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah
MENINGKATNYA DAYA SAING PRODUK HASIL INDUSTRI PENGOLAHAN Prosentase Produk Hasil Industri Pengolahan Yang Mendapatkan Sertifikasi
TERLAKSANANYA PENDAMPINGAN LEGALITAS / SERTIFIKASI IKM Jumlah IKM yang Mendapatkan Pendampingan dan terfasilitasi Legalitas/Sertifikasi
MENINGKATNYA PENGELOLAAN, PENYEDIAAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI INDUSTRI Persentase Akses dan Pemanfaatan Informasi Industri oleh IKM
MENINGKATNYA PENGAWASAN DATA INDUSTRI Jumlah Pengawasan Data Industri Pada SIINAS
Terlaksananya Monev IKM
MENINGKATNYA PERTAMBAHAN DATA INDUSTRI Jumlah Data Industri Pada SIINAS
Tersedianya Update Data IKM
MENINGKATNYA PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM Prosentase IKM Yang Mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Kapasitas SDM
TERFASILITASINYA IKM YANG MENDAPATKAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDM Jumlah IKM yang Mengikuti Pelatihan dan Pengembangan SDM lainnya
TERLAKSANANYA FASILITASI SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI BAGI IKM Jumlah IKM yang Mendapatkan Bantuan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Produksi
TERLAKSANANYA PENDIDIKAN VOKASI PENUNJANG IKM Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Akademis
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Disetujui
Meningkatnya kunjungan wisata
Angka kunjungan wisatawan
Length of Stay
Spending of Money
Meningkatnya pemasaran pariwisata Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dipasarkan
Promosi pariwisata secara konvensional dan digital Jumlah media promosi yang dipergunakan
Penyediaan bahan dan laporan promosi pariwisata Jumlah laporan promosi pariwisata
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata
Penyediaan bahan dan laporan fasilitasi pemasaran pariwisata Jumlah laporan fasilitasi pemasaran pariwisata
Pendataan kepariwisataan Jumlah data kepariwisataan
Pengumpulan, pengolahan, penyebarluasan data kepariwisataan Jumlah data kepariwisataan yang dikumpulkan, diolah dan disebarluaskan
Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Jumlah dokumen kerjasama dan Kemitraan Pariwisata yang dilakukan
Penyusunan bahan dan laporan kerjasama dan kemitraan pariwisata Jumlah bahan dan laporan kerjasama dan kemitraan pariwisata
Meningkatnya pengembangan Ekonomi Kreatif Persentase Ekonomi kreatif yang dikembangkan
Pembinaan SDM ekonomi kreatif Jumlah SDM ekonomi kreatif yang dibina
Penyediaan bahan dan laporan pembinaan SDM Ekraf Jumlah bahan dan laporan pembinaan SDM Ekraf
Fasilitasi ekonomi kreatif Jumlah ekonomi kreatif yang difasilitasi
Penyediaan bahan dan laporan serta pendampingan event ekraf Jumlah bahan dan laporan serta pendampingan event ekraf
Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata Persentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang berstandar baik dan berkelanjutan
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Jumlah Destinasi pariwisata yang dikelola
Penyediaan bahan dan laporan serta monev destinasi pariwisata Jumlah bahan dan laporan serta monev destinasi pariwisata
Pembangunan dan pemeliharaan daya tarik dan destinasi wisata yang baik dan berkelanjutan Jumlah daya tarik dan destinasi wisata yang dibangun dan dipelihara
Penyusunan laporan dan monev pembangunan/pemeliharaan daya tarik destinasi pariwisata Jumlah laporan dan monev pembangunan/pemeliharaan daya tarik destinasi pariwisata
Penyusunan kajian kepariwisataan Jumlah dokumen kajian kepariwisataan
Penyusunan laporan hasil perencanaan kawasan strategis pariwisata Jumlah laporan hasil perencanaan kawasan strategis pariwisata
Terlaksananya pemungutan retribusi tempat rekreasi Jumlah destinasi pariwisata yang dipungut retribusi
Pemungutan retribusi dan penyusunan laporan hasil Jumlah laporan hasil Pemungutan retribusi
Peningkatan kualitas SDM Pariwisata Persentase SDM Pariwisata yang profesional
Pembinaan SDM pariwisata Jumlah SDM pariwisata yang dibina
Penyediaan dan penyusunan laporan pembinaan SDM Pariwisata Jumlah laporan pembinaan SDM Pariwisata
Pembinaan dan pendampingan Desa Wisata Jumlah desa wisata yang dibina dan didampingi
Penyusunan laporan pembinaan dan pendampingan desa wisata Jumlah laporan pembinaan dan pendampingan desa wisata
Pembinaan dan pengawasan pelaku usaha pariwisata Jumlah pelaku usaha pariwisata yang dibina dan diawasi
Penyusunan laporan pembinaan pelaku usaha pariwisata Jumlah laporan pembinaan pelaku usaha pariwisata
Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha dan Berbasis Risiko Sektor Pariwisata Jumlah Pelaku Usaha Sektor Pariwisata yang difasilitasi
Penyusunan Laporan Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Jumlah Laporan Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Disetujui
Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Produksi Padi, Jagung, Pamelo dan Tebu
Meningkatnya intensifikasi pertanian Provitas komoditas
Terkendalinya dampak bencana pertanian Persentase dampak bencana pertanian yang dikendalikan
Meningkatnya perlindungan usaha pertanian Persentase kelompok tani yang menggunakan Asuransi Usaha Tani Padi per tahun
Meningkatnya upaya pengendalian organisme pengganggu tanaman Persentase luas serangan organisme penganggu tanaman yang ditangani per tahun
Meningkatnya penerapan teknologi budidaya Indeks pertanaman
Meningkatnya akses sarana produksi pertanian dan hasil panen Jumlah jalan usaha tani yang dibangun per tahun
Terlaksananya pengelolaan lahan aset daerah Jumlah lahan aset yang dikelola
Meningkatnya Kualitas Benih Persentase kelompok tani yang menggunakan benih bermutu dan bersertifikat
Meningkatnya mekanisasi pertanian Persentase kelompok tani yang mendapat hibah alat mesin pertanian per tahun
Meningkatnya kesuburan tanah Kelas kesuburan tanah
Terlindunginya lahan pertanian berkelanjutan Jumlah peraturan tentang lahan berkelanjutan
Meningkatnya luasan tanam yang terairi Penambahan jumlah luasan tanam yang terairi
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Nilai SAKIP DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Tingkat Kepuasan Pelayanan DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN % Ketepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah
Tercapainya Indikator Kinerja DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN % Capaian Indikator Kinerja DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Jumlah dokumen Perencanaan dan Penganggaran DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Meningkatnya Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan
Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN Ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN
Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian Pegawai yang menerima pelayanan kepegawaian sesuai dengan prosedur
Persentase Pegawai yang menerima pelayanan peningkatan kualitas/kompetensi
Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Meningkatnya Diversifikasi pertanian Persentase jumlah produk pertanian yang diterima pasar
Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk pasca panen dan olahan Jumlah produk yang berhasil didiversifikasi
Meningkatnya penggunaan alat pascapanen dan pengolahan Persentase kelompok tani yang mendapat bantuan alat pascapanen dan pengolahan per tahun
Meningkatnya proses pascapanen dan pengolahan hasil pertanian Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pascapanen dan olahan produk pertanian
Meningkatnya pemasaran produk pertanian Jumlah produk pertanian yang mengikuti pameran dan promosi
Meningkatnya promosi produk pertanian Jumlah promosi dan pameran produk pertanian yang dilakukan selama setahun
Meningkatnya kualitas kelembagaan petani Persentase kelompok tani yang meningkat kelas kelompoknya
Meningkatnya kualitas petani Persentase lembaga petani yang naik instrumen penilaiannya
Meningkatnya kemampuan kelembagaan petani dalam hal teknologi pertanian Jumlah kelompok tani yang meningkat nilai instrumen terkait teknologi
Meningkatnya kemampuan kelembagaan petani dalam hal manajerial Jumlah Kelompok Tani yang meningkat nilai instrumen terkait manajerial
Meningkatnya kualitas penyuluhan Persentase programa yang mencapai target
Terwujudnya SDM Penyuluhan yang berkualitas Jumlah penyuluh pertanian yang bersertifikat
Terpenuhinya jumlah penyuluh di wilayah Kab. Magetan Persentase desa yang sesuai jumlah penyuluhnya
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Disetujui
Meningkatnya Produksi Peternakan dan Perikanan
Persentase Peningkatan Produksi Hasil Peternakan : Daging (%) Telur (%) Susu (%)
Persentase peningkatan produksi perikanan (%)
Meningkatnya populasi komoditas peternakan Persentase peningkatan populasi komoditas peternakan: Sapi potong (%), Kambing (%), Domba (%), ayam potong (%), Ayam petelur (%), ayam buras (%), sapi perah (%), kambing perah (%)
Meningkatnya Populasi ternak Jumlah populasi ternak sapi potong, sapi perah, domba, kambing, ayam
Meningkatnya SDM Pelaku Usaha Peternakan Jumlah pelaku usahaa yang meningkat kompetensinya
Meningkatnya kualitas mutu bibit ternak rumansia Jumlah bibit ternak ruminansia yang berkualitas
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sapras Prosentase peningkatan sapras dalam kondisi baik
Meningkatnya Ketersediaan pakan yang berkualitas Jumlah ketersediaan pakan yang berkualitas
Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Jumlah kelompok yang eksis
Meningkatnya pascapanen dan promosi Jumlah produk berkualitas dan promosi yang dilaksanakan
Meningkatnya Status Kesehatan Hewan Derajat kesehatan hewan ternak
Meningkatnya pelayanan kesehatan hewan dan kemavet Jumlah pelayanan kesehatan hewan dan kesmavet
Meningkatnya SDM Petugas Jumlah petugas yang meningkat kualitasnya
Meningkatnya kualitas lingkungan peternakan Prosentase kandang yang layak higienis sanitasi
Meningkatnya penerapan teknologi tepat guna IK : Jumlah peternak yang menggunakan teknologi tepat guna
Meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi penerapan teknologi tepat guna
Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan tangkap Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)
Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)
Meningkatnya optimalisasi lahan perikanan budidaya dan tangkap Prosentase peningkatan optimalisasi lahan
Meningkatnya Intensifikasi lahan perikanan budidaya dan tangkap Prosentase lahan perikananan budidaya dan tangkap yang di intensifikasikan
Meningkatnya Ekstensifikasi lahan perikanan budidaya dan tangkap Prosentase penambahan lahan budidaya dan tangkap
Meningkatnya penguatan kelembagaan Jumlah kelompok eksis
Meningkatnya penumbuhan kelompok Jumlah kelompok yang terbentuk
Meningkatnya penilaian / peningkatan kelas kelompok Jumlah kelompok yang di nilai/naik kelas
Meningkatnya SDM Pelaku Usaha Jumlah pelaku usaha yang meningkat kualitasnya
Meningkatnya kompetensi pelaku usaha Jumlah pelaku usaha yang mendapat sertifikat
Meningkatnya Pasca Panen dan Promosi Produk Hasil Perikanan Jumlah produk berkualitas dan promosi yang dilaksanakan
Meningkatnya fasilitasi kemitraan pemasaran hasil dan sarana produksi sektor kelautan dan perikanan Jumlah fasilitasi kemitraan pemasaran hasil dan sarana produksi sektor kelautan dan perikanan
Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Peternakan dan Perikanan Nilai SAKIP Dinas Peternakan dan Perikanan
Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Peternakan dan Perikanan
Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN % Ketepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah
Tercapainya Indikator Kinerja DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN % Capaian Indikator Kinerja DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Jumlah dokumen Perencanaan dan Penganggaran DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Meningkatnya Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan
Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN Ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN
Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian Pegawai yang menerima pelayanan kepegawaian sesuai dengan prosedur
Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Disetujui
Meningkatkan ketentraman dan ketertiban daerah
Indeks Pencapaian SPM Trantibumlinmas
Meningkatnya Kesiapsiagaan Dalam Menanggulangi Kebakarann Persentase laporan kejadian kebakaran yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 15 menit
Meningkatnya kualitas Penanganan Kebakaran dan penyelamatan Persentase laporan kejadian kebakaran dan penyelamatan yang ditangani
Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jumlah Posko siaga kebakaran yang aktif
Meningkatnya kualitas sarana prasarana Pemadaman kebakaran dan penyelamatan Persentase sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dalam kondisi layak
Meningkatnya kualitas Pencegahan Kebakaran Jumlah Kegiatan pencegahan kebakaran yang dilakukan
Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pencegahan kebakaran Jumlah kegiatan sosialisasi tentang pencegahan kebakaran yang dilaksanakan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kebakaran
Meningkatnya kualitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan Jumlah kegiatan peningkatan aparatur kebakaran dan penyelamatan yang dilaksanakan
Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Tindak Lanjut Terhadap Pengaduan Pelanggaran Ketertiban Umum
Terselenggaranya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani
Meningkatnya keamanan wilayah jumlah gedung pemerintahan dan event daerah yang diamankan
Meningkatnya Kapasitas SDM Satpol PP dan pemberdayaan Satlinmas Jumlah kegiatan peningkatan Kapasitas SDM petugas Satpol PP dan Pemberdayaan Satlinmas
Meningkatnya kecepatan respon tindak lanjut laporan masyarakat terhadap gangguan trantibum Jumlah Laporan masyarakat yang ditindaklanjuti maksimal 2x24 jam
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota yang ditangani
Mewujudkan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah objek pelanggaran perda dan perkada yang diselidiki, dilakukan penyidikan, dan diselesaikan
Menindak objek pelanggar perda dan perkada Jumlah objek pelanggar perda dan perkada yang ditindak
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terkait Perda dan Perkada Jumlah sosialisasi perda dan perkada yang dilaksanakan
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Nilai SAKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Nilai IKM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Meningkatnya Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan
Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian Pegawai yang menerima pelayanan kepegawaian sesuai dengan prosedur
Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN % Ketepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah
Tercapainya Indikator Kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN % Capaian Indikator Kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Jumlah dokumen Perencanaan dan Penganggaran SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan Persentase capaian serapan keuangan untuk mendukung tercapainya sasaran Satpol PP dan Damkar
terlaksananya penatausahaan keuangan yang baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan jumlah dokumen keuangan yang terverifikasi
Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN Ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Disetujui
Terwujudnya masyarakat yang rukun, tertib dan agamis
Indeks Kerukunan Umat Beragama
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Nilai SAKIP BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Tingkat Kepuasan Pelayanan BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Meningkatnya Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan
Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN Ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN
Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian Pegawai yang menerima pelayanan kepegawaian sesuai dengan prosedur
Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK % Ketepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah
Tercapainya Indikator Kinerja BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK % Capaian Indikator Kinerja BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Jumlah dokumen Perencanaan dan Penganggaran BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Meningkatnya kondusifitas kehidupan sosial masyarakat Indeks Toleransi
Persentase konflik sosial yang berhasil dicegah
Meningkatnya kewaspadaan dini dan fasilitasi penanganan konflik sosial Jumlah potensi konflik yang bisa dideteksi
Terlaksananya deteksi dini dan cegah dini potensi konflik sosial di masyarakat jumlah kegiatan deteksi dini dan cegah dini konflik sosial
Terlaksananya penanganan konflik sosial Jumlah kegiatan pencegahan dan penanganan konflik sosial
Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat Persentase sekolah menengah yang mendapatkan wawasan kebangsaan
Terlaksananya pembinaan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan Jumlah kegiatan pembinaan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan
Terlaksananya fasilitasi kegiatan Paskibraka dan Purna Paskibraka Jumlah kegiatan Paskibraka dan Purna Paskibraka
Meningkatnya peran partai politik dan pemberdayaan organisasi masyarakat Persentase organisasi masyarakat yang mendapatkan pembinaan
Persentase organisasi politik yang mendapatkan pendidikan politik
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan organisasi masyarakat Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan organisasi masyarakat
Terlaksananya fasilitasi kelembagaan partai politik Jumlah kegiatan fasilitasi partai politik
Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan pencegahan penyalahgunaan narkotika Persentase wilayah kecamatan yang mendapatkan pembinaan kerukunan beragama
Persentase penanganan kasus penyalahgunaan narkotika
Terlaksananya pencegahan penyalahgunaan narkotika dan fasilitasi kegiatan tim P4GN Jumlah kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika
Terlaksananya pembinaan kerukunan umat beragama Jumlah kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama
DINAS TENAGA KERJA Disetujui
Meningkatnya Penyerapan dan Partisipasi Angkatan Kerja
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Meningkatnya Akses Ke Peluang Kerja Persentase penyerapan tenaga kerja
Meningkatnya layanan penempatan tenaga kerja Persentase pencaker yang menggunakan layanan informasi pasar kerja
Meningkatnya kualitas penyediaan layanan informasi lowongan kerja Tersedianya informasi lowongan kerja yang up to date
Meningkatnya jaringan kerjasama dengan dunia usaha dan industri : Jumlah jejaring kerjasama dengan dunia usaha dan industri
Meningkatnya Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKIS) dan Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Swasta (PPTKIS) yang mendapatkan rekomendasi, pengawasan dan pengendalian Jumlah LPTKS dan PPTKS yang mendapat rekomendasi, pengawasan, dan pengendalian
Meningkatnya perluasan kesempatan kerja Jumlah lowongan kerja yang tersedia
Meningkatnya penciptaan kesempatan kerja Besaran jumlah pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri pemula/wirausaha baru
Tersedianya jaring pengaman bagi penduduk usia kerja jumlah angkatan kerja yang terlibat sistem padat karya
Meningkatnya transmigran yang ditempatkan jumlah calon transmigran yang diberangkatkan
Meningkatnya jumlah pendaftar/seleksi calon transmigran Jumlah calon transmigran yang mendaftar dan terseleksi
Meningkatnya kualitas calon transmigran yang sesuai kebutuhan Jumlah transmigran yang mendapat pelatihan
Terlaksananya fasilitasi penempatan transmigrasi fasilitasi pemberangkatan transmigrasi
Terlaksananya monitoring transmigran di kawasan transmigrasi Jumlah kegiatan monitoring transmigran yang dilaksanakan
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada DINAS TENAGA KERJA Nilai SAKIP DINAS TENAGA KERJA
Tingkat Kepuasan Pelayanan DINAS TENAGA KERJA
Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi DINAS TENAGA KERJA % Ketepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah
Tercapainya Indikator Kinerja DINAS TENAGA KERJA % Capaian Indikator Kinerja DINAS TENAGA KERJA
Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran DINAS TENAGA KERJA Jumlah dokumen Perencanaan dan Penganggaran DINAS TENAGA KERJA
Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN Ketepatan waktu pelayanan dan gaji tunjangan ASN
Meningkatnya Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan
Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian Pegawai yang menerima pelayanan kepegawaian sesuai dengan prosedur
Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan dan memperoleh sertifikat/ kompetensi
Meningkatnya LPK yang terakreditasi Jumlah LPK yang terakreditasi
Meningkatnya kapasitas pengelolaan manajemen perusahaan menengah Jumlah perusahaan kecil yang lebih produktif
Meningkatnya Pelatihan Kerja berbasis kompetensi Jumlah pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi
Terciptanya Hubungan Industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak
Menurunnya kasus hubungan industrial Jumlah penyelesaian kasus ketenagakerjaan
Meningkatnya perusahaan yang menerapkan sarana hubungan industrial Jumlah perusahaan yang memiliki sarana hubungan industrial
Terlindunginya masyarakat pekerja dari mekanisme pasar Persentase Pekerja yang Terdaftar dalam Jaminan Sosial
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Disetujui
Meningkatnya Daya Tarik Investasi
Nilai Realisasi Investasi
Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan % Pengaduan Masyarakat yang Tertangani
Meningkatnya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi % Ketersediaan Data dan Sistem Informasi
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Informasi
Tersedianya Data Berkaitan dengan Perizinan dan Nonperizinan. Jumlah ketersediaan dataperizinan dan nonperizinan.
Meningkatnya Tindak Lanjut atas Laporan Pengaduan % Pengaduan Yang Ditindaklanjuti
Terselenggaranya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Layanan Pengaduan % Pengaduan yang diselesaikan sesuai SOP
Terlaksananya Penyediaan Layanan Pengaduan Jumlah Sapras Layanan Pengaduan yang tersedia
Meningkatnya Jumlah Investor Jumlah Pelaku Usaha yang Berizin
Meningkatnya Promosi Penanaman Modal % Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal
Terlaksananya Promosi Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Promosi yang dilaksanakan
Terlaksananya Publikasi Penanaman Modal Jumlah Publikasi Penanaman Modal
Meningkatnya Pengendalian Penanaman Modal Jumlah Pelaku Usaha yang di dampingi dan diawasi
Terlaksananya Pengendalian Penanaman Modal Jumlah Laporan Realisasi Investasi yang disusun
Jumlah Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal
Jumlah Kegiatan Bimtek/Sosialisasi Penanaman Modal
Meningkatnya Pengembangan Iklim Penanaman Modal % Penetapan Pemberian Fasilitasi/Insentif Penanaman Modal
Terlaksananya Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Fasilitasi/ Insentif Penanaman Modal
Tersedianya Profil Investasi Jumlah Profil Investasi yang disusun
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu % Ketepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah
Tercapainya Indikator Kinerja DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU % Capaian Indikator Kinerja DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jumlah dokumen Perencanaan dan Penganggaran DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Meningkatnya Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan
Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN Ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN
Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian Pegawai yang menerima pelayanan kepegawaian sesuai dengan prosedur
Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai IKM Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan % Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang di Terbitkan Sesuai SOP
Tersedianya Standart Pelayanan Perizinan Jumlah SP & SOP Perizinan yang disusun
Tersedianya SDM Pelayanan Jumlah SDM Pelayanan yang Tersedia
Terlaksananya Pelayanan Perizinan Jumlah Izin yang diterbitkan
Tersedianya Sarpras Pelayanan Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia
Meningkatnya Pertumbuhan PDRB
% Pertumbuhan PDRB
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan
% Peningkatan Pertumbuhan Industri Pengolahan
Meningkatnya produksi Industri Agro
Jumlah Produksi Industri Agro
Disetujui
MENINGKATNYA PERTUMBUHAN USAHA PERDAGANGAN
Meningkatnya Produksi Industri Non Agro
Jumlah Produksi Industri Non Agro
Disetujui
MENINGKATNYA PERTUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH
Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Pariwisata
% Peningkatan Pertumbuhan Sektor Pariwisata (Akomodasi dan Makan Minum)
Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata
Angka Kunjungan Wisata
Ditolak
( ket: Tidak terkait secara langsung )
Berkembangnga Sub Sektor Ekonomi Kreatif
Jumlah Produksi Sub Sektor Kriya, Kuliner dan Seni Pertunjukan
Disetujui
Meningkatnya Akses dan Pelayanan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial
Disetujui
Tersedianya Trayek Angkutan
Meningkatnya Produksi Sektor Pertanian dan Perikanan
% Peningkatan Produksi Pertanian; % Peningkatan Produksi Perikana
Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan
Jumlah Produksi Tanaman Pangan
Disetujui
Meningkatnya Kualitas Benih
Meningkatnya Produktivitas Holtikultura
Jumlah Produksi Tanaman Holtikultura
Disetujui
Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk pasca panen dan olahan
Meningkatnya Produksi Perikanan
Jumlah Produksi Perikanan
Disetujui
Meningkatnya Intensifikasi lahan perikanan budidaya dan tangkap
Meningkatnya Produksi Peternakan
Jumlah Produksi Peternakan
Disetujui
Meningkatnya kualitas mutu bibit ternak rumansia
Meningkatnya Investasi Daerah
Nilai Realisasi Investasi
Meningkatnya Daya Tarik Investasi
Jumlah Investor
Terciptanya kondusifitas wilayah
Indeks toleransi
Disetujui
Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan pencegahan penyalahgunaan narkotika
Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja
Jumlah tenaga kerja yang bersertifikat keahlian
Tersedianya profile investasi kabupaten Magetan
Jumlah sektor investasi yang dipromosikan
Disetujui
Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Disetujui
Tersedianya Profil Investasi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu
Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Terpadu
Menurunnya Angka Kemiskinan
Persentase Penduduk Miskin
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Disetujui
Kemudahan Akses Pendidikan
HLS
Sarana dan Prasarana yang Memadai Persentase sarana & prasarana kondisi baik
Terpenuhinya Satuan Pendidikan yang Merata Rasio ketersediaan sekolah
Terbangunnya sarana prasarana pendidikan Jumlah sarana prasarana yang terbangun
Tersedianya Sarana Pendidikan Sesuai Standar Jumlah Sekolah Kondisi Baik
Terbangunnya sarana, prasarana dan utilitas sekolah Jumlah sarana prasarana dan utilitas yang terbangun
Menurunnya Biaya Pendidikan Tinggi APS
Terpenuhinya Pemberian Beasiswa kepada masyarakat kurang mampu Jumlah Masyarakat yang diberi beasiswa
Terlaksananya pemberian beasiswa Jumlah peserta didik yang menerima pembebasan biaya
DINAS KESEHATAN Disetujui
Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Persentase Faskes pemerintah terakreditasi Paripurna
Rasio Fasyankes terhadap Jumlah Penduduk
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan
Meningkatnya Pelayanan UKP Faskes Pemerintah Persentase Fasyankes mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu)
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan rujukan dan fasilitas kesehatan lainnya Persentase kesehatan rujukandan fasilitas kesehatan lainnya yang melakukan perbaikanatas rekomendasi hasil pembinaan yang disepakati
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar Persentase Puskesmas yang melakukan perbaikan atas rekomendasi hasil pembinaan
Meningkatnya pengawasan, dan Perizinan Layanan Kesehatan Persentase Layanan Kesehatan Masyarakat yang sesuai dengan Standart Layanan
Terlaksananya visitasi penilaian kesesuaian perizinan berusaha berbasis Risiko Bidang Kesehatan jumlah visitasi penilaian kesesuain perizinan berusaha berbasis Risiko Bidang Kesehatan yang dilaksanakan
Terlaksananya pemantauan perizinan berusaha berbasis Risiko Bidang Kesehatan jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemantauan perizinan berusaha berbasis Risiko Bidang Kesehatan
Meratanya Jangkauan Jaminan Kesehatan Nasional % Masyarakat yang terdaftar kepesertaan jaminan kesehatan Nasional
Terlaksananya Kegiatan Verifikasi dan Validasi Kepesertaan JKN yang dibiayai oleh Pemda Jumlah Kegiatan Verifikasi dan Validasi
Terlaksananya sosialaisasi, advokasi dan koordinasi Kepesertaan JKN Jumlah Kegiatan sosialisasi, advokasi dan koordinasi kepesertaan BPJS
Meningkatnya Kapasitas Respon Dinas Kesehatan Dalam Penanggulangan Bencana / Krisis Kesehatan Persentase kapasitas respon Dinas Kesehatan dalam penanggulangan bencana /krisis kesehatan
Meningkatknya kapasitas sumber daya kesehatan dalam penanggulangan bencana /krisis kesehatan jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya kesehatan dalam penanggulangan bencana /krisis kesehatan
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Kesehatan Persentase ketersediaan Obat,BMHP,Alkes Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar
Persentase SDM Kesehatan yang memenuhi standart Kompetensi
Meningkatnya SDM Layanan Kesehatan yang Terlatih % SDM Kesehatan yang Mengikuti Pelatihan
Tersusunnya perencanaan Diklat/Pelatihan SDM Kesehatan Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan
Terlaksananya Diklat/Pelatihan SDM Kesehatan Jumlah Diklat Kesehatan yang dilaksanakan
Terlaksananya Monev Diklat/Pelatihan % Pelaksanaan Sesuai Perencanaan
Terlaksananya Pembinaan Pengawasan Praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Jumlah tenaga medis dan Nakes yang mempunya ijin Praktik
SDM Layanan Kesehatan yang Merata Rasio Pemenuhan SDM layanan Kesehatan Terhadap Kebutuhan
Terencananya Kebutuhan SDMK. Jumlah Pemenuhan 9 Jenis tenaga medis d dan Nakes di Puskesmas
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana, Alat Kesehatan Faskes % Sarpras, Alkes Faskes dalam Kondisi Baik
Terpenuhinya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Fasilitas Kesehatan % Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Fasilitas Kesehatan
Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas dan jaringannya Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu dalam kondisi baik
Meningkatnya Alat kesehatan yang aman dan bermutu di Fasilitas Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan di Fasilitas Kesehatan yang terkalibrasi
Ketersediaan Obat, BMHP yang memadai Persentase Ketersediaan Obat dan BMHP terhadap Kebutuhan
Terpenuhinya Obat dan Bahan Medis Habis Pakai di Fasilitas Kesehatan yang disediakan Persentase Obat dan Bahan Medis Habis Pakai di Fasilitas Kesehatan yang disediakan
Perencanaan Kebutuhan Obat (RKO) di fasilitas kesehatan : Jumlah Rencana Kebutuhan Obat di fasilitas kesehatan
Pemenuhan kebutuhan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai Rencana Kebutuhan Obat persentase Rencana Kebutuhan Obat yang telah disediakan
Kegiatan Pengelolaan perbekalan farmasi Obat, vaksin dan BMHP Presentase dokumen pengelolaan perbekalan farmasi obat, vaksin dan BMHP
Kegiatan Pengelolaan perbekalan farmasi Obat, vaksin dan BMHP Presentase dokumen pengelolaan perbekalan farmasi obat, vaksin dan BMHP
Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian Obat, vaksin dan BMHP Presentase penerimaan, penyimpanan, pendistribusian Obat, vaksin dan BMHP
Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian Obat, vaksin dan BMHP Presentase penerimaan, penyimpanan, pendistribusian Obat, vaksin dan BMHP
Melaksanakan pelaporan pengelolaan obat,vaksin,BMHP Presentase pelaporan pengelolaan obat,vaksin,BMHP
Melaksanakan pelaporan pengelolaan obat,vaksin,BMHP Presentase pelaporan pengelolaan obat,vaksin,BMHP
Meningkatkan Kualitas pelayanan kesehatan Indek Kepuasan Masyarakat
Meningkatkan Cakupan Pelayanan laboraorium Prosentase Pelaksanaan pelayanan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Pasien Prosentase capaian Standart pelayanan Minimal Rumah Sakit
Prosentase capaian Indikator nasional Mutu Rumah Sakit
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Disetujui
Terlaksananya Pelatihan dan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil
% Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator / Teknisi / Analis yang Mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Disetujui
Meningkatnya Perumahan dan Permukiman Layak Huni
Persentase rumah bagi korban bencana yang tertangani
Persentase luasan permukiman kumuh yang tertangani
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak huni
Meningkatnya Kualitas Permukiman Cakupan pengurangan luasan kumuh yang tertangani
Menyusun dokumen pendataan infrastruktur permukiman Jumlah dokumen Kerangka Acuan Kerja Kegiatan pendataan infrastruktur permukiman
Jumlah dokumen analisa kondisi eksisting infrastruktur permukiman
Jumlah rekomendasi kebijakan penyediaan infrastruktur permukiman
Menyusun kelengkapan data dan informasi dokumen persiapan kegiatan pendataan infrastruktur permukiman Jumlah referensi dasar hukum, literasi terkait infrastruktur permukiman
Jumlah Metodologi pelaksanaan penyusunan kegiatan pendataan infrastruktur permukiman yang ditetapkan
Jumlah penetapan jadwal pelaksanaan penyusunan kegiatan pendataan infrastruktur permukiman
Jumlah format survey pendataan kegiatan pendataan infrastruktur permukiman
Mengarsipkan bahan penyusunan dokumen persiapan kegiatan pendataan infrastruktur permukiman Jumlah arsip referensi dasar hukum, literasi terkait infrastruktur permukiman yang didokumentasikan
Jumlah dokumen persiapan pendataan infrastruktur permukiman yang diarsipkan
Melakukan verifikasi data dan informasi pendataan infrastruktur permukiman Jumlah laporan hasil verifikasi data hasil survey kondisi eksisting infrastruktur permukiman
Jumlah laporan hasil verifikasi peta GIS hasil survey kondisi eksisting infrastruktur permukiman
jumlah data kondisi eksisting infrastruktur permukiman
Menginput data hasil survey kondisi eksisting infrastruktur permukiman Jumlah data hasil survey kondisi eksisting infrastruktur permukiman yang diinput
Menyusun kelengkapan data dan informasi perhitungan rencana desain infrastruktur permukiman Jumlah data perhitungan rencana desain infrastruktur permukiman
Menyiapkan konsep berkas pertanggungjawaban kegiatan penyusunan dokumen pendataan infrastruktur permukiman Jumlah konsep berkas pertanggungjawaban kegiatan yang disiapkan
Menganalisis dan menyusun Dokumen Penetapan Capaian Pengurangan Luasan Kumuh Jumlah laporan data investasi infrastruktur terbangun
Jumlah laporan capaian pengurangan kumuh dan rekomendasi kebijakan penanganan
Menyusun kelengkapan data dan informasi Perhitungan Capaian Pengurangan Kumuh Jumlah laporan kaji ulang peta dan data delineasi kawasan permukiman kumuh sesuai hasil verifikasi yang sudah dilegalkan
Jumlah inventarisasi peta pelaksanaan dan data kegiatan infrastruktur tahun berjalan dari OPD terkait dan Desa/Kelurahan
Jumlah laporan analisa hasil identifikasi volume, investasi, dan jenis infrastruktur yang dibangun pada tahun berjalan
Jumlah data hasil identifikasi volume, investasi, dan jenis infrastruktur yang dibangun pada tahun berjalan
Mengarsipkan data inventarisasi kegiatan infrastruktur tahun berjalan Jumlah data inventarisasi kegiatan infrastruktur tahun berjalan yang diarsipkan
Melaksanakan perhitungan pengurangan luasan kumuh Jumlah data investasi yang diinput ke dalam aplikasi Si Kawanku
Jumlah data penilaian investasi penanganan kumuh pada masing-masing indikator sesuai dengan parameter dan formulasi yang telah ditetapkan
Jumlah data hasil pengelompokan tingkat kekumuhan berdasarkan parameter dan skor yang ditetapkan
Jumlah data perhitungan luasan capaian pengurangan kumuh
Jumlah dokumen berita acara penetapan capaian pengurangan kumuh dan kesepakatan rekomendasi kebijakan penanganan kumuh
Mengarsipkan bahan-bahan dan dokumen perhitungan capaian pengurangan luasan kumuh Jumlah bahan-bahan dan dokumen perhitungan capaian pengurangan luasan kumuh yang diarsipkan
Menyiapkan administrasi pendukung rapat penetapan capaian pengurangan kumuh dan kesepakatan rekomendasi kebijakan penanganan kumuh Jumlah administrasi pendukung rapat penetapan capaian pengurangan kumuh dan kesepakatan rekomendasi kebijakan penanganan kumuh
Menyusun dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh Jumlah Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Penyusunan Master Plan Kawasan Permukiman Kumuh
Jumlah dokumen analisa Kegiatan Penyusunan Master Plan Kawasan Permukiman Kumuh
Menyusun kelengkapan data dan informasi dokumen persiapan Kegiatan Penyusunan Master Plan Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah referensi dasar hukum, literasi terkait PKP
Jumlah Metodologi pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Master Plan Kawasan Permukiman Kumuh yang ditetapkan
Jumlah jadwal pelaksanaan penyusunan Kegiatan Penyusunan Master Plan Kawasan Permukiman Kumuh yang ditetapkan
Jumlah format-format kegiatan tahapan analisa dan perencanaan kebutuhan infrastruktur kumuh prioritas
Menyusun data dan informasi tahapan persiapan penyusunan Master Plan Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah data profil kawasan kumuh dan dokumen pendukung lainnya
Jumlah studi literatur dan kebijakan yang berkaitan dengan Penyusunan Master Plan Kawasan Permukiman Kumuh yang disediakan
Menyusun data dan informasi tahapan survey Kegiatan Penyusunan Master Plan Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah laporan data-data primer dan sekunder terkait isu strategis dan permasalahan penanganan permukiman kumuh
Jumlah laporan hasil Identifikasi kebutuhan infrastruktur permukiman pada kawasan permukiman kumuh prioritas
Mengarsipkan data hasil survey Kegiatan Penyusunan Master Plan Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah data hasil survey Kegiatan Penyusunan Master Plan Kawasan Permukiman Kumuh yang diarsipkan
Menyusun data dan informasi tahapan analisis dan perencanaan Kegiatan Penyusunan Master Plan Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah laporan daftar rencana komponen infrastruktur untuk penanganan permukiman kumuh prioritas
Jumlah dokumen DED dan RAB terhadap kebutuhan infrastruktur penanganan permukiman kumuh di kawasan terpilih
Mengarsipkan bahan-bahan dan dokumen Kegiatan Penyusunan Master Plan Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah bahan-bahan dan dokumen Kegiatan Penyusunan Master Plan Kawasan Permukiman Kumuh yang diarsipkan
Menyiapkan administrasi pendukung rapat koordinasi Kegiatan Penyusunan Master Plan Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah administrasi pendukung rapat koordinasi Kegiatan Penyusunan Master Plan Kawasan Permukiman Kumuh yang disiapkan
Menyiapkan konsep berkas pertanggungjawaban kegiatan penyusunan dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh Jumlah konsep berkas pertanggungjawaban kegiatan yang disiapkan
Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan penanganan kumuh dengan LKM
Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan penanganan kumuh dengan Pokja PKP
Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja LKM Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kinerja LKM
Mengolah data hasil monitoring kinerja LKM Jumlah data hasil monitoring kinerja LKM
Melaksanakan rapat koordinasi LKM Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi LKM
Mengarsipkan data hasil monitoring kinerja LKM Jumlah data hasil monitoring kinerja LKM yang diarsipkan
Menyiapkan administrasi pendukung rapat koordinasi LKM Jumlah administrasi pendukung rapat koordinasi LKM yang disiapkan
Menyiapkan konsep berkas pertanggungjawaban kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh Jumlah konsep berkas pertanggungjawaban kegiatan yang disiapkan
Melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pokja PKP dan Forum PKP Jumlah pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Pokja PKP dan Forum PKP
Menyusun hasil kesepakatan dan rekomendasi pada pelaksanaan Rapat Koordinasi Pokja PKP dan Forum PKP Jumlah laporan hasil kesepakatan dan rekomendasi pada pelaksanaan Rapat Koordinasi Pokja PKP dan Forum PKP
Menyiapkan administrasi pendukung Rapat Koordinasi Pokja PKP dan Forum PKP Jumlah administrasi pendukung Rapat Koordinasi Pokja PKP dan Forum PKP yang disiapkan
Melaksanakan kegiatan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah dokumen perencanaan yang disusun ( DED dan RAB )
Jumlah infrastruktur permukiman yang dipugar
Jumlah dokumen kontrak yang disusun
Menyiapkan kelengkapan dokumen persiapan pengadaan Jumlah dokumen persiapan pengadaan
Menyiapkan data dan informasi penyusunan RAB dan DED Konstruksi Fisik Menyiapkan data dan informasi penyusunan RAB dan DED Konstruksi Fisik
Jumlah laporan identifikasi kondisi eksisting hasil survey awal perencanaan
Jumlah pelaksanaan kegiatan asistensi dalam rangka masukan teknis perencanaan konstruksi
Jumlah laporan hasil verifikasi teknis DED dan RAB konstruksi fisik
Menyiapkan administrasi pendukung pelaksanaan kegiatan asistensi dalam rangka masukan teknis perencanaan konstruksi Jumlah administrasi pendukung pelaksanaan kegiatan asistensi dalam rangka masukan teknis perencanaan konstruksi
Melaksanakan pemantauan Pekerjaan Konstruksi Fisik Jumlah pelaksanaan Pemeriksaan Bersama (Mutual Check / MC-0) Pembangunan infrastruktur permukiman
Jumlah pelaksanaan monitoring progres pekerjaan konstruksi pembangunan infrastruktur permukiman
Jumlah laporan monitoring progres pekerjaan konstruksi pembangunan infrastruktur permukiman
Jumlah pelaksanaan evaluasi progres pekerjaan konstruksi pembangunan infrastruktur permukiman
Jumlah pelaksanaan Pemeriksaan Bersama (Mutual Check / MC-100) Pembangunan infrastruktur permukiman
Jumlah laporan pelaksanaan Pemeriksaan Bersama (Mutual Check / MC-100) Pembangunan infrastruktur permukiman
Jumlah pelaksanaan pemeriksaan serah terima pekerjaan pertama konstruksi pembangunan infrastruktur permukiman
Jumlah berita acara serah terima pekerjaan yang disusun
Jumlah laporan akhir kegiatan yang diarsipkan
Jumlah pelaksanaan pemeriksaan fisik serah terima pekerjaan kedua konstruksi pembangunan infrastruktur permukiman
Menyiapkan konsep berkas pertanggungjawaban kegiatan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah konsep berkas pertanggungjawaban kegiatan yang disiapkan
Menyiapkan dokumen kontrak Jumlah data dan administrasi pendukung proses pengadaan barang/jasa yang disediakan
Jumlah data hasil proses pengadaan barang dan jasa yang disediakan
Jumlah draft kontrak yang disiapkan
Jumlah dokumen kontrak yang diarsipkan
Menyiapkan dokumen termin Pembayaran Jumlah bahan pengajuan termin permbayaran yang disiapkan
Jumlah dokumen termin pembayaran yang diarsipkan
Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi MBR Jumlah Rumah tidak layak huni yang tertangani
Mengidentifikasi Kebutuhan perbaikan rumah tidak layak huni Jumlah kebutuhan perbaikan rumah tidak layak huni
Inventarisasi data Proposal, usulan masyarakat atau data dinas yang telah masuk Jumlah Data Proposal, usulan masyarakat atau data dinas yang telah masuk
Menetapkan jadwal pelaksanaan Verifikasi Proposal, usulan masyarakat atau data dinas Jumlah jadwal pelaksanaan verifikasi lapangan
Menyusun format survey pendataan RTLH Jumlah format survey pendataan RTLH
Memverifikasi usulan proposal dari desa dan masyarakat Jumlah Hasil verifikasi usulan proposal dari desa dan masyarakat
Melakukan kaji ulang sesuai hasil verifikasi yang sudah dilaksanakan Jumlah Laporan hasil verifikasi ke kepala dinas
Mengidentifikasi tingkat kerusakan rumah Jumlah hasil pengelompokan tingkat kerusakan rumah berdasarkan parameter dan skor yang ditetapkan
Menginput data RTLH di aplikasi e RTLH Jumlah data RTLH pada aplikasi e RTLH
Melakukan input di aplikasi internal dinas Jumlah data RTLH pada aplikasi yang tersedia
Merencanakan Kegiatan Perbaikan rumah tidak layak huni Tersusunnya rencana Kegiatan Perbaikan rumah tidak layak huni
Mengumpulkan referensi dasar hukum, literasi terkait kegiatan Rehabilitasi rumah tidak layak huni Jumlah referensi dasar hukum, literasi terkait kegiatan Rehabilitasi rumah tidak layak huni
Menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi rumah tidak layak huni Jumlah Format Petunjuk Teknis Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi rumah tidak layak huni
Mengetik kaji ulang sesuai hasil verifikasi dengan anggaran yang diberikan Jumlah Laporan usulan rekomendasi ke TAPD
Menyusun Time schedule kegiatan Jumlah Format Time schedule kegiatan
Menginput data bnba dan penunjang di RKA SIPD jumlah tersedianya data bnba dan anggaran penunjang di RKA SIPD
Memverifikasi RKA Jumlah verifikasi RKA Kegiatan
Mengetik laporan persetujuan permohonan pencairan bantuan sosial ke Bupati Jumlah Dokumen persetujuan permohonan pencairan bantuan sosial ke Bupati
Membuat perjanjian kerjasama dengan Bank penyalur Jumlah draft kerjasama dengan bank penyalur
Membuat Dokumen kontrak TFL Jumlah Dokumen Kerangka acuan Kerja dan Kontrak TFL
Menyiapkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi Jumlah Laporan jadwal dan undangan sosialisasi
Jumlah laporan akomodasi pelaksanaan Sosilisasi
Jumlah Laporan Verifikasi dan pemberkasan penerima bantuan
Jumlah kegiatan Sosialisasi program mengenai Juknis dan rumah layak dan sehat
Jumlah Dokumen Pencairan
Menyusun Dokumen Pengawasan / Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perbaikan rumah Tersusunnya Dokumen Pengawasan / Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perbaikan rumah
Menyusun format pengawasan / monitoring Jumlah format pengawasan / monitoring
Menetapkan jadwal pelaksanaan Monitoring Evaluasi Jumlah draft jadwal pelaksanaan Monitoring Evaluasi
Monitoring pelaksanaan kegiatan di lapangan Jumlah Monitoring pelaksanaan kegiatan di lapangan
Terlaksananya Pengawasan / Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perbaikan rumah Jumlah Laporan Monitoring pelaksanaan kegiatan
Jumlah Laporan undangan rapat progress pelaksanaan
Jumlah laporan Rapat Progres monitoring hasil pelaksanaan
Menyususn Dokumen Pelaporan Kegiatan Tersusunnya Dokumen Pelaporan Kegiatan
Terlaksananya Pelaporan Kegiatan Perbaikan rumah Jumlah Laporan Penyusunan LPD
Mengetik dokumen BAHST Jumlah laporan BAHST
Terserah Terima nya Bantuan kegiatan perbaikan rumah Jumlah draft Laporan pelaksanaan kegiatan ke Bupati
Jumlah draft berkas pertanggungjawaban kegiatan
Jumlah draft berkas keuangan
Meningkatnya rumah bagi korban bencana yang tertangani Jumlah rumah bagi korban bencana yang tertangani
Melakukan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana Terlaksananya sosialisasi dan pembekalan masyarakat terkait identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana
Terlaksananya kegiatan survey awal kebencanaan sebagai bahan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana
Terlaksananya tahapan penyusunan dokumen DED (Detail Engineering Desain) rumah terdampak bencana
Tersusunnya laporan akhir identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana
Mengadministrasi kegiatan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana Jumlah laporan undangan rapat progres pelaksanaan Kegiatan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana
Melakukan koordinasi dengan pihak Desa terkait adanya kegiatan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dengan pihak Desa dan masyarakat terkait penyampaian adanya kegiatan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana
Melakukan survey awal kebencanaan Jumlah laporan hasil survey awal kebencanaan
Memeriksa pekerjaan tenaga fasilitator lapangan terkait penyusunan dokumen DED (Detail Engineering Desain) Jumlah draft gambar kerja detail
Jumlah draft rencana anggaran biaya
Mengisi form identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana Jumlah draft form identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana
Membuat laporan akhir identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana Jumlah laporan hasil identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana
Mengetik konsep berkas pertanggungjawaban kegiatan Jumlah berkas pertanggungjawaban kegiatan
Melaksanakan rehabilitasi/ pembangunan rumah bagi rumah korban bencana Teridentifikasinya kebutuhan rehabilitasi/ pembangunan rumah bagi rumah korban bencana
Tersusunnya rencana Kegiatan Rehabilitasi/ Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
Tersusunnya Dokumen Pengawasan / Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi/ Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
Tersusunnya Dokumen Pelaporan Kegiatan Rehabilitasi/ Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
Menginventarisasi data proposal pihak Desa mengenai pengajuan perbaikan rumah bagi korban bencana Jumlah proposal desa yang telah masuk ke Dinas
Jumlah Laporan rekapitulasi proposal
Menetapkan jadwal pelaksanaan verifikasi proposal Jumlah draft jadwal pelaksanaan verifikasi lapangan
Menyusun format survey lapangan Jumlah format survey lapangan
Memverifikasi usulan proposal dari desa Jumlah Verifikasi usulan proposal dari desa
Melakukan kaji ulang sesuai hasil verifikasi yang sudah dilaksanakan Jumlah Laporan hasil verifikasi ke kepala dinas
Melakukan penyusunan RKA Jumlah Input RKA kegiatan
Menginput RKA di SIPD Jumlah RKA kegiatan
Membuat draft surat pernyataan kebencanaan Jumlah dokumen pernyataan kebencanaan
Mengetik draft surat pernyataan kebencanaan Jumlah dokumen pernyataan kebencanaan
Mengumpulkan referensi dasar hukum, literasi terkait kegiatan Rehabilitasi/ Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah referensi dasar hukum, literasi terkait kegiatan Rehabilitasi/ Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
Menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi/ Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah draft Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi/ Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
Menyusun Dokumen Kontrak Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis Kegiatan Rehabilitasi/ Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Dokumen Kontrak Tenaga Fasilitator Lapangan Teknis Kegiatan Rehabilitasi/ Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
Menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi/ Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah draft jadwal pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi/ Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
Jumlah draft undangan sosialisasi
Jumlah berita acara pencairan bantuan sosial kegiatan Rehabilitasi/ Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
Menyusun format pengawasan / monitoring Jumlah dokumen format pengawasan / monitoring
Menetapkan jadwal pelaksanaan Monitoring Evaluasi Jumlah draft jadwal pelaksanaan Monitoring Evaluasi
Monitoring pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi/ Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah kegiatan monitoring Rehabilitasi/ Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
Terlaksananya Pengawasan / Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi/ Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Laporan Monitoring pelaksanaan kegiatan
Jumlah laporan undangan rapat progres pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi/ Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
Jumlah laporan Rapat Progres monitoring hasil pelaksanaan
Terlaksananya Pelaporan Kegiatan Rehabilitasi/ Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Laporan Penggunaan Dana (LPD)
Jumlah hasil laporan mengenai pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi/ Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana melalui Aplikasi e-SPM
Jumlah laporan mengenai pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi/ Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana melalui Aplikasi si-Calmers
Terlaksananya serah terima Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi/ Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Berita Acara Hasil Serah Terima (BAHST)
Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi/ Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana ke Bupati
Jumlah konsep berkas pertanggungjawaban kegiatan
Jumlah konsep Berita Acara Hasil Serah Terima (BAHST)
Jumlah berkas keuangan
Melaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian dan pengembangan perumahan Tersusunnya dasar hukum dan literasi terbaru terkait penyediaan dan pembangunan perumahan
Terlaksananya proses verifikasi persyaratan administrasi
terlaksananya verifikasi lapangan usulan perumahan
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengembangan perumahan
Terlaksananya kegiatan pemantauan dan pengawasan serta pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan perumahan
Tersusunnya rekapitulasi data terbaru dan pemetaan perumahan
Mengumpulkan referensi dasar hukum, literasi terkait terkait penyediaan dan pembangunan perumahan Jumlah referensi dasar hukum, literasi terkait penyediaan dan pembangunan perumahan
Menyusun SK Kepala Dinas terkait Tata Cara Pengesahan Siteplan Jumlah SK Kepala Dinas terkait Tata Cara Pengesahan Siteplan
Menyusun SK Tim Teknis Pengesahan Siteplan Jumlah SK Tim Teknis Pengesahan Siteplan
Melakukan pencatatan nomor berkas SK dan surat menyurat lainnya serta mengarsipkan berkas Jumlah Dokumen Arsip SK
Memverifikasi RKA Jumlah Verifikasi RKA Kegiatan
Menginput RKA di SIPD Jumlah Input RKA kegiatan
Menyusun form verifikasi administrasi pengajuan perumahan Jumlah dokumen berkas administrasi
Melakukan verifikasi administrasi pengajuan perumahan Jumlah laporan hasil verifikasi administrasi
Melakukan koordinasi terkait kelengkapan berkas kepada pengembang Jumlah laporan hasil koordinasi dengan pengembang
Memberikan konsultasi kepada pengembang terkait gambar rencana perumahan Jumlah laporan hasil asistensi
Melakukan penatakelolaan aplikasi e-siteplan Jumlah laporan pengajuan perumahan
Membuat jadwal verifikasi lapangan Jumlah draft jadwal verifikasi lapangan
Menyiapkan berkas verifikasi lapangan Jumlah dokumen gambar rencana perumahan
Melakukan verifikasi lapangan rencana pembangunan perumahan Jumlah laporan hasil verifikasi lapangan
Melakukan dokumentasi kegiatan verifikasi lapangan Jumlah Dokumentasi kegiatan verifikasi lapangan
Menjadwalkan rapat pembahasan Jumlah draft jadwal rapat koordinasi
Melaksanakan rapat pembahasan Jumlah laporan hasil rapat
Memberikan masukan dan saran terkait perbaikan gambar Jumlah laporan hasil masukan dan saran
Membuat undangan rapat dan kegiatan administrasi lainnya Jumlah undangan rapat koordinasi
Menyusun surat rekomendasi siteplan Jumlah Surat rekomendasi pengesahan siteplan
melakukan pencatatan nomor berkas dan mengarsipkan berkas Jumlah dokumen
Menjadwalkan kegiatan monitoring pembangunan perumahan Jumlah jadwal kegiatan monitoring
Melaksanakan kegiatan monitoring di lapangan Jumlah kegiatan
Membuat laporan hasil kegiatan monitoring lapangan Jumlah laporan hasil monitoring
Memberikan rekomendasi perbaikan pembangunan perumahan Jumlah Laporan tindak lanjut hasil monitoring
Melakukan rekapitulasi data perumahan Jumlah Hasil rekapitulasi data perumahan
Melakukan pemetaan data rumahan di GIS Jumlah Laporan hasil pemetaan
Mengetik konsep berkas pertanggungjawaban kegiatan Jumlah konsep berkas pertanggungjawaban
Mencatat dan menghimpun berkas keuangan Jumlah berkas keuangan
DINAS SOSIAL Disetujui
Meningkatnya Kesejahteraan PPKS
Persentase PPKS yang Meningkat Derajat Kesejahteraannya
Meningkatnya Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Persentase PSKS yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Persentase PSKS yang Meningkat Kapasitasnya
Terlaksananya Pemberdayaan bagi Lembaga Sosial Jumlah Lembaga Sosial yang Mendapatkan Pemberdayaan
Terlaksananya Pelatihan bagi PSKS Jumlah PSKS yang Lulus Pelatihan
Meningkatnya Kualitas Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial
Terlaksananya Bantuan Sosial bagi PPKS Jumlah PPKS yang Mendapatkan Bantuan Sosial
Terlaksananya Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan Sosial
Terlaksananya Pemberian Jaminan Sosial bagi PPKS Jumlah PPKS yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan
Terlaksananya Perlindungan Sosial bagi PPKS Jumlah PPKS yang Mendapatkan Bantuan Pangan, Sandang dan Papan
Tersedianya Data DTKS yang Up to Date Jumlah Data DTKS yang Up to Date
Terlaksananya Verifikasi dan Validasi Data DTKS Jumlah Usulan dan Eliminasi Data DTKS
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam Updating DTKS Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang Aktif Melakukan Updating DTKS
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada DINAS SOSIAL Nilai SAKIP DINAS SOSIAL
Tingkat Kepuasan Pelayanan DINAS SOSIAL
Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi DINAS SOSIAL % Ketepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah
Tercapainya Indikator Kinerja DINAS SOSIAL % Capaian Indikator Kinerja DINAS SOSIAL
Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran DINAS SOSIAL Jumlah dokumen Perencanaan dan Penganggaran DINAS SOSIAL
Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Cakupan Taman Makam Pahlawan dalam Kondisi Baik
Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara
Meningkatnya Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan
Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN Ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN
Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian Pegawai yang menerima pelayanan kepegawaian sesuai dengan prosedur
Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Sosial Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial
Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi PPKS dan PPKS Lainnya Jumlah PPKS dan PPKS Lainnya yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial
Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Jumlah Anak Terlantar yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial
Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial
Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi PPKS Lainnya selain Korban HIV/AIDS dan NAPZA Jumlah PPKS Lainnya selain Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial
Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi Disabilitas Terlantar Jumlah Disabilitas Terlantar yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial
Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial
Meningkatnya Upaya Pemberdayaan PPKS Persentase PPKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial
Terlaksananya Upaya Pemberdayaan Usaha bagi PPKS Jumlah PPKS yang Memiliki Usaha Baru
Terlaksananya Bantuan Usaha bagi PPKS Jumlah PPKS yang Mendapatkan Bantuan Usaha
Terlaksananya Pelatihan Usaha dan Fasilitasi Pelatihan Usaha bagi PPKS Jumlah PPKS yang Mendapatkan Pelatihan Usaha dan Fasilitasi Pelatihan Usaha
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Disetujui
Meningkatnya Kemandirian Desa
Persentase Desa Berkategori Desa Mandiri
Meningkatnya Pemberdayaan kelembagaan masyarakat Desa Persentase Lembaga Masyarakat Desa yang Aktif
Meningkatnya kualitas LKD, LAD, Lembaga Pemerintahan Desa Jumlah LKD yang Meningkat Kwalitasnya
Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan Desa Jumlah Lembaga Desa yang Mendapat Pembinaan
Meningkatnya Kompetensi SDM LKD Terselenggaranya pelatihan Kader LKD
Meningkatnya TataKelola Pemerintahan Desa Persentase Desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik
Meningkatnya Kapasitas SDM Perangkat Desa Jumlah Perangkat Desa yang meningkat Kapasitasnya
Terselenggaranya pembinaan kapasitas aparatur Desa Jumlah perangkat desa yang mendapat pelatihan
Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
Terselenggaranya sosialisasi produk hukum desa Jumlah kegiatan sosialisasi produk hukum desa
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Nilai SAKIP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Tingkat Kepuasan Pelayanan DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA % Ketepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah
Tercapainya Indikator Kinerja DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA % Capaian Indikator Kinerja DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Jumlah dokumen Perencanaan dan Penganggaran DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Meningkatnya Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan
Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN Ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN
Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian Pegawai yang menerima pelayanan kepegawaian sesuai dengan prosedur
Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Desa Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang berkembang
Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah BUMDes yang berkembang
Terselenggaranya pembinaan Pengurus BUMdes Jumlah pelatihan Pengelolaan BUMDes
Meningkatnya Pelaku Usaha Ekonomi Desa Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Desa
Terlaksananya Perlatihan Usaha Ekonomi Jumlah Pelatihan Usaha ekonomi
Meningkatnya Desa Tematik Jumlah Desa Tematik Yang terbentuk
Terlaksananya pelatihan produk unggulan desa Jumlah pelaksanaan pelatihan produk unggulan
Meningkatnya Pengelolaan Aset Desa Jumlah Aset Desa yang dikelola
Terlaksananya pelatihan Pengelolaan aset Desa Jumlah pelatihan pengelolaan aset Desa
DINAS PERHUBUNGAN Disetujui
Tersedianya Trayek Angkutan
Jumlah trayek angkutan yang tersedia
Tersedianya Trayek Angkutan menuju tempat wisata Jumlah Trayek Angkutan menuju tempat wisata
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Disetujui
MENINGKATNYA WIRAUSAHA PEMULA
JUMLAH WIRAUSAHA
MENINGKATNYA PELATIHAN BAGI WUP JUMLAH WUP YANG DILATIH
TERLAKSANANYA PELATIHAN BAGI WUB JUMLAH WUB YANG DILATIH
MENINGKATNYA PENDAMPINGAN WUP JUMLAH WUP YANG DIDAMPINGI
TERLAKSANANYA PENDAMPINGAN BAGI WUB JUMLAH WUB YANG DIDAMPINGI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Disetujui
KETERSEDIAAN INFORMASI DATA HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
Ketersediaan Data dan Informasi Harga Bapokting Yang Up to date
Pelaksanaan Pemantauan Penyaluran Bapokting
Terlaksananya Pemantauan Penyaluran Pupuk, LPG, BBM Bersubsidi Jumlah Pelaksanaan Pemantauan Penyaluran Pupuk, LPG, BBM Bersubsidi
Terlaksananya Operasi Pasar Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar yang komoditasnya mengalami gejolak harga
Menurunnya Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin
Pengeluaran Perkapita
Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Masyarakat Miskin
Jumlah masyarakat miskin yang terpenuhi kebutuhan pangan
Terpenuhinya Akses Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
% Masyarakat miskin yang memperoleh akses dan pelayanan kesehatan
Terpenuhunya Akses Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin
% Masyarakat miskin yang memperoleh akses dan pelayanan pendidikan dasar
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Miskin
Pendapatan Perkapita
Meningkatnya Omset Usaha Mikro
Omset usaha mikro
Meningkatnya Jumlah Pekerja Setempat Yang Terlibat Dalam Proyek Pemerintah Daerah
Jumlah Pekerja Lokal yang Bekerja dalam Proyek Pemerintah
Meningkatnya Produktifitas Masyarakat Miskin
Jumlah masyarakat miskin yang menjadi wirausaha baru
Berkurangnya Wilayah Kantong Kemiskinan
Koefisien Gini
Meningkatnya Akses Layanan Air Bersih
% Rumah Tangga dengan akses dan Layanan Air Bersih
Meningkatnya Kualitas Sanitasi Rumah Tangga
% Rumah Tangga yang memiliki Sanitasi Layak
Meningkatnya Kualitas Rumah dan Permukiman
% Rumah Tidak Layak Huni
Meningkatnya Perlindungan Sosial
% PPKS yang memberoleh perlindungan dan jaminan sosial
Terciptanaya SDM Unggul dan Berdaya Saing
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Disetujui
Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Masyarakat
Indeks Pendidikan
Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan
Kemudahan Akses Pendidikan HLS
Sarana dan Prasarana yang Memadai Persentase sarana & prasarana kondisi baik
Terpenuhinya Satuan Pendidikan yang Merata Rasio ketersediaan sekolah
Tersedianya Sarana Pendidikan Sesuai Standar Jumlah Sekolah Kondisi Baik
Menurunnya Biaya Pendidikan Tinggi APS
Terpenuhinya Pemberian Beasiswa kepada masyarakat kurang mampu Jumlah Masyarakat yang diberi beasiswa
Meningkatnya Mutu Pendidikan RLS
Meningkatnya Kualitas Peserta Didik Kualitas Pembelajaran
Meningkatnya Nilai Literasi Meningkatnya Nilai Literasi
Meningkatnya Nilai Numerasi Kemampuan Numerasi
Meningkatnya Nilai Karakter Iklim Kebinekaan
Meningkatnya Mutu Lembaga Sekolah Indeks SPM
Terlaksananya Peningkatan Akreditasi Sekolah Nilai Akreditasi Sekolah
Terlaksananya Berbagai Program Kebijakan yang Berlaku Kepatuhan satuan pendidikan terhadap kebijakan
Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan PTK Persentase PTK berkualifikasi S1/D4
Terlaksananya Pemerataan dan Distribusi Guru indeks Distribusi Guru
Terpenuhinya Formasi dan Perhitungan Guru Kecukupan formasi guru ASN
Terlaksananya Peningkatan Kualitas Guru Proporsi PTK bersertifikat
Meningkatnya prestasi olahraga Jumlah prestasi olahraga
Pembinaan Atlet Baru Pertumbuhan atlet baru
Terlaksananya penjaringan dan seleksi atlet yang terstruktur Jumlah pelaksanaan seleksi
Terlaksananya Pelatihan dan Monev atlet secara berkelanjutan Jumlah Pelaksanaan Pelatihan dan Monev
Peningkatan Kualitas Organisasi Olahraga Cakupan Pembinaan olahraga
Terlaksananya pembinaan organisasi yang berkelanjutan Jumlah organisasi yang dibina
Terlaksananya monitoring dan evaluasi organisasi olahraga yang berkala Jumlah organisasi yang dimonev
Pemenuhan sarana prasarana yang merata Jumlah Sarana Prasarana olahraga
Terlaksananya pengembangan sarana prasarana keolahragaan sesuai standar Jumlah sarpras yang tersedia
Meningkatnya Peran Pemuda dalam pembangunan Jumlah Pemuda Pelopor
Meningkatnya wirausaha pemuda baru Persentase Wirausaha pemuda
Terlaksananya pembinaan pemuda pelopor yang berkelanjutan Jumlah Pemuda Pelopor berprestasi
Terlaksananya pembinaan kelompok usaha pemuda produktif yang inovatif Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan
Penguatan organisasi kepemudaan Persentase organisasi kepemudaan yang aktif
Terlaksananya peningkatan kapasitan SDM kepramukaan yang berkompeten Jumlah anggota pramuka yang mengikuti pelatihan
Partisipasi dan keikutsertaan kegiatan kepramukaan yang aktif Jumlah anggota pramuka yang mengikuti kegiatan jambore/raimuna kepramukaan yang aktif
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Nilai SAKIP DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Tingkat Kepuasan Pelayanan DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Meningkatnya Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan
Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN Ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN
Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian Pegawai yang menerima pelayanan kepegawaian sesuai dengan prosedur
Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA % Ketepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah
Tercapainya Indikator Kinerja DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA % Capaian Indikator Kinerja DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Jumlah dokumen Perencanaan dan Penganggaran DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
DINAS KESEHATAN Disetujui
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Usia Harapan Hidup
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada DINAS KESEHATAN Nilai SAKIP DINAS KESEHATAN
Tingkat Kepuasan Pelayanan DINAS KESEHATAN
Meningkatnya Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan
Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN Ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN
Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian Pegawai yang menerima pelayanan kepegawaian sesuai dengan prosedur
Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi DINAS KESEHATAN % Ketepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah
Tercapainya Indikator Kinerja DINAS KESEHATAN % Capaian Indikator Kinerja DINAS KESEHATAN
Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran DINAS KESEHATAN Jumlah dokumen Perencanaan dan Penganggaran DINAS KESEHATAN
Meningkatnya Akuntabilitas Penatausahaan Puskesmas Persentase Capaian Kinerja Puskesmas
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Laboratorium Indeks Kepuasan Masyarakat
Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Persentase Faskes pemerintah terakreditasi Paripurna
Rasio Fasyankes terhadap Jumlah Penduduk
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan
Meningkatnya Pelayanan UKP Faskes Pemerintah Persentase Fasyankes mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu)
Meningkatnya pengawasan, dan Perizinan Layanan Kesehatan Persentase Layanan Kesehatan Masyarakat yang sesuai dengan Standart Layanan
Meratanya Jangkauan Jaminan Kesehatan Nasional % Masyarakat yang terdaftar kepesertaan jaminan kesehatan Nasional
Meningkatnya Kapasitas Respon Dinas Kesehatan Dalam Penanggulangan Bencana / Krisis Kesehatan Persentase kapasitas respon Dinas Kesehatan dalam penanggulangan bencana /krisis kesehatan
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Kesehatan Persentase ketersediaan Obat,BMHP,Alkes Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar
Persentase SDM Kesehatan yang memenuhi standart Kompetensi
Meningkatnya SDM Layanan Kesehatan yang Terlatih % SDM Kesehatan yang Mengikuti Pelatihan
SDM Layanan Kesehatan yang Merata Rasio Pemenuhan SDM layanan Kesehatan Terhadap Kebutuhan
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana, Alat Kesehatan Faskes % Sarpras, Alkes Faskes dalam Kondisi Baik
Ketersediaan Obat, BMHP yang memadai Persentase Ketersediaan Obat dan BMHP terhadap Kebutuhan
Kegiatan Pengelolaan perbekalan farmasi Obat, vaksin dan BMHP Presentase dokumen pengelolaan perbekalan farmasi obat, vaksin dan BMHP
Kegiatan Pengelolaan perbekalan farmasi Obat, vaksin dan BMHP Presentase dokumen pengelolaan perbekalan farmasi obat, vaksin dan BMHP
Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian Obat, vaksin dan BMHP Presentase penerimaan, penyimpanan, pendistribusian Obat, vaksin dan BMHP
Melaksanakan pelaporan pengelolaan obat,vaksin,BMHP Presentase pelaporan pengelolaan obat,vaksin,BMHP
Meningkatkan Kualitas pelayanan kesehatan Indek Kepuasan Masyarakat
Meningkatkan Cakupan Pelayanan laboraorium Prosentase Pelaksanaan pelayanan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Pasien Prosentase capaian Standart pelayanan Minimal Rumah Sakit
Prosentase capaian Indikator nasional Mutu Rumah Sakit
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Persentase SPM Bidang Kesehatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan Persentase UKBM Aktif
Meningkatnya Kemandirian Masyarakat untuk Hidup sehat Cakupan Desa Siaga Aktif
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga Persentase Keluarga Sehat
Meningkatnya Penanganan Kejadian Luar Biasa/ Tanggap Darurat :Kondisi Tanggap darurat/Kejadian Luar Biasa (KLB) yang tertangani
Meningkatnya Kualitas kesehatan Lingkungan/STBM Persentase Desa STBM
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Penurunan AKI dan AKB
Meningkatnya Cakupan Layanan Balita Stunting Prevalensi Balita Stunting
Meningkatnya Penanganan dan Pengendalian Penyakit Incidence Rate DBD
Success rate TB
Meningkatkan Cakupan Pelayanan Kesehatan Persentase Pelaksanaan Program Kegiatan
Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Keluarga Sehat
DINAS TENAGA KERJA Disetujui
Meningkatnya Penyerapan dan Partisipasi Angkatan Kerja
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Meningkatnya Akses Ke Peluang Kerja Persentase penyerapan tenaga kerja
Meningkatnya layanan penempatan tenaga kerja Persentase pencaker yang menggunakan layanan informasi pasar kerja
Meningkatnya kualitas penyediaan layanan informasi lowongan kerja Tersedianya informasi lowongan kerja yang up to date
Meningkatnya jaringan kerjasama dengan dunia usaha dan industri : Jumlah jejaring kerjasama dengan dunia usaha dan industri
Meningkatnya Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKIS) dan Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Swasta (PPTKIS) yang mendapatkan rekomendasi, pengawasan dan pengendalian Jumlah LPTKS dan PPTKS yang mendapat rekomendasi, pengawasan, dan pengendalian
Meningkatnya perluasan kesempatan kerja Jumlah lowongan kerja yang tersedia
Meningkatnya penciptaan kesempatan kerja Besaran jumlah pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri pemula/wirausaha baru
Tersedianya jaring pengaman bagi penduduk usia kerja jumlah angkatan kerja yang terlibat sistem padat karya
Meningkatnya transmigran yang ditempatkan jumlah calon transmigran yang diberangkatkan
Meningkatnya jumlah pendaftar/seleksi calon transmigran Jumlah calon transmigran yang mendaftar dan terseleksi
Meningkatnya kualitas calon transmigran yang sesuai kebutuhan Jumlah transmigran yang mendapat pelatihan
Terlaksananya fasilitasi penempatan transmigrasi fasilitasi pemberangkatan transmigrasi
Terlaksananya monitoring transmigran di kawasan transmigrasi Jumlah kegiatan monitoring transmigran yang dilaksanakan
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada DINAS TENAGA KERJA Nilai SAKIP DINAS TENAGA KERJA
Tingkat Kepuasan Pelayanan DINAS TENAGA KERJA
Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi DINAS TENAGA KERJA % Ketepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah
Tercapainya Indikator Kinerja DINAS TENAGA KERJA % Capaian Indikator Kinerja DINAS TENAGA KERJA
Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran DINAS TENAGA KERJA Jumlah dokumen Perencanaan dan Penganggaran DINAS TENAGA KERJA
Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN Ketepatan waktu pelayanan dan gaji tunjangan ASN
Meningkatnya Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan
Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian Pegawai yang menerima pelayanan kepegawaian sesuai dengan prosedur
Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan dan memperoleh sertifikat/ kompetensi
Meningkatnya LPK yang terakreditasi Jumlah LPK yang terakreditasi
Meningkatnya kapasitas pengelolaan manajemen perusahaan menengah Jumlah perusahaan kecil yang lebih produktif
Meningkatnya Pelatihan Kerja berbasis kompetensi Jumlah pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi
Terciptanya Hubungan Industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak
Menurunnya kasus hubungan industrial Jumlah penyelesaian kasus ketenagakerjaan
Meningkatnya perusahaan yang menerapkan sarana hubungan industrial Jumlah perusahaan yang memiliki sarana hubungan industrial
Terlindunginya masyarakat pekerja dari mekanisme pasar Persentase Pekerja yang Terdaftar dalam Jaminan Sosial
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Disetujui
MENINGKATNYA KUALITAS SDM DAN PRODUK UM
JUMLAH USAHA MIKRO YANG MENINGKAT KUALITASNYA
MENINGKATNYA PELATIHAN USAHA MIKRO JUMLAH UM YANG DILATIH
TERLAKSANANYA PELATIHAN BAGI UM JUMLAH UM YANG DILATIH
MENINGKATNYA PENDAMPINGAN UM JUMLAH UM YANG DIDAMPINGI
TERLAKSANANYA PENDAMPINGAN UM JUMLAH UM YANG DIDAMPINGI
MENINGKATNYA PENDATAAN POTENSI UM JUMLAH PRODUK YANG BERPOTENSI
TERLAKSANANYA PENDATAAN POTENSI PRODUK UM JUMLAH UM YANG TERDATA
Meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat
Indeks Pendidikan
Meningkatnya Akses Pelayanan Pendidikan Masyarakat
Harapan Lama Sekolah (HLS) ; Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Meningkatnya Literasi Masyarakat
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pendidikan
% Bangunan Sekolah Kondisi Baik
Meningkatnya Kualitas SDM Tenaga Pendidik
% Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
Meningkatnya Kualitas Lembaga Pendidikan
Meningkatnya Kualitas Lembaga Pendidikan
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Indeks Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
Usia Harapan Hidup (UHH)
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Keluarga
Indeks Keluarga Sehat
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan
% Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Terakreditasi Paripurna
Meningkatnya Infrastruktur Kesehatan
% Sarana dan Prasarana Kesehatan Kondisi Baik
Meningkatnya Kualitas SDM Kesehatan
% SDM kesehatan yang memenuhi standar kompetesnsi ; Rasio pemenuhan SDM kesehatan
Meningkatnya Standar Hidup Masyarakat
Rata-rata Pengeluaran Riil Perkapita Masyarakat
Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Meningkatnya Kesempatan Kerja Bagi Masyarakat
Jumlah lapangan kerja yang tersedia
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Disetujui
Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Ketentuan
% Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Meningkatnya keselarasan rencana tata ruang dengan dokumen perencanaan yang lain % keselarasan dokumen rencana tata ruang
Terbitnya Ijin Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Ketentuan % Kesesuaian Ijin Yang Dikeluarkan Terhadap Ketentuan
Meningkatnya Ijin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Jumlah Ijin KKPR Yang Diterbitkan
Meningkatkanya Ijin Persetujuan Bangunan Gedung Jumlah Ijin Persetujuan Bangunan Gedung
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Disetujui
Berkurangnya tingkat risiko bencana
Indeks Risiko Bencana
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Nilai SAKIP BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Tingkat Kepuasan Pelayanan BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Meningkatnya Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan
Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN Ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN
Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian Pegawai yang menerima pelayanan kepegawaian sesuai dengan prosedur
Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH % Ketepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah
Tercapainya Indikator Kinerja BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH % Capaian Indikator Kinerja BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Jumlah dokumen Perencanaan dan Penganggaran BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana Indeks Ketahanan Daerah
Meningkatnya Kualitas Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana Jumlah aparatur dan masyarakat yang tangguh bencana
Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat dalam upaya mitigasi bencana Jumlah aparatur dan masyarakat siaga bencana
Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat dalam upaya kesiapsiagaan bencana Jumlah aparatur dan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana
Meningkatnya Kualitas Penanganan Darurat Bencana Persentase kejadian bencana yang tertangani
Meningkatnya kecepatan tanggap darurat Persentase kecepatan tanggap darurat
Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Kebutuhan Logistik Jumlah pemenuhan kebutuhan logistik korban bencana
Meningkatnya Kualitas Pemulihan Pasca Bencana Persentase pemulihan kerusakan akibat bencana
Meningkatnya Kualitas Proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Persentase penyelesaian proses pemulihan pasca bencana
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN Disetujui
Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan
Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL)
Meningkatnya akses dan layanan pengelolaan sampah Persentase sampah yang terkelola
Meningkatnya penanganan sampah Persentase penanganan sampah
Meningkatnya Kualitas pemilahan dan pengolahan sampah volume sampah yang dipilah dan diolah
Meningkatnya kualitas pengangkutan sampah volume sampah yang terangkut ke fasilitas pengolahan
Meningkatnya pemenuhan sarpras persampahan Jumlah sarpras persampahan
Meningkatnya kualitas SDM pengelola sampah Jumlah SDM yang meningkat kualitasnya
Meningkatnya pengurangan sampah Persentase pengurangan sampah
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga Jumlah data Bank Sampah, KSMTPS3R, sektor informal
Meningkatnya pengetahuan & kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah Jumlah kader Lingkungan yang terlibat aktif dalam pengelolaan sampah
Meningkatnya pengelolaan limbah B3 Persentase dokumen pengelolaan limbah B3 yang terselesaikan
Meningkatnya kegiatan penyimpanan Sementara Limbah B3 Jumlah laporan penyimpanan sementara Limbah B3
Meningkatnya Pengumpulan Limbah B3 Jumlah Laporan Pengumpulan Limbah B3
Meningkatnya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup Persentase Kelompok/Lembaga yang peduli terhadap kelestarian lingkungan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup Persentase kelompok/lembaga yang berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan hidup
Meningkatnya kelompok pelestari lingkungan hidup jumlah kelompok pelestari lingkungan hidup
Meningkatnya lembaga yang berperan dalam pengelolaan lingkungan jumlah lembaga yang dalam pengelolaan lingkungan
Meningkatnya tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Persentase kepatuhan kegiatan/usaha terhadap aspek lingkungan
Meningkatnya Pembinaan dan Penegakan Hukum Pelaku Usaha/kegiatan terhadap aspek Lingkungan Hidup Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi
Meningkatnya Pelayanan Persetujuan Lingkungan Hidup persentase ketepatan waktu persetujuan lingkungan yang diterbitkan
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN Nilai SAKIP DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Tingkat Kepuasan Pelayanan DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN % Ketepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah
Tercapainya Indikator Kinerja DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN % Capaian Indikator Kinerja DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN Jumlah dokumen Perencanaan dan Penganggaran DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN
Meningkatnya Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan
Terselenggaranya administrasi keuangan daerah Persentase realisasi serapan anggaran terhadap anggaran kas
Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian Pegawai yang menerima pelayanan kepegawaian sesuai dengan prosedur
Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Meningkatnya mutu lingkungan hidup Persentase pemenuhan baku mutu air dan udara , peningkatan tutupan lahan/vegetasi
Meningkatnya keanekaragaman hayati IK: jumlah keanekaragaman hayati
Meningkatnya cakupan tutupan lahan jumlah luasan tutupan lahan
Meningkatnya tata kelola perencanaan lingkungan hidup Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan Lingkungan Hidup Jumlah dokumen lingkungan hidup yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Persentase lokasi badan air yang memenuhi baku mutu
Persentase lokasi pemantauan udara ambien memenuhi baku mutu
Jumlah sampel lahan yang memenuhi baku mutu
Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan Jumlah upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan
Meningkatnya pemantauan lingkungan Jumlah pemantauan air dan udara per tahun
Meningkatnya Kualitas Air
Indeks Kualitas Air
Terpantaunya kualitas air
pemenuhan baku mutu air
Terlindunginya Sumber Mata Air
Jumlah Sumber Mata Air yang Terkonservasi
Meningkatnya Kualitas Udara
Indeks Kualitas Udara
Terpantaunya kualitas udara
% pemenuhan baku mutu udara
Meningkatnya Kualitas Lahan
Indeks Kualitas Lahan
Meningkatnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Luas RTH yang dikelola
Meningknya Tutupan Lahan Di Kabupaten Magetan
luasan tutupan lahan yang terdeliniasi
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah
% Sampah yang terkelola
Meningkatnya Penanganan Sampah
% penanganan sampah
Berkurangnya timbulan Sampah
% pengurangan timbulan sampah
Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Ketentuan
% Kesesuaian ruang
Tersedianya RTR
% Dokumen RTR yang tersusun
Terkelolaan Ijin Pemanfaatan Tata Ruang
IK:Jumlah Ijin Pemanfaatan Tata Ruang yang dikeluarkan
Berkurangnya penyimpangan pemanfaatan ruang
% penyimpangan pemanfaatan ruang
Berkurangnya Tingkat Resiko Bencana
Indeks Resiko Bencana
Meningkatnya Kapasitas Dalam Menghadapi Bencana
Indeks Ketahanan Daerah
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kabupaten
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Disetujui
Pemenuhan sarana prasarana yang merata
Jumlah Sarana Prasarana olahraga
Terlaksananya pengembangan sarana prasarana keolahragaan sesuai standar Jumlah sarpras yang tersedia
Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan penyediaan sarana prasarana olahraga Jumlah sarpras olahraga yang dipelihara
DINAS KESEHATAN Disetujui
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana, Alat Kesehatan Faskes
% Sarpras, Alkes Faskes dalam Kondisi Baik
Terpenuhinya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Fasilitas Kesehatan % Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Fasilitas Kesehatan
Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas dan jaringannya Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu dalam kondisi baik
Meningkatnya Alat kesehatan yang aman dan bermutu di Fasilitas Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan di Fasilitas Kesehatan yang terkalibrasi
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Disetujui
Meningkatnya Akses dan Pelayanan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial
Indeks Layanan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial
Meningkatnya Ketersediaan Sumber Daya Air % Lahan Yang Terlayani Irigasi
Meningkatnya Ketersediaan Sumber Air Baku Irigasi Volume Air Baku Irigasi
Tersediaanya Penampuang Air Baku Irigasi Jumlah Embung dan Bendung yang Tersedia
Optimalisasi Sumur Pompa Dalam Irigasi Jumlah Sumur Pompa Dalam Irigasi dengan Energi Yang Terbarukan
Terkelolanya Sistem Irigasi Sesuai Dengan Ketentuan % Rekomendasi Teknik Pengelolaan Irigasi Yang Dikeluarkan
Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi % Jaringan Irigasi Kondisi Baik
Meningkatnya Saluran Irigasi % Saluran Irigasi Kondisi Baik
Optimalnya Fungsi Pintu Air dan Bendung % Pintu Air dan Bendung Kondisi Baik
Meningkatnya Pengelolaan Irigasi Partisipatif Jumlah Kelompok Pemanfaat Irigasi Yang Aktif
Meningkatnya Kualitas dan Layanan Bangunan Gedung dan Bangunan Publik % Bangunan Gedung dan Bangunan Publik Laik Fungsi
Meningkatnya Kualitas dan Layanan Bangunan Gedung Negara % Layanan Gedung Negara Yang Laik Fungsi
Optimalnya Gedung Negara Jumlah Gedung Negara Yang Optimalisasi
Meningkatnya Kualitas dan Layanan Bangunan Publik Bangunan Publik Yang Sesuai Ketentuan
Optimalisasi Bangunan Publik Jumlah Bangunan Publik Yang Dioptimalisasi
Optimalnya Cagar Budaya Jumlah Cagar Alam Yang Dioptimalisasi
Meningkatnya Pemenuhan Pembinaan Jasa Konstruksi % Kesesuaian Pelaku Jasa Konstruksi Terhadap Ketentuan
Meningkatnya Pembinaan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi % Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi
Terlaksananya Pelatihan dan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil % Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator / Teknisi / Analis yang Mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi % Badan Usaha Yang Dibina
Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi % Badan Usaha Yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi % Paket Pekerjaan Yang Dilaksanakan Pengawasan Jasa Konstruksi
Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah Indeks Konektivitas
Meningkatnya Akses dan Kualitas Jalan dan Jembatan % Jalan dan Jembatan Kondisi Baik
Meningkatnya Kondisi Perkerasan Jalan % Kondisi Jalan Mantap
Meningkatnya Drainase Jalan Kondisi Baik % Drainase Jalan Kondisi Baik
Tersedianya Trotoar Jalan % Jalan Yang Dilengkapi Trotoar
Meningkatnya Kapasitas Jembatan Jumlah Jembatan Yang Sesuai Standar
Meningkatnya Akses Layanan Air Bersih % Akses Layanan Air Bersih
Meningkatnya Jaringan Perpipaan Air Bersih % Jaringan Perpipaan
Perluasan Jaringan Perpipaan Air Bersih Jumlah SR Yang Terlayani
Ketersediaan Sumber Air Bersih Jumlah Sumber Air Baku Air Bersih
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Bersih Volume Air Bersih Yang Tersedia
Meningkatnya Akses Layanan Sanitasi % Akses Layanan Sanitasi
Meningkatnya Layanan Pengelolaan Air Limbah % Layanan Pengelolaan Air Limbah
Terpenuhinya Sarpras Pengelolaan Air Limbah Jumlah Sarpras Air Limbah Yang Tersedia
Meningkatnya Pengelolaan Air Limbah Domestik Jumlah Ketersediaan IPAL Komunal
Tersedianya Data Kebutuhan Sanitasi Masyarakat Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat Yang Terlayani
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Disetujui
Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman
Persentase perumahan dan kawasan yang layak
Persentase lahan tanah untuk penunjang perumahan dan kawasan permukiman
Meningkatnya Perumahan dan Permukiman Layak Huni Persentase luasan permukiman kumuh yang tertangani
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak huni
Persentase rumah bagi korban bencana yang tertangani
Meningkatnya Kualitas Permukiman Cakupan pengurangan luasan kumuh yang tertangani
Menyusun dokumen pendataan infrastruktur permukiman Jumlah dokumen Kerangka Acuan Kerja Kegiatan pendataan infrastruktur permukiman
Jumlah dokumen analisa kondisi eksisting infrastruktur permukiman
Jumlah rekomendasi kebijakan penyediaan infrastruktur permukiman
Menganalisis dan menyusun Dokumen Penetapan Capaian Pengurangan Luasan Kumuh Jumlah laporan data investasi infrastruktur terbangun
Jumlah laporan capaian pengurangan kumuh dan rekomendasi kebijakan penanganan
Menyusun dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh Jumlah Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Penyusunan Master Plan Kawasan Permukiman Kumuh
Jumlah dokumen analisa Kegiatan Penyusunan Master Plan Kawasan Permukiman Kumuh
Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan penanganan kumuh dengan LKM
Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan penanganan kumuh dengan Pokja PKP
Melaksanakan kegiatan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah dokumen perencanaan yang disusun ( DED dan RAB )
Jumlah infrastruktur permukiman yang dipugar
Jumlah dokumen kontrak yang disusun
Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi MBR Jumlah Rumah tidak layak huni yang tertangani
Mengidentifikasi Kebutuhan perbaikan rumah tidak layak huni Jumlah kebutuhan perbaikan rumah tidak layak huni
Merencanakan Kegiatan Perbaikan rumah tidak layak huni Tersusunnya rencana Kegiatan Perbaikan rumah tidak layak huni
Menyusun Dokumen Pengawasan / Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perbaikan rumah Tersusunnya Dokumen Pengawasan / Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perbaikan rumah
Menyususn Dokumen Pelaporan Kegiatan Tersusunnya Dokumen Pelaporan Kegiatan
Meningkatnya rumah bagi korban bencana yang tertangani Jumlah rumah bagi korban bencana yang tertangani
Melakukan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana Terlaksananya sosialisasi dan pembekalan masyarakat terkait identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana
Terlaksananya kegiatan survey awal kebencanaan sebagai bahan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana
Terlaksananya tahapan penyusunan dokumen DED (Detail Engineering Desain) rumah terdampak bencana
Tersusunnya laporan akhir identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana
Melaksanakan rehabilitasi/ pembangunan rumah bagi rumah korban bencana Teridentifikasinya kebutuhan rehabilitasi/ pembangunan rumah bagi rumah korban bencana
Tersusunnya rencana Kegiatan Rehabilitasi/ Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
Tersusunnya Dokumen Pengawasan / Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi/ Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
Tersusunnya Dokumen Pelaporan Kegiatan Rehabilitasi/ Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
Melaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian dan pengembangan perumahan Tersusunnya dasar hukum dan literasi terbaru terkait penyediaan dan pembangunan perumahan
Terlaksananya proses verifikasi persyaratan administrasi
terlaksananya verifikasi lapangan usulan perumahan
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengembangan perumahan
Terlaksananya kegiatan pemantauan dan pengawasan serta pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan perumahan
Tersusunnya rekapitulasi data terbaru dan pemetaan perumahan
Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan PSU untuk kepentingan umum penunjang perumahan Presentase perumahan yang PSU nya dikelola pemerintah
Meningkatnya PSU untuk kepentingan umum perumahan Jumlah PSU yang dikelola dalam kondisi aman dan sehat/jumlah psu keseluruhan
Melaksanakan kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi PSU Perumahan dan Kelurahan Jumlah sarpras PSU yang diperbaiki/direhabilitasi/dibangun
Meningkatnya PSU Perumahan untuk kepentingan umum perumahan Jumlah Perumahan yang PSU-nya diserahkan kepada Pemerintah
Melaksanakan kegiatan verifikasi penyerahan PSU Perumahan Jumlah lokasi hasil penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang
Meningkatnya tata kelola pertanahan untuk pembangunan kabupaten Persentase penyelesaian sengketa tanah
Persentase rencana penatagunaan tanah
Persentase inventarisasi tanah kosong
Meningkatnya pengelolaan tanah penunjang kawasan permukiman Persentase luasan tanah yang di kelola untuk penunjang kawasan permukiman
Menyusun dokumen pemanfaatan/penatagunaan tanah Jumlah Dokumen Pemanfaatan/Penatagunaan tanah
Menyusun dokumen pelaksanaan pengadaan tanah Jumlah dokumen pelaksanaan pengadaan tanah
Meningkatnya tanah kosong yang diinventarisir Persentase luasan tanah kosong yang diinventarisir
Terlaksananya kegiatan inventarisasi tanah kosong Jumlah tanah kosong yang diinventarisir
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada DISPERKIM Nilai SAKIP DISPERKIM
Indeks Kepuasan Masyarakat DISPERKIM
Memastikan terlaksananya pelayanan kesekretariatan DISPERKIM berjalan dengan baik Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan
Memastikan terlaksananya administrasi keuangan yang akurat dan tepat waktu Persentase serapan anggaran DISPERKIM
Persentase kesesuaian serapan anggaran dengan rencana anggaran kas per triwulan
Jumlah pegawai yang menerima pelayanan gaji
Persentase dokumen laporan keuangan yang sesuai aturan berlaku
Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa pendukung pelaksanaan kegiatan DISPERKIM Persentase ketepatan pengadaan paket barang dan jasa
Pengelolaan barang milik daerah Persentase barang milik daerah yang dikelola
Terlaksananya pelayanan administrasi umum yang baik Persentase ketepatan surat menyurat sesuai aturan berlaku
Terlaksannya pelayanan administrasi kepegawaian sesuai aturan berlaku Jumlah pegawai yang menerima pelayanan kepegawaian sesuai aturan berlaku
Penyusunan dokumen kepegawaian Jumlah dokumen kepegawaian yang disusun
Peningkatan kapasitas SDM DISPERKIM Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/ bimtek
Mengkoordinasikan Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi Kinerja DISPERKIM Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan DISPERKIM
Persentase ketepatan perencanaan dan penganggaran mendukung tercapainya sasaran DISPERKIM
Memastikan terinputnya RUP 2025 ke aplikasi SIRUP LKPP sesuai jadwal yang telah ditentukan Persentase dokumen RUP dan RUP Perubahan disusun tepat waktu
Penyusunan dokumen Renja 2026 dan P-Renja 2025 Jumlah Dokumen Renja 2026 dan P-Renja 2025
Penyusunan RKAP 2025, DPPA 2025, RKA 2026, DPA 2026 Jumlah dokumen DPA, RKAP, DPPA dan RKA
Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan
Termonitoringnya kinerja DISPERKIM Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan
Persentase capaian kinerja per triwulan
Penyusunan Rencana Aksi DISPERKIM Jumlah Rencana Aksi
Terlaksananya Pelaporan Kegiatan DISPERKIM Jumlah Pelaporan Kegiatan DISPERKIM
DINAS PERHUBUNGAN Disetujui
Meningkatkan konektivitas Transportasi
jumlah trayek angkutan publik
Tersediannya usaha angkutan baru Jumlah usaha angkutan baru, kemudahan perizinan
Tersedianya Trayek Angkutan Jumlah trayek angkutan yang tersedia
Tersedianya Trayek Angkutan menuju tempat wisata Jumlah Trayek Angkutan menuju tempat wisata
Tersediaannya sarana dan prasarana transportasi jumlah prasarana lalu lintas
Terpenuhinya sarana transportasi darat jumlah sarana transportasi yang ada
terpenuhinya terminal tipe C di jalan kabupaten jumlah terminal tipe C yang tersedia
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Disetujui
Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
Cakupan Tata Kelola SPBE dan Smart City
Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap kebijakan SPBE Jumlah OPD yang menyelenggarakan SPBE sesuai dengan kebijakan SPBE
Terlaksananya kolaborasi OPD pada pelaksanaan E Goverment Jumlah OPD yang melakukan kolaborasi
Terlaksananya koordinasi dan kolaborasi antar OPD Jumlah koordinasi dan kolaborasi yang dilakukan
Terlaksananya sosialisasi SPBE Jumlah kegiatan sosialisasi SPBE
Tersusunnya Kebijakan Internal dan Perencanaan SPBE Jumlah Kebijakan yang dibuat, direviu, dievaluasi, dan disempurnakan
Terbentuknya Tim Kerja SPBE Tim kerja yang dibentuk
Tersusunnya arsitektur dan Peta rencana SPBE Jumlah dokumen yang disusun
Tersedianya laporan hasil monitoring penyelenggaraan SPBE Jumlah laporan monitoring penyelenggaraan SPBE
Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SPBE Jumlah kegiatan monitoring yang dilakukan
Meningkatnya Cakupan Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi Persentase Layanan publik yang sudah terintegrasi
Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan yg sudah Terintegrasi
Terlaksananya Layanan Administrasi Publik dan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah OPD yang menggunakan Aplikasi Umum dan berbagi pakai
Jumlah OPD yang mempunyai layanan publik berbasis elektronik
Tersedianya layanan administrasi pemerintahan Jumlah layanan administrasi pemerintahan
Tersedianya Layanan Administrasi Publik Jumlah layanan administrasi publik
Tersedianya SDM TIK yang berkualitas Jumlah SDM TIK yang berkualitas
Terlaksananya pengembangan SDM TIK Jumlah kegiatan pengembangan SDM TIK yang dilaksanakan
Tersedianya sarana prasarana pengembangan SDM TIK Jumlah sarana prasarana SDM TIK yang dimiliki
Terlaksananya Pembuatan, Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Jumlah Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan
Tersedianya laporan pemeliharan dan pengembangan Aplikasi Jumlah laporan pemeliharaan dan pengembangan aplikasi
Terlaksananya perencanaan, pembuatan, pengembangan dan pengujian aplikasi Jumlah aplikasi yang telah dibuat dan diuji
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Teknologi Informasi SPBE Persentase Infrastruktur SPBE dalam kondisi baik
Terlaksananya Layanan Pusat Data Persentase server dalam kondisi baik
Tersedianya server data Jumlah server yang dimiliki
Terlaksananya pemeliharaan server jumlah laporan pemeliharaan server
Terlaksananya peningkatan kapasitas server Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas server
Terlaksananya Layanan Jaringan Intra Jumlah OPD yang terkoneksi jaringan intra
Terlaksananya pemeliharaan jaringan intra Jumlah kegiatan pemeliharaan jaringan intra
Terlaksananya Monitoring Jaringan intra Jumlah laporan monitoring jaringan intra
Tersedianya sarana prasarana layanan jaringan intra Jumlah sarana prasarana yang dimiliki
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Disetujui
Meningkatnya kunjungan wisata
Angka kunjungan wisatawan
Length of Stay
Spending of Money
Meningkatnya pemasaran pariwisata Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dipasarkan
Promosi pariwisata secara konvensional dan digital Jumlah media promosi yang dipergunakan
Penyediaan bahan dan laporan promosi pariwisata Jumlah laporan promosi pariwisata
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata
Penyediaan bahan dan laporan fasilitasi pemasaran pariwisata Jumlah laporan fasilitasi pemasaran pariwisata
Pendataan kepariwisataan Jumlah data kepariwisataan
Pengumpulan, pengolahan, penyebarluasan data kepariwisataan Jumlah data kepariwisataan yang dikumpulkan, diolah dan disebarluaskan
Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Jumlah dokumen kerjasama dan Kemitraan Pariwisata yang dilakukan
Penyusunan bahan dan laporan kerjasama dan kemitraan pariwisata Jumlah bahan dan laporan kerjasama dan kemitraan pariwisata
Meningkatnya pengembangan Ekonomi Kreatif Persentase Ekonomi kreatif yang dikembangkan
Pembinaan SDM ekonomi kreatif Jumlah SDM ekonomi kreatif yang dibina
Penyediaan bahan dan laporan pembinaan SDM Ekraf Jumlah bahan dan laporan pembinaan SDM Ekraf
Fasilitasi ekonomi kreatif Jumlah ekonomi kreatif yang difasilitasi
Penyediaan bahan dan laporan serta pendampingan event ekraf Jumlah bahan dan laporan serta pendampingan event ekraf
Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata Persentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang berstandar baik dan berkelanjutan
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Jumlah Destinasi pariwisata yang dikelola
Penyediaan bahan dan laporan serta monev destinasi pariwisata Jumlah bahan dan laporan serta monev destinasi pariwisata
Pembangunan dan pemeliharaan daya tarik dan destinasi wisata yang baik dan berkelanjutan Jumlah daya tarik dan destinasi wisata yang dibangun dan dipelihara
Penyusunan laporan dan monev pembangunan/pemeliharaan daya tarik destinasi pariwisata Jumlah laporan dan monev pembangunan/pemeliharaan daya tarik destinasi pariwisata
Penyusunan kajian kepariwisataan Jumlah dokumen kajian kepariwisataan
Penyusunan laporan hasil perencanaan kawasan strategis pariwisata Jumlah laporan hasil perencanaan kawasan strategis pariwisata
Terlaksananya pemungutan retribusi tempat rekreasi Jumlah destinasi pariwisata yang dipungut retribusi
Pemungutan retribusi dan penyusunan laporan hasil Jumlah laporan hasil Pemungutan retribusi
Peningkatan kualitas SDM Pariwisata Persentase SDM Pariwisata yang profesional
Pembinaan SDM pariwisata Jumlah SDM pariwisata yang dibina
Penyediaan dan penyusunan laporan pembinaan SDM Pariwisata Jumlah laporan pembinaan SDM Pariwisata
Pembinaan dan pendampingan Desa Wisata Jumlah desa wisata yang dibina dan didampingi
Penyusunan laporan pembinaan dan pendampingan desa wisata Jumlah laporan pembinaan dan pendampingan desa wisata
Pembinaan dan pengawasan pelaku usaha pariwisata Jumlah pelaku usaha pariwisata yang dibina dan diawasi
Penyusunan laporan pembinaan pelaku usaha pariwisata Jumlah laporan pembinaan pelaku usaha pariwisata
Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha dan Berbasis Risiko Sektor Pariwisata Jumlah Pelaku Usaha Sektor Pariwisata yang difasilitasi
Penyusunan Laporan Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Jumlah Laporan Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Disetujui
MENINGKATNYA PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
Prosentase Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik
KEBERADAAN PUSAT PERDAGANGAN (PASAR DAERAH) Penataan/Rehabilisai Pasar Daerah
Terlaksananya rehabilitasi Pasar Daerah Jumlah Pasar daerah yang dilakukan rehabilitasi menuju standarisasi
Terlaksananya Penataan Pedagang Jumlah Pasar Yang dilakukan Penataan dan Penertiban Pedagang
Tercapainya PAD Pelayanan Retribusi Pasar Prosentase PAD Pelayanan Pasar
TERLAKSANANYA FASILITASI PERIJINAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Penerbitan Perijinan
Pembinaan Sosiialisasi kepada pelaku usaha Terkait Legalitas Berusaha / Perijinan
Meningkatnya pembinaan / pengawasan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Jumlah rekomendasi hasil pengawasan dan pembinaan ke Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan
Meningkatnya pembinaan / pengawasan terhadap kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan Jumlah rekomendasi hasil pengawasan dan pembinaan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan
Meningkatnya pembinaan / pengawasan terhadap pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (STPW) dalam negeri Jumlah rekomendasi hasil pengawasan dan pembinaan ke pelaku usaha waralaba dalam negeri
Meningkatnya verifikasi persetujuan teknis tanda daftar gudang Jumlah persetujuan teknis tanda daftar gudang
Meningkatnya verifikasi persetujuan teknis penjual langsung minuman beralkohol Golongan B dan C Jumlah persetujuan teknis penjual langsung minuman beralkohol Golongan B dan C
Meningkatnya Pembinaan Penyimpanan Bahan Berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya Jumlah pembinaan dan pengawasan bahan berbahaya
Meratanya Akses dan Layanan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial
Indeks Infrastruktur
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan
% Jalan Kondisi Baik; % Jembatan Kondisi Baik
Meningkatnya Layanan Transportasi Darat
IK: % Angka Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Publik
Meningkatnya Layanan Infrastruktur Pertanian
Rasio Jaringan Irigasi
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perekonomian Daerah
% Pasar Pemerintah Daerah Kondisi Baik
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah
% usaha/kegiatan yang memiliki IPAL; % rumah tangga berakses sanitasi
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan
% Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Telekomunikasi
% Layanan Internet di fasilitas pemerintahan dan fasilitas umum
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Indeks Reformasi Birokrasi
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Disetujui
Meningkatnya Keterpaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indeks SPBE
Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Cakupan Tata Kelola SPBE dan Smart City
Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap kebijakan SPBE Jumlah OPD yang menyelenggarakan SPBE sesuai dengan kebijakan SPBE
Terlaksananya kolaborasi OPD pada pelaksanaan E Goverment Jumlah OPD yang melakukan kolaborasi
Tersusunnya Kebijakan Internal dan Perencanaan SPBE Jumlah Kebijakan yang dibuat, direviu, dievaluasi, dan disempurnakan
Tersedianya laporan hasil monitoring penyelenggaraan SPBE Jumlah laporan monitoring penyelenggaraan SPBE
Meningkatnya Cakupan Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi Persentase Layanan publik yang sudah terintegrasi
Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan yg sudah Terintegrasi
Terlaksananya Layanan Administrasi Publik dan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah OPD yang menggunakan Aplikasi Umum dan berbagi pakai
Jumlah OPD yang mempunyai layanan publik berbasis elektronik
Tersedianya SDM TIK yang berkualitas Jumlah SDM TIK yang berkualitas
Terlaksananya Pembuatan, Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Jumlah Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Teknologi Informasi SPBE Persentase Infrastruktur SPBE dalam kondisi baik
Terlaksananya Layanan Pusat Data Persentase server dalam kondisi baik
Terlaksananya Layanan Jaringan Intra Jumlah OPD yang terkoneksi jaringan intra
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Nilai SAKIP DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Tingkat Kepuasan Pelayanan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA % Ketepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah
Tercapainya Indikator Kinerja DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA % Capaian Indikator Kinerja DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jumlah dokumen Perencanaan dan Penganggaran DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Meningkatnya Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan
Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN Ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN
Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian Pegawai yang menerima pelayanan kepegawaian sesuai dengan prosedur
Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral Persentase Data Statistik sektoral yang berkualitas
Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral Persentase OPD yang memenuhi data statistik sektoral yang valid
Terlaksananya koordinasi OPD produsen data statistik sektoral Jumlah koordinasi yang dilakukan
Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral Persentase Data Statistik Sektoral yang dikelola
Tersedianya standar dan pedoman pengumpulan data statistik sektoral Jumlah standar dan pedoman pengumpulan data statistic sektoral
Tersedianya sistem informasi dan database data sektoral yang terintergrasi dan mudah diakses Persentase pengguna data sektoral terintergrasi
Meningkatnya Kualitas Keamanan Informasi Persentase OPD yang melaksanakan kebijakan keamanan informasi
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi Persentase PD yang menerapkan prinsip keamanan informasi
Tersedianya Sumber Daya Keamanan Informasi Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Keamanan Informasi
Tersedianya layanan keamanan informasi Jumlah layanan keamanan informasi yang dilakukan
Terselenggaranya Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi (JKS) Persentase PD yang terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi
Tersedianya Informasi berklasifikasi seluruh PD Jumlah Informasi berklasifikasi dan tersampaikan
Tersedianya kebijakan tata kelola keamanan informasi Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi yang dibuat
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik Persentase Informasi yang tersampaikan kepada masyarakat
Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Cakupan Pemanfaatan Media IKP
Meningkatnya Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Persentase Jumlah pengaduan yang tertangani
Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Persentase Jumlah Layanan Informasi
SEKRETARIAT DAERAH Disetujui
Meningkatnya Penataan organisasi yang berkualitas
Persentase PD Kabupaten Magetan tepat fungsi tepat ukuran
Kualitas Penataan Kelembagaan Meningkat Skor Evaluasi Kelembagaan Permenpan 20
Meningkatnya Nilai SAKIP komponen pelaporan Nilai SAKIP komponen pelaporan
Terlaksananya Fasilitasi penilaian pelayanan publik Jumlah laporan fasilitasi pelayanan publik
Terlaksananya Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Jumlah Dokumen RB
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Disetujui
Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Terselenggaranya Manajemen Inovasi
Nilai Indeks Inovasi Daerah
Nilai Perencanaan Kinerja
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Indeks Perencanaan
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Pendek Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Yang Disusun (RPJPD, RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA)
Meningkatnya Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya Keberhasilan Perencanaan Pembangunan Bidang Sektoral Persentase Keberhasilan Perencanaan Pembangunan
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dokumen Perencanaan dan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dokumen Perencanaan dan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam Infrastruktur dan Kewilayahan Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Nilai SAKIP BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Tingkat Kepuasan Pelayanan BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Meningkatnya Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan
Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN Ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN
Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian Pegawai yang menerima pelayanan kepegawaian sesuai dengan prosedur
Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase Ketepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah
Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Jumlah dokumen Perencanaan dan Penganggaran BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Tercapainya Indikator Kinerja BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH % Capaian Indikator Kinerja BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Meningkatnya Inovasi Pembangunan Daerah Hasil Inovasi dan Kelitbangan yang ditindaklanjuti
Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dan Inovasi dalam Pembangunan Daerah Persentase riset yang diterapkan dalam pembangunan daerah
Persentase inovasi daerah dengan data memadai
Meningkatnya Kerjasama Forum Kemitraan Penelitian dan Pengembangan Jumlah Kemitraan Penelitian dan Pengembangan
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Kajian Penelitian dan Pengembangan Jumlah Kajian Penelitian dan Pengembangan
Meningkatnya Prestasi Inovasi Daerah Inovasi Daerah yang diajukan verifikasi provinsi/ nasional
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Disetujui
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel Persentase SKPD yang penyusunan anggaran dan laporan pertanggungjawaban tepat waktu dan sesuai SAP
Persentase SKPD yang Pengelolaan BMD dengan Tertib
Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tersusunnya Perencanaan, Penyusunan dan Monitoring Anggaran Daerah Persentase tersusunnya Perencanaan, Penyusunan dan Monitoring Anggaran Daerah
Melaksanakan penyiapan, koordinasi dan kompilasi bahan penyusunan rancangan dan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD terkait pendapatan Jumlah dokumen penyusunan rancangan dan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD terkait pendapatan
Melaksanakan penyiapan, koordinasi dan kompilasi bahan penyusunan rancangan dan penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P-APBD terkait pendapatan Jumlah dokumen penyusunan rancangan dan penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P-APBD serta Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran terkait pendapatan
Melaksanakan penyiapan, koordinasi dan kompilasi bahan penyusunan rancangan dan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD terkait belanja daerah Jumlah dokumen penyusunan rancangan dan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD terkait belanja daerah
Melaksanakan penyiapan, koordinasi dan kompilasi bahan penyusunan rancangan dan penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P-APBD terkait belanja daerah. Jumlah dokumen penyusunan rancangan dan penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P-APBD serta Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran terkait belanja daerah.
Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rancangan dan kesepakatan KUA dan PPAS terkait pendapatan Jumlah dokumen penyusunan KUA dan PPAS terkait pendapatan
Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rancangan dan kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS terkait pendapatan Jumlah dokumen penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS terkait pendapatan
Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rancangan dan kesepakatan KUA dan PPAS terkait belanja daerah Jumlah dokumen penyusunan KUA dan PPAS terkait belanja daerah
Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rancangan dan kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS terkait belanja daerah Jumlah dokumen penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS terkait belanja daerah
Melaksanakan penyiapan verifikasi RKA SKPD terkait pendapatan Jumlah dokumen RKA SKPD terkait pendapatan
Melaksanakan penyiapan verifikasi Perubahan RKA SKPD terkait pendapatan Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD terkait pendapatan
Melaksanakan penyiapan verifikasi RKA SKPD terkait belanja daerah Jumlah dokumen RKA SKPD terkait belanja daerah
Melaksanakan penyiapan verifikasi Perubahan RKA SKPD terkait belanja daerah Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD terkait belanja daerah
Melaksanakan penyiapan verifikasi DPA SKPD terkait pendapatan. Jumlah dokumen persetujuan dan pengesahan DPA SKPD terkait pendapatan
Melaksanakan penyiapan verifikasi perubahan DPA SKPD terkait pendapatan. Jumlah dokumen persetujuan dan pengesahan perubahan DPA SKPD terkait pendapatan
Melaksanakan penyiapan verifikasi DPA SKPD terkait belanja daerah. Melaksanakan penyiapan verifikasi DPA SKPD terkait belanja daerah.
Melaksanakan penyiapan verifikasi perubahan DPA SKPD terkait belanja daerah. Membantu penyiapan verifikasi perubahan DPA SKPD terkait belanja daerah.
Melaksanakan koordinasi terkait perencanaan anggaran Jumlah Dokumen perencanaan anggaran
Tersusunnya dokumen perencanaan anggaran PAD Jumlah Dokumen perencanaan anggaran PA
Tersusunnya dokumen Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Transfer Lainnya, Dana Keistimewaan dan Dana Desa. Jumlah dokumen Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Transfer Lainnya, Dana Keistimewaan dan Dana Desa.
Tersusunnya dokumen perencanaan Pembiayaan Daerah Jumlah dokumen perencanaan Pembiayaan Daerah
Tersusunnya dokumen perencanaan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD. Jumlah dokumen perencanaan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
Terwujudnya penatausahaan keuangan yang tertib, efektif, efisien dan Transparan Persentase penerbitan SP2D,Surat penolakan, Berita Acara Rekon dan Pelaporan dana Pusat
Presentase SP2D pembayaran belanja gaji dan pengeluaran pembiayaan, laporan pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga, SKPP, BA TPP dan Gaji
Memvalidasi kelengkapan pengajuan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Belanja modal, Belanja tranfer dan belanja barang dan jasa dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Jumlah SPM
Menyiapkan dan mencatat surat penolakan penerbitan SP2D belanja modal, belanja trasfer dan belanja barang dan jasa dari PA/KPA Jumlah Surat penolakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi BUD dan Gaji ASN
Menyiapkan dokumen dan laporan dana-dana Transfer Pemerintah Provinsi dan Pusat Jumlah Laporan dana-dana Transfers Pusat dan Provinsi
Mengelola sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya Jumlah laporan silpa
Menghimpun laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengelolaan uang oleh berndahara pengeluaran Laporan SPJ Fungsional
Menyiapkan dan Melakukan pencatatan atas SP2D dari pengguna anggarana/ Kuasa Pengguna Anggaran Jumlah SP2D yang diterbitkan
Melaksanakan koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas dan penempatan uang daerah sebagai optimalsai kas Jumlah Surat Penempatan dan Penarikan Deposito, Laporan Bunga Deposito
Menyiapkan bahan usulan rancangan keputusan bupati tentang kepemilikan rekening bendahara Jumlah Keputusan Bupati yang diterbitkan
Melaksanakan koordinasi, fasilitasi ,asistensi ,singkronisasi, superfisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana trasfer lainnya Jumlah Laporan , SPB BLUD, SPB BOK, SPB BOS , SPB PAUD dan Kesetaraan
Menyiapkan data dan laporan daftar transaksi harian ( DTH ) dan rekapitulasi transaksi harian ( RTH ) Jumlah laporan DTH
Menyiapkan dokumen dan laporan dana transfer pemerintah pusat Jumlah Laporan Konfirmasi Transfer (LKT), Laporan Rekap Transfer (LRT) dan BA Rekonsiliasi Pajak Pusat
Memvalidasi kelengkapan pengajuan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Gaji dan Komponennya belanja hibah dan bansos dan pengeluaran pembiayaiannya dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Jumlah SPM
Menyiapkan dan mencatat surat penolakan penerbitan SP2D Gaji dan Komponennya belanja hibah dan bansos dan pengeluaran pembiayaiannya dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Jumlah SP2D
Menerima dan Menghimpun usulan Pemberhentian Pembayaran gaji dan Menyiapkan Penerbitan SKPP gaji PNS Jumlah SKPP
Menyiapkan laporan pemotongsan dan penyetoran perhitungan dengan Fihak Ketiga Jumlah Laporan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga
Mengelola gaji PNS meliputi penghimpunan data s.d pemberhentian pembayaran gaji Jumlah laporan DJPK, laporan realisasi gaji dan laporan kebutuhan gaji SKPD
Menyiapkan SPD dan Pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD Jumlah SPD, BKU dan Rekon Bank
Memfasilitasi pembinaan kepada pejabat pengelola keuangan dan pembuat daftar gaji Jumlah peserta bimtek
Pelaksanaan Koordinasi Akuntasi serta Pelaporan Keuangan Daerah Persentase laporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai SAP
Raperda dan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD serta Raperbup dan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Laporan Realisasi Anggaran Periodik
Melaksanakan Penyiapan, Koordinasi, Konsolidasi dan Evaluasi terkait Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Laporan
Melaksanakan Penyiapan, Koordinasi, Konsolidasi dan Evaluasi Penyusunan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan
Melaksanakan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan Jumlah Dokumen
Melakukan Pembinaan Akuntasi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Kegiatan Pembinaan teknis penyusunan laporan keuangan sesuai SAPD
Jumlah Kegiatan Pembinaan teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Jumlah Kegiatan Pembinaan dan sosialisasi
Menyusun kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah serta sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan daerah jumlah dokumen kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran
Menyusun dokumen monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan keuangan daerah Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan rekonsiliasi dan verifikasi pengelolaan keuangan daerah
Menyusun laporan pengolahan dan analisis data terkait laporan keuangan daerah Jumlah laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun 2025
Melaksanakan sosialisasi terkait keuangan pusat dan daerah Jumlah orang yang melakukan konsultasi, koordinasi serta melaksanakan sosialisasi terkait pengelolaan keuangan daerah
Menyusun dokumen Identifikasi dan inventarisasi data terkait pengelolaan keuangan daerah Jumlah dokumen pemantauan identifikasi, klasifikasi, pencatatan dan pengukuran data transaksi pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh SKPD
Menyusun laporan pengolahan dan analisis data terkait pengelolaan keuangan Daerah Jumlah laporan realisasi APBD periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan)
Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah daerah Persentase penyusunan Standar Harga Satuan yang tepat waktu
Presentase penyelesaian pelaksanaan rekonsiliasi aset tetap yang tepat waktu
Persentase pelaksanaan pensertifikatan tanah aset tanah yang yang sesuai target
Presentase pelaksaanaan pemanfaatan barang milik daerah yang tepat waktu
Presentase pelaksanaan pemindahtanganan yang tetap waktu
Presentase penyelesaian pelaksanaan penghapusan yang sesuai ketentuan
Tersedianya data awal penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) Jumlah dokumen draf Perbup
Melaksanakan rekonsiliasi aset tetap dengan OPD Jumlah OPD yang melaksanakan rekon aset tetap
Melaksanakan penatausahaan BMD yg tertib dengan melakukan penyusunan dan mencetak Buku Induk inventaris BMD Jumlah OPD di Kabupaten Magetan
Melaksanakan penatausahaan BMD yg tertib dengan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang ada di pengelola Jumlah kendaraan yang ada di pengelola
Melaksanakan penatausahaan BMD yg tertib dengan melakukan penyusunan dan mencetak Buku Penyusutan BMD Jumlah Opd di Kabupaten Magetan
Melaksanakan Penyusunan dan pengumpulan dokumen Rencana Kebutuhan Pengadaan dan Pemelliharaan BMD Jumlah OPD yang mengusulkan RKBMD
Tersedianya dokumen pensertifikatan tanah Jumlah dokumen pengajuan
Jumlah dokumen yang telah didaftarkan
Melaksanakan, menyusun dan menyiapakam bahan-bahan untuk fasilitasi sosialiasi pemilihan mitra pemanfaatan barang milik daerah Jumlah pelaksanaan sosialisasi pemilihan mitra pemanfaatan barang milik daerah
Menyusun agenda kegiatan penilaian Appraisal dan Melaksanakan fasilitasi penilaian bmd sebagai dasar penetapan tarif pokok sewa barang milik daerah Jumlah dokumen hasil penilaian jasa Appraisan pemanfaatan barang milik daerah
Melaksanakan penyusunan draft penetapan tarif pokok sewa barang milik daerah Jumlah dokumen pengajuan keputusan bupati terkait penetapan tarif pokok sewa barang milik daerah
Melaksanakan penyusunan draft penetapan persetujuan sewa BMD Jumlah dokumen pengajuan keputusan bupati terkait pengajuan persetujuan sewa barang milik daerah
Melaksankan penyusunan draft penetapan formula tarif pokok sewa BMD Jumlah dokumen pengajuan keputusan bupati terkait pengajuan formula tarif pokok sewa barang milik daerah
Melaksanakan penyusunan draft surat perjanjian sewa barang milik daerah Jumlah dokumen pengajuan keputusan bupati terkait perjanjian sewa barang milik daerah
Melaksanakan pengolahan data usulan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan draft Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Jumlah dokumen pengajuan keputusan bupati terkait perjanjian pemindahtangan barang milik daerah
Mengolah data penghapusan BMD Jumlah dokumen usulan penghapusan barang milik daerah yang di ajukan SKP/OPD
Melaporkan data hasil rekon aset tetap ke Kemendagri Jumlah Dokumen
Meningkatkan Pajak daerah Persentase Realisasi Pajak daerah
Tersusunnya bahan perencanaan dan program kerja pada program kerja sub bidang penagihan pajak daerah Tersedianya bahan-bahan perencanaan dan program kerja pada sub bidang penagihan pajak daerah
Terlaksananya penagihan pajak daerah jumlah piutang pajak yang tertagih
Jumlah surat teguran dan STPD ( Surat Tagihan Pajak Daerah )
Terlaksananya inventarisasi dan pengelolaan data piutang pajak daerah Jumlah laporan inventarisasi dan data piutang pajak daerah
Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penagihan, serta keberatan pajak derah Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan pelaporan serta keberatan pajak daerah
Terlaksananya penelitian lapangan atas pemohonan keberatan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan pajak daerah dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi Jumlah hasil penelitian atas permohonan keberatan, pembetulan dll
Tersedianya rumusan bahan penyusunan perencanaa dan program kerja tentang keberatan pajak daerah pada bidang penagihan dan evaluasi dan pelaporan PAD Jumlah berkas yang dirumuskan
Terprosesnya pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi Jumlah berkas yang diproses
Terlaksananya penelitian lapangan dan melaporkan hasil penelitian atas permohonan keberatan ketetapan pajak daera Jumlah Obyek Pajak yang diteliti
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan di Sub Bidang Keberatan Pajak Jumlah Kegiatan melakukan Monev
Tersusunnya Perencanaan Target dan Realisasi PAD Jumlah data sumber - sumber PAD
Jumlah berkas rumusan bahan perencanaan PAD dari OPD Penghasil
Terlaksananya penyuluhan dan sosialisasi Pajak Daerah Jumlah kegiatan penyuluhan dan sosialisasi Pajak Daerah
Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan PAD Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan pajak
Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan pelaporan PAD
Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah Presentase Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penetapan
Jumlah laporan perhitungan dan penetapan jumlah pokok pajak daerah
Jumlah laporan penilaian Objek Pajak PBB-P2
Terlaksananya intensifikasi dalam rangka penggalian potensi pajak daerah dan tersedianya regulasi pajak daerah (Analisa pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah) Jumlah dokumen hasil Analisa pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah
Tersedianya insentif pajak sesuai capaian dari target pajak daerah (Perencanaan pengelolaan pajak daerah) Jumlah dokumen Perencanaan pengelolaan pajak daerah
Terlaksananya pembangunan/pembaharuan/ pengembangan aplikasi Jumlah laporan hasil Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah
Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah yang tersedia
Terlaksananya pendaftaran dan pendataan objek dan subjek pajak daerah serta pelayanan dan konsultasi Jumlah laporan Pendataan Pajak Daerah
Jumlah laporan pelayanan dan konsultasi penetapan pajak daerah yang dilaksanakan
Tersedianya bahan kebijakan teknis terkait Pelayanan Pajak Daerah Jumlah dokumen yang memuat bahan rumusan kebijakan
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Nilai SAKIP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Tingkat Kepuasan Pelayanan BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH % Ketepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah
Tercapainya Indikator Kinerja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH % Capaian Indikator Kinerja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Jumlah dokumen Perencanaan dan Penganggaran BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Meningkatnya Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan
Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN Ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN
Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian Pegawai yang menerima pelayanan kepegawaian sesuai dengan prosedur
Terbentuknya Laporan Keuangan SKPD Capaian Realisasi Kegiatan SKPD
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Disetujui
Meningkatnya Profesionalitas ASN dan Penyelenggaraan Tata Kelola Manajemen ASN
IP ASN dan Indeks Sistem Merit
Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi kepegawaian (IKM)
Meningkatnya kualitas data kepegawaian Persentase data kepegawaian yang terintegrasi
Pembangunan dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian Jumlah sistem informasi kepegawaian yang dibangun & dikelola
Pengembangan sistem informasi Kepegawaian yang terintegrasi Jumlah sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi
Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian sesuai SOP Persentase jenis layanan administrasi kepegawaian yang sesuai SOP pelaksanaannya
Pelaksanaan layanan administrasi kepegawaian yang bersifat rutin Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang bersifat rutin
Pelaksanaan layanan administrasi kepegawaian yang bersifat tentatif Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang bersifat tentatif
Meningkatkan pegawai yang memiliki potensi untuk ditingkatkan kualitasnya Persentase pegawai yang dapat ditingkatkan kualitasnya
Meningkatnya Kinerja Pegawai Persentase pegawai yang berkinerja minimal baik
Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai Jumlah pegawai yang dinilai kinerjanya
Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pegawai Jumlah pembinaan hasil evaluasi kinerja pegawai yang dilaksanakan
Pelaksanaan Pemberian Penghargaan pegawai Jumlah pegawai yang terverifikasi menerima penghargaan
Meningkatnya Kedisiplinan Pegawai Persentase pegawai yang disiplin
Pembinaan Disiplin ASN Jumlah pembinaan disiplin pegawai yang dilaksanakan
Meningkatnya ketepatan penempatan ASN Persentase ASN yang mengalami Promosi, Mutasi dan Rotasi
ASN yang mengalami proses Promosi, Mutasi dan rotasi Jumlah ASN yang mengalami proses promosi, mutasi dan rotasi
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah dokumen hasil penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
Meningkatnya Kompetensi Pegawai Persentase pegawai yang telah ditingkatkan kompetensinya
Pengembangan Kompetensi manajerial dan fungsional pegawai Jumlah pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional
Pengembangan kompetensi teknis pegawai Jumlah pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi Teknis
Meningkatnya Kualifikasi Pegawai Persentase pegawai ditingkatkan kualifikasinya
Pelaksanaan tugas belajar Jumlah SK ijin tugas belajar yang diterbitkan
Pelaksanaan Kerjasama dengan Lembaga pendidikan Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan terkait
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Nilai SAKIP BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Tingkat Kepuasan Pelayanan BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA % Ketepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah
Tercapainya Indikator Kinerja BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA % Capaian Indikator Kinerja BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Jumlah dokumen Perencanaan dan Penganggaran BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan
Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa perkantoran Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan gaji dan tunjangan ASN Ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN
Meningkatnya pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian Pegawai yang menerima pelayanan kepegawaian sesuai dengan prosedur
INSPEKTORAT Disetujui
Meningkatnya Nilai-nilai Integritas dalam Tata Kelola Pemerintahan
Nilai Survei Penilaian Integritas
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Pelayanan Publik pada urusan Pengawasan Nilai SAKIP Inspektorat Daaerah
Indeks Kepuasan Masyarakat pada Urusan Pengawasan
Kepuasan ASN Inspektorat Daerah Terhadap Layanan Kesekretariatan Inspektorat Daerah Indeks Kepuasan ASN Inspektorat Daerah Terhadap Layanan Kesekretariatan Inspektorat Daerah
Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, pengangaran dan evaluasi kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disusun tepat waktu
Terlaksananya layanan adminstrasi umum dan Keuangan tepat waktu Jumlah laporan administrasi umum dan keuangan
Meningkatnya kualitas pengawasan internal pemerintah Level Maturitas SPIP Terintegrasi
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Level Kapabilitas APIP
Persentase OPD yang mendapat nilai evaluasi SAKIP minimal BB
Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Jumlah Laporan hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP
Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi
Terlaksananya Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
Meningkatnya kualitas Pembinaan Perangkat Daerah Persentase Tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan
Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemerintah Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah
Terlaksananya penanganan kasus pengaduan Jumlah laporan hasil penangan kasus pengaduan
Terlaksananya Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK RI dan APIP kepada PD Jumlah Laporan Pemantauan Tindak Lanjut APIP dan BPK
Kinerja Pemerintah Yang Akuntable
Nilai SAKIP
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah
Nilai Sakip Komponen Perencanaan
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pembangunan
Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja
Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja
Nilai Sakip Unsur Pelaporan Kinerja
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatnya Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
% Kesesuaian Dokumen Perencanaan dengan Penganggaran
Terlaksananaya Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD
% Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan
Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatnya Penyerapan Anggaran Sesuai dengan Struktur APBD
% Penyerapan Anggran Sesuai Struktur APBD
Meningkatnya Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Indeks Dimensi Keuangan Daerah
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggara Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Penerapan Kebijakan Internal SPBE
Nilai Domain Penerapan Kebijakan Internal SPBE
Pelaksanaan Tata Kelola SPBE
Nilai Domain Pelaksanaan Tata Kelola SPBE
Pelaksanaan Manajemen SPBE
Nilai Domain Pelaksanaan Manajemen SPBE
Layanan SPBE
Nilai Domain Layanan SPBE
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintah
Meningkatnya inovasi Pelayanan Publik
% meningkatnya inovasi pelayanan
Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara
Indeks Profesionalitas ASN
Meningkatknya Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja
Nilai Sistem Merit

💡 Petunjuk Penggunaan Modul Pohon Kinerja

Berikut adalah panduan dan beberapa catatan penting dalam penggunaan modul Pohon Kinerja (Pokin):

  • Visualisasi Pohon Kinerja dapat diakses melalui "tautan teks pada tiap level 1", dengan syarat pengisian data kinerja telah mencapai minimal Level 2.
  • Pohon Kinerja tersusun atas 4 level hierarki. Setiap level dapat memiliki lebih dari satu indikator kinerja yang relevan.
  • Setiap level pada Pohon Kinerja dapat ditambahkan dependensi atau keterkaitan dengan unit kerja lain melalui fitur Crosscutting.
    • Apa itu Crosscutting? Crosscutting adalah mekanisme untuk menghubungkan Pohon Kinerja dari satu unit kerja ke unit kerja lain yang relevan, untuk mendukung pencapaian tujuan bersama.
    • Penambahan Crosscutting dilakukan setelah Pokin dibuat, yaitu dengan menekan tombol Edit pada data Pokin yang ingin dihubungkan.
  • Terdapat dua jenis mekanisme persetujuan untuk Crosscutting:
    • Memerlukan Persetujuan: Diterapkan apabila unit kerja yang dituju merupakan pengguna aktif dalam aplikasi. Status crosscutting akan menunggu validasi dari user terkait di unit kerja tersebut.
    • Otomatis Disetujui: Diterapkan untuk unit kerja yang tidak terdaftar sebagai pengguna dalam sistem. Status crosscutting akan secara otomatis disetujui oleh sistem.
  • Untuk menampilkan detail Pohon Kinerja dari hasil crosscutting (termasuk seluruh turunan kinerjanya) aktifkan kotak centang "Tampilkan Detail Pokin Perangkat Daerah".
  • Visualisasi Pohon Kinerja hasil crosscutting dapat diakses melalui "tautan teks pada tiap crosscutting", dengan syarat crosscutting telah disetujui.
Scroll to Top