Penyusunan Pohon Kinerja
RPJMD 2025 - 2029 (2026 - 2030)
Rincian
Kinerja
Indikator Kinerja
Pelaksana
Bentuk Kegiatan
Outcome
Crosscutting Dengan
PD/UPT/Lembaga/Desa | Informasi Kegiatan |
---|
Level 1 | Indikator Kinerja | Level 2 | Indikator Kinerja | Level 3 | Indikator Kinerja | Level 4 | Indikator Kinerja | Crosscutting | Pokin OPD | Indikator Kinerja | Pokin OPD | Indikator Kinerja | Pokin OPD | Indikator Kinerja | Pokin OPD | Indikator Kinerja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Harmoni Indonesia (IHai) Kabupaten Magetan |
|||||||||||||||
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Disetujui |
Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
|
Indeks Pendidikan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Sport Development Index (SDI) |
||||||||||||||
Kemudahan akses Pendidikan | Harapan Lama Sekolah | |||||||||||||||
Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan yang sesuai standart | Persentase sarana & prasarana yang sesuai standart | |||||||||||||||
Terpenuhinya Satuan Pendidikan yang Merata | Rasio ketersediaan sekolah | |||||||||||||||
Tersedianya Sarana Pendidikan Sesuai Standar | Jumlah Sekolah Kondisi Baik | |||||||||||||||
Meningkatnya Mutu Pendidikan | Rata-rata Lama Sekolah | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas peserta didik | Kemampuan Literasi Kemampuan Numerasi |
|||||||||||||||
Meningkatnya kualitas lingkungan belajar | Presentase kualitas pembelajaran | |||||||||||||||
Meningkatnya Nilai Karakter | Iklim Kebhinekaan | |||||||||||||||
Meningkatnya Mutu Lembaga Satuan Pendidikan | Persentase satuan pendidikan terakreditasi minimal B | |||||||||||||||
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Satuan Pendidikan | Persentase jumlah satuan pendidikan terhadap kepatuhan kebijakan | |||||||||||||||
Meningkatnya penguatan pendidikan kesetaraan | Jumlah rasio ketersediaan satuan pendidikan nonformal/kesetaraan | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Guru | Persentase Guru berkualifikasi S1/D4 Indeks Distribusi Guru |
|||||||||||||||
Terlaksananya Pemerataan Guru | Jumlah Guru yang didistribusikan | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualifikasi Guru dan Tenaga Kependidikan | Proporsi Guru bersertifikasi | |||||||||||||||
Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan | Jumlah Pemuda Prestasi | |||||||||||||||
Penguatan organisasi kepemudaan | Jumlah organisasi pemuda yang aktif | |||||||||||||||
Pembinaan dan pengembangan kapasitas kepramukaan | Jumlah organisasi pramuka yang aktif | |||||||||||||||
Peningkatan kualitas SDM Kepemudaan | Jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan | |||||||||||||||
Pelatihan dan pengembangan kapasitas pemuda | Jumlah kegiatan pelatihan dan pengembangan kapasitas pemuda | |||||||||||||||
Meningkatnya Wirausaha Muda baru | Jumlah wirausaha Muda | |||||||||||||||
Pembinaan dan pengembangan Kelompok Usaha Pemuda Produktif | Jumlah KUPP yang di bina | |||||||||||||||
Meningkatnya prestasi olahraga | Jumlah atlet berprestasi | |||||||||||||||
Peningkatan kualitas cabang olahraga | Jumlah cabang olahraga yang berprestasi | |||||||||||||||
Peningkatan Kapasitas pelatih olahraga | Jumlah pelatih olahraga bersertifikasi | |||||||||||||||
Pembinaan atlet berprestasi yang berkelanjutan | Jumlah atlet berprestasi yang dibina | |||||||||||||||
Tersedianya sarana prasarana olahraga sesuai standart | Jumlah sarana prasarana olahraga sesuai standart | |||||||||||||||
Terpenuhinya sarana dan prasarana olahraga yang memadai | Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang memadai | |||||||||||||||
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui birokrasi yang profesional serta pelayanan administrasi publik yang efektif dan efisien | Indeks Kepuasan Masyarakan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Nilai SAKIP Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
|||||||||||||||
Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Tersusunnya Laporan kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Kinerja yang disusun | |||||||||||||||
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah | Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan | |||||||||||||||
Meningkatnya Ketepatan Penatausahaan Keuangan | Jumlah laporan keuangan SKPD yang terselesaikan | |||||||||||||||
Tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah kegiatan pemeliharaan Sarana dan Prasarana | |||||||||||||||
Terlaksananya Layanan Penatausahaan Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah laporan penatausahaan kepegawaian | |||||||||||||||
Terlaksananya layanan administrasi perkantoran perangkat daerah | Jumlah kegiatan administrasi perkantoran perangkat daerah yang terfasilitasi | |||||||||||||||
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah laporan penatausahaan barang milik Daerah | |||||||||||||||
DINAS KESEHATAN Disetujui |
Meningkatnya Kualitas SDM Kesehatan
|
Persentase SDM Kesehatan yang meningkat Komptensinya |
||||||||||||||
Tersusunnya perencanaan Diklat/Pelatihan SDM Kesehatan | Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan | |||||||||||||||
Terlaksananya Diklat/Pelatihan SDM Kesehatan | Jumlah Diklat Kesehatan yang dilaksanakan | |||||||||||||||
Terlaksananya Monev Diklat/Pelatihan | Persentase Pelaksanaan Sesuai Perencanaan | |||||||||||||||
Terlaksananya Pembinaan Pengawasan Praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan | Jumlah tenaga medis dan Nakes yang mempunya ijin Praktik | |||||||||||||||
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Disetujui |
Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan
|
Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) |
||||||||||||||
Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk | Total Fertility Rate (TFR) | |||||||||||||||
Meningkatnya Peserta KB yang Aktif | % mCPR Unmeetneed |
|||||||||||||||
Meningkatnya Peserta KB Baru | Jumlah KB Baru | |||||||||||||||
Tersedianya Faskes yang memberikan Pelayanan Kontrasepsi | % Faskes yang melayani KB | |||||||||||||||
Meningkatnya kompetensi SDM dan tenaga lini lapangan KB | % Tenaga lini lapangan KB yang terlatih | |||||||||||||||
Meningkatnya Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Jumlah kegiatan yg melibatkan organisasi kemasyarakatan | |||||||||||||||
Meningkatnya lembaga berwawasan kependudukan | Jumlah lembaga yang berwawasan kependudukan | |||||||||||||||
Tersedianya data kependudukan | Jumlah data kependudukan yang tersedia | |||||||||||||||
Meningkatnya Pendidikan Kependudukan | Jumlah lembaga yang melaksanakan pendidikan kependudukan | |||||||||||||||
Meningkatnya Pembangunan Keluarga | iBangga | |||||||||||||||
Meningkatnya Pemberdayaan Keluarga Sejahtera | % Kesertaan Masyarakat | |||||||||||||||
Meningkatnya Pembinaan Keluarga Sejahtera | % Keluarga yang mengikuti program UPPKA | |||||||||||||||
Meningkatnya Ketahanan Keluarga | % Keluarga yang aktif dalam kelompok bina ketahanan | |||||||||||||||
Meningkatnya Pendewasaan Usia Perkawinan | mUKP | |||||||||||||||
Percepatan Penurunan Stunting | Angka Prevalensi Stunting | |||||||||||||||
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | |||||||||||||||
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam Berbagai Sektor | % Keterwakilan Perempuan | |||||||||||||||
Meningkatnya pelembagaan pengarusutamaan gender di perangkat daerah | % ARG pada Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Meningkatnya pemberdayaan perempuan bidang bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan | % Angkatan Kerja Perempuan | |||||||||||||||
Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak | Rasio KDRT | |||||||||||||||
Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan Anak | % Penurunan kasus kekerasan | |||||||||||||||
Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pencegahan kekerasan | Jumlah Kebijakan Pencegahan Kekerasan | |||||||||||||||
Meningkatnya Advokasi serta edukasi pencegahan kekerasan | Jumlah Advokasi dan KIE | |||||||||||||||
Meningkatnya Pendampingan korban kekerasan | % Korban Kekerasan yang Ditangani | |||||||||||||||
Tersedianya layanan pengaduan bagi korban kekerasan | Jumlah mitra Lembaga yang memberikan Pelayanan korban kekerasan | |||||||||||||||
Meningkatnya kompetensi SDM penyedia layanan pendampingan korban kekerasan | Jumlah SDM yang terlatih | |||||||||||||||
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak | Skor KLA | |||||||||||||||
Meningkatnya peran masyarakat dalam pemenuhan hak anak | Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak Anak | |||||||||||||||
Meningkatnya Lembaga Jejaring Pemenuhan Hak Anak | Jumlah Lembaga | |||||||||||||||
Terlaksananya advokasi dan edukasi pemenuhan hak anak | Jumlah Advokasi dan KIE | |||||||||||||||
Terfasilitasinya Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) | % AMPK terlayani | |||||||||||||||
Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak | Jumlah anak yang mendapatkan peningkatan kualitas hidup | |||||||||||||||
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Tingkat Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah |
|||||||||||||||
Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Program/ Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan Perencanaan | Persentase Deviasi Anggaran Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah | Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan | |||||||||||||||
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Perangkat Daerah | Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik | |||||||||||||||
Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai dengan Prosedur | |||||||||||||||
Terkelolanya Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Ketepatan Penyediaan Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Meningkatkan Kapasitas SDM Perangkat Daerah | Persentase Pegawai yang Meningkat Kapasitasnya | |||||||||||||||
Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pendidikan | Indeks Pendidikan |
|||||||||||||||
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Disetujui |
Meningkatnya tingkat kegemaran membaca masyarakat
|
Tingkat kegemaran membaca (TGM) |
||||||||||||||
Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan | Tingkat Kepuasan Masyarakat | |||||||||||||||
Meningkatnya Perpustakaan sesuai SNP | Jumlah perpustakaan yang dibina | |||||||||||||||
Tersedianya data dan informasi tenaga perpustakaan dan pustakawan | Jumlah data dan informasi yang tersedia | |||||||||||||||
Terlaksananya pembinaan perpustakaan tingkat dasar | Jumlah perpustakaan sekolah yang dibina | |||||||||||||||
Terlaksananya pembinaan perpustakaan khusus | Jumlah perpustakaan khusus yang dibina | |||||||||||||||
Terlaksananya pengembangan perpustakaan | Jumlah perpustakaan yang dikembangkan | |||||||||||||||
Meningkatnya Pengembangan Koleksi Bahan Pustaka | Kualitas pengembangan koleksi bahan pustaka | |||||||||||||||
Terlaksananya pemeliharaan koleksi bahan pustaka | Jumlah pelaksanaan pemeliharaan bahan pustaka | |||||||||||||||
Terlaksananya pengadaan bahan perpustakaan tercetak dan digital | Jumlah koleksi bahan pustaka tercetak dan digital | |||||||||||||||
Terlaksananya pengadaan/pengembangan sarana otomasi dan jaringan | Jumlah saranana otomasi dan jaringan yang diadakan/dikembangkan | |||||||||||||||
Meningkatnya Peran serta masyarakat dalam kegiatan perpustakaan dan pelestarian naskah kuno | Jumlah Kegiatan yang melibatkan Masyarakat | |||||||||||||||
Meningkatnya koleksi naskah kuno yang dilestarikan | Jumlah naskah kuno yang dikoleksi | |||||||||||||||
Terlaksananya Sosialisasi tentang naskah kuno | Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan | |||||||||||||||
Terlaksananya identifikasi dan alih media naskah kuno | Jumlah naskah kuno teridentifikasi dan di alihmedia | |||||||||||||||
Terlaksananya penelusuran koleksi budaya etnis nusantara | Jumlah budaya etnis yang ditemukan | |||||||||||||||
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan Perpustakaan | Jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan perpustakaan | |||||||||||||||
Terlaksananya sosialisasi budaya baca dan Literasi | Jumlah Kegiatan Sosialisasi | |||||||||||||||
Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Budaya Gemar Membaca | Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan | |||||||||||||||
Terlaksananya Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial | Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan | |||||||||||||||
DINAS PERHUBUNGAN Disetujui |
Meningkatnya penggunaan transportasi umum di lingkungan sekolah
|
Jumlah siswa yang mendapatkan layanan transportasi umum gratis |
||||||||||||||
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Disetujui |
Meningkatnya kualitas bangunan gedung dan lingkungannya
|
Persentase Gedung Milik Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas dalam kondisi baik Persentase bangunan gedung yang memenuhi syarat sertifikat laik fungsi bangunan gedung |
||||||||||||||
Meningkatnya kualitas bangunan gedung negara | Jumlah gedung/bangunan kantor dan fasilitas umum dalam kondisi baik | |||||||||||||||
Tersusunnya dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pengelolaan bangunan gedung kewenangan daerah kabupaten | Jumlah dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pengelolaan bangunan gedung tersusun | |||||||||||||||
Terlaksananya pengelolaan pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi dan konservasi Bangunan Gedung kewenangan daerah kabupaten | Jumlah bangunan gedung yang dikelola | |||||||||||||||
Terselenggaranya pelayanan, perizinan dan kepatuhan aturan terkait bangunan gedung dan lingkungannya | Persentase peningkatan penataan bangunan gedung | |||||||||||||||
Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan ketertiban masyarakat terhadap pemanfaatan bangunan dan lingkungannya | Jumlah laporan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan dan lingkungannya yang terlaksana | |||||||||||||||
Terselenggaranya perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | Jumlah dokumen perizinan yang diterbitkan | |||||||||||||||
Meningkatnya Akses Pendidikan | Harapan Lama Sekolah |
|||||||||||||||
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Disetujui |
Kemudahan akses Pendidikan
|
Harapan Lama Sekolah |
||||||||||||||
Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan yang sesuai standart | Persentase sarana & prasarana yang sesuai standart | |||||||||||||||
Terpenuhinya Satuan Pendidikan yang Merata | Rasio ketersediaan sekolah | |||||||||||||||
Terbangunnya sarana prasarana pendidikan | Jumlah sarana prasarana yang terbangun | |||||||||||||||
Tersedianya Sarana Pendidikan Sesuai Standar | Jumlah Sekolah Kondisi Baik | |||||||||||||||
Terbangunnya sarana, prasarana dan utilitas sekolah | Jumlah sarana prasarana dan utilitas yang terbangun | |||||||||||||||
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Disetujui |
Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum
|
Rasio ketercakupan Infrastruktur urusan Pekerjaan Umum |
||||||||||||||
Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah | Presentase kemantapan jalan kab/kota | |||||||||||||||
Meningkatnya Kondisi Jalan Kabupaten | Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik | |||||||||||||||
Terkelolanya data jalan dan jembatan | Jumlah Dokumen data jalan dan jembatan | |||||||||||||||
Terselenggaranya Preservasi jalan dan jembatan | panjang jalan dan jembatan yang tertangani | |||||||||||||||
Terselenggaranya Penanganan Bangunan Pelengkap | Panjang Bangunan Pelengkap yang tertangani | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas irigasi | Persentase Lahan yang Terlayani Irigasi | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/ Kota | % Kondisi Sistem Irigasi Baik Kewenangan Kabupeten/Kota | |||||||||||||||
Tersedianya Sumber Air Irigasi Yang Berkelanjutan | Volume Potensi Air Irigasi Kewenangan Kabupaten/ Kota | |||||||||||||||
Meningkatnya Jaringan irigasi | % Jaringan Irigasi Kondisi Baik | |||||||||||||||
Meningkatnya pengelolaan irigasi partisipatif | Jumlah kelompok pemanfaat irigasi yang aktif | |||||||||||||||
Terkelolanya sistem irigasi sesuai dengan ketentuan | % Jumlah Dokumen rekomendasi teknis pengelolaan irigasi yang dikeluarkan | |||||||||||||||
Meningkatnya fungsi pintu air dan bendung | % pintu air dan bendung dalam kondisi baik | |||||||||||||||
Tersedianya penampung air baku irigasi | Jumlah embung dan bendung yang tersedia | |||||||||||||||
Meningkatnya perlindungan kawasan permukiman rawan banjir | Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan kab/kota | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas pengendalian aliran air hujan dan genangan | Persentase penurunan volume genangan | |||||||||||||||
Meningkatnya Drainase jalan | Persentase drainase jalan kabupaten dalam kondisi baik | |||||||||||||||
Meningkatnya Infrastruktur Banjir Di Jaringan Irigasi | Persentase Infrastruktur Pengendali Banjir di Jaringan irigasi yang Tertangani | |||||||||||||||
meningkatnya drainase perkotaan lain | Jumlah Sistem Drainase yang Terpelihara dan/atau Ditingkatkan | |||||||||||||||
Tersedianya data base genangan yang berkelanjutan | Jumlah data base genangan yang tersedia | |||||||||||||||
Meningkatnya akses air minum yang aman | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman | |||||||||||||||
Meningkatnya jumlah rumah tangga dengan akses air minum aman melalui SPAM | Jumlah rumah tangga terlayani SPAM | |||||||||||||||
Tersusunnya dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pelayanan sektor air minum | Jumlah dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pelayanan sektor air minum yang tersusun | |||||||||||||||
Meningkatnya pembangunan / peningkatan / perluasan / optimalisasi SPAM | Jumlah SPAM yang dibangun/ditingkatkan /dioptimalisasi | |||||||||||||||
Terlaksananya, pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan kelompok SPAM | Jumlah kelompok SPAM dibina | |||||||||||||||
Meningkatnya akses sanitasi layak dan aman | Persentase jumlah rumah tangga yang terakses sanitasi layak dan aman | |||||||||||||||
Meningkatnya jumlah rumah tangga dengan akses air limbah layak dan aman melalui SPALD | Jumlah rumah tangga terlayani SPALD | |||||||||||||||
Tersusunnya dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pelayanan sektor air limbah | Jumlah dokumen dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pelayanan sektor air limbah tersusun | |||||||||||||||
Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan kelompok masyarakat sanitasi | Jumlah kelompok masyarakat sanitasi yang dibina | |||||||||||||||
Meningkatnya pembangunan / peningkatan / optimalisasi SPALD | Jumlah SPALD yang dibangun/ditingkatkan / dioptimalisasi | |||||||||||||||
Meningkatnya jumlah sampah yang di kelola di TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Jumlah sampah terkelola di TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | |||||||||||||||
Tersusunnya dokumen teknis, koordinasi dan pelayanan infrastruktur persampahan | Jumlah dokumen teknis dan koordinasi infrastruktur persampahan tersusun | |||||||||||||||
Meningkatnya pembangunan atau peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas bangunan gedung dan lingkungannya | Persentase Gedung Milik Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas dalam kondisi baik Persentase bangunan gedung yang memenuhi syarat sertifikat laik fungsi bangunan gedung |
|||||||||||||||
Meningkatnya kualitas bangunan gedung negara | Jumlah gedung/bangunan kantor dan fasilitas umum dalam kondisi baik | |||||||||||||||
Tersusunnya dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pengelolaan bangunan gedung kewenangan daerah kabupaten | Jumlah dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pengelolaan bangunan gedung tersusun | |||||||||||||||
Terlaksananya pengelolaan pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi dan konservasi Bangunan Gedung kewenangan daerah kabupaten | Jumlah bangunan gedung yang dikelola | |||||||||||||||
Terselenggaranya pelayanan, perizinan dan kepatuhan aturan terkait bangunan gedung dan lingkungannya | Persentase peningkatan penataan bangunan gedung | |||||||||||||||
Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan ketertiban masyarakat terhadap pemanfaatan bangunan dan lingkungannya | Jumlah laporan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan dan lingkungannya yang terlaksana | |||||||||||||||
Terselenggaranya perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | Jumlah dokumen perizinan yang diterbitkan | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Andal dan Berdaya Saing Kuat | Persentase pelaku jasa konstruksi yang berkualitas | |||||||||||||||
Meningkatnya SDM Jasa Konstruksi yang andal dan kompeten | % SDM Jasa Konstruksi Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi | |||||||||||||||
Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi | Jumlah Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Yang Dilaksanakan | |||||||||||||||
Terlaksananya Uji Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi | Jumlah Uji Sertifikasi Yang Dilaksanakan | |||||||||||||||
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Terhadap Kemanfaatan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi | Jumlah TKK Bersertifikat Yang Mengalami Peningkatan Daya Saing Dan Produktivitas Kerja | |||||||||||||||
Meningkatnya Pembinaan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi | % Badan Usaha Yang Dibina | |||||||||||||||
Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Berbasis Digital Yang Menyajikan Data Dan Informasi Jasa Konstruksi | Jumlah Data Dan Informasi Jasa Konstruksi Yang Tersusun | |||||||||||||||
Terlaksananya Pengawasan Terhadap Pelaku Dan Proses Jasa Konstruksi Sesuai Ketentuan | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai dengan Ketentuan | |||||||||||||||
Tersusunnya Produk Hukum Daerah Yang Mendukung Penyelenggaraan Jasa Konstruksi | Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan | |||||||||||||||
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Terkait Jasa Konstruksi | Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi kelembagaan yang dilaksanakan | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan | Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Peruntukannya | |||||||||||||||
Meningkatnya Jumlah kasus pelanggaran pemanfaatan ruang yang tertangani | Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota | |||||||||||||||
Tersusunnya perencanaan tata ruang yang aplikatif | Presentase tersusunnya rencana tata ruang dan terintegrasi denan OSSWEB GIS | |||||||||||||||
Terlaksananya pemanfaatan ruang yang terarah | Jumlah pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang untuk meningkatkan investasi | |||||||||||||||
Terlaksananya pengendalian dan pengawasan penataan ruang | Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang untuk mendukung kelancaran investasi | |||||||||||||||
Tersedianya Sarpras Pendidikan yang Memadai | Persentase sarana & prasarana kondisi baik |
|||||||||||||||
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Disetujui |
Terbangunnya sarana prasarana pendidikan
|
Jumlah sarana prasarana yang terbangun |
||||||||||||||
Meningkatnya Mutu Pendidikan | Rata-rata Lama Sekolah |
|||||||||||||||
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Disetujui |
Meningkatnya kualitas lingkungan belajar
|
Presentase kualitas pembelajaran |
||||||||||||||
Terlaksananya Penyelenggaraan Proses pembelajaran Pada Peserta Didik | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti proses Pembelajaran | |||||||||||||||
Terlaksananya Pembinaan Minat Bakat bagi Peserta Didik | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Seleksi Minat Bakat | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Peserta Didik | Kualitas Pembelajaran |
|||||||||||||||
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Disetujui |
Terlaksananya Penyelenggaraan Proses pembelajaran Pada Peserta Didik
|
Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti proses Pembelajaran |
||||||||||||||
Meningkatnya Mutu Lembaga Sekolah | Indeks SPM |
|||||||||||||||
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Disetujui |
Meningkatnya Mutu Pendidikan
|
Rata-rata Lama Sekolah |
||||||||||||||
Meningkatnya kualitas peserta didik | Kemampuan Literasi Kemampuan Numerasi |
|||||||||||||||
Meningkatnya kualitas lingkungan belajar | Presentase kualitas pembelajaran | |||||||||||||||
Terlaksananya Penyelenggaraan Proses pembelajaran Pada Peserta Didik | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti proses Pembelajaran | |||||||||||||||
Terlaksananya Pembinaan Minat Bakat bagi Peserta Didik | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Seleksi Minat Bakat | |||||||||||||||
Meningkatnya Nilai Karakter | Iklim Kebhinekaan | |||||||||||||||
Terlaksananya Ekstrakurikuler yang Sesuai Pendidikan Karakter | Jumlah sekolah yang mempunyai ekstrakurikuler yang sesuai pendidikan karakter | |||||||||||||||
Meningkatnya Mutu Lembaga Satuan Pendidikan | Persentase satuan pendidikan terakreditasi minimal B | |||||||||||||||
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Satuan Pendidikan | Persentase jumlah satuan pendidikan terhadap kepatuhan kebijakan | |||||||||||||||
Terlaksananya verval manajemen dan kelembagaan satuan pendidikan | Jumlah satuan pendidikan yang diverval | |||||||||||||||
Terlaksananya Pengembangan Ketrampilan dasar | Jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan kegiatan ketrampilan dasar | |||||||||||||||
Meningkatnya penguatan pendidikan kesetaraan | Jumlah rasio ketersediaan satuan pendidikan nonformal/kesetaraan | |||||||||||||||
Terlaksananya verifikasi dan validasi anak tidak sekolah | Jumlah peserta didik kesetaraan | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Guru | Persentase Guru berkualifikasi S1/D4 Indeks Distribusi Guru |
|||||||||||||||
Terlaksananya Pemerataan Guru | Jumlah Guru yang didistribusikan | |||||||||||||||
Terlaksananya Pemetaan, Perhitungan, Penataan dan Pendistribusian Guru | Jumlah Laporan Hasil Pemetaan, Perhitungan, Penataan dan Pendistribusian Guru | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualifikasi Guru dan Tenaga Kependidikan | Proporsi Guru bersertifikasi | |||||||||||||||
Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Guru | Jumlah guru yang mengikuti bimtek peningkatan kompetensi | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan PTK | Persentase PTK berkualifikasi S1/D4 |
|||||||||||||||
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Disetujui |
Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Guru
|
Jumlah guru yang mengikuti bimtek peningkatan kompetensi |
||||||||||||||
Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat | Usia Harapan Hidup |
|||||||||||||||
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Disetujui |
Meningkatnya akses sanitasi layak dan aman
|
Persentase jumlah rumah tangga yang terakses sanitasi layak dan aman |
||||||||||||||
Meningkatnya jumlah rumah tangga dengan akses air limbah layak dan aman melalui SPALD | Jumlah rumah tangga terlayani SPALD | |||||||||||||||
Tersusunnya dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pelayanan sektor air limbah | Jumlah dokumen dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pelayanan sektor air limbah tersusun | |||||||||||||||
Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan kelompok masyarakat sanitasi | Jumlah kelompok masyarakat sanitasi yang dibina | |||||||||||||||
Meningkatnya pembangunan / peningkatan / optimalisasi SPALD | Jumlah SPALD yang dibangun/ditingkatkan / dioptimalisasi | |||||||||||||||
Meningkatnya jumlah sampah yang di kelola di TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Jumlah sampah terkelola di TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | |||||||||||||||
Tersusunnya dokumen teknis, koordinasi dan pelayanan infrastruktur persampahan | Jumlah dokumen teknis dan koordinasi infrastruktur persampahan tersusun | |||||||||||||||
Meningkatnya pembangunan atau peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun | |||||||||||||||
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Disetujui |
Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan yang sesuai standart
|
Persentase sarana & prasarana yang sesuai standart |
||||||||||||||
Terpenuhinya Satuan Pendidikan yang Merata | Rasio ketersediaan sekolah | |||||||||||||||
Terbangunnya sarana prasarana pendidikan | Jumlah sarana prasarana yang terbangun | |||||||||||||||
Tersedianya Sarana Pendidikan Sesuai Standar | Jumlah Sekolah Kondisi Baik | |||||||||||||||
Terbangunnya sarana, prasarana dan utilitas sekolah | Jumlah sarana prasarana dan utilitas yang terbangun | |||||||||||||||
DINAS KESEHATAN Disetujui |
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
|
UHH |
||||||||||||||
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kesehatan | Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Indek Kepuasan Mayarakat Dinas Kesehatan |
|||||||||||||||
Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Program/ Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan Perencanaan | Persentase Deviasi Anggaran Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah | Indek Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan | |||||||||||||||
Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai dengan Prosedur | |||||||||||||||
Terkelolanya Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Ketepatan Penyediaan Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Meningkatkan Kapasitas SDM | Persentase Pegawai yang Meningkat Kapasitasnya | |||||||||||||||
Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Perangkat Daerah | Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik | |||||||||||||||
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan | Jumlah Dokumen Keuangan | |||||||||||||||
Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar Persentase Fasilitas pelayanan Kesehatan terakreditasi Paripurna |
|||||||||||||||
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan | Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan | |||||||||||||||
Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional | Cakupan UHC Cakupan Kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional |
|||||||||||||||
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama | Capaian Mutu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama | |||||||||||||||
Meningkatnya Mutu pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan | Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang melaksanakan upaya peningkatan mutu | |||||||||||||||
Meningkatnya Kapasitas Respon Dinas Kesehatan Dalam Penanggulangan Bencana / Krisis Kesehatan | Persentase kapasitas respon Dinas Kesehatan dalam penanggulangan bencana /krisis kesehatan | |||||||||||||||
Meningkatnya Pelayanan Kegawatdaruratan Pra Hospital | Persentase Pelayanan Kegawatdaruratan trauma dan non trauma yang dilayani | |||||||||||||||
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Persentase Puskesmas dengan IKM lebih dari 90% | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Kesehatan | Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap populasi Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar |
|||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas SDM Kesehatan | Persentase SDM Kesehatan yang meningkat Komptensinya | |||||||||||||||
Meningkatnya kuantitas dan pemerataan SDM Kesehatan | Persentase Puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar Persentase RS Pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar |
|||||||||||||||
Terpenuhinya Obat, BMHP sesuai kebutuhan | Persentase Ketersediaan Obat dan BMHP terhadap Kebutuhan | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Alat Kesehatan Fasilitas Kesehatan | Persentase Sarpras, Alkes, Faskes dalam Kondisi Baik | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | Capaian pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat | Angka Kematian Ibu Angka Kematian Balita Prevalensi Stunting |
|||||||||||||||
Meningkatnya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup | Cakupan Pelayanan Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi baru Lahir, Balita, Usia pendidikan Dasar, Usia Lanjut sesuai standart | |||||||||||||||
Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak | Penurunan jumlah kematian Ibu dan Bayi | |||||||||||||||
Meningkatnya Status Gizi Masyarakat | Cakupan Balita ditimbang (D/S) Prevalensi Ibu Hamil KEK |
|||||||||||||||
Meningkatnya Kesehatan Reproduksi | Cakupan KB Aktif | |||||||||||||||
Meningkatnya Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar | Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Anak Usia Pendidikan Dasar | |||||||||||||||
Meningkatnya Kesehatan usia Lanjut | Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut sesuai standar | |||||||||||||||
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan | Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | |||||||||||||||
Meningkatnya Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Presentase pelaksanaan kampanye kesehatan / pembudayaan GERMAS di tingkat kabupaten | |||||||||||||||
Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembudayaan hidup sehat | Cakupan Tatanan Sehat | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer di tingkat desa/kelurahan | Presentase Posyandu Siklus Hidup Aktif | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Penyakit | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis Angka Keberhasilan Pengobatan TB Angka Populasi Bebas Penyakit |
|||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Penanganan Penyakit Tidak Menular | Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Penanganan Penyakit Menular | Angka Populasi Bebas Penyakit Menular | |||||||||||||||
Meningkatnya Pelayanan Imunisasi Penyakit yang Dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I) | Persentase Kekebalan Kelompok | |||||||||||||||
Meningkatnya Penanganan Kejadian Luar Biasa/ Tanggap Darurat | Persentase Tanggap darurat/Kejadian Luar Biasa (KLB) yang tertangani | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas kesehatan Lingkungan | Persentase Desa/Kelurahan STBM Persentase Tempat Pengelolaan pangan memenuhi syarat |
|||||||||||||||
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Disetujui |
Berkurangnya rumah tidak layak huni
|
Persentase RTLH yang tertangani |
||||||||||||||
Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni | Persentase perbaikan rumah tidak layak huni | |||||||||||||||
Melaksanakan verifikasi calon penerima perbaikan rumah tidak layak huni | Jumlah laporan verifikasi calon penerima perbaikan rumah tidak layak huni | |||||||||||||||
Melaksanakan monitoring perbaikan rumah tidak layak huni | Jumlah laporan monitoring perbaikan rumah tidak layak huni | |||||||||||||||
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Disetujui |
Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Desa
|
Persentase desa dengan kelembagaan desa aktif dan berfungsi |
||||||||||||||
Meningkatnya kualitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa | Persentase desa dengan LKD/LAD aktif melaksanakan kegiatan | |||||||||||||||
Tersedianya kelembagaan desa yang aktif & fungsional | Jumlah desa dengan LKD dan LAD yang memiliki SK/Perdes | |||||||||||||||
Pembinaan Lembaga adat dan masyarakat hukum adat | Jumlah lembaga adat desa yang dibina | |||||||||||||||
Pembinaan lembaga Kemasyarakatan desa | Jumlah lembaga masyarakat desa yang dibina | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Lembaga Pemerintahan Desa | Persentase Desa dengan Dokumen Perencanaan & Pelaporan Lengkap | |||||||||||||||
Meningkatnya Profesionalitas dan Kompetensi SDM Kepala Desa dan Perangkat Desa | Persentase Perangkat Desa yang ditingkatkan kompetensinya | |||||||||||||||
Terlaksananya Pembekalan bagi SDM Aparatur Desa | Jumlah Aparatur Desa yang mengikuti pembekalan | |||||||||||||||
Peningkatan Kapasitas anggota BPD | Jumlah anggota BPD yang mengikuti pelatihan | |||||||||||||||
Pembekalan Anggota BPD | Jumlah BPD yang mengikuti pembekalan | |||||||||||||||
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Disetujui |
Percepatan Penurunan Stunting
|
Angka Prevalensi Stunting |
||||||||||||||
Terlaksananya pendampingan keluarga berisiko stunting | Jumlah Pendampingan | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat | Usia Harapan Hidup |
|||||||||||||||
DINAS KESEHATAN Disetujui |
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
|
Angka Kematian Ibu Angka Kematian Balita Prevalensi Stunting |
||||||||||||||
Meningkatnya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup | Cakupan Pelayanan Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi baru Lahir, Balita, Usia pendidikan Dasar, Usia Lanjut sesuai standart | |||||||||||||||
Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak | Penurunan jumlah kematian Ibu dan Bayi | |||||||||||||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standart | Cakupan Ibu hamil sesuai standart | |||||||||||||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standart | Cakupan ibu bersalin sesuai standart | |||||||||||||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan pada ibu nifas sesuai standart | Cakupan pelayanan nifas sesuai standart | |||||||||||||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar | Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar | |||||||||||||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan pada balita dan anak prasekolah sesuai standar | Cakupan pelayanan kesehatan Balita sesuai standar Cakupan pelayanan kesehatan Anak Pra Sekolah sesuai standar |
|||||||||||||||
Meningkatnya Status Gizi Masyarakat | Cakupan Balita ditimbang (D/S) Prevalensi Ibu Hamil KEK |
|||||||||||||||
Meningkatnya pemenuhan gizi pada balita sesuai standar | Cakupan Inisiasi Menyusui Dini Cakupan ASI Eksklusif, Cakupan Makanan Pendamping ASI |
|||||||||||||||
Meningkatnya cakupan balita gizi kurang mendapat PMT | Persentase balita gizi kurang mendapat PMT | |||||||||||||||
Meningkatnya cakupan ibu hamil KEK mendapat PMT | Meningkatnya cakupan ibu hamil KEK mendapat PMT | |||||||||||||||
Meningkatnya Kesehatan Reproduksi | Cakupan KB Aktif | |||||||||||||||
Meningkatnya kepesertaan KB pada pasangan usia subur | Cakupan Pasangan Usia Subur 4Terlalu berKB, Cakupan KB Paska Salin | |||||||||||||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan reproduksi pada Calon Pengantin | Cakupan Calon Pengantin Wanita dan Calon Pengantin Laki laki yang diperiksa kesehatan | |||||||||||||||
Meningkatnya kepesertaan KB modern | proporsi kebutuhan KByang terpenuhi menurut alat/cara KB modern | |||||||||||||||
Meningkatnya Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar | Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Anak Usia Pendidikan Dasar | |||||||||||||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan pada anak usia sekolah | Cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia sekolah | |||||||||||||||
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan pada Remaja | Cakupan Skrining Anemia pada Remaja Putri Cakupan pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri |
|||||||||||||||
Meningkatnya Kesehatan usia Lanjut | Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut sesuai standar | |||||||||||||||
Meningkatkan Skrining Kesehatan Pada Usia Lanjut | Capaian Skrining Kesehatan Pada Usia Lanjut | |||||||||||||||
Meningkatkan kualitas hidup Usia Lanjut | Persentase lanjut usia yang mandiri | |||||||||||||||
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan | Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | |||||||||||||||
Meningkatnya Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Presentase pelaksanaan kampanye kesehatan / pembudayaan GERMAS di tingkat kabupaten | |||||||||||||||
Terlaksananya upaya promosi kesehatan program prioritas baik di dalam maupun luar gedung | Cakupan promosi kesehatan baik di dalam maupun luar gedung | |||||||||||||||
Meningkatnya penduduk yang melaksanakan aktivitas fisik sesuai standar | Presentase penduduk melakukan aktifitas fisik sesuai standar | |||||||||||||||
Meningkatnya pemanfaatan TOGA dan akupresur di masyarakat | Cakupan kelompok asuhan mandiri pemanfaatan TOGA dan akupressur yang dibina | |||||||||||||||
Meningkatnya Kebugaran Jasmani Masyarakat | Persentase Pengukuran Kebugaran Jasmani pada Kelompok Masyarakat | |||||||||||||||
Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembudayaan hidup sehat | Cakupan Tatanan Sehat | |||||||||||||||
Terlaksananya Pengkajian dan Intervensi PHBS di tatanan rumah tangga | Cakupan Rumah Tangga Sehat | |||||||||||||||
Terlaksananya Pengkajian dan Intervensi PHBS pada tatanan institusi pendidikan | Cakupan Institusi Pendidikan Sehat | |||||||||||||||
Terlaksananya Pengkajian dan Intervensi PHBS pada tatanan pondok pesantren | Cakupan Pondok Pesantren Sehat | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer di tingkat desa/kelurahan | Presentase Posyandu Siklus Hidup Aktif | |||||||||||||||
Terlaksananya pengukuran tingkat perkembangan Posyandu | Cakupan strata posyandu PURI | |||||||||||||||
Terlaksananya pembinaan tingkat perkembangan Posyandu | Cakupan pembinaan posyandu | |||||||||||||||
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui intervensi pada kelompok rumah tangga | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui intervensi pada kelompok rumah tangga | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Penyakit | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis Angka Keberhasilan Pengobatan TB Angka Populasi Bebas Penyakit |
|||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Penanganan Penyakit Tidak Menular | Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular | |||||||||||||||
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Hipertensi sesuai standart | Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Hipertensi sesuai standar | |||||||||||||||
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Hipertensi Terkendali | Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Hipertensi terkendali | |||||||||||||||
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Diabetes Mellitus sesuai standar | Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Diabetes Mellitus sesuai standar | |||||||||||||||
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Diabetes Mellitus terkendali | Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Diabetes Mellitus Terkendali | |||||||||||||||
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standar | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai standar | |||||||||||||||
Meningkatnya Deteksi Dini Faktor Resiko Merokok pada penduduk usia 10 - 21 tahun | Cakupan Pelayanan Deteksi Dini Faktor Resiko Merokok pada penduduk usia 10-21 tahun | |||||||||||||||
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Kesehatan Jiwa sesuai standart | Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Kesehatan Jiwa sesuai standar | |||||||||||||||
Meningkatnya Pelayanan Deteksi Dini Penyalahgunaan Napza di Fasyankes dan sekolah | Cakupan Pelayanan Deteksi Dini Penyalahgunaan Napza di Fasyankes dan Sekolah | |||||||||||||||
Meningkatnya Pelayanan Deteksi Dini Obesitas pada usia ≥ 15 Tahun | Cakupan Pelayanan Deteksi Dini Obesitas usia ≥ 15 Tahun | |||||||||||||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan Gigi dan Mulut | Cakupan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut | |||||||||||||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan Indera Penglihatan dan Pendengaran | Cakupan Pelayanan Kesehatan pelayanan kesehatan Indera Penglihatan dan Pendengaran | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Penanganan Penyakit Menular | Angka Populasi Bebas Penyakit Menular | |||||||||||||||
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TBC sesuai standar | Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TBC sesuai Standar | |||||||||||||||
Meningkatnya Pelayanan Orang Dengan TBC yang ditemukan dan Diobati sesuai standar | Cakupan Penemuan Kasus TBC Cakupan Kasus TBC yang ditemukan dan diobati sesuai standar |
|||||||||||||||
Meningkatnya Investigasi Kontak Erat Penderita TBC sesuai standar | Cakupan Investigasi Kontak Penderita TBC sesuai Standar | |||||||||||||||
Meningkatnya Keberhasilan Pengobatan Penderita TBC sesuai standar | Cakupan Keberhasilan Pengobatan Penderita TBC sesuai Standar | |||||||||||||||
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV Sesuai Standar | Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV Sesuai Standar | |||||||||||||||
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV/AIDS Sesuai Standar | Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV/AIDS Sesuai Standar | |||||||||||||||
Meningkatnya Pengendalian Penyakit Tular Vektor | Cakupan Penyelidikan Penyakit Tular Vektor <24 Jam Cakupan Penyelidikan Epidemiologi Kasus Infeksi Dengue <24 jam Cakupan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Cakupan Angka Kematian Infeksi Dengue Cakupan Angka Kematian Infeksi Dengue Cakupan Angka Bebas Jentik |
|||||||||||||||
Meningkatnya Pelayanan Penderita ISPA/Pneumonia Sesuai Standar | Cakupan Pelayanan Penderita ISPA Sesuai Standar Cakupan Pelayanan Pneumonia Balita Sesusi Standar |
|||||||||||||||
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Infeksi Menular Seksual Sesuai Standar | Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Infeksi Menular Seksual Sesuai Standar | |||||||||||||||
Meningkatnya Pelayanan Penderita Diare Sesuai Standar | Cakupan Pelayanan Penderita Diare Sesuai Standar | |||||||||||||||
Meningkatnya Pelayanan Penderita Hepatitis Sesuai Standar | Cakupan Pelayanan Penderita Hepatitis Sesuai Standar | |||||||||||||||
Meningkatnya Pelayanan Penderita Penyakit Bersumber Binatang Sesuai Standar | Cakupan Pelayanan Penderita Bersumber Binatang Sesuai Standar | |||||||||||||||
Meningkatnya Pelayanan Penderita Malaria Sesuai Standar | Cakupan Pelayanan Penderita Malaria Sesuai Standar | |||||||||||||||
Meningkatnya Pelayanan Penderita Penyakit Kusta Sesuai Standar | Cakupan Pelayanan Penderita Penyakit Kusta Sesuai Standar | |||||||||||||||
Meningkatnya Pengendalian Penderita Kecacingan Sesuai Standar | Cakupan Pengendalian Penderita Kecacingan Sesuai Standar | |||||||||||||||
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Penyakit akibat gigitan hewan berbisa dan tanaman beracun | Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit akibat gigitan hewan berbisa dan tanaman beracun | |||||||||||||||
Meningkatnya Pelayanan Imunisasi Penyakit yang Dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I) | Persentase Kekebalan Kelompok | |||||||||||||||
Meningkatkan Pelayanan Imunisasi Bayi Lengkap | Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap | |||||||||||||||
Meningkatkan Pelayanan Imunisasi Balita Dibawah Umur Dua Tahun (BADUTA) | Cakupan Imunisasi Baduta Lengkap | |||||||||||||||
Meningkatkan Pelayanan Imunisasi Pada Anak Sekolah | Cakupan Imunisasi Pada Anak Sekolah | |||||||||||||||
Meningkatkan Pelayanan Imunisasi HPV | Cakupan Imunisasi HPV | |||||||||||||||
Meningkatkan Pelayanan Imunisasi TT pada Wanita Usia Subur | Cakupan Imunisasi TT pada Wanita Usia Subur | |||||||||||||||
Meningkatkan Pelayanan Imunisasi TT pada Ibu Hamil | Cakupan Imunisasi TT pada Ibu Hamil | |||||||||||||||
Meningkatnya Penanganan Kejadian Luar Biasa/ Tanggap Darurat | Persentase Tanggap darurat/Kejadian Luar Biasa (KLB) yang tertangani | |||||||||||||||
Meningkatnya Deteksi Dini penduduk beresiko KLB | Jumlah penduduk yang dilakukan screening beresiko KLB | |||||||||||||||
Meningkatnya penanggulangan KLB | Cakupan desa dengan KLB ditanggulangi <24 jam | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas kesehatan Lingkungan | Persentase Desa/Kelurahan STBM Persentase Tempat Pengelolaan pangan memenuhi syarat |
|||||||||||||||
Meningkatnya kepemilikan jamban sehat | Jumlah kepemilikan jamban sehat | |||||||||||||||
Meningkatnya kepemilikan sarana cuci tangan pakai sabun | Jumlah kepemilikan sarana cuci tangan pakai sabun | |||||||||||||||
Meningkatnya Pengawasan Kualitas Air | Persentase Sampel Air Memenuhi Syarat | |||||||||||||||
Terkelolanya Sampah Rumah Tangga | Jumlah Kepala Keluarga yang mengelola sampah rumah tangga | |||||||||||||||
Terkelolanya Limbah Cair | Persentase Pemeriksaan Sampel Air Limbah Memenuhi Syarat | |||||||||||||||
Meningkatnya Pengawasan Kualitas Pangan Aman | Persentase Tempat Pengelolaan Pangan yang Memenuhi Syarat | |||||||||||||||
Terkelolanya sanitasi pada Tempat Fasilitas Umum | Persentase Jumlah Tempat fasilitas Umum Memenuhi Syarat | |||||||||||||||
Meningkatnya pemantauan kualitas Udara | Persentase Kawasan dengan Kualitas Udara Memenuhi Syarat | |||||||||||||||
Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan | : Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan (JKN/BPJS) |
|||||||||||||||
DINAS KESEHATAN Disetujui |
Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
|
Cakupan UHC Cakupan Kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional |
||||||||||||||
Terlaksananya Pembayaran iuran dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional | Persentase Pembayaran iuran dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional | |||||||||||||||
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program JKN | Jumlah Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program JKN | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Bagi Masyarakat | Angka Kematian Ibu Angka Kematian Balita Prevalensi Stunting |
|||||||||||||||
DINAS KESEHATAN Disetujui |
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Penyakit
|
Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis Angka Keberhasilan Pengobatan TB Angka Populasi Bebas Penyakit |
||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Penanganan Penyakit Tidak Menular | Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular | |||||||||||||||
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Hipertensi sesuai standart | Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Hipertensi sesuai standar | |||||||||||||||
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Hipertensi Terkendali | Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Hipertensi terkendali | |||||||||||||||
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Diabetes Mellitus sesuai standar | Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Diabetes Mellitus sesuai standar | |||||||||||||||
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Diabetes Mellitus terkendali | Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Diabetes Mellitus Terkendali | |||||||||||||||
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standar | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai standar | |||||||||||||||
Meningkatnya Deteksi Dini Faktor Resiko Merokok pada penduduk usia 10 - 21 tahun | Cakupan Pelayanan Deteksi Dini Faktor Resiko Merokok pada penduduk usia 10-21 tahun | |||||||||||||||
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Kesehatan Jiwa sesuai standart | Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Kesehatan Jiwa sesuai standar | |||||||||||||||
Meningkatnya Pelayanan Deteksi Dini Penyalahgunaan Napza di Fasyankes dan sekolah | Cakupan Pelayanan Deteksi Dini Penyalahgunaan Napza di Fasyankes dan Sekolah | |||||||||||||||
Meningkatnya Pelayanan Deteksi Dini Obesitas pada usia ≥ 15 Tahun | Cakupan Pelayanan Deteksi Dini Obesitas usia ≥ 15 Tahun | |||||||||||||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan Gigi dan Mulut | Cakupan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut | |||||||||||||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan Indera Penglihatan dan Pendengaran | Cakupan Pelayanan Kesehatan pelayanan kesehatan Indera Penglihatan dan Pendengaran | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Penanganan Penyakit Menular | Angka Populasi Bebas Penyakit Menular | |||||||||||||||
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TBC sesuai standar | Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TBC sesuai Standar | |||||||||||||||
Meningkatnya Pelayanan Orang Dengan TBC yang ditemukan dan Diobati sesuai standar | Cakupan Penemuan Kasus TBC Cakupan Kasus TBC yang ditemukan dan diobati sesuai standar |
|||||||||||||||
Meningkatnya Investigasi Kontak Erat Penderita TBC sesuai standar | Cakupan Investigasi Kontak Penderita TBC sesuai Standar | |||||||||||||||
Meningkatnya Keberhasilan Pengobatan Penderita TBC sesuai standar | Cakupan Keberhasilan Pengobatan Penderita TBC sesuai Standar | |||||||||||||||
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV Sesuai Standar | Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV Sesuai Standar | |||||||||||||||
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV/AIDS Sesuai Standar | Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV/AIDS Sesuai Standar | |||||||||||||||
Meningkatnya Pengendalian Penyakit Tular Vektor | Cakupan Penyelidikan Penyakit Tular Vektor <24 Jam Cakupan Penyelidikan Epidemiologi Kasus Infeksi Dengue <24 jam Cakupan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Cakupan Angka Kematian Infeksi Dengue Cakupan Angka Kematian Infeksi Dengue Cakupan Angka Bebas Jentik |
|||||||||||||||
Meningkatnya Pelayanan Penderita ISPA/Pneumonia Sesuai Standar | Cakupan Pelayanan Penderita ISPA Sesuai Standar Cakupan Pelayanan Pneumonia Balita Sesusi Standar |
|||||||||||||||
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Infeksi Menular Seksual Sesuai Standar | Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Infeksi Menular Seksual Sesuai Standar | |||||||||||||||
Meningkatnya Pelayanan Penderita Diare Sesuai Standar | Cakupan Pelayanan Penderita Diare Sesuai Standar | |||||||||||||||
Meningkatnya Pelayanan Penderita Hepatitis Sesuai Standar | Cakupan Pelayanan Penderita Hepatitis Sesuai Standar | |||||||||||||||
Meningkatnya Pelayanan Penderita Penyakit Bersumber Binatang Sesuai Standar | Cakupan Pelayanan Penderita Bersumber Binatang Sesuai Standar | |||||||||||||||
Meningkatnya Pelayanan Penderita Malaria Sesuai Standar | Cakupan Pelayanan Penderita Malaria Sesuai Standar | |||||||||||||||
Meningkatnya Pelayanan Penderita Penyakit Kusta Sesuai Standar | Cakupan Pelayanan Penderita Penyakit Kusta Sesuai Standar | |||||||||||||||
Meningkatnya Pengendalian Penderita Kecacingan Sesuai Standar | Cakupan Pengendalian Penderita Kecacingan Sesuai Standar | |||||||||||||||
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Penyakit akibat gigitan hewan berbisa dan tanaman beracun | Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit akibat gigitan hewan berbisa dan tanaman beracun | |||||||||||||||
Meningkatnya Pelayanan Imunisasi Penyakit yang Dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I) | Persentase Kekebalan Kelompok | |||||||||||||||
Meningkatkan Pelayanan Imunisasi Bayi Lengkap | Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap | |||||||||||||||
Meningkatkan Pelayanan Imunisasi Balita Dibawah Umur Dua Tahun (BADUTA) | Cakupan Imunisasi Baduta Lengkap | |||||||||||||||
Meningkatkan Pelayanan Imunisasi Pada Anak Sekolah | Cakupan Imunisasi Pada Anak Sekolah | |||||||||||||||
Meningkatkan Pelayanan Imunisasi HPV | Cakupan Imunisasi HPV | |||||||||||||||
Meningkatkan Pelayanan Imunisasi TT pada Wanita Usia Subur | Cakupan Imunisasi TT pada Wanita Usia Subur | |||||||||||||||
Meningkatkan Pelayanan Imunisasi TT pada Ibu Hamil | Cakupan Imunisasi TT pada Ibu Hamil | |||||||||||||||
Meningkatnya Penanganan Kejadian Luar Biasa/ Tanggap Darurat | Persentase Tanggap darurat/Kejadian Luar Biasa (KLB) yang tertangani | |||||||||||||||
Meningkatnya Deteksi Dini penduduk beresiko KLB | Jumlah penduduk yang dilakukan screening beresiko KLB | |||||||||||||||
Meningkatnya penanggulangan KLB | Cakupan desa dengan KLB ditanggulangi <24 jam | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas kesehatan Lingkungan | Persentase Desa/Kelurahan STBM Persentase Tempat Pengelolaan pangan memenuhi syarat |
|||||||||||||||
Meningkatnya kepemilikan jamban sehat | Jumlah kepemilikan jamban sehat | |||||||||||||||
Meningkatnya kepemilikan sarana cuci tangan pakai sabun | Jumlah kepemilikan sarana cuci tangan pakai sabun | |||||||||||||||
Meningkatnya Pengawasan Kualitas Air | Persentase Sampel Air Memenuhi Syarat | |||||||||||||||
Terkelolanya Sampah Rumah Tangga | Jumlah Kepala Keluarga yang mengelola sampah rumah tangga | |||||||||||||||
Terkelolanya Limbah Cair | Persentase Pemeriksaan Sampel Air Limbah Memenuhi Syarat | |||||||||||||||
Meningkatnya Pengawasan Kualitas Pangan Aman | Persentase Tempat Pengelolaan Pangan yang Memenuhi Syarat | |||||||||||||||
Terkelolanya sanitasi pada Tempat Fasilitas Umum | Persentase Jumlah Tempat fasilitas Umum Memenuhi Syarat | |||||||||||||||
Meningkatnya pemantauan kualitas Udara | Persentase Kawasan dengan Kualitas Udara Memenuhi Syarat | |||||||||||||||
Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan | Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) |
|||||||||||||||
DINAS SOSIAL Disetujui |
Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Usaha bagi Masyarakat Miskin dan Rentan
|
Jumlah Masyarakat Miskin dan Rentan yang Memiliki Usaha Baru |
||||||||||||||
Meningkatnya Bantuan Usaha bagi Masyarakat Miskin dan Rentan | Jumlah Masyarakat Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Bantuan Usaha | |||||||||||||||
Terlaksananya Bantuan Modal Usaha bagi WRSE | Jumlah WRSE yang Menerima Bantuan Modal Usaha | |||||||||||||||
Terlaksananya Bantuan Modal Usaha bagi Laki-Laki Kepala Keluarga Miskin | Jumlah Laki-Laki Kepala Keluarga Miskin yang Menerima Bantuan Modal Usaha | |||||||||||||||
Meningkatnya Pelatihan Usaha dan Fasilitasi Pelatihan Usaha bagi Masyarakat Miskin dan Rentan | Jumlah Masyarakat Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pelatihan Usaha dan Fasilitasi Pelatihan Usaha | |||||||||||||||
Meningkatnya Pelatihan Kewirausahaan bagi Masyarakat Miskin dan Rentan | Jumlah Masyarakat Miskin dan Rentan yang Menerima Pelatihan Kewirausahaan | |||||||||||||||
Meningkatnya Pengiriman Pelatihan Kewirausahaan bagi Masyarakat Miskin dan Rentan | Jumlah Masyarakat Miskin dan Rentan yang telah mengikuti Pelatihan kewirausahaan | |||||||||||||||
Meningkatnya Fasilitasi Pengumpulan Sumbangan | Jumlah fasilitasi Izin Pengumpulan Sumbangan Daerah Kabupaten/Kota yang Diterbitkan | |||||||||||||||
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | |||||||||||||||
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Disetujui |
Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan
|
Persentase Ketersediaan Data Kependudukan |
||||||||||||||
Meningkatkan Penggunaan Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan | Presentase Buku Agregat dan Buku Profil Kependudukan Yang disusun | |||||||||||||||
Tersedianya Data Kependudukan | Persentase Ketersediaan Data Kependudukan dan Profil Kependiudukan | |||||||||||||||
Tersedianya Akses Data Kependudukan Bagi OPD Pengguna | Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun |
|||||||||||||||
Meningkatnya Pembangunan Keluarga | Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) |
|||||||||||||||
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Disetujui |
Meningkatnya Pembangunan Keluarga
|
iBangga |
||||||||||||||
Meningkatnya Pemberdayaan Keluarga Sejahtera | % Kesertaan Masyarakat | |||||||||||||||
Meningkatnya Pembinaan Keluarga Sejahtera | % Keluarga yang mengikuti program UPPKA | |||||||||||||||
Terlaksananya Pelatihan Keterampilan bagi Kelompok UPPKA | Jumlah Peserta | |||||||||||||||
Tersalurkannya bantuan alat bagi kelompok UPPKA | Jumlah Kelompok | |||||||||||||||
Terlaksananya pameran produk unggulan kelompok UPPKA | Jumlah Kegiatan | |||||||||||||||
Meningkatnya Ketahanan Keluarga | % Keluarga yang aktif dalam kelompok bina ketahanan | |||||||||||||||
Telaksananya pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita | Jumlah Kelompok BKB | |||||||||||||||
Telaksananya pembinaan kelompok Bina Keluarga Remaja | Jumlah Kelompok BKR | |||||||||||||||
Telaksananya pembinaan kelompok Bina Keluarga Lansia | Jumlah Kelompok BKL | |||||||||||||||
Meningkatnya Pendewasaan Usia Perkawinan | mUKP | |||||||||||||||
Terlaksananya Edukasi terhadap Remaja tentang pernikahan dini | Jumlah Peserta | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Insan Genre | Jumlah Insan Genre yang mendapat penguatan | |||||||||||||||
Percepatan Penurunan Stunting | Angka Prevalensi Stunting | |||||||||||||||
Terlaksananya pendampingan keluarga berisiko stunting | Jumlah Pendampingan | |||||||||||||||
Meningkatnya ketahanan dan kemandirian keluarga | Persentase ketahanan ekonomi keluarga Persentase Ketahanan Sosial-Psikologis Persentase Ketahanan Kesehatan Persentase Kemandirian Keluarga |
|||||||||||||||
Meningkatnya ketenteraman keluarga | Rasio KDRT |
|||||||||||||||
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indeks Pembangunan Gender (IPG) |
|||||||||||||||
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Disetujui |
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender
|
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) |
||||||||||||||
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam Berbagai Sektor | % Keterwakilan Perempuan | |||||||||||||||
Meningkatnya pelembagaan pengarusutamaan gender di perangkat daerah | % ARG pada Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG | Jumlah Organisasi | |||||||||||||||
Meningkatnya pemberdayaan perempuan bidang bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan | % Angkatan Kerja Perempuan | |||||||||||||||
Terlaksananya peningkatan keterampilan perempuan | Jumlah Peserta Peningkatan Keterampilan | |||||||||||||||
Meningkatnya penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender | Persentase Anggaran Respostif Gender (ARG) |
|||||||||||||||
Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan |
|||||||||||||||
Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan | Persentase perempuan korban kekeran dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif |
|||||||||||||||
Meningkatnya kualitas Keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhgan hak, serta perlindungan perempuan dan anak | Pembelajaran keluarga yang (Puspaga) yang berspektif gender dan hak anak sesuai standar |
|||||||||||||||
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak | Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan / atau penyusunan kebijakan |
|||||||||||||||
Meningkatnya Perlindungan terhadap Anak | Indeks Perlindungan Anak (IPA) |
|||||||||||||||
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Disetujui |
Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak
|
Rasio KDRT |
||||||||||||||
Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan Anak | % Penurunan kasus kekerasan | |||||||||||||||
Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pencegahan kekerasan | Jumlah Kebijakan Pencegahan Kekerasan | |||||||||||||||
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pencegahan kekerasan | Jumlah Kebijakan Tingkat Des/Kel/Kec dan Kabupaten | |||||||||||||||
Meningkatnya Advokasi serta edukasi pencegahan kekerasan | Jumlah Advokasi dan KIE | |||||||||||||||
Terlaksananya pencegahan kekerasan | Jumlah lembaga yang mendapat peningkatan pencegahan kekerasan | |||||||||||||||
Meningkatnya Pendampingan korban kekerasan | % Korban Kekerasan yang Ditangani | |||||||||||||||
Tersedianya layanan pengaduan bagi korban kekerasan | Jumlah mitra Lembaga yang memberikan Pelayanan korban kekerasan | |||||||||||||||
Terlayaninya Perempuan dan Anak Korban Kekerasan | Jumlah Pengaduan korban kekerasan yang dilayani | |||||||||||||||
Meningkatnya kompetensi SDM penyedia layanan pendampingan korban kekerasan | Jumlah SDM yang terlatih | |||||||||||||||
Terfasilitasinya SDM Lembaga Jejaring Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan | Jumlah Pelatihan SDM | |||||||||||||||
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif | Indeks Pemenuhan Hak Anak |
|||||||||||||||
Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) |
|||||||||||||||
Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) Persentase Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) |
|||||||||||||||
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Disetujui |
Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk
|
Total Fertility Rate (TFR) |
||||||||||||||
Meningkatnya Peserta KB yang Aktif | % mCPR Unmeetneed |
|||||||||||||||
Meningkatnya Peserta KB Baru | Jumlah KB Baru | |||||||||||||||
Terlaksananya advokasi dan edukasi tentang keluarga berencana | Jumlah KIE | |||||||||||||||
Terlaksananya pelayanan kontrasepsi | Jumlah Akseptor | |||||||||||||||
Tersedianya Faskes yang memberikan Pelayanan Kontrasepsi | % Faskes yang melayani KB | |||||||||||||||
Terdistribusinya alat dan obat kontrasepsi ke fasilitas kesehatan | Jumlah Faskes Terdistribusi | |||||||||||||||
Terlaksananya pembinaan fasilitas kesehatan | Jumlah Kegiatan | |||||||||||||||
Meningkatnya kompetensi SDM dan tenaga lini lapangan KB | % Tenaga lini lapangan KB yang terlatih | |||||||||||||||
Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan | Jumlah Kegiatan | |||||||||||||||
Meningkatnya Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Jumlah kegiatan yg melibatkan organisasi kemasyarakatan | |||||||||||||||
Meningkatnya jumlah momentum pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB | Jumlah Momentum | |||||||||||||||
Meningkatnya lembaga berwawasan kependudukan | Jumlah lembaga yang berwawasan kependudukan | |||||||||||||||
Tersedianya data kependudukan | Jumlah data kependudukan yang tersedia | |||||||||||||||
Terlaksananya sinkronisasi kebijakan berwawasan kependudukan | Jumlah lembaga yg teradvokasi | |||||||||||||||
Terlaksananya penyediaan data di tingkat kelurahan/desa | Jumlah Rumah Data Kependudukan yang naik Klasifikasi | |||||||||||||||
Terlaksananya pemutakhiran pendataan keluarga | Jumlah data yang dimutakhirkan | |||||||||||||||
Meningkatnya Pendidikan Kependudukan | Jumlah lembaga yang melaksanakan pendidikan kependudukan | |||||||||||||||
Terlaksananya pendidikan kependudukan melalui jalur formal | Jumlah SSK yg terbentuk dan naik klasifikasi | |||||||||||||||
Terlaksananya pendidikan kependudukan melalui jalur informal | Jumlah Kampung KB yg naik Klasifikasi | |||||||||||||||
Tercapainya usia ideal pertama melahirkan bagi remaja perempuan | Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR 15-19) |
|||||||||||||||
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana | Angka Prevalensi Kontrasepsi (mCPR) |
|||||||||||||||
Terwujudnya tertib administrasi kependudukan untuk mendukung perencanaan pembangunan | Persentase Buku Agregat dan Buku Profil Kependudukan Yang disusun |
|||||||||||||||
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Disetujui |
Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan
|
Persentase Ketersediaan Data Kependudukan |
||||||||||||||
Meningkatkan Penggunaan Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan | Presentase Buku Agregat dan Buku Profil Kependudukan Yang disusun | |||||||||||||||
Tersedianya Data Kependudukan | Persentase Ketersediaan Data Kependudukan dan Profil Kependiudukan | |||||||||||||||
Tersedianya Akses Data Kependudukan Bagi OPD Pengguna | Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun |
|||||||||||||||
Tersedianya Profil Kependudukan | Dokumen Agregat Kependudukan |
|||||||||||||||
Terdedianya sistem informasi administrasi kependudukan | Data base administrasi kependudukan |
|||||||||||||||
Terciptanya Kerukunan dan kegotongroyongan dalam keberagaman sosial budaya masyarakat | Indeks Keberagaman |
|||||||||||||||
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Disetujui |
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perbedaan sara dan kehidupan berwawasan kebangsaan
|
Indeks Toleransi |
||||||||||||||
Meningkatnya toleransi dalam kehidupan sosial masyarakat | Jumlah kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan hidup di masyarakat | |||||||||||||||
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap perbedaan beragama | jumlah potensi konflik masyarakat karena perbedaan aliran agama | |||||||||||||||
Terlaksananya pembinaan kerukunan umat beragama di masyarakat | Jumlah orang yang mengikuti pembinaan kerukunan umat beragama | |||||||||||||||
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap perbedaan suku dan ras | jumlah potensi konflik masyarakat disebabkan perbedaan suku dan ras | |||||||||||||||
Terlaksananya pembinaan terhadap pembauran kebangsaan di masyarakat | jumlah orang yang mengikuti pembinaan pembauran kebangsaan | |||||||||||||||
Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika | jumlah kasus penyalahgunaaan narkotika di masyarakat | |||||||||||||||
Terlaksananya sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika | jumlah orang yang mengikuti sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika | |||||||||||||||
Terlaksananya fasilitasi tim P4GN | Jumkah kegiatan fasilitasi tim P4GN | |||||||||||||||
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan | Persentase masyarakat yang mengikuti pendidikan/pembinaan wawasan kebangsaan | |||||||||||||||
Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat | persentase masyarakat yang aktualisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakatnya meningkat | |||||||||||||||
Terlaksananya sosialisasi peningkatan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat | jumlah orang yang mengikuti sosialisasi aktualisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat | |||||||||||||||
Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat | persentase masyarakat yang nilai wawasan kebangsaannya meningkat | |||||||||||||||
Terlaksananya sosialisasi peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat | jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peningkatan wawasan kebangsaan di masyarakat | |||||||||||||||
Meningkatnya pembinaan paskibraka dan purnapaskibraka | jumlah kegiatan pembinaan paskibraka dan purnapaskibraka | |||||||||||||||
Terlaksananya pembentukan dan pelatihan Paskibraka kabupaten | jumlah anggota Paskibraka kabupaten | |||||||||||||||
Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi terhadap Purnapaskibraka | jumlah anggota Purnapaskibraka yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi | |||||||||||||||
Disetujui | ||||||||||||||||
Disetujui | ||||||||||||||||
Disetujui | ||||||||||||||||
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Disetujui |
Meningkatnya kualitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
|
Persentase desa dengan LKD/LAD aktif melaksanakan kegiatan |
||||||||||||||
Tersedianya kelembagaan desa yang aktif & fungsional | Jumlah desa dengan LKD dan LAD yang memiliki SK/Perdes | |||||||||||||||
Pembinaan Lembaga adat dan masyarakat hukum adat | Jumlah lembaga adat desa yang dibina | |||||||||||||||
Pembinaan lembaga Kemasyarakatan desa | Jumlah lembaga masyarakat desa yang dibina | |||||||||||||||
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Disetujui |
Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
|
Persentase penyelenggaraan tibumtranmas yang diselenggarakan Satpol PP |
||||||||||||||
Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat | Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani | |||||||||||||||
Meningkatnya keamanan wilayah | jumlah gedung pemerintahan dan event daerah yang diamankan | |||||||||||||||
Terlaksananya pengamanan gedung pemerintahan, event daerah dan pengawalan pejabat/tamu vvip | Jumlah personil pengamanan dan pengawalan yang ditugaskan di masing-masing lokasi pengamanan | |||||||||||||||
Terlaksananya patroli wilayah | Jumlah Patroli wilayah yang dilaksanakan | |||||||||||||||
Meningkatnya penindakan terhadap gangguan trantibum | Persentase Laporan Gangguan Trantibum yang ditindaklanjuti maksimal 2x24 jam | |||||||||||||||
Terlaksananya penertiban gangguan trantibum | jumlah penertiban gangguan trantibum yang dilaksanakan | |||||||||||||||
Penyediaan sarana prasarana penertiban | Jumlah sarana prasarana penertiban yang diadakan | |||||||||||||||
Meningkatnya Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati | Persentase Perda/ perkada yang ditegakkan | |||||||||||||||
Terwujudnya Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati | Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan atas dugaan pelanggaran perda/perkada | |||||||||||||||
Terlaksananya kegiatan Pengawasan atas kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan dan pembinaan | |||||||||||||||
Pengaktifan media pelaporan online | Jumlah media pelaporan online yang aktif | |||||||||||||||
Meningkatnya Penindakan terhadap Pelaku pelanggaran perda dan perkada | Jumlah pelaku pelanggar perda dan perkada yang dilakukan penindakan | |||||||||||||||
Terlaksananya kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah pelanggaran perda/perkada yang dilakukan penanganan/penindakan oleh PPNS | |||||||||||||||
Terlaksananya kegiatan Pengumpulan informasi terkait peredaran rokok ilegal | Jumlah kegiatan pengumpulan informasi terkait peredaran rokok ilegal yang dilaksanakan | |||||||||||||||
Terlaksanya kegiatan Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal | Jumlah kegiatan Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal yang dilaksanakan | |||||||||||||||
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terkait Perda, Perkada, dan Larangan Peredaran Rokok Ilegal | Jumlah sosialisasi perda, perkada dan Larangan Peredaran Rokok Ilegal yang dilaksanakan | |||||||||||||||
Terlaksananya sosialisasi Perda Perkada | Jumlah peserta sosialisasi perda/perkada | |||||||||||||||
Terlaksananya sosialisasi gempur rokok ilegal | jumlah kegiatan sosialisasi gempur rokok ilegal yang dilaksanakan | |||||||||||||||
Meningkatnya Kapasitas SDM Satpol PP, Damkar dan Satlinmas | Persentase Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM yang dilaksanakan | |||||||||||||||
Meningkatnya Kapasitas SDM Satpol PP dan Damkar | Jumlah kegiatan peningkatan Kapasitas SDM petugas Satpol PP dan Damkar | |||||||||||||||
Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP, Damkar dan Satlinmas | Jumlah petugas Satpol PP dan Damkar Yang terlatih Jumlah Anggota Satlinmas Yang terlatih |
|||||||||||||||
Terlaksananya kegiatan Korsik (Korps Musik) Satpol | Jumlah Kegiatan Korsik Satpol PP | |||||||||||||||
Meningkatnya Pemberdayaan Satlinmas | Jumlah kegiatan pemberdayaan Satlinmas yang dilaksanakan | |||||||||||||||
Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Satlinmas | Jumlah anggota Satlinmas yang diberdayakan untuk kegiatan upacara, pengamanan dan lain-lain | |||||||||||||||
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perbedaan suku, ras dan agama | Indeks Toleransi |
|||||||||||||||
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Disetujui |
Meningkatnya toleransi dalam kehidupan sosial masyarakat
|
Jumlah kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan hidup di masyarakat |
||||||||||||||
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap perbedaan beragama | jumlah potensi konflik masyarakat karena perbedaan aliran agama | |||||||||||||||
Terlaksananya pembinaan kerukunan umat beragama di masyarakat | Jumlah orang yang mengikuti pembinaan kerukunan umat beragama | |||||||||||||||
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap perbedaan suku dan ras | jumlah potensi konflik masyarakat disebabkan perbedaan suku dan ras | |||||||||||||||
Terlaksananya pembinaan terhadap pembauran kebangsaan di masyarakat | jumlah orang yang mengikuti pembinaan pembauran kebangsaan | |||||||||||||||
Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika | jumlah kasus penyalahgunaaan narkotika di masyarakat | |||||||||||||||
Terlaksananya sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika | jumlah orang yang mengikuti sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika | |||||||||||||||
Terlaksananya fasilitasi tim P4GN | Jumkah kegiatan fasilitasi tim P4GN | |||||||||||||||
Meningkatnya Sikap dan Perilaku Anti-Radikalisme | Jumlah kasus penyebaran paham radikal/intoleran yang bisa dicegah dan diselesaikan |
|||||||||||||||
Meningkatnya Toleransi dan Kerukunan Sosial Masyarakat | Jumlah konflik sosial berbasis SARA yang yang dapat dicegah dan diselesaikan |
|||||||||||||||
Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat | Indeks Wawasan Kebangsaan Daerah (IWKD) |
|||||||||||||||
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Disetujui |
Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat
|
persentase masyarakat yang nilai wawasan kebangsaannya meningkat |
||||||||||||||
Terlaksananya sosialisasi peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat | jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peningkatan wawasan kebangsaan di masyarakat | |||||||||||||||
Meningkatnya Pemahaman terhadap Nilai-Nilai Dasar Negara | Jumlah kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan |
|||||||||||||||
Meningkatnya masyarakat yang terlibat dalam kegiatan bela negara, gotong royong, atau forum kebangsaan | Jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan bela negara, gotong royong, atau forum kebangsaan |
|||||||||||||||
Partisipasi dan Kepedulian Kebangsaan | Jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan bela negara, gotong royong, atau forum kebangsaan |
|||||||||||||||
Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan | Pertumbuhan Ekonomi |
|||||||||||||||
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Disetujui |
Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah
|
Presentase kemantapan jalan kab/kota |
||||||||||||||
Meningkatnya Kondisi Jalan Kabupaten | Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik | |||||||||||||||
Terkelolanya data jalan dan jembatan | Jumlah Dokumen data jalan dan jembatan | |||||||||||||||
Terselenggaranya Preservasi jalan dan jembatan | panjang jalan dan jembatan yang tertangani | |||||||||||||||
Terselenggaranya Penanganan Bangunan Pelengkap | Panjang Bangunan Pelengkap yang tertangani | |||||||||||||||
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Disetujui |
Meningkatnya deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik sosial masyarakat
|
persentase potensi konflik sosial yang bisa dideteksi |
||||||||||||||
Meningkatnya peran masyarakat dalam melakukan deteksi dini cegah dini terhadap potensi konflik sosial | Masyarakat aktif melaporkan gejala atau potensi konflik kepada aparat terkait | |||||||||||||||
Terlaksananya Sosialisasi dan pelatihan tentang identifikasi dan pelaporan potensi konflik | Sosialisasi dan pelatihan tentang identifikasi dan pelaporan potensi konflik | |||||||||||||||
Fasilitasi pelaporan konflik melalui kanal digital, hotline, atau perangkat desa | jumlah pelaporan konflik melalui kanal digital, hotline, atau perangkat desa yang ditindaklanjuti | |||||||||||||||
Tersusunnya peta rawan konflik berbasis partisipatif. | jumlah wilayah konflik yang dipetakan dan ditindaklanjuti | |||||||||||||||
Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi antar instansi dalam membina komunikasi dan informasi intelijen | Jumlah dialog masyarakat lintas kelompok (agama, etnis, politik). | |||||||||||||||
Terlaksananya forum koordinasi intelijen daerah secara berkala | Jumlah forum koordinasi intelijen daerah yang dilaksanakan | |||||||||||||||
Tersedianya sistem berbagi informasi (sharing platform) antar instansi/lembaga intelijen | Jumlah informasi intelejen antar instansi yang ditindaklanjuti | |||||||||||||||
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN Disetujui |
Terwujudnya Ketersediaan Pangan
|
Rasio Ketersedian dan Kebutuhan Pangan |
||||||||||||||
Terpenuhinya Ketersediaan Pangan | Skor PPH Ketersedian | |||||||||||||||
Terlaksananya Ketersediaan & Kebutuhan Pangan | Ketersediaan Energi dan Protein | |||||||||||||||
Menyediakan data dan informasi ketersediaan pangan | Data dan informasi ketersediaan pangan | |||||||||||||||
Koordinasi ketersediaan pangan | Jumlah laporan koordinasi ketersediaan pangan | |||||||||||||||
Tersedia & terkelolanya cadangan pangan | Jumlah CPBK CPPD, CPM (Masyarkat) | |||||||||||||||
Menyiapkan bahan regulasi DCP | Regulasi DCP | |||||||||||||||
Koordinasi DCP | jumlah laporan Koordinasi DCP | |||||||||||||||
Menyiapkan data dan informasi DCP | Data dan Informasi DCP | |||||||||||||||
Menyiapkan Sarana logistik pangan | Sarana logistik pangan | |||||||||||||||
Penyaluran cadangan pangan pemerintah | kegiatan penyaluran cadangan pangan pemerintah | |||||||||||||||
Melaksanakan pembinaan lumbung pangan masyarakat | Lumbung pangan masyarakat dibina | |||||||||||||||
Terjaganya harga pangan atar waktu | Koefesien varian harga pangan pokok antar waktu | |||||||||||||||
Terkendalinya harga pangan di tingkat produsen & konsumen | rasio harga tingkat produsen & konsumen thd HPP/HET/HAP (mak. 20%) | |||||||||||||||
Fasilitasi Distribusi Pangan | jumlah fasilitasi distribusi pangan | |||||||||||||||
Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan | jumlah gerakan pangan murah | |||||||||||||||
Kios Pangan yang dikembangkan | jumlah kios | |||||||||||||||
Sarana Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan | jumlah sarana stabilitasi pasokan dan harga pangan | |||||||||||||||
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Disetujui |
Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah
|
Nilai Realisasi Investasi |
||||||||||||||
Meningkatnya Jumlah Investor | Jumlah Investor/Pelaku Usaha Baru | |||||||||||||||
Meningkatnya Promosi Penanaman Modal | Prosentase Potensi/Peluang Penanaman Modal yang di Promosikan | |||||||||||||||
Terlaksananya Promosi Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal | |||||||||||||||
Terlaksananya Publikasi Promosi Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Publikasi yang Terlaksana | |||||||||||||||
Meningkatnya Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Persentase Capaian Realisasi Investasi Terhadap Target Realisasi Investasi | |||||||||||||||
Terlaksananya Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal | Jumlah Pelaku Usaha yang Menerima Fasilitas/Insentif Penanaman Modal | |||||||||||||||
Tersedianya Profil dan Peta Potensi Investasi | Jumlah Peta dan Profil Investasi yang Disusun | |||||||||||||||
Terlaksananya Kemitraan antar Dunia Usaha | Jumlah kesepakatan kemitraan antara UMKM dengan Dunia Usaha | |||||||||||||||
Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang di Hadapi Pelaku Usaha dalam Berusaha | |||||||||||||||
Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah dan Hambatan Pelaku usaha | Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha | |||||||||||||||
Terlaksananya Bimbingan Teknis Bagi Pelaku Usaha | Jumlah Pelaku Usaha yang Menerima Bimbingan Teknis | |||||||||||||||
Terlaksananya Pengawasan Penanaman Modal | Jumlah Pelaku Usaha yang Menerima Pengawasan | |||||||||||||||
Terkoordinasinya Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi CSR | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Prima | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |||||||||||||||
Meningkatnya Pelayanan Perizinan Berusaha Sesuai Standar Pelayanan Perizinan | Persentase Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai dengan Ketentuan | |||||||||||||||
Tersedianya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Yang Disediakan | |||||||||||||||
Terlaksananya Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | Jumlah Laporan Hasil Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi | |||||||||||||||
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | Persentase Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Dalam Kondisi Baik | |||||||||||||||
Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat | Persentase Pengaduan Masyarakat yang Terselesaikan | |||||||||||||||
Meningkatnya Tindak Lanjut dan Penyelesaian atas Laporan Pengaduan Masyarakat | IK : % Pengaduan yang di Tindaklanjuti dan di Selesaikan sesuai dengan SOP | |||||||||||||||
Meningkatnya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi | Persentase Ketersediaan Data dan Sistem Informasi | |||||||||||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan | Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan | |||||||||||||||
Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/Kegiatan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun | |||||||||||||||
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Realisasi Anggaran | |||||||||||||||
Tersusunnya Dokumen Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja yang disusun | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah | Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan | |||||||||||||||
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase Penyelesaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Tersedianya Jasa Penunjang Pada Perangkat Daerah | Presentase Ketepatan Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perkantoran | Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik | |||||||||||||||
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Disetujui |
Meningkatnya pemasaran pariwisata
|
Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata |
||||||||||||||
Terlaksananya Promosi pariwisata secara konvensional dan digital | Jumlah promosi pariwisata yang dilaksanakan | |||||||||||||||
Tersedianya bahan, laporan promosi dan fasilitasi pemasaran pariwisata | Jumlah laporan promosi dan fasilitasi pemasaran pariwisata | |||||||||||||||
Tersedianya data kepariwisataan yang valid | Jumlah data kepariwisataan | |||||||||||||||
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan data kepariwisataan | Jumlah data kepariwisataan yang dikumpulkan dan dikelola | |||||||||||||||
Meningkatnya kerjasama dan kemitraan Pariwisata | Jumlah dokumen kerjasama dan Kemitraan Pariwisata yang dilakukan | |||||||||||||||
Tersusunnya bahan dan laporan kerjasama dan kemitraan pariwisata | Jumlah bahan dan laporan kerjasama dan kemitraan pariwisata | |||||||||||||||
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Disetujui |
Meningkatnya kegiatan pascapanen dan olahan produk pertanian
|
IK : Jumlah produk yang mendapat pendampingan diversifikasi |
||||||||||||||
Meningkatnya pelatihan pascapanen dan olahan | IK : Jumlah pelatihan pascapanen dan olahan | |||||||||||||||
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Disetujui |
Meningkatnya pembinaan / pengawasan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan
|
Jumlah Hasil pengawasan dan pembinaan ke pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan |
||||||||||||||
Meningkatnya Investasi Daerah | Nilai Realisasi Investasi |
|||||||||||||||
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Disetujui |
Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah
|
Nilai Realisasi Investasi |
||||||||||||||
Meningkatnya Jumlah Investor | Jumlah Investor/Pelaku Usaha Baru | |||||||||||||||
Meningkatnya Promosi Penanaman Modal | Prosentase Potensi/Peluang Penanaman Modal yang di Promosikan | |||||||||||||||
Terlaksananya Promosi Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal | |||||||||||||||
Terlaksananya Publikasi Promosi Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Publikasi yang Terlaksana | |||||||||||||||
Meningkatnya Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Persentase Capaian Realisasi Investasi Terhadap Target Realisasi Investasi | |||||||||||||||
Terlaksananya Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal | Jumlah Pelaku Usaha yang Menerima Fasilitas/Insentif Penanaman Modal | |||||||||||||||
Tersedianya Profil dan Peta Potensi Investasi | Jumlah Peta dan Profil Investasi yang Disusun | |||||||||||||||
Terlaksananya Kemitraan antar Dunia Usaha | Jumlah kesepakatan kemitraan antara UMKM dengan Dunia Usaha | |||||||||||||||
Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang di Hadapi Pelaku Usaha dalam Berusaha | |||||||||||||||
Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah dan Hambatan Pelaku usaha | Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha | |||||||||||||||
Terlaksananya Bimbingan Teknis Bagi Pelaku Usaha | Jumlah Pelaku Usaha yang Menerima Bimbingan Teknis | |||||||||||||||
Terlaksananya Pengawasan Penanaman Modal | Jumlah Pelaku Usaha yang Menerima Pengawasan | |||||||||||||||
Terkoordinasinya Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi CSR | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Prima | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |||||||||||||||
Meningkatnya Pelayanan Perizinan Berusaha Sesuai Standar Pelayanan Perizinan | Persentase Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai dengan Ketentuan | |||||||||||||||
Tersedianya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Yang Disediakan | |||||||||||||||
Terlaksananya Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | Jumlah Laporan Hasil Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi | |||||||||||||||
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | Persentase Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Dalam Kondisi Baik | |||||||||||||||
Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat | Persentase Pengaduan Masyarakat yang Terselesaikan | |||||||||||||||
Meningkatnya Tindak Lanjut dan Penyelesaian atas Laporan Pengaduan Masyarakat | IK : % Pengaduan yang di Tindaklanjuti dan di Selesaikan sesuai dengan SOP | |||||||||||||||
Meningkatnya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi | Persentase Ketersediaan Data dan Sistem Informasi | |||||||||||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan | Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan | |||||||||||||||
Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/Kegiatan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun | |||||||||||||||
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Realisasi Anggaran | |||||||||||||||
Tersusunnya Dokumen Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja yang disusun | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah | Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan | |||||||||||||||
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase Penyelesaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Tersedianya Jasa Penunjang Pada Perangkat Daerah | Presentase Ketepatan Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perkantoran | Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik | |||||||||||||||
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Meningkatnya Daya Tarik Investasi | % Peningkatan Investor |
|||||||||||||||
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Disetujui |
Meningkatnya Jumlah Investor
|
Jumlah Investor/Pelaku Usaha Baru |
||||||||||||||
Meningkatnya Promosi Penanaman Modal | Prosentase Potensi/Peluang Penanaman Modal yang di Promosikan | |||||||||||||||
Terlaksananya Promosi Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal | |||||||||||||||
Tersedianya Bahan Promosi Penanaman Modal | Jumlah Bahan Promosi yang Disediakan | |||||||||||||||
Terikutinya Kegiatan Pameran Investasi | Jumlah Kegiatan Pameran yang Diikuti | |||||||||||||||
Terlaksananya Publikasi Promosi Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Publikasi yang Terlaksana | |||||||||||||||
Tersedianya Bahan Publikasi Promosi Penanaman Modal | Jumlah Bahan Publikasi yang Disusun | |||||||||||||||
Terlaksananya Publikasi Promosi Melalui Media Cetak Dan Elektronik | Jumlah Kegiatan Publikasi Promosi | |||||||||||||||
Meningkatnya Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Persentase Capaian Realisasi Investasi Terhadap Target Realisasi Investasi | |||||||||||||||
Terlaksananya Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal | Jumlah Pelaku Usaha yang Menerima Fasilitas/Insentif Penanaman Modal | |||||||||||||||
Terlaksananya Koordinasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif | |||||||||||||||
Terlaksananya Fasilitasi Pendampingan Pengurusan Dokumen Perizinan | Jumlah Kegiatan Pendampingan Pengurusan Perizinan Berusaha | |||||||||||||||
Tersedianya Profil dan Peta Potensi Investasi | Jumlah Peta dan Profil Investasi yang Disusun | |||||||||||||||
Terlaksananya Pengkajian Profil Dan Peta Potensi Investasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengkajian | |||||||||||||||
Terlaksananya Updating Data Profil Dan Peta Potensi Investasi | Jumlah Laporan Hasil Updating Profil Dan Peta Potensi Investasi | |||||||||||||||
Terlaksananya Kemitraan antar Dunia Usaha | Jumlah kesepakatan kemitraan antara UMKM dengan Dunia Usaha | |||||||||||||||
Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Kemitraan antara UMKM dengan Usaha Besar | Jumlah Pelaku Usaha yang di Fasilitasi | |||||||||||||||
Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang di Hadapi Pelaku Usaha dalam Berusaha | |||||||||||||||
Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah dan Hambatan Pelaku usaha | Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha | |||||||||||||||
Terlaksananya Koordinasi dengan Tim Teknis | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Tim Teknis | |||||||||||||||
Terlaksananya Pendampingan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan | Jumlah Laporan Hasil Pendampingan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan | |||||||||||||||
Terlaksananya Bimbingan Teknis Bagi Pelaku Usaha | Jumlah Pelaku Usaha yang Menerima Bimbingan Teknis | |||||||||||||||
Tersedianya Bahan Untuk Bimbingan Teknis Bagi Pelaku Usaha | Jumlah Dokumen Persiapan Bimbingan Teknis yang Disusun | |||||||||||||||
Terlaksananya Pendampingan LKPM Bagi Pelaku Usaha | Jumlah Laporan LKPM yang Disusun | |||||||||||||||
Terlaksananya Pengawasan Penanaman Modal | Jumlah Pelaku Usaha yang Menerima Pengawasan | |||||||||||||||
Terlaksananya Koordinasi Dengan Tim Pengawas Penanaman Modal | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi | |||||||||||||||
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Perizinan Berusaha | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Perizinan Berusaha | |||||||||||||||
Terkoordinasinya Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi CSR | |||||||||||||||
Terlaksananya Penyusunan Laporan Kegiatan CSR | Jumlah Laporan CSR yang disusun | |||||||||||||||
Tersedianya profile investasi kabupaten Magetan | Jumlah sektor investasi yang dipromosikan |
|||||||||||||||
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Disetujui |
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan
|
Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Peruntukannya |
||||||||||||||
Meningkatnya Jumlah kasus pelanggaran pemanfaatan ruang yang tertangani | Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota | |||||||||||||||
Tersusunnya perencanaan tata ruang yang aplikatif | Presentase tersusunnya rencana tata ruang dan terintegrasi denan OSSWEB GIS | |||||||||||||||
Terlaksananya pemanfaatan ruang yang terarah | Jumlah pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang untuk meningkatkan investasi | |||||||||||||||
Terlaksananya pengendalian dan pengawasan penataan ruang | Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang untuk mendukung kelancaran investasi | |||||||||||||||
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Disetujui |
Meningkatnya produksi tanaman pangan hortikultura dan perkebunan
|
Peningkatan produksi tanaman pangan hortikultura dan perkebunan |
||||||||||||||
Meningkatnya prasarana pertanian | Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan penyedia dan penyalur air irigasi | Indeks pertanaman | |||||||||||||||
Meningkatnya pembangunan penyedia dan penyalur air irigasi | IK : Jumlah pembangunan penyedia atau penyalur irigasi yang dibangun | |||||||||||||||
Meningkatnya rehabilitasi penyedia dan penyalur air irigasi | IK : Jumlah bangunan penyedia atau penyalur irigasi yang direhabilitasi | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana jalan usaha tani | IK : Persentase jalan usaha tani yang dibangun atau direhabilitasi | |||||||||||||||
Meningkatnya pembangunan jalan usaha tani | IK : Jumlah pembangunan jalan usaha tani | |||||||||||||||
Meningkatnya rehabilitasi jalan usaha tani | IK : Jumlah jalan usaha tani yang direhabilitasi | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas jalan usaha tani | IK : Jumlah jalan usaha tani yang ditingkatkan kualitasnya | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana budidaya (screenhouse dll) | IK : Persentase prasarana budidaya yang dibangun atau direhabilitasi | |||||||||||||||
Pembangunan prasarana budidaya | IK : Jumlah pembangunan prasarana budidaya | |||||||||||||||
Rehabilitasi prasarana budidaya | IK : Jumlah prasarana budidaya yang direhabilitasi | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana pascapanen dan olahan | IK : Persentase prasarana pascapanen dan olahan yang dibangun | |||||||||||||||
Pembangunan bangunan prasarana pascapanen dan olahan | IK : Jumlah bangunan pascapanen dan olahan yang dibangun | |||||||||||||||
Rehabilitasi bangunan prasarana pascapanen dan olahan | IK : Jumlah bangunan pascapanen dan olahan yang direhabilitas | |||||||||||||||
Meningkatkan kualitas dokumen pertanian | IK : persentase jumlah dokumen pertanian yang disusun | |||||||||||||||
Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pertanian | IK : jumlah dokumen perencanaan pertanian | |||||||||||||||
Meningkatkan dokumen evaluasi kegiatan pertanian | Ik : Jumlah dokumen evaluasi pertanian | |||||||||||||||
Optimalisasi pengelolaan lahan pertanian | Persentase lahan yang dikelola | |||||||||||||||
Terwujudnya kesesuaian peruntukan lahan | Jumlah dokumen kesesuaian lahan | |||||||||||||||
Meningkatnya konservasi lahan | Jumlah lahan yang dikonversi | |||||||||||||||
Meningkatnya sarana pertanian | IK : Provitas komoditas utama | |||||||||||||||
Meningkatnya teknologi benih | IK : Persentase bantuan benih dan benih yang diproduksi oleh dinas | |||||||||||||||
Meningkatnya penggunaan benih unggul bersertifikat | IK : Jumlah bantuan benih yang diberikan kepada kelompok tani | |||||||||||||||
Meningkatnya produksi benih unggul bersertifikat | IK : Jumlah benih bersertifikat yang diproduksi selama satu tahun | |||||||||||||||
Meningkatnya penggunaan pupuk | IK : Jumlah lahan yang mendapat alokasi pupuk bersubsidi | |||||||||||||||
Meningkatnya penggunaan pupuk organik | IK : Jumlah bantuan pupuk organik | |||||||||||||||
Meningkatnya penggunaan pupuk anorganiK | IK : Jumlah bantuan pupuk anorganik | |||||||||||||||
Meningkatnya penggunaan alat mesin pertanian | IK : Persentase bantuan alat mesin pertanian | |||||||||||||||
Meningkatnya penggunaan alat prapanen | IK : Jumlah bantuan alat prapanen | |||||||||||||||
Meningkatnya penggunaan alat pascpanen dan olahan | IK : Jumlah banyuan alat pascapanen dan olahan | |||||||||||||||
Meningkatnya praktik metode budidaya | IK : Jumlah teknologi metode budidaya | |||||||||||||||
Meningkatnya penerapan teknik fase vegetatif dan generatif | IK : Jumlah metode budidaya fase vegertatif dan generatif yang digunakan | |||||||||||||||
Meningkatnya sosialisasi, pelatihan dan pendampingan metode budidaya fase vegetatif dan generatif | IK : Jumlah sosialisasi pelatihan dan pendampingan metode budidaya fase vegetatif dan generatif | |||||||||||||||
Meningkatnya perlindungan dan pengembangan varietas tanaman | IK : Persentase kegiatan pengembangan varietas | |||||||||||||||
Meningkatnya kegiatan perlindungan dan pengembangan varietas tanaman | IK : Jumlah kegiatan perlindungan dan pengembangan varietas tanaman | |||||||||||||||
Meningkatnya pengelolaan gangguan usaha tani | IK : Persentase luas area gangguan usaha tani yang tertangani | |||||||||||||||
Meningkatnya penanganan bencana pertanian | IK : Persentase laporan penanganan bencana pertanian yang tertangani | |||||||||||||||
Meningkatnya penggunaan alat dan bahan pengendali dan penanganan bencana pertanian | IK : Jumlah bahan pengendali OPT yang dihasilkan | |||||||||||||||
Tersedianya identifikasi wilayah rawan | IK : Jumlah dokumen identifikasi wilayah rawan | |||||||||||||||
Meningkatnya pemasaran produk pertanian | IK : Jumlah produk pertanian yang masuk ke pasar | |||||||||||||||
Meningkatnya promosi pertanian | IK : Jumlah promosi produk pertanian dalam setahun | |||||||||||||||
Meningkatnya pameran produk pertanian | IK : Jumlah pameran produk pertanian | |||||||||||||||
Meningkatnya pelatihan promosi | IK : Jumlah pelatihan promosi produk pertanian | |||||||||||||||
Meningkatnya kegiatan pascapanen dan olahan produk pertanian | IK : Jumlah produk yang mendapat pendampingan diversifikasi | |||||||||||||||
Meningkatnya pelatihan pascapanen dan olahan | IK : Jumlah pelatihan pascapanen dan olahan | |||||||||||||||
Terwujudnya kemitraan | IK : Jumlah kemitraan yang berhasil diinisiasi dan telah berjalan | |||||||||||||||
Meningkatnya inisiasi kerjasama | IK : Jumlah inisiasi kerjasama | |||||||||||||||
Meningkatnya pengembangan kerjasama | IK :Jumlah kerjasama yang telah dilakukan | |||||||||||||||
Meningkatnya pengelolaan usaha tani | IK : Persentase kelembagaan petani yang meningkat kelas kelompoknya | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas SDM pertanian | IK : Jumlah kelembagaan petani yang mendapat bantuan pembiayaan dan pelatihan | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas petugas teknis dan petani | IK : Jumlah SDM pertanian yang mendapatkan pelatihan | |||||||||||||||
Meningkatnya pembiayaan pertanian | IK : Jumlah kelembagaan yang menggunakan fasilitas pembiayaan | |||||||||||||||
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Disetujui |
Meningkatnya pemasaran pariwisata
|
Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata |
||||||||||||||
Terlaksananya Promosi pariwisata secara konvensional dan digital | Jumlah promosi pariwisata yang dilaksanakan | |||||||||||||||
Tersedianya bahan, laporan promosi dan fasilitasi pemasaran pariwisata | Jumlah laporan promosi dan fasilitasi pemasaran pariwisata | |||||||||||||||
Tersedianya data kepariwisataan yang valid | Jumlah data kepariwisataan | |||||||||||||||
Terlaksananya pengumpulan, pengolahan data kepariwisataan | Jumlah data kepariwisataan yang dikumpulkan dan dikelola | |||||||||||||||
Meningkatnya kerjasama dan kemitraan Pariwisata | Jumlah dokumen kerjasama dan Kemitraan Pariwisata yang dilakukan | |||||||||||||||
Tersusunnya bahan dan laporan kerjasama dan kemitraan pariwisata | Jumlah bahan dan laporan kerjasama dan kemitraan pariwisata | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu | Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Terpadu |
|||||||||||||||
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Disetujui |
Meningkatnya Kepuasan Layanan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
|
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah |
||||||||||||||
Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Program/ Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan Perencanaan | Persentase Deviasi Anggaran Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Tersusunnya Laporan Monitoring Realisasi Anggaran Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Monitoring Realisasi Anggaran Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang Tepat Waktu | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan | |||||||||||||||
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Tersedianya Draft Analisis Data Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Draft Analisis Data Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | |||||||||||||||
Tersusunnya Draft Analisis Data Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Draft Analisis Data Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah | Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan | |||||||||||||||
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Perangkat Daerah | Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik | |||||||||||||||
Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah | Jumlah Unit yang Dipelihara | |||||||||||||||
Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai dengan Prosedur | |||||||||||||||
Terkelolanya Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Kepegawaian | |||||||||||||||
Terkelolanya Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Ketepatan Penyediaan Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Penyediaan Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Administrasi Perkantoran | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang Disediakan | |||||||||||||||
Meningkatkan Kapasitas SDM Perangkat Daerah | Persentase Pegawai yang Meningkat Kapasitasnya | |||||||||||||||
Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Diklat Fungsional | Jumlah Pegawai yang Terfasiliasi Kegiatan Bimtek/ Diklat Fungsional | |||||||||||||||
Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||
Tersedianya Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan yang Disiapkan | |||||||||||||||
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Disetujui |
Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Industri Kecil Menengah
|
Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah |
||||||||||||||
Meningkatnya daya saing produk hasil industri | Prosentase Produk Hasil Industri yang mendapatkan sertifikasi | |||||||||||||||
Terlaksananya Pendampingan Legalitas / Sertifikasi IKM | Jumlah IKM yang mendapatkan Pendampingan dan terfasilitasinya Legalitas / Sertifikasi | |||||||||||||||
Terlaksananya Uji Nutrisi Produk IKM Makanan Olahan | Jumlah Produk Yang Diujikan | |||||||||||||||
Terlaksananya Pengajuan Haki bagi IKM | Jumlah IKM yang mengajukan legalitas Haki | |||||||||||||||
Terlaksananya Pendampingan dan pengawasan Produk Halal | Jumlah pendampingan dan pengawasan produk halal | |||||||||||||||
Terlaksananya Pendampingan Uji Standarisasi Produk | Jumlah IKM yang mengajukan Uji Standarisasi Produk | |||||||||||||||
Terlaksananya Pendampingan SIINas Bagi IKM | Jumlah IKM yang mendapat pendampingan SIINas | |||||||||||||||
Terfasilitasinya IKM dan calon pelaku IKM Yang Mendapatkan Pelatihan dan Pengembangan SDM | Jumlah IKM yang Mengikuti Pelatihan dan Pengembangan Jumlah calon pelaku IKM yg mendapat fasilitasi pendidikan setara diploma |
|||||||||||||||
Terlaksananya kerjasama pendidikan vokasi penunjang IKM | Jumlah kerjasama dengan lembaga akademis | |||||||||||||||
Terlaksananya Pelatihan dan Pengembangan SDM | Jumlah IKM yang mengikuti Pelatihan dan Pengembangan SDM | |||||||||||||||
Terlaksananya Fasilitas Sarana dan Prasarana Produksi Bagi IKM | Jumlah IKM yang Mendapatkan Bantuan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Produksi | |||||||||||||||
Terlaksananya Pemberian Bantuan Peralatan Penunjang Kegiatan IKM | Jumlah Kelompok IKM yang mendapatkan Bantuan Peralatan Penunjang Kegiatan IKM | |||||||||||||||
Meningkatnya Pemenuhan Komitmen Perijinan bagi IKM (SIINaS) | Prosentase IKM yang memenuhi Komitmen Perijinan (SIINaS) | |||||||||||||||
Meningkatnya Pengawasan Data Industri | Jumlah Pengawasan Data Industri Pada SIINas Terlaksananya Monev IKM |
|||||||||||||||
Terlaksananya Pengawasan SIINas Bagi IKM | Jumlah IKM yang terawasi di SIINas | |||||||||||||||
Terlaksananya Monev IKM | Jumlah Pelaksanaan Monev IKM | |||||||||||||||
Jumlah Pelaksanaan Monev IKM | Jumlah Data Industri Pada Siinas Tersedianya Update Data IKM |
|||||||||||||||
Terlaksananya Pendampingan SIINas Bagi IKM | Jumlah IKM yang terdaftar di SIINas | |||||||||||||||
Terlaksananya Pendataan IKM | Jumlah Dokumen Pendataan IKM | |||||||||||||||
Terciptanya kondusifitas wilayah | Indeks Ketenteraman Wilayah |
|||||||||||||||
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Disetujui |
Meningkatnya deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik sosial masyarakat
|
persentase potensi konflik sosial yang bisa dideteksi |
||||||||||||||
Meningkatnya peran masyarakat dalam melakukan deteksi dini cegah dini terhadap potensi konflik sosial | Masyarakat aktif melaporkan gejala atau potensi konflik kepada aparat terkait | |||||||||||||||
Terlaksananya Sosialisasi dan pelatihan tentang identifikasi dan pelaporan potensi konflik | Sosialisasi dan pelatihan tentang identifikasi dan pelaporan potensi konflik | |||||||||||||||
Fasilitasi pelaporan konflik melalui kanal digital, hotline, atau perangkat desa | jumlah pelaporan konflik melalui kanal digital, hotline, atau perangkat desa yang ditindaklanjuti | |||||||||||||||
Tersusunnya peta rawan konflik berbasis partisipatif. | jumlah wilayah konflik yang dipetakan dan ditindaklanjuti | |||||||||||||||
Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi antar instansi dalam membina komunikasi dan informasi intelijen | Jumlah dialog masyarakat lintas kelompok (agama, etnis, politik). | |||||||||||||||
Terlaksananya forum koordinasi intelijen daerah secara berkala | Jumlah forum koordinasi intelijen daerah yang dilaksanakan | |||||||||||||||
Tersedianya sistem berbagi informasi (sharing platform) antar instansi/lembaga intelijen | Jumlah informasi intelejen antar instansi yang ditindaklanjuti | |||||||||||||||
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Disetujui |
Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
|
Persentase penyelenggaraan tibumtranmas yang diselenggarakan Satpol PP |
||||||||||||||
Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat | Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani | |||||||||||||||
Meningkatnya keamanan wilayah | jumlah gedung pemerintahan dan event daerah yang diamankan | |||||||||||||||
Terlaksananya pengamanan gedung pemerintahan, event daerah dan pengawalan pejabat/tamu vvip | Jumlah personil pengamanan dan pengawalan yang ditugaskan di masing-masing lokasi pengamanan | |||||||||||||||
Terlaksananya patroli wilayah | Jumlah Patroli wilayah yang dilaksanakan | |||||||||||||||
Meningkatnya penindakan terhadap gangguan trantibum | Persentase Laporan Gangguan Trantibum yang ditindaklanjuti maksimal 2x24 jam | |||||||||||||||
Terlaksananya penertiban gangguan trantibum | jumlah penertiban gangguan trantibum yang dilaksanakan | |||||||||||||||
Penyediaan sarana prasarana penertiban | Jumlah sarana prasarana penertiban yang diadakan | |||||||||||||||
Meningkatnya Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati | Persentase Perda/ perkada yang ditegakkan | |||||||||||||||
Terwujudnya Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati | Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan atas dugaan pelanggaran perda/perkada | |||||||||||||||
Terlaksananya kegiatan Pengawasan atas kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan dan pembinaan | |||||||||||||||
Pengaktifan media pelaporan online | Jumlah media pelaporan online yang aktif | |||||||||||||||
Meningkatnya Penindakan terhadap Pelaku pelanggaran perda dan perkada | Jumlah pelaku pelanggar perda dan perkada yang dilakukan penindakan | |||||||||||||||
Terlaksananya kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah pelanggaran perda/perkada yang dilakukan penanganan/penindakan oleh PPNS | |||||||||||||||
Terlaksananya kegiatan Pengumpulan informasi terkait peredaran rokok ilegal | Jumlah kegiatan pengumpulan informasi terkait peredaran rokok ilegal yang dilaksanakan | |||||||||||||||
Terlaksanya kegiatan Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal | Jumlah kegiatan Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal yang dilaksanakan | |||||||||||||||
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terkait Perda, Perkada, dan Larangan Peredaran Rokok Ilegal | Jumlah sosialisasi perda, perkada dan Larangan Peredaran Rokok Ilegal yang dilaksanakan | |||||||||||||||
Terlaksananya sosialisasi Perda Perkada | Jumlah peserta sosialisasi perda/perkada | |||||||||||||||
Terlaksananya sosialisasi gempur rokok ilegal | jumlah kegiatan sosialisasi gempur rokok ilegal yang dilaksanakan | |||||||||||||||
Meningkatnya Kapasitas SDM Satpol PP, Damkar dan Satlinmas | Persentase Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM yang dilaksanakan | |||||||||||||||
Meningkatnya Kapasitas SDM Satpol PP dan Damkar | Jumlah kegiatan peningkatan Kapasitas SDM petugas Satpol PP dan Damkar | |||||||||||||||
Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP, Damkar dan Satlinmas | Jumlah petugas Satpol PP dan Damkar Yang terlatih Jumlah Anggota Satlinmas Yang terlatih |
|||||||||||||||
Terlaksananya kegiatan Korsik (Korps Musik) Satpol | Jumlah Kegiatan Korsik Satpol PP | |||||||||||||||
Meningkatnya Pemberdayaan Satlinmas | Jumlah kegiatan pemberdayaan Satlinmas yang dilaksanakan | |||||||||||||||
Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Satlinmas | Jumlah anggota Satlinmas yang diberdayakan untuk kegiatan upacara, pengamanan dan lain-lain | |||||||||||||||
Tersedianya informasi Potensi Investasi sesuai dengan Tata Ruang | Kebijakan peruntukan ruang investasi |
|||||||||||||||
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Disetujui |
Terlaksananya pemanfaatan ruang yang terarah
|
Jumlah pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang untuk meningkatkan investasi |
||||||||||||||
Meningkatnya Pemerataan Layanan Infrastruktur yang Berkualitas | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur |
|||||||||||||||
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Disetujui |
Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Pekerjaan Umum
|
Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum |
||||||||||||||
Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum | Rasio ketercakupan Infrastruktur urusan Pekerjaan Umum | |||||||||||||||
Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah | Presentase kemantapan jalan kab/kota | |||||||||||||||
Meningkatnya Kondisi Jalan Kabupaten | Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas irigasi | Persentase Lahan yang Terlayani Irigasi | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/ Kota | % Kondisi Sistem Irigasi Baik Kewenangan Kabupeten/Kota | |||||||||||||||
Meningkatnya perlindungan kawasan permukiman rawan banjir | Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan kab/kota | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas pengendalian aliran air hujan dan genangan | Persentase penurunan volume genangan | |||||||||||||||
Meningkatnya akses air minum yang aman | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman | |||||||||||||||
Meningkatnya jumlah rumah tangga dengan akses air minum aman melalui SPAM | Jumlah rumah tangga terlayani SPAM | |||||||||||||||
Meningkatnya akses sanitasi layak dan aman | Persentase jumlah rumah tangga yang terakses sanitasi layak dan aman | |||||||||||||||
Meningkatnya jumlah rumah tangga dengan akses air limbah layak dan aman melalui SPALD | Jumlah rumah tangga terlayani SPALD | |||||||||||||||
Meningkatnya jumlah sampah yang di kelola di TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Jumlah sampah terkelola di TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas bangunan gedung dan lingkungannya | Persentase Gedung Milik Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas dalam kondisi baik Persentase bangunan gedung yang memenuhi syarat sertifikat laik fungsi bangunan gedung |
|||||||||||||||
Meningkatnya kualitas bangunan gedung negara | Jumlah gedung/bangunan kantor dan fasilitas umum dalam kondisi baik | |||||||||||||||
Terselenggaranya pelayanan, perizinan dan kepatuhan aturan terkait bangunan gedung dan lingkungannya | Persentase peningkatan penataan bangunan gedung | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Andal dan Berdaya Saing Kuat | Persentase pelaku jasa konstruksi yang berkualitas | |||||||||||||||
Meningkatnya SDM Jasa Konstruksi yang andal dan kompeten | % SDM Jasa Konstruksi Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi | |||||||||||||||
Meningkatnya Pembinaan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi | % Badan Usaha Yang Dibina | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan | Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Peruntukannya | |||||||||||||||
Meningkatnya Jumlah kasus pelanggaran pemanfaatan ruang yang tertangani | Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota | |||||||||||||||
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas PUPR | Nilai SAKIP Dinas PUPR IKM Dinas PUPR |
|||||||||||||||
Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Program/ Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan Perencanaan | Persentase Deviasi Anggaran Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah | Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan | |||||||||||||||
Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai dengan Prosedur | |||||||||||||||
Terkelolanya Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Ketepatan Penyediaan Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Meningkatkan Kapasitas SDM Perangkat Daerah | Persentase Pegawai yang Meningkat Kapasitasnya | |||||||||||||||
Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Perangkat Daerah | Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik | |||||||||||||||
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN Disetujui |
Meningkatnya pengelolaan limbah B3
|
Persentase kegiatan pengelolaan limbah B3 |
||||||||||||||
Terlaksananya kegiatan penyimpanan dan pengumpulan Sementara Limbah B3 skala Kabupaten | Jumlah TPS Limbah B3 yang memenuhi standar teknis | |||||||||||||||
Terlaksananya monev pengelolaan limbah B3 | jumlah laporan monev pengelolaan limbah B3 | |||||||||||||||
Terlaksananya penyiapan bahan pemberian arahan Pertek/ Rintek limbah B3 skala Kabupaten | Jumlah laporan pemberian arahan Pertek/ Rintek limbah B3 skala Kabupaten | |||||||||||||||
Tersedianya bahan fasilitasi pemenuhan ketentuan penyimpanan sementara limbah B3 | jumlah laporan fasilitasi pemenuhan ketentuan penyimpanan sementara limbah B3 | |||||||||||||||
Tersedianya bahan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 | jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 | |||||||||||||||
Terlaksananya penyusunan dokumen program kedaruratan B3 dan Limbah B3 | Jumlah dokumen penyusunan program kedaruratan B3 dan Limbah B3 | |||||||||||||||
Terlaksananya penyiapan bahan penyusunan dokumen program kedaruratan B3 dan Limbah B3 | Jumlah data dokumen program kedaruratan B3 dan Limbah B3 | |||||||||||||||
Tersedianya bahan koordinasi dan sinkronisasi program kedaruratan B3 dan limbah B3 | jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi program kedaruratan B3 dan limbah B3 | |||||||||||||||
DINAS PERHUBUNGAN Disetujui |
Meningkatknya Konektivitas Transportasi Antar Wilayah
|
Persentase pertumbuhan konektivitas rute angkutan umum antar wilayah |
||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penetapan Trayek Angkutan | Jumlah ijin trayek yang ditetapkan | |||||||||||||||
Meningkatnya masyarakat yang menggunakan transportasi umum | Tingkat keterisian (load factor) kendaraan pada trayek angkutan | |||||||||||||||
Meningkatnya penggunaan transportasi umum di lingkungan sekolah | Jumlah siswa yang mendapatkan layanan transportasi umum gratis | |||||||||||||||
Terlaksananya sosialisai budaya menggunakan transportasi publik | jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan | |||||||||||||||
Meningkatnya Pengusaha angkutan baru | Jumlah usaha angkutan baru | |||||||||||||||
Tersusunya kebijakan dan regulasi daerah untuk memfasilitasi kerja sama angkutan umum | Jumlah Kebijakan dan regulasi yang terfasilitasi | |||||||||||||||
Tersediaannya prasarana transportasi yang layak | Jumlah terminal tipe C dalam kondisi baik | |||||||||||||||
Meningkatnya pelayanan angkutan orang di Terminal tipe C | Jumlah kendaraan yang masuk ke Terminal | |||||||||||||||
Terlaksananya pemantauan dan pemeliharaan rutin dan berkala Terminal Tipe C | Jumlah terminal tipe C yang aktif dalam kondisi layak | |||||||||||||||
Terselenggaranya Tingkat pelayanan kendaraan yang masuk terminal | Jumlah penumpang yang terlayani | |||||||||||||||
Tersedianya Shelter/Halte pemberhentian angkutan umum | Jumlah Shelter/Halte yang tersedia sesui dengan kebutuhan | |||||||||||||||
Terlaksananya pemantauan dan pemeliharaan rutin dan berkala Shelter/ Halte pemberhentian angkutan umum | Jumlah Shelter/ Halte pemberhentian angkutan umum yang aktif dan dalam kondisi layak | |||||||||||||||
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Disetujui |
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Teknologi Informasi
|
. % Infrastruktur TIK dalam kondisi baik |
||||||||||||||
Terlaksananya Layanan Pusat Data | Persentase Pusat Data dalam kondisi baik | |||||||||||||||
Pengelolaan domain magetan.go.id | Jumlah domain yang dikelola | |||||||||||||||
Terlaksananya pemeliharaan server | jumlah laporan pemeliharaan server | |||||||||||||||
Terlaksananya peningkatan kapasitas server | Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas server | |||||||||||||||
Terlaksananya Layanan Jaringan Intranet dan internet | Persentase PD yang terkoneksi jaringan intranet dan internet yang disediakan Dinas Kominfo | |||||||||||||||
Terlaksananya pemeliharaan jaringan intranet dan internet | Jumlah kegiatan pemeliharaan jaringan intranet dan internet | |||||||||||||||
Terlaksananya peningkatan kapasitas jaringan intranet dan internet | Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas jaringan intranet dan internet | |||||||||||||||
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Disetujui |
Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana jalan usaha tani
|
IK : Persentase jalan usaha tani yang dibangun atau direhabilitasi |
||||||||||||||
Meningkatnya pembangunan jalan usaha tani | IK : Jumlah pembangunan jalan usaha tani | |||||||||||||||
Meningkatnya rehabilitasi jalan usaha tani | IK : Jumlah jalan usaha tani yang direhabilitasi | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas jalan usaha tani | IK : Jumlah jalan usaha tani yang ditingkatkan kualitasnya | |||||||||||||||
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Disetujui |
Meningkatnya pengelolaan sarana distribusi perdagangan
|
Prosentase Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik menuju standarisasi Prosentase pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi perijinan |
||||||||||||||
Terlaksananya Pengelolaan sarana distribusi perdagangan | Jumlah Penataan dan Rehabilitasi Pasar Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya rehabilitasi Pasar Daerah | Jumlah pasar daerah yang dilakukan rehabilitasi menuju standarisasi | |||||||||||||||
Terlaksananya Penataan Pedagang | Jumlah Pasar yang terfasilitasi bersih, tertib dan aman | |||||||||||||||
Tercapainya PAD Pelayanan Retribusi Pasar | Prosentase Realisasi terhadap Target PAD Retribusi Pelayanan Pasar | |||||||||||||||
Meningkatnya fasilitasi perijinan sarana distribusi perdagangan | Terlaksananya fasilitasi perijinan dan pembinaan terhadap pelaku usaha perdagangan Pembinaan sosialisasi kepada pelaku usaha distribusi perdagangan |
|||||||||||||||
Meningkatnya pembinaan / pengawasan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan | Jumlah Hasil pengawasan dan pembinaan ke pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan | |||||||||||||||
Meningkatnya pembinaan / pengawasan terhadap kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan | Jumlah rekomendasi hasil pengawasan dan pembinaan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB)untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan | |||||||||||||||
Meningkatnya pembinaan / pengawasan terhadap pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (STPW) dalam negeri | Jumlah rekomendasi hasil pengawasan dan pembinaan ke pelaku usaha waralaba dalam negeri | |||||||||||||||
Meningkatnya verifikasi persetujuan teknis tanda daftar gudang | Jumlah persetujuan teknis tanda daftar gudang | |||||||||||||||
Terlaksananya verifikasi persetujuan teknis SIUP minuman berakohol dan SKP dan SKPL minuman berakohol golongan B dan C | Jumlah persetujuan teknis SIUP minuman berakohol dan SKP dan SKPL minuman berakohol golongan B dan C | |||||||||||||||
Meningkatnya Pembinaan Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya | Jumlah pembinaan dan pengawasan bahan berbahaya | |||||||||||||||
Terlaksananya koordinasi layanan penerbitan SKA | Jumlah koordinasi layanan penerbitan SKA | |||||||||||||||
Terlaksananya Pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan | Jumlah pelaksanaan Pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan | |||||||||||||||
Meratanya Akses dan Layanan Infrastruktur | Indeks Infrastruktur |
|||||||||||||||
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Disetujui |
Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan yang sesuai standart
|
Persentase sarana & prasarana yang sesuai standart |
||||||||||||||
Terpenuhinya Satuan Pendidikan yang Merata | Rasio ketersediaan sekolah | |||||||||||||||
Terbangunnya sarana prasarana pendidikan | Jumlah sarana prasarana yang terbangun | |||||||||||||||
Tersedianya Sarana Pendidikan Sesuai Standar | Jumlah Sekolah Kondisi Baik | |||||||||||||||
Terbangunnya sarana, prasarana dan utilitas sekolah | Jumlah sarana prasarana dan utilitas yang terbangun | |||||||||||||||
DINAS KESEHATAN Disetujui |
Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
|
Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar Persentase Fasilitas pelayanan Kesehatan terakreditasi Paripurna |
||||||||||||||
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan | Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan | |||||||||||||||
Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional | Cakupan UHC Cakupan Kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional |
|||||||||||||||
Terlaksananya Pembayaran iuran dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional | Persentase Pembayaran iuran dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional | |||||||||||||||
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program JKN | Jumlah Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program JKN | |||||||||||||||
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama | Capaian Mutu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama | |||||||||||||||
Meningkatnya Penguatan dan Pembinaan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar | Jumlah Penguatan dan Pembinaan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar | |||||||||||||||
Melaksanakan Pembinaan dan pendampingan akreditasi dan pasca akreditasi | Jumlah Pembinaan dan pendampingan akreditasi dan pasca akreditasi | |||||||||||||||
Melaksanakan Monitoring Evaluasi Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar | Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas kategori Baik | |||||||||||||||
Terlaksananya visitasi penilaian kesesuaian perizinan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang berijin | |||||||||||||||
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Tradisional | Jumlah Penyehat Tradisional yang mempunyai STPT | |||||||||||||||
Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Penyehat Tradisional | Jumlah Penyehat Tradisional yang dibina | |||||||||||||||
Meningkatnya Mutu pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan | Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang melaksanakan upaya peningkatan mutu | |||||||||||||||
Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan | Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan ter Akreditasi | |||||||||||||||
Terlaksananya Pengukuran Indikator Nasional Mutu Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan | Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan yang melaksanakan pengukuran dan pelaporan Nasional Mutu | |||||||||||||||
Terlaksananya Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan | Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan yang melaksanakan pelaporan Insiden Keselamatan Pasien tepat waktu | |||||||||||||||
Terlaksananya Upaya pembinaan mutu Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan | : Jumlah Kegiatan Upaya pembinaan mutu Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan | |||||||||||||||
Meningkatnya Kapasitas Respon Dinas Kesehatan Dalam Penanggulangan Bencana / Krisis Kesehatan | Persentase kapasitas respon Dinas Kesehatan dalam penanggulangan bencana /krisis kesehatan | |||||||||||||||
Meningkatnya kapasitas sumber daya kesehatan dalam penanggulangan bencana /krisis kesehatan | Jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya kesehatan dalam penanggulangan bencana /krisis kesehatan | |||||||||||||||
Terlaksananya upaya mitigasi bencana/krisis kesehatan | Jumlah kegiatan mitigasi bencana/krisis kesehatan | |||||||||||||||
Meningkatnya Pelayanan Kegawatdaruratan Pra Hospital | Persentase Pelayanan Kegawatdaruratan trauma dan non trauma yang dilayani | |||||||||||||||
Terlaksananya Sistem penanggulangan Gawat darurat Terpadu | Jumlah Kegawatdaruratan Pra Hospital yang ditangani | |||||||||||||||
Terlaksananya Pelayanan P3K pada event Kabupaten | Jumlah Pelayanan P3K yang disediakan pada event Kabupaten | |||||||||||||||
Terlaksananya Penguatan Sistem penanggulangan Gawat darurat Terpadu | Jumlah Kegiatan dalam Penguatan Sistem penanggulangan Gawat darurat Terpadu | |||||||||||||||
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Persentase Puskesmas dengan IKM lebih dari 90% | |||||||||||||||
Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Kesehatan | Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap populasi Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar |
|||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas SDM Kesehatan | Persentase SDM Kesehatan yang meningkat Komptensinya | |||||||||||||||
Tersusunnya perencanaan Diklat/Pelatihan SDM Kesehatan | Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan | |||||||||||||||
Terlaksananya Diklat/Pelatihan SDM Kesehatan | Jumlah Diklat Kesehatan yang dilaksanakan | |||||||||||||||
Terlaksananya Monev Diklat/Pelatihan | Persentase Pelaksanaan Sesuai Perencanaan | |||||||||||||||
Terlaksananya Pembinaan Pengawasan Praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan | Jumlah tenaga medis dan Nakes yang mempunya ijin Praktik | |||||||||||||||
Meningkatnya kuantitas dan pemerataan SDM Kesehatan | Persentase Puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar Persentase RS Pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar |
|||||||||||||||
Terencananya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) | Jumlah Pemenuhan 9 Jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan di Puskesmas Jumlah Pemenuhan 7 Dokter spesialis di RS pemerintah |
|||||||||||||||
Terpenuhinya Obat, BMHP sesuai kebutuhan | Persentase Ketersediaan Obat dan BMHP terhadap Kebutuhan | |||||||||||||||
Perencanaan Kebutuhan Obat (RKO) di fasilitas kesehatan | Jumlah Rencana Kebutuhan Obat di fasilitas kesehatan | |||||||||||||||
Pemenuhan kebutuhan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai Rencana Kebutuhan Obat | Persentase Obat dan Bahan Medis Habis Pakai di Fasilitas Kesehatan yang sesuai Rencana kebutuhan obat (RKO) | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Alat Kesehatan Fasilitas Kesehatan | Persentase Sarpras, Alkes, Faskes dalam Kondisi Baik | |||||||||||||||
Terpenuhinya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Fasilitas Kesehatan | Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Fasilitas Kesehatan | |||||||||||||||
Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas dan jaringannya | Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu dalam kondisi baik | |||||||||||||||
Terpelihanya Alat kesehatan yang aman dan bermutu di Fasilitas Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan di Fasilitas Kesehatan yang terkalibrasi | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | Capaian pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan | |||||||||||||||
Melaksanakan pembinaan keamanan pangan pada pelaku usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) | persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRTP sesuai standar | |||||||||||||||
Melaksanakan Pengawasan terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga | Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu | |||||||||||||||
Melaksanakan pengawasan Sarana industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) | Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan | |||||||||||||||
Melaksanakan Pembinaan terhadap Apotek dan Toko Obat | Persentase Apotek dan Toko Obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan | |||||||||||||||
Melaksanakan Koordinasi dengan lintas sektor | Persentase Rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah | |||||||||||||||
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Disetujui |
Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum
|
Rasio ketercakupan Infrastruktur urusan Pekerjaan Umum |
||||||||||||||
Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah | Presentase kemantapan jalan kab/kota | |||||||||||||||
Meningkatnya Kondisi Jalan Kabupaten | Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik | |||||||||||||||
Terkelolanya data jalan dan jembatan | Jumlah Dokumen data jalan dan jembatan | |||||||||||||||
Terselenggaranya Preservasi jalan dan jembatan | panjang jalan dan jembatan yang tertangani | |||||||||||||||
Terselenggaranya Penanganan Bangunan Pelengkap | Panjang Bangunan Pelengkap yang tertangani | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas irigasi | Persentase Lahan yang Terlayani Irigasi | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/ Kota | % Kondisi Sistem Irigasi Baik Kewenangan Kabupeten/Kota | |||||||||||||||
Tersedianya Sumber Air Irigasi Yang Berkelanjutan | Volume Potensi Air Irigasi Kewenangan Kabupaten/ Kota | |||||||||||||||
Meningkatnya Jaringan irigasi | % Jaringan Irigasi Kondisi Baik | |||||||||||||||
Meningkatnya pengelolaan irigasi partisipatif | Jumlah kelompok pemanfaat irigasi yang aktif | |||||||||||||||
Terkelolanya sistem irigasi sesuai dengan ketentuan | % Jumlah Dokumen rekomendasi teknis pengelolaan irigasi yang dikeluarkan | |||||||||||||||
Meningkatnya fungsi pintu air dan bendung | % pintu air dan bendung dalam kondisi baik | |||||||||||||||
Tersedianya penampung air baku irigasi | Jumlah embung dan bendung yang tersedia | |||||||||||||||
Meningkatnya perlindungan kawasan permukiman rawan banjir | Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan kab/kota | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas pengendalian aliran air hujan dan genangan | Persentase penurunan volume genangan | |||||||||||||||
Meningkatnya Drainase jalan | Persentase drainase jalan kabupaten dalam kondisi baik | |||||||||||||||
Meningkatnya Infrastruktur Banjir Di Jaringan Irigasi | Persentase Infrastruktur Pengendali Banjir di Jaringan irigasi yang Tertangani | |||||||||||||||
meningkatnya drainase perkotaan lain | Jumlah Sistem Drainase yang Terpelihara dan/atau Ditingkatkan | |||||||||||||||
Tersedianya data base genangan yang berkelanjutan | Jumlah data base genangan yang tersedia | |||||||||||||||
Meningkatnya akses air minum yang aman | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman | |||||||||||||||
Meningkatnya jumlah rumah tangga dengan akses air minum aman melalui SPAM | Jumlah rumah tangga terlayani SPAM | |||||||||||||||
Tersusunnya dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pelayanan sektor air minum | Jumlah dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pelayanan sektor air minum yang tersusun | |||||||||||||||
Meningkatnya pembangunan / peningkatan / perluasan / optimalisasi SPAM | Jumlah SPAM yang dibangun/ditingkatkan /dioptimalisasi | |||||||||||||||
Terlaksananya, pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan kelompok SPAM | Jumlah kelompok SPAM dibina | |||||||||||||||
Meningkatnya akses sanitasi layak dan aman | Persentase jumlah rumah tangga yang terakses sanitasi layak dan aman | |||||||||||||||
Meningkatnya jumlah rumah tangga dengan akses air limbah layak dan aman melalui SPALD | Jumlah rumah tangga terlayani SPALD | |||||||||||||||
Tersusunnya dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pelayanan sektor air limbah | Jumlah dokumen dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pelayanan sektor air limbah tersusun | |||||||||||||||
Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan kelompok masyarakat sanitasi | Jumlah kelompok masyarakat sanitasi yang dibina | |||||||||||||||
Meningkatnya pembangunan / peningkatan / optimalisasi SPALD | Jumlah SPALD yang dibangun/ditingkatkan / dioptimalisasi | |||||||||||||||
Meningkatnya jumlah sampah yang di kelola di TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Jumlah sampah terkelola di TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | |||||||||||||||
Tersusunnya dokumen teknis, koordinasi dan pelayanan infrastruktur persampahan | Jumlah dokumen teknis dan koordinasi infrastruktur persampahan tersusun | |||||||||||||||
Meningkatnya pembangunan atau peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas bangunan gedung dan lingkungannya | Persentase Gedung Milik Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas dalam kondisi baik Persentase bangunan gedung yang memenuhi syarat sertifikat laik fungsi bangunan gedung |
|||||||||||||||
Meningkatnya kualitas bangunan gedung negara | Jumlah gedung/bangunan kantor dan fasilitas umum dalam kondisi baik | |||||||||||||||
Tersusunnya dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pengelolaan bangunan gedung kewenangan daerah kabupaten | Jumlah dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pengelolaan bangunan gedung tersusun | |||||||||||||||
Terlaksananya pengelolaan pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi dan konservasi Bangunan Gedung kewenangan daerah kabupaten | Jumlah bangunan gedung yang dikelola | |||||||||||||||
Terselenggaranya pelayanan, perizinan dan kepatuhan aturan terkait bangunan gedung dan lingkungannya | Persentase peningkatan penataan bangunan gedung | |||||||||||||||
Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan ketertiban masyarakat terhadap pemanfaatan bangunan dan lingkungannya | Jumlah laporan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan dan lingkungannya yang terlaksana | |||||||||||||||
Terselenggaranya perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | Jumlah dokumen perizinan yang diterbitkan | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Andal dan Berdaya Saing Kuat | Persentase pelaku jasa konstruksi yang berkualitas | |||||||||||||||
Meningkatnya SDM Jasa Konstruksi yang andal dan kompeten | % SDM Jasa Konstruksi Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi | |||||||||||||||
Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi | Jumlah Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Yang Dilaksanakan | |||||||||||||||
Terlaksananya Uji Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi | Jumlah Uji Sertifikasi Yang Dilaksanakan | |||||||||||||||
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Terhadap Kemanfaatan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi | Jumlah TKK Bersertifikat Yang Mengalami Peningkatan Daya Saing Dan Produktivitas Kerja | |||||||||||||||
Meningkatnya Pembinaan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi | % Badan Usaha Yang Dibina | |||||||||||||||
Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Berbasis Digital Yang Menyajikan Data Dan Informasi Jasa Konstruksi | Jumlah Data Dan Informasi Jasa Konstruksi Yang Tersusun | |||||||||||||||
Terlaksananya Pengawasan Terhadap Pelaku Dan Proses Jasa Konstruksi Sesuai Ketentuan | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai dengan Ketentuan | |||||||||||||||
Tersusunnya Produk Hukum Daerah Yang Mendukung Penyelenggaraan Jasa Konstruksi | Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan | |||||||||||||||
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Terkait Jasa Konstruksi | Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi kelembagaan yang dilaksanakan | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan | Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Peruntukannya | |||||||||||||||
Meningkatnya Jumlah kasus pelanggaran pemanfaatan ruang yang tertangani | Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota | |||||||||||||||
Tersusunnya perencanaan tata ruang yang aplikatif | Presentase tersusunnya rencana tata ruang dan terintegrasi denan OSSWEB GIS | |||||||||||||||
Terlaksananya pemanfaatan ruang yang terarah | Jumlah pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang untuk meningkatkan investasi | |||||||||||||||
Terlaksananya pengendalian dan pengawasan penataan ruang | Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang untuk mendukung kelancaran investasi | |||||||||||||||
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Disetujui |
Meningkatnya akses rumah layak huni
|
Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni |
||||||||||||||
Kemudahan akses pembiayaan perumahan bagi MBR | Persentase unit rumah MBR yang dibangun melalui subsidi/bantuan | |||||||||||||||
Terlaksananya pengendalian terhadap akses perumahan MBR | Persentase MBR yang mendapat akses perumahan MBR | |||||||||||||||
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terhadap akses perumahan MBR | Jumlah pelaksanaan monitoring MBR yang mendapat akses perumahan MBR | |||||||||||||||
Terlaksananya sosialisasi mekanisme akses perumahan bagi MBR | Jumlah MBR yang mendapatkan sosialisasi | |||||||||||||||
Terlaksananya pembangunan dan pengembangan perumahan | Persentase perumahan yang memenuhi kriteria SNI atau standar minimum | |||||||||||||||
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pembangunan perumahan | Persentase kesesuaian pembangunan perumahan dengan dokumen siteplan | |||||||||||||||
Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan perumahan | Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring | |||||||||||||||
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN Disetujui |
Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
|
Persentase pemenuhan baku mutu air dan udara |
||||||||||||||
Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan | Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan | |||||||||||||||
tersedianya sarpras pengelolaan limbah | jumlah sarpras pengelolaan limbah | |||||||||||||||
terlaksananya pembinaan kepada kegiatan/usaha dan masyarakat yang berpotensi menjadi sumber pencemar | Jumlah kegiatan/usaha dan masyarakat yang dibina | |||||||||||||||
Terlaksananya pemeliharaan sarpras laboratorium lingkungan | Jumlah sarpras laboratorium yang dipelihara | |||||||||||||||
Terlaksananya inventarisasi sumber emisi | Jumlah data data inventarisasi sumber emisi | |||||||||||||||
Tersedianya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim | Jumlah data kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim | |||||||||||||||
Terlaksananya pembinaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim | Jumlah satuan proklim yang dibina | |||||||||||||||
Terlaksananya pemantauan dan pemulihan lingkungan | Jumlah pemantauan dan pemulihan air, udara dan tanah | |||||||||||||||
terlaksananya pemantauan kualitas air | jumlah titik pantau kualitas air | |||||||||||||||
terlaksananya pemantauan kualitas udara | jumlah titik pantau kualitas udara | |||||||||||||||
terlaksananya pemantauan kualitas tanah | jumlah titik pantau kualitas tanah | |||||||||||||||
terlaksananya pemulihan lingkungan hidup | jumlah titik pemulihan lingkungan | |||||||||||||||
DINAS PERHUBUNGAN Disetujui |
Meningkatknya Konektivitas Transportasi Antar Wilayah
|
Persentase pertumbuhan konektivitas rute angkutan umum antar wilayah |
||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penetapan Trayek Angkutan | Jumlah ijin trayek yang ditetapkan | |||||||||||||||
Meningkatnya masyarakat yang menggunakan transportasi umum | Tingkat keterisian (load factor) kendaraan pada trayek angkutan | |||||||||||||||
Meningkatnya penggunaan transportasi umum di lingkungan sekolah | Jumlah siswa yang mendapatkan layanan transportasi umum gratis | |||||||||||||||
Terlaksananya sosialisai budaya menggunakan transportasi publik | jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan | |||||||||||||||
Meningkatnya Pengusaha angkutan baru | Jumlah usaha angkutan baru | |||||||||||||||
Tersusunya kebijakan dan regulasi daerah untuk memfasilitasi kerja sama angkutan umum | Jumlah Kebijakan dan regulasi yang terfasilitasi | |||||||||||||||
Tersediaannya prasarana transportasi yang layak | Jumlah terminal tipe C dalam kondisi baik | |||||||||||||||
Meningkatnya pelayanan angkutan orang di Terminal tipe C | Jumlah kendaraan yang masuk ke Terminal | |||||||||||||||
Terlaksananya pemantauan dan pemeliharaan rutin dan berkala Terminal Tipe C | Jumlah terminal tipe C yang aktif dalam kondisi layak | |||||||||||||||
Terselenggaranya Tingkat pelayanan kendaraan yang masuk terminal | Jumlah penumpang yang terlayani | |||||||||||||||
Tersedianya Shelter/Halte pemberhentian angkutan umum | Jumlah Shelter/Halte yang tersedia sesui dengan kebutuhan | |||||||||||||||
Terlaksananya pemantauan dan pemeliharaan rutin dan berkala Shelter/ Halte pemberhentian angkutan umum | Jumlah Shelter/ Halte pemberhentian angkutan umum yang aktif dan dalam kondisi layak | |||||||||||||||
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Disetujui |
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Teknologi Informasi
|
. % Infrastruktur TIK dalam kondisi baik |
||||||||||||||
Terlaksananya Layanan Pusat Data | Persentase Pusat Data dalam kondisi baik | |||||||||||||||
Pengelolaan domain magetan.go.id | Jumlah domain yang dikelola | |||||||||||||||
Terlaksananya pemeliharaan server | jumlah laporan pemeliharaan server | |||||||||||||||
Terlaksananya peningkatan kapasitas server | Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas server | |||||||||||||||
Terlaksananya Layanan Jaringan Intranet dan internet | Persentase PD yang terkoneksi jaringan intranet dan internet yang disediakan Dinas Kominfo | |||||||||||||||
Terlaksananya pemeliharaan jaringan intranet dan internet | Jumlah kegiatan pemeliharaan jaringan intranet dan internet | |||||||||||||||
Terlaksananya peningkatan kapasitas jaringan intranet dan internet | Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas jaringan intranet dan internet | |||||||||||||||
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Disetujui |
Meningkatnya prasarana pertanian
|
Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik |
||||||||||||||
Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan penyedia dan penyalur air irigasi | Indeks pertanaman | |||||||||||||||
Meningkatnya pembangunan penyedia dan penyalur air irigasi | IK : Jumlah pembangunan penyedia atau penyalur irigasi yang dibangun | |||||||||||||||
Meningkatnya rehabilitasi penyedia dan penyalur air irigasi | IK : Jumlah bangunan penyedia atau penyalur irigasi yang direhabilitasi | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana jalan usaha tani | IK : Persentase jalan usaha tani yang dibangun atau direhabilitasi | |||||||||||||||
Meningkatnya pembangunan jalan usaha tani | IK : Jumlah pembangunan jalan usaha tani | |||||||||||||||
Meningkatnya rehabilitasi jalan usaha tani | IK : Jumlah jalan usaha tani yang direhabilitasi | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas jalan usaha tani | IK : Jumlah jalan usaha tani yang ditingkatkan kualitasnya | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana budidaya (screenhouse dll) | IK : Persentase prasarana budidaya yang dibangun atau direhabilitasi | |||||||||||||||
Pembangunan prasarana budidaya | IK : Jumlah pembangunan prasarana budidaya | |||||||||||||||
Rehabilitasi prasarana budidaya | IK : Jumlah prasarana budidaya yang direhabilitasi | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana pascapanen dan olahan | IK : Persentase prasarana pascapanen dan olahan yang dibangun | |||||||||||||||
Pembangunan bangunan prasarana pascapanen dan olahan | IK : Jumlah bangunan pascapanen dan olahan yang dibangun | |||||||||||||||
Rehabilitasi bangunan prasarana pascapanen dan olahan | IK : Jumlah bangunan pascapanen dan olahan yang direhabilitas | |||||||||||||||
Meningkatkan kualitas dokumen pertanian | IK : persentase jumlah dokumen pertanian yang disusun | |||||||||||||||
Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pertanian | IK : jumlah dokumen perencanaan pertanian | |||||||||||||||
Meningkatkan dokumen evaluasi kegiatan pertanian | Ik : Jumlah dokumen evaluasi pertanian | |||||||||||||||
Optimalisasi pengelolaan lahan pertanian | Persentase lahan yang dikelola | |||||||||||||||
Terwujudnya kesesuaian peruntukan lahan | Jumlah dokumen kesesuaian lahan | |||||||||||||||
Meningkatnya konservasi lahan | Jumlah lahan yang dikonversi | |||||||||||||||
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Disetujui |
Meningkatnya Pembinaan Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
|
Jumlah pembinaan dan pengawasan bahan berbahaya |
||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan | % Jalan Kondisi Baik % Jembatan Kondisi Baik |
|||||||||||||||
Meningkatnya Layanan Transportasi Darat | % Wilayah yang telah berakses transportasi umum |
|||||||||||||||
Meningkatnya Layanan Infrastruktur Pertanian | Rasio Jaringan Irigasi |
|||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perekonomian Daerah | % Pasar Pemerintah Daerah Kondisi Baik |
|||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah | % usaha/kegiatan yang memiliki IPAL % rumah tangga berakses sanitasi aman |
|||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan | % Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan |
|||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Telekomunikasi | % Layanan Internet di fasilitas pemerintahan dan fasilitas umum |
|||||||||||||||
Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah berbasis potensi unggulan | % Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan (Pertanian, Industri Pengolahan, Perdagangan dan Pariwisata) |
|||||||||||||||
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Disetujui |
Meningkatnya kualitas dan kuantitas daya tarik destinasi pariwisata
|
Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan |
||||||||||||||
Meningkatnya pengelolaan Destinasi Pariwisata yang baik dan berkelanjutan | Jumlah Destinasi pariwisata yang dikelola dan dikembangkan | |||||||||||||||
Terlaksananya pengembangan destinasi pariwisata | Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan | |||||||||||||||
Terlaksananya pembangunan/pemeliharaan daya tarik destinasi pariwisata | Jumlah unit pembangunan/pemeliharaan daya tarik destinasi pariwisata | |||||||||||||||
Tersusunnya perencanaan kawasan strategis pariwisata | Jumlah dokumen perencanaan kawasan strategis pariwisata | |||||||||||||||
Terlaksananya pemungutan retribusi di Telaga Sarangan dan Telaga Wahyu | Jumlah laporan hasil Pemungutan retribusi | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas SDM Pariwisata | Jumlah SDM pariwisata yang dibina | |||||||||||||||
Terlaksananya pembinaan SDM pengelola daya tarik wisata | Jumlah SDM pengelola daya tarik wisata yang dibina | |||||||||||||||
Terlaksananya pembinaan dan pendampingan desa wisata | Jumlah desa wisata yang dibina dan didampingi | |||||||||||||||
Terlaksananya pembinaan pelaku usaha pariwisata | Jumlah pelaku usaha pariwisata yang dibina | |||||||||||||||
Terpenuhinya Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha dan Berbasis Risiko Sektor Pariwisata | Jumlah Pelaku Usaha Sektor Pariwisata yang difasilitasi Penerbitan Perizinan | |||||||||||||||
Terlaksananya Pendampingan Penerbitan Perizinan | Jumlah Usaha Pariwisata yang didampingi Penerbitan Perizinan | |||||||||||||||
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Ditolak |
( ket: o )
|
|||||||||||||||
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Disetujui |
Meningkatnya populasi komoditas peternakan
|
Total populasi komoditas peternakan: Sapi potong (ekor), sapi perah (ekor) Kambing (ekor),kambing perah (ekor) Domba (ekor), ayam potong (ekor), Ayam petelur (ekor), ayam buras (ekor) |
||||||||||||||
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana produksi peternakan | Presentase peningkatan sarana dan prasarana produksi peternakan | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas mutu bibit ternak rumansia | Jumlah bibit ternak ruminansia yang berkualitas | |||||||||||||||
Terlaksananyapemeriksaan kualitassemen beku | Presentase semenbeku yang berkualitas | |||||||||||||||
Terlaksannya kelahiranternak melalui Inseminasi buatan | Jumlah kelahiranternak melalui IB | |||||||||||||||
Terlaksananyapemeriksaan kebuntingan | Jumlah ternak yang bunting | |||||||||||||||
Terlaksananyapemeriksaan gangguan reproduksi | Jumlah ternak yang mengalami gangguan reproduksi | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana | Prosentase peningkatan sarana dalam kondisi baik | |||||||||||||||
Tersedianya sarana dan prasarana | Jumlah pengadaan/bantuan sapras peternakan | |||||||||||||||
Terpeliharanya sapras peternakan | Jumlah sapras terpelihara | |||||||||||||||
Terfasilitasinya bantuan sapras | Jumlah kelompok penerima bantuan sapras | |||||||||||||||
Terfasilitasinya bantuan bibit ternak | Jumlah kelompok yang menerima bantuan ternak | |||||||||||||||
Meningkatnya Ketersediaan pakan yang berkualitas | Jumlah ketersediaan pakan yang berkualitas | |||||||||||||||
Terlaksananya pengawasan ketersediaan pakan | Jumlah pengawasan keterediaan pakan | |||||||||||||||
Terlaksanaya pengujian sample pakan | Jumlah pengujian sampel pakan | |||||||||||||||
Terlaksananya pemetaan potensi pakan | Jumlah potensi pakan yang tersusun | |||||||||||||||
Tercukupinya data ketersediaan pakan | Data ketersediaan pakan | |||||||||||||||
Tersedianya data daya tampung ternak | Jumlah Data daya tampun ternak | |||||||||||||||
Meningkatnya Status Kesehatan Hewan | Derajat kesehatan hewan ternak | |||||||||||||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan hewan sesuai SPM | Jumlah pelayanan kesehatan hewan sesuai SPM | |||||||||||||||
Terlaksananya pemeriksaan dan pengobatan hewan | Jumlah hewan yang dilakukan pemeriksaan dan pengobatan | |||||||||||||||
Terlaksananya vaksinasi | Jumlah ternak yang di vaksin | |||||||||||||||
Terlaksananya uji laboratorium kesehatan hewan | Jumlah sample yang diperiksa | |||||||||||||||
Terlaksananya pengamatan dan penyidikan penyakit hewan | Jumlah kasus penyakit | |||||||||||||||
Terlaksanya pengawasan peredaran hewan | Jumlah penerbitan SKKH | |||||||||||||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat veteriner sesuai SPM | Jumlah pelayanan kesehatan masyarakat veteriner sesuai SPM | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas lingkungan dan usaha peternakan | Jumlah pemantauan lingkungan dan usaha peternakan | |||||||||||||||
Terlaksananya uji laboratorium kesehatan masyarakat veteriner | Jumlah sample yang diperiksa | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas produk agribisnis peternakan | Jumlah pertumbuhan agribisnis peternakan | |||||||||||||||
Meningkatnya Fasilitasi Penyuluhan Pasca Panen Usaha Peternakan | Jumlah Kegiatan Fasilitas Penyuluhan Pasca Panen Usaha Peternakan yang dilaksanakan | |||||||||||||||
Terlaksananya kompetensi pelaku usaha olahan produk peternakan | Jumlah laporan data kompetensi pelaku usaha olahan produk peternakan | |||||||||||||||
Terlaksananya fasilitasi dan pendampingan pasca panen pada pelaku usaha peternakan | Jumlah laporan fasilitasi dan pendampingan pasca panen pada pelaku usaha peternakan | |||||||||||||||
Terlaksananya pelatihan pasca panen bagi pelaku usaha peternakan | Jumlah laporan pelatihan pasca panen bagi pelaku usaha peternakan yang dilaksanakan | |||||||||||||||
Meningkatnya Promosi dan Pemasaran Produk Peternakan | Jumlah Kegiatan Promosi yang dilaksanakan | |||||||||||||||
Terlaksananya kegiatan promosi olahan hasil peternakan | Jumlah kegiatan promosi olahan hasil peternakan | |||||||||||||||
Meningkatnya Fasilitasi Kelembagaan Kelompok dan Perizinan Pelaku Usaha Peternakan | Jumlah laporan pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi perijinan bidang peternakan | |||||||||||||||
Terfasilitasinya ijin pelaku usaha peternakan | Jumlah laporan fasilitasi perijinan pelaku usaha peternakan | |||||||||||||||
Terlaksananya monev kelembagaan kelompok dan perijinan pelaku usaha peternakan | Jumlah laporan monev kelembagaan kelompok dan perijinan pelaku usaha peternakan | |||||||||||||||
Terlaksananya pembinaan dan pendampingan pada pelaku usaha peternakan | Jumlah laporan pembinaan dan pendampingan pada pelaku usaha peternakan | |||||||||||||||
Meningkatnya Fasilitasi Kemitraan dan Investasi Petrnakan | Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Kemitraan dan Investasi | |||||||||||||||
Terlaksananya monev kemitraan pada pelaku usaha peternakan | Jumlah laporan monev kemitraan pada pelaku usaha peternakan | |||||||||||||||
Terlaksananya pembinaan dan pendampingan investasi pelaku usaha peternakan | Jumlah laporan pembinaan dan pendampingan investasi pelaku usaha peternakan | |||||||||||||||
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Disetujui |
Terlaksananya Promosi Perdagangan
|
Jumlah Pelaku Usaha Yang Mengikuti Promosi Perdagangan |
||||||||||||||
Meningkatnya Produksi Sektor Pertanian dan Perikanan untuk Memperkuat Ketahanan Pangan | % Peningkatan Produksi Pertanian % Peningkatan Produksi Perikanan Indeks Ketahanan Pangan |
|||||||||||||||
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Disetujui |
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Andal dan Berdaya Saing Kuat
|
Persentase pelaku jasa konstruksi yang berkualitas |
||||||||||||||
Meningkatnya SDM Jasa Konstruksi yang andal dan kompeten | % SDM Jasa Konstruksi Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi | |||||||||||||||
Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi | Jumlah Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Yang Dilaksanakan | |||||||||||||||
Terlaksananya Uji Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi | Jumlah Uji Sertifikasi Yang Dilaksanakan | |||||||||||||||
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Terhadap Kemanfaatan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi | Jumlah TKK Bersertifikat Yang Mengalami Peningkatan Daya Saing Dan Produktivitas Kerja | |||||||||||||||
Meningkatnya Pembinaan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi | % Badan Usaha Yang Dibina | |||||||||||||||
Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Berbasis Digital Yang Menyajikan Data Dan Informasi Jasa Konstruksi | Jumlah Data Dan Informasi Jasa Konstruksi Yang Tersusun | |||||||||||||||
Terlaksananya Pengawasan Terhadap Pelaku Dan Proses Jasa Konstruksi Sesuai Ketentuan | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai dengan Ketentuan | |||||||||||||||
Tersusunnya Produk Hukum Daerah Yang Mendukung Penyelenggaraan Jasa Konstruksi | Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan | |||||||||||||||
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Terkait Jasa Konstruksi | Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi kelembagaan yang dilaksanakan | |||||||||||||||
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN Disetujui |
Terpenuhinya Ketersediaan Pangan
|
Skor PPH Ketersedian |
||||||||||||||
Terlaksananya Ketersediaan & Kebutuhan Pangan | Ketersediaan Energi dan Protein | |||||||||||||||
Menyediakan data dan informasi ketersediaan pangan | Data dan informasi ketersediaan pangan | |||||||||||||||
Koordinasi ketersediaan pangan | Jumlah laporan koordinasi ketersediaan pangan | |||||||||||||||
Tersedia & terkelolanya cadangan pangan | Jumlah CPBK CPPD, CPM (Masyarkat) | |||||||||||||||
Menyiapkan bahan regulasi DCP | Regulasi DCP | |||||||||||||||
Koordinasi DCP | jumlah laporan Koordinasi DCP | |||||||||||||||
Menyiapkan data dan informasi DCP | Data dan Informasi DCP | |||||||||||||||
Menyiapkan Sarana logistik pangan | Sarana logistik pangan | |||||||||||||||
Penyaluran cadangan pangan pemerintah | kegiatan penyaluran cadangan pangan pemerintah | |||||||||||||||
Melaksanakan pembinaan lumbung pangan masyarakat | Lumbung pangan masyarakat dibina | |||||||||||||||
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Ditolak |
( ket: o ) |
|||||||||||||||
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Disetujui |
Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan tangkap
|
Total produksi perikanan budidaya (Ton) Total produksi perikanan tangkap (Ton) |
||||||||||||||
Meningkatnya sarana dan prasarana perikanan budidaya | Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya yang tersedia | |||||||||||||||
Meningkatnya Intensifikasi sarana dan prasarana perikanan budidaya | Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya yang di intensifikasikan | |||||||||||||||
Tersedianya produk pembudidayaan ikan yang berkualitas | Jumlah produksi budidaya ikan yang berkualitas | |||||||||||||||
Tersedianya produk perbenihan ikan yang berkualitas | Jumlah produksi benih ikan yang berkualitas | |||||||||||||||
Terlaksananya monitoring peredaran pakan ikan | Tersedianya data peredaran pakan ikan | |||||||||||||||
Terlaksananya monitoring hama dan penyakit ikan | Tersedianya Peta hama dan penyakit ikan | |||||||||||||||
Monitoring peredaran obat ikan kimia, biologi | Tersedianya data peredaran obat ikan kimia, biologi | |||||||||||||||
Terlaksananya Penerapan teknologi tepat guna | Jumlah pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi dan menerapkan teknologi tepat guna | |||||||||||||||
Terlaksananya fasilitasi kelembagaan pembudidayaan ikan | Jumlah kelompok pembudidayaan ikan yang terbentuk, teregistasi, dinilai, dan naik kelas | |||||||||||||||
Terlaksananya fasilitasi peningkatan kompetensi pelaku pembudidaya ikan | Jumlah pelaku usaha pembudidayaan yang mendapatkan pendampingan, pelatihan dan monev | |||||||||||||||
Meningkatnya Ekstensifikasi sarana dan prasarana perikanan budidaya | Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya yang di ekstensifikasi | |||||||||||||||
Tersedianya pemetaan potensi lahan perikanan budidaya | Jumlah luasan lahan budidaya yang tersedia | |||||||||||||||
Terlaksananya pengembangan kawasan budidaya | Tersedianya data kawasan budidaya ikan yang terbentuk | |||||||||||||||
Meningkatnya sarana dan prasarana perikanan tangkap | Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang tersedia | |||||||||||||||
Meningkatnya intensifikasi sarana dan prasaran tangkap PUD | Jumlah sarana dan prasarana tangkap PUD yang diintensifkan | |||||||||||||||
Tersedianya data produksi tangkap PUD | Jumlah laporan data produksi tangkap PUD | |||||||||||||||
Tersedianya sarana dan prasarana tangkap PUD | Jumlah sarana dan prasarana tangkap PUD yang terfasilitasi | |||||||||||||||
Tersedianya profil pengelolaan sumberdaya perikanan perairan umum daratan | Jumlah laporan pengelolaan sumberdaya perikanan PUD | |||||||||||||||
Terlaksananya fasilitasi kelembagaan pelaku usaha tangkap PUD | Jumlah kelompok tangkap PUD ikan yang terbentuk, teregistasi, dinilai, dan naik kelas | |||||||||||||||
Terlaksananya fasilitasi peningkatan kompetensi pelaku tangkap PUD | Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap PUD yang mendapatkan pendampingan,pelatihan dan monitoring dan evaluasi | |||||||||||||||
Meningkatnya ekstensifikasikan sarana dan prasaran tangkap PUD | Jumlah sarana dan prasarana tangkap PUD yang diekstensifkan | |||||||||||||||
Tersedianya pemetaan potensi lahan perikanan tangkap PUD | Jumlah luasan lahan tangkap PUD yang tersedia | |||||||||||||||
Meningkatnya angka konsumsi produk perikanan | Angka konsumsi ikan | |||||||||||||||
Meningkatnya Fasilitasi kemitraan dan akses pasar untuk produk perikanan | Jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang difasilitasi kemitraan | |||||||||||||||
Terlaksananya kegiatan fasilitasi akses pasar dan permodalan | Jumlah pelaku usaha pelaku usaha pengolahan dan pemasaran yang terfasilitasi akses pasar dan permodalan | |||||||||||||||
Monitoring pelaksanaan kerja sama kemitraan | Jumlah kerja sama aktif yang dimonitor dan dievaluasi | |||||||||||||||
Terlaksananya fasilitasi kelembagaan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan | Jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang terbentuk, teregistrasi, dinilai dan naik kelas | |||||||||||||||
Terlaksananya fasilitasi peningkatan kompetensi pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan | Jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pendampingan, pelatihan, monitoring dan evaluasi | |||||||||||||||
Diversifikasi produk perikanan | Jumlah jenis produk hasil perikanan yang dilakukan diversifikasi | |||||||||||||||
Terlaksananya kegiatan monitoring ketersediaan dan harga produk kelautan dan perikanan | Tersedianya data peredaran ikan dan harga produk kelautan dan perikanan | |||||||||||||||
Fasilitasi sertifikasi produk | Jumlah sertifikat produk olahan yang difasilitasi | |||||||||||||||
Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pengendalian mutu produk hasil perikanan | Tersedianya data rencana kerja, pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian mutu produk hasil perikanan | |||||||||||||||
Meningkatnya promosi dan pameran produk perikanan | Jumlah kegiatan promosi/pameran yang diikuti | |||||||||||||||
Memfasilitasi kegiatan promosi/pameran produk perikanan | Jumlah kegiatan promosi/pameran produk perikanan yang diikuti/difasilitasi | |||||||||||||||
Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan | Jumlah Produksi Tanaman Pangan |
|||||||||||||||
Meningkatnya Produksi Tanaman Holtikultura | Jumlah Produksi Tanaman Holtikultura |
|||||||||||||||
Meningkatnya Ketersediaan Pangan | Jumlah Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah |
|||||||||||||||
Meningkatnya Produksi Perikanan | Jumlah Produksi Perikanan |
|||||||||||||||
Meningkatnya Produksi Peternakan | Jumlah Produksi Peternakan |
|||||||||||||||
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan | % Peningkatan Pertumbuhan Industri Pengolahan |
|||||||||||||||
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Disetujui |
Meningkatnya kegiatan pascapanen dan olahan produk pertanian
|
IK : Jumlah produk yang mendapat pendampingan diversifikasi |
||||||||||||||
Meningkatnya pelatihan pascapanen dan olahan | IK : Jumlah pelatihan pascapanen dan olahan | |||||||||||||||
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Disetujui |
Meningkatnya produksi sub sektor peternakan dan perikanan
|
Total Produksi Peternakan : Daging (ton) Telur (Telur) Susu (liter) Total Produksi Perikanan (ton) |
||||||||||||||
Meningkatnya Kepuasan Layanan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Indeks kepuasan masyarakat Nilai SAKIP Perangkat Daerah |
|||||||||||||||
Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Program/ Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan Perencanaan | Persentase Deviasi Anggaran Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah | Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan | |||||||||||||||
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Perangkat Daerah | Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik | |||||||||||||||
Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai dengan Prosedur | |||||||||||||||
Terkelolanya Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Ketepatan Penyediaan Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Meningkatkan Kapasitas SDM Perangkat Daerah | Persentase Pegawai yang Meningkat Kapasitasnya | |||||||||||||||
Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||
Meningkatnya populasi komoditas peternakan | Total populasi komoditas peternakan: Sapi potong (ekor), sapi perah (ekor) Kambing (ekor),kambing perah (ekor) Domba (ekor), ayam potong (ekor), Ayam petelur (ekor), ayam buras (ekor) | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana produksi peternakan | Presentase peningkatan sarana dan prasarana produksi peternakan | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas mutu bibit ternak rumansia | Jumlah bibit ternak ruminansia yang berkualitas | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana | Prosentase peningkatan sarana dalam kondisi baik | |||||||||||||||
Meningkatnya Ketersediaan pakan yang berkualitas | Jumlah ketersediaan pakan yang berkualitas | |||||||||||||||
Meningkatnya Status Kesehatan Hewan | Derajat kesehatan hewan ternak | |||||||||||||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan hewan sesuai SPM | Jumlah pelayanan kesehatan hewan sesuai SPM | |||||||||||||||
Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat veteriner sesuai SPM | Jumlah pelayanan kesehatan masyarakat veteriner sesuai SPM | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas produk agribisnis peternakan | Jumlah pertumbuhan agribisnis peternakan | |||||||||||||||
Meningkatnya Fasilitasi Penyuluhan Pasca Panen Usaha Peternakan | Jumlah Kegiatan Fasilitas Penyuluhan Pasca Panen Usaha Peternakan yang dilaksanakan | |||||||||||||||
Meningkatnya Promosi dan Pemasaran Produk Peternakan | Jumlah Kegiatan Promosi yang dilaksanakan | |||||||||||||||
Meningkatnya Fasilitasi Kelembagaan Kelompok dan Perizinan Pelaku Usaha Peternakan | Jumlah laporan pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi perijinan bidang peternakan | |||||||||||||||
Meningkatnya Fasilitasi Kemitraan dan Investasi Petrnakan | Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Kemitraan dan Investasi | |||||||||||||||
Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan tangkap | Total produksi perikanan budidaya (Ton) Total produksi perikanan tangkap (Ton) |
|||||||||||||||
Meningkatnya sarana dan prasarana perikanan budidaya | Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya yang tersedia | |||||||||||||||
Meningkatnya Intensifikasi sarana dan prasarana perikanan budidaya | Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya yang di intensifikasikan | |||||||||||||||
Meningkatnya Ekstensifikasi sarana dan prasarana perikanan budidaya | Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya yang di ekstensifikasi | |||||||||||||||
Meningkatnya sarana dan prasarana perikanan tangkap | Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang tersedia | |||||||||||||||
Meningkatnya intensifikasi sarana dan prasaran tangkap PUD | Jumlah sarana dan prasarana tangkap PUD yang diintensifkan | |||||||||||||||
Meningkatnya ekstensifikasikan sarana dan prasaran tangkap PUD | Jumlah sarana dan prasarana tangkap PUD yang diekstensifkan | |||||||||||||||
Meningkatnya angka konsumsi produk perikanan | Angka konsumsi ikan | |||||||||||||||
Meningkatnya Fasilitasi kemitraan dan akses pasar untuk produk perikanan | Jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang difasilitasi kemitraan | |||||||||||||||
Diversifikasi produk perikanan | Jumlah jenis produk hasil perikanan yang dilakukan diversifikasi | |||||||||||||||
Meningkatnya promosi dan pameran produk perikanan | Jumlah kegiatan promosi/pameran yang diikuti | |||||||||||||||
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Disetujui |
Meningkatnya daya saing sektor perdagangan dan meningkatnya pengembangan industri kecil menengah
|
PDRB Sektor Industri PDRB Sektor Perdagangan |
||||||||||||||
Meningkatnya Kepuasan Layanan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Tingkat Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah |
|||||||||||||||
Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Program/ Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan Perencanaan | Persentase Deviasi Anggaran Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah | JUmlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah | Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan | |||||||||||||||
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Perangkat Daerah | Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik | |||||||||||||||
Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai dengan Prosedur | |||||||||||||||
Terkelolanya Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Ketepatan Penyediaan Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Meningkatkan Kapasitas SDM Perangkat Daerah | Persentase Pegawai yang Meningkat Kapasitasnya | |||||||||||||||
Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||
Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Industri Kecil Menengah | Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah | |||||||||||||||
Meningkatnya daya saing produk hasil industri | Prosentase Produk Hasil Industri yang mendapatkan sertifikasi | |||||||||||||||
Terlaksananya Pendampingan Legalitas / Sertifikasi IKM | Jumlah IKM yang mendapatkan Pendampingan dan terfasilitasinya Legalitas / Sertifikasi | |||||||||||||||
Terfasilitasinya IKM dan calon pelaku IKM Yang Mendapatkan Pelatihan dan Pengembangan SDM | Jumlah IKM yang Mengikuti Pelatihan dan Pengembangan Jumlah calon pelaku IKM yg mendapat fasilitasi pendidikan setara diploma |
|||||||||||||||
Terlaksananya Fasilitas Sarana dan Prasarana Produksi Bagi IKM | Jumlah IKM yang Mendapatkan Bantuan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Produksi | |||||||||||||||
Meningkatnya Pemenuhan Komitmen Perijinan bagi IKM (SIINaS) | Prosentase IKM yang memenuhi Komitmen Perijinan (SIINaS) | |||||||||||||||
Meningkatnya Pengawasan Data Industri | Jumlah Pengawasan Data Industri Pada SIINas Terlaksananya Monev IKM |
|||||||||||||||
Jumlah Pelaksanaan Monev IKM | Jumlah Data Industri Pada Siinas Tersedianya Update Data IKM |
|||||||||||||||
Meningkatnya Kepuasan Layanan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Tingkat Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah |
|||||||||||||||
Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | |||||||||||||||
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Program/ Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan Perencanaan | Persentase Deviasi Anggaran Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah | Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan | |||||||||||||||
Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah |
|||||||||||||||
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Perangkat Daerah | Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik | |||||||||||||||
Terkelolanya Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Ketepatan Penyediaan Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Meningkatkan Kapasitas SDM Perangkat Daerah | Persentase Pegawai yang Meningkat Kapasitasnya | |||||||||||||||
Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai dengan Prosedur | |||||||||||||||
Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan | Persentase Pertumbuhan Usaha Perdagangan | |||||||||||||||
Meningkatnya pengelolaan sarana distribusi perdagangan | Prosentase Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik menuju standarisasi Prosentase pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi perijinan |
|||||||||||||||
Terlaksananya Pengelolaan sarana distribusi perdagangan | Jumlah Penataan dan Rehabilitasi Pasar Daerah | |||||||||||||||
Meningkatnya fasilitasi perijinan sarana distribusi perdagangan | Terlaksananya fasilitasi perijinan dan pembinaan terhadap pelaku usaha perdagangan Pembinaan sosialisasi kepada pelaku usaha distribusi perdagangan |
|||||||||||||||
Terkendalinya Harga Bahan Pokok dan Penting (Bapokting) | Indeks Pengendalian Harga | |||||||||||||||
Meningkatnya pengawasan distribusi bapokting | Prosentase trend perkembangan harga bapokting | |||||||||||||||
Meningkatnya perlindungan konsumen | Persentase pemerataan pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP mendukung daerah tertib ukur | |||||||||||||||
Meningkatnya Pelayanan Kemetrologian | Persentase UTTP yang terfasilitasi Pelayanan Tera/Tera Ulang IK. Jumlah BDKT yang terfasilasi pengawasan | |||||||||||||||
Meningkatnya Potensi Ekspor Daerah | Prosentase kenaikan pelaku usaha yang memiliki potensi ekspor | |||||||||||||||
Meningkatnya pertumbuhan potensi eksport daerah | Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran dan misi dagang | |||||||||||||||
Meningkat nya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri | Jumlah pelaku usaha yang mengikuti promosi dan fasilitasi pemasaran | |||||||||||||||
Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah | Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah |
|||||||||||||||
Aksesbilitas dan kontinuitas pasokan bahan baku | Jumlah pemasok bahan baku yang tersedia |
|||||||||||||||
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan Domestik dan Luar Negeri | Nilai Perdagangan Domestik Nilai Perdangan Luar Negeri |
|||||||||||||||
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Disetujui |
Meningkatnya akses pasar UM
|
Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan berorentasi eksport |
||||||||||||||
Meningkatnya kemitraan UM | Jumlah UM yang mendapatkan fasilitas kemitraan | |||||||||||||||
Fasilitasi kemitraan | Jumlah UM yang mendapatkan fasilitasi | |||||||||||||||
Meningkatnya Produksi, desain dan tehnologi UM | Jumlah UM yang mendapatkan fasilitasi tehnologi | |||||||||||||||
Pelatihan berbasis tehnologi bagi UM | Jumlah UM yang mendapatkan pelatihan | |||||||||||||||
Meningkatnya legalitas UM | Jumlah Um yang berlegalitas | |||||||||||||||
Fasilitasi NIB bagi UM | Jumlah UM yang mendapat fasilitasi | |||||||||||||||
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Disetujui |
Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah
|
Nilai Realisasi Investasi |
||||||||||||||
Meningkatnya Jumlah Investor | Jumlah Investor/Pelaku Usaha Baru | |||||||||||||||
Meningkatnya Promosi Penanaman Modal | Prosentase Potensi/Peluang Penanaman Modal yang di Promosikan | |||||||||||||||
Terlaksananya Promosi Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal | |||||||||||||||
Terlaksananya Publikasi Promosi Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Publikasi yang Terlaksana | |||||||||||||||
Meningkatnya Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Persentase Capaian Realisasi Investasi Terhadap Target Realisasi Investasi | |||||||||||||||
Terlaksananya Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal | Jumlah Pelaku Usaha yang Menerima Fasilitas/Insentif Penanaman Modal | |||||||||||||||
Tersedianya Profil dan Peta Potensi Investasi | Jumlah Peta dan Profil Investasi yang Disusun | |||||||||||||||
Terlaksananya Kemitraan antar Dunia Usaha | Jumlah kesepakatan kemitraan antara UMKM dengan Dunia Usaha | |||||||||||||||
Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang di Hadapi Pelaku Usaha dalam Berusaha | |||||||||||||||
Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah dan Hambatan Pelaku usaha | Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha | |||||||||||||||
Terlaksananya Bimbingan Teknis Bagi Pelaku Usaha | Jumlah Pelaku Usaha yang Menerima Bimbingan Teknis | |||||||||||||||
Terlaksananya Pengawasan Penanaman Modal | Jumlah Pelaku Usaha yang Menerima Pengawasan | |||||||||||||||
Terkoordinasinya Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi CSR | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Prima | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |||||||||||||||
Meningkatnya Pelayanan Perizinan Berusaha Sesuai Standar Pelayanan Perizinan | Persentase Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai dengan Ketentuan | |||||||||||||||
Tersedianya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Yang Disediakan | |||||||||||||||
Terlaksananya Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | Jumlah Laporan Hasil Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi | |||||||||||||||
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | Persentase Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Dalam Kondisi Baik | |||||||||||||||
Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat | Persentase Pengaduan Masyarakat yang Terselesaikan | |||||||||||||||
Meningkatnya Tindak Lanjut dan Penyelesaian atas Laporan Pengaduan Masyarakat | IK : % Pengaduan yang di Tindaklanjuti dan di Selesaikan sesuai dengan SOP | |||||||||||||||
Meningkatnya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi | Persentase Ketersediaan Data dan Sistem Informasi | |||||||||||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan | Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan | |||||||||||||||
Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/Kegiatan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun | |||||||||||||||
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Realisasi Anggaran | |||||||||||||||
Tersusunnya Dokumen Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja yang disusun | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah | Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan | |||||||||||||||
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase Penyelesaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Tersedianya Jasa Penunjang Pada Perangkat Daerah | Presentase Ketepatan Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perkantoran | Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik | |||||||||||||||
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Disetujui |
Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan
|
Persentase Pertumbuhan Usaha Perdagangan |
||||||||||||||
Meningkatnya pengelolaan sarana distribusi perdagangan | Prosentase Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik menuju standarisasi Prosentase pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi perijinan |
|||||||||||||||
Terlaksananya Pengelolaan sarana distribusi perdagangan | Jumlah Penataan dan Rehabilitasi Pasar Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya rehabilitasi Pasar Daerah | Jumlah pasar daerah yang dilakukan rehabilitasi menuju standarisasi | |||||||||||||||
Terlaksananya Penataan Pedagang | Jumlah Pasar yang terfasilitasi bersih, tertib dan aman | |||||||||||||||
Tercapainya PAD Pelayanan Retribusi Pasar | Prosentase Realisasi terhadap Target PAD Retribusi Pelayanan Pasar | |||||||||||||||
Meningkatnya fasilitasi perijinan sarana distribusi perdagangan | Terlaksananya fasilitasi perijinan dan pembinaan terhadap pelaku usaha perdagangan Pembinaan sosialisasi kepada pelaku usaha distribusi perdagangan |
|||||||||||||||
Meningkatnya pembinaan / pengawasan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan | Jumlah Hasil pengawasan dan pembinaan ke pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan | |||||||||||||||
Meningkatnya pembinaan / pengawasan terhadap kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan | Jumlah rekomendasi hasil pengawasan dan pembinaan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB)untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan | |||||||||||||||
Meningkatnya pembinaan / pengawasan terhadap pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (STPW) dalam negeri | Jumlah rekomendasi hasil pengawasan dan pembinaan ke pelaku usaha waralaba dalam negeri | |||||||||||||||
Meningkatnya verifikasi persetujuan teknis tanda daftar gudang | Jumlah persetujuan teknis tanda daftar gudang | |||||||||||||||
Terlaksananya verifikasi persetujuan teknis SIUP minuman berakohol dan SKP dan SKPL minuman berakohol golongan B dan C | Jumlah persetujuan teknis SIUP minuman berakohol dan SKP dan SKPL minuman berakohol golongan B dan C | |||||||||||||||
Meningkatnya Pembinaan Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya | Jumlah pembinaan dan pengawasan bahan berbahaya | |||||||||||||||
Terlaksananya koordinasi layanan penerbitan SKA | Jumlah koordinasi layanan penerbitan SKA | |||||||||||||||
Terlaksananya Pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan | Jumlah pelaksanaan Pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan | |||||||||||||||
Terkendalinya Harga Bahan Pokok dan Penting (Bapokting) | Indeks Pengendalian Harga | |||||||||||||||
Meningkatnya pengawasan distribusi bapokting | Prosentase trend perkembangan harga bapokting | |||||||||||||||
Terlaksananya Pemantauan , pengendalian dan pengawasan Pupuk, LPG, BBM bersubsidi, dan bapokting | Jumlah pelaksanaan Pemantauan , pengendalian dan pengawasan Pupuk, LPG, BBM bersubsidi dan bapokting | |||||||||||||||
Terlaksananya Operasi pasar reguler dan operasi pasar khusus | Jumlah pelaksanaan Operasi pasar reguler dan operasi pasar khusus | |||||||||||||||
Meningkatnya perlindungan konsumen | Persentase pemerataan pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP mendukung daerah tertib ukur | |||||||||||||||
Meningkatnya Pelayanan Kemetrologian | Persentase UTTP yang terfasilitasi Pelayanan Tera/Tera Ulang IK. Jumlah BDKT yang terfasilasi pengawasan | |||||||||||||||
Terlaksananya Pelayanan Tera / Tera Ulang Alat UTTP | Jumlah Alat UTTP yang bertanda tera sah | |||||||||||||||
Terlaksananya Penyuluhan dan Pengawasan | Jumlah Wajib Tera yang telah mengikuti sosialisasi dan Jumlah BDKT dan alat UTTP yang telah diawasi | |||||||||||||||
Meningkatnya Potensi Ekspor Daerah | Prosentase kenaikan pelaku usaha yang memiliki potensi ekspor | |||||||||||||||
Meningkatnya pertumbuhan potensi eksport daerah | Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran dan misi dagang | |||||||||||||||
Terlaksananya Sosialisasi dan Pelatihan Bagi Pelaku Usaha | Jumlah Pelaku Usaha Yang Mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan | |||||||||||||||
Terlaksananya Promosi Perdagangan | Jumlah Pelaku Usaha Yang Mengikuti Promosi Perdagangan | |||||||||||||||
Terlaksananya Pendataan Pelaku Usaha | Jumlah Dokumen Pendataan | |||||||||||||||
Terlaksananya Pembinaan Bagi Pelaku Usaha Perdagangan | Jumlah Pelaku Usaha Yang Mengikuti Pembinaan | |||||||||||||||
Terlaksananya pameran dagang | Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran | |||||||||||||||
Terlaksananya misi dagang | Jumlah pelaku usaha yang mengikuti misi dagang | |||||||||||||||
Meningkat nya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri | Jumlah pelaku usaha yang mengikuti promosi dan fasilitasi pemasaran | |||||||||||||||
Terlaksananya promosi produk dalam negeri | Jumlah pelaku usaha yang mengikuti promosi | |||||||||||||||
Terlaksananya fasilitasi pemasaran | Jumlah pelaku usaha yang mengikuti fasilitasi pemasaran | |||||||||||||||
Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan | % Pertumbuhan Usaha Perdagangan |
|||||||||||||||
Meningkatkan Daya Saing Produk Lokal | Jumlah produk lokal bersertifikat Jumlah UMKM yang diberikan pelatihan dan pendampingan Jumlah diversifikasi produk unggulan yang berbasis produk lokal |
|||||||||||||||
Tersedianya Infrastruktur dan Akses Distribusi Perdagangan | Jumlah Pasar dalam kondisi baik dan layak fungsi % jalan kalabupaten dalam kondisi baik Jumlah UMKM yang terfasilitasi akses pasar digital/ e-commerce |
|||||||||||||||
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Disetujui |
Meningkatnya Kapasitas lembaga BUMDesa dan BUMDesma
|
Persentase BUMDesa dan BUMDEsma Berkembang |
||||||||||||||
Meningkatnya kerjasama desa | Jumlah fasilitasi kerjasama desa | |||||||||||||||
Terlaksananya fasilitasi kerjasama antar desa | Jumlah fasilitasi kerjasama antar desa | |||||||||||||||
Terlaksananya fasilitasi kerjasama desa dengan pihak ketiga | Jumlah fasilitasi kerjasama desa dengan pihak ketiga | |||||||||||||||
Pembinaan Pasar Desa | Jumlah Pasar Desa Berkembang | |||||||||||||||
Peningkatan Kapasitas Pengurus Pasar Desa | Sosialisasi, Monotoring dan Evaluasi Pasar Desa | |||||||||||||||
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Disetujui |
Terlaksananya rehabilitasi Pasar Daerah
|
Jumlah pasar daerah yang dilakukan rehabilitasi menuju standarisasi |
||||||||||||||
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Disetujui |
Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum
|
Rasio ketercakupan Infrastruktur urusan Pekerjaan Umum |
||||||||||||||
Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah | Presentase kemantapan jalan kab/kota | |||||||||||||||
Meningkatnya Kondisi Jalan Kabupaten | Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik | |||||||||||||||
Terkelolanya data jalan dan jembatan | Jumlah Dokumen data jalan dan jembatan | |||||||||||||||
Terselenggaranya Preservasi jalan dan jembatan | panjang jalan dan jembatan yang tertangani | |||||||||||||||
Terselenggaranya Penanganan Bangunan Pelengkap | Panjang Bangunan Pelengkap yang tertangani | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas irigasi | Persentase Lahan yang Terlayani Irigasi | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/ Kota | % Kondisi Sistem Irigasi Baik Kewenangan Kabupeten/Kota | |||||||||||||||
Tersedianya Sumber Air Irigasi Yang Berkelanjutan | Volume Potensi Air Irigasi Kewenangan Kabupaten/ Kota | |||||||||||||||
Meningkatnya Jaringan irigasi | % Jaringan Irigasi Kondisi Baik | |||||||||||||||
Meningkatnya pengelolaan irigasi partisipatif | Jumlah kelompok pemanfaat irigasi yang aktif | |||||||||||||||
Terkelolanya sistem irigasi sesuai dengan ketentuan | % Jumlah Dokumen rekomendasi teknis pengelolaan irigasi yang dikeluarkan | |||||||||||||||
Meningkatnya fungsi pintu air dan bendung | % pintu air dan bendung dalam kondisi baik | |||||||||||||||
Tersedianya penampung air baku irigasi | Jumlah embung dan bendung yang tersedia | |||||||||||||||
Meningkatnya perlindungan kawasan permukiman rawan banjir | Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan kab/kota | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas pengendalian aliran air hujan dan genangan | Persentase penurunan volume genangan | |||||||||||||||
Meningkatnya Drainase jalan | Persentase drainase jalan kabupaten dalam kondisi baik | |||||||||||||||
Meningkatnya Infrastruktur Banjir Di Jaringan Irigasi | Persentase Infrastruktur Pengendali Banjir di Jaringan irigasi yang Tertangani | |||||||||||||||
meningkatnya drainase perkotaan lain | Jumlah Sistem Drainase yang Terpelihara dan/atau Ditingkatkan | |||||||||||||||
Tersedianya data base genangan yang berkelanjutan | Jumlah data base genangan yang tersedia | |||||||||||||||
Meningkatnya akses air minum yang aman | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman | |||||||||||||||
Meningkatnya jumlah rumah tangga dengan akses air minum aman melalui SPAM | Jumlah rumah tangga terlayani SPAM | |||||||||||||||
Tersusunnya dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pelayanan sektor air minum | Jumlah dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pelayanan sektor air minum yang tersusun | |||||||||||||||
Meningkatnya pembangunan / peningkatan / perluasan / optimalisasi SPAM | Jumlah SPAM yang dibangun/ditingkatkan /dioptimalisasi | |||||||||||||||
Terlaksananya, pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan kelompok SPAM | Jumlah kelompok SPAM dibina | |||||||||||||||
Meningkatnya akses sanitasi layak dan aman | Persentase jumlah rumah tangga yang terakses sanitasi layak dan aman | |||||||||||||||
Meningkatnya jumlah rumah tangga dengan akses air limbah layak dan aman melalui SPALD | Jumlah rumah tangga terlayani SPALD | |||||||||||||||
Tersusunnya dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pelayanan sektor air limbah | Jumlah dokumen dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pelayanan sektor air limbah tersusun | |||||||||||||||
Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan kelompok masyarakat sanitasi | Jumlah kelompok masyarakat sanitasi yang dibina | |||||||||||||||
Meningkatnya pembangunan / peningkatan / optimalisasi SPALD | Jumlah SPALD yang dibangun/ditingkatkan / dioptimalisasi | |||||||||||||||
Meningkatnya jumlah sampah yang di kelola di TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Jumlah sampah terkelola di TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | |||||||||||||||
Tersusunnya dokumen teknis, koordinasi dan pelayanan infrastruktur persampahan | Jumlah dokumen teknis dan koordinasi infrastruktur persampahan tersusun | |||||||||||||||
Meningkatnya pembangunan atau peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas bangunan gedung dan lingkungannya | Persentase Gedung Milik Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas dalam kondisi baik Persentase bangunan gedung yang memenuhi syarat sertifikat laik fungsi bangunan gedung |
|||||||||||||||
Meningkatnya kualitas bangunan gedung negara | Jumlah gedung/bangunan kantor dan fasilitas umum dalam kondisi baik | |||||||||||||||
Tersusunnya dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pengelolaan bangunan gedung kewenangan daerah kabupaten | Jumlah dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pengelolaan bangunan gedung tersusun | |||||||||||||||
Terlaksananya pengelolaan pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi dan konservasi Bangunan Gedung kewenangan daerah kabupaten | Jumlah bangunan gedung yang dikelola | |||||||||||||||
Terselenggaranya pelayanan, perizinan dan kepatuhan aturan terkait bangunan gedung dan lingkungannya | Persentase peningkatan penataan bangunan gedung | |||||||||||||||
Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan ketertiban masyarakat terhadap pemanfaatan bangunan dan lingkungannya | Jumlah laporan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan dan lingkungannya yang terlaksana | |||||||||||||||
Terselenggaranya perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | Jumlah dokumen perizinan yang diterbitkan | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Andal dan Berdaya Saing Kuat | Persentase pelaku jasa konstruksi yang berkualitas | |||||||||||||||
Meningkatnya SDM Jasa Konstruksi yang andal dan kompeten | % SDM Jasa Konstruksi Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi | |||||||||||||||
Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi | Jumlah Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Yang Dilaksanakan | |||||||||||||||
Terlaksananya Uji Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi | Jumlah Uji Sertifikasi Yang Dilaksanakan | |||||||||||||||
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Terhadap Kemanfaatan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi | Jumlah TKK Bersertifikat Yang Mengalami Peningkatan Daya Saing Dan Produktivitas Kerja | |||||||||||||||
Meningkatnya Pembinaan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi | % Badan Usaha Yang Dibina | |||||||||||||||
Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Berbasis Digital Yang Menyajikan Data Dan Informasi Jasa Konstruksi | Jumlah Data Dan Informasi Jasa Konstruksi Yang Tersusun | |||||||||||||||
Terlaksananya Pengawasan Terhadap Pelaku Dan Proses Jasa Konstruksi Sesuai Ketentuan | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai dengan Ketentuan | |||||||||||||||
Tersusunnya Produk Hukum Daerah Yang Mendukung Penyelenggaraan Jasa Konstruksi | Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan | |||||||||||||||
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Terkait Jasa Konstruksi | Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi kelembagaan yang dilaksanakan | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan | Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Peruntukannya | |||||||||||||||
Meningkatnya Jumlah kasus pelanggaran pemanfaatan ruang yang tertangani | Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota | |||||||||||||||
Tersusunnya perencanaan tata ruang yang aplikatif | Presentase tersusunnya rencana tata ruang dan terintegrasi denan OSSWEB GIS | |||||||||||||||
Terlaksananya pemanfaatan ruang yang terarah | Jumlah pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang untuk meningkatkan investasi | |||||||||||||||
Terlaksananya pengendalian dan pengawasan penataan ruang | Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang untuk mendukung kelancaran investasi | |||||||||||||||
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Disetujui |
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Teknologi Informasi
|
. % Infrastruktur TIK dalam kondisi baik |
||||||||||||||
Terlaksananya Layanan Pusat Data | Persentase Pusat Data dalam kondisi baik | |||||||||||||||
Pengelolaan domain magetan.go.id | Jumlah domain yang dikelola | |||||||||||||||
Terlaksananya pemeliharaan server | jumlah laporan pemeliharaan server | |||||||||||||||
Terlaksananya peningkatan kapasitas server | Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas server | |||||||||||||||
Terlaksananya Layanan Jaringan Intranet dan internet | Persentase PD yang terkoneksi jaringan intranet dan internet yang disediakan Dinas Kominfo | |||||||||||||||
Terlaksananya pemeliharaan jaringan intranet dan internet | Jumlah kegiatan pemeliharaan jaringan intranet dan internet | |||||||||||||||
Terlaksananya peningkatan kapasitas jaringan intranet dan internet | Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas jaringan intranet dan internet | |||||||||||||||
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Disetujui |
Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro
|
Persentase Pertumbuhan UM |
||||||||||||||
Meningkatnya kualitas produk UM | Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal | |||||||||||||||
Mewujudkan data tunggal UM | Jumlah data produk unggulan UM | |||||||||||||||
Fasilitasi pendataan Produk unggulan | Jumlah UM yang mendapatkan fasilitasi | |||||||||||||||
Monitoring data produk unggulan | Jumlah Dokumen data produk Unggulan | |||||||||||||||
Meningkatnya bantuan sarana dan prasarana bagi UM | Jumlah UM yang menerima bantuan sarana dan prasaran | |||||||||||||||
Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana UM | Jumlah UM yang mendapatkan fasilitasi | |||||||||||||||
Meningkatnya kompetensi SDM UKM | Jumlah UM yang mendapatkan fasilitas pelatihan | |||||||||||||||
Fasilitasi pelatihan SDM | Jumlah UM yang mendapatkan fasilitasi | |||||||||||||||
Meningkatnya standarisasi produk UM (Merek, Halal, HAKI) | Jumlah UM yang bersandarisasi | |||||||||||||||
Fasilitasi HAKI, Halal dan Hak Merk | Jumlah UM yang terfasilitasi | |||||||||||||||
Fasilitasi Pengadaan barang atau jasa pemerintah | Jumlah UM yang terfasilitasi | |||||||||||||||
Meningkatkan kualitas perizinan bagi UM | Jumlah UM yang mendapatkan fasilitas perizinan | |||||||||||||||
Mewujudkan Diversifikasi produk UM | Jumlah Produk UM yang difersifikasi | |||||||||||||||
Fasilitasi Diversifikasi Produk UM | Jumlah UM yang mendapatkan fasilitasi | |||||||||||||||
Meningkatnya akses pasar UM | Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan berorentasi eksport | |||||||||||||||
Meningkatnya kemitraan UM | Jumlah UM yang mendapatkan fasilitas kemitraan | |||||||||||||||
Fasilitasi kemitraan | Jumlah UM yang mendapatkan fasilitasi | |||||||||||||||
Meningkatnya Produksi, desain dan tehnologi UM | Jumlah UM yang mendapatkan fasilitasi tehnologi | |||||||||||||||
Pelatihan berbasis tehnologi bagi UM | Jumlah UM yang mendapatkan pelatihan | |||||||||||||||
Meningkatnya legalitas UM | Jumlah Um yang berlegalitas | |||||||||||||||
Fasilitasi NIB bagi UM | Jumlah UM yang mendapat fasilitasi | |||||||||||||||
Meningkatnya Wirausaha Baru | Pertumbuhan Wirausaha (PRU) | |||||||||||||||
Fasilitasi pembinaan WUB | Jumlah WUB yang mendapatkan pembinaan | |||||||||||||||
Fasilitasi Pendampingan bagi WUB | Jumlah WUB yang mendapatkan fasilitasi pendampingan | |||||||||||||||
Fasilitasi Pelatihan WUB | Jumlah WUB yang mendapatkan pelatihan | |||||||||||||||
Fasilitasi Pelatihan bagi WUB | Jumlah WUB yang mendapatkan pelatihan | |||||||||||||||
Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata | % Peningkatan PDRB Sektor Pariwisata (Akomodasi dan Makan Minum) |
|||||||||||||||
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Disetujui |
Meningkatnya perputaran ekonomi di Destinasi wisata
|
Spending of Money (Rata-rata pengeluaran wisatawan per kunjungan |
||||||||||||||
Meningkatnya pengembangan Ekonomi Kreatif | Persentase Ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual | |||||||||||||||
Terwujudnya Penguatan kelembagaan ekonomi kreatif | Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif | |||||||||||||||
Penyusunan bahan dan laporan Penguatan kelembagaan ekonomi kreatif | Jumlah bahan dan laporan Penguatan kelembagaan ekonomi kreatif | |||||||||||||||
Meningkatnya pengembangan sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Persentase Pelaku pariwisata dan Ekonomi kreatif yang aktif | |||||||||||||||
Terlaksananya Fasilitasi ekonomi kreatif | Jumlah ekonomi kreatif yang difasilitasi | |||||||||||||||
Terlaksananya pendampingan event ekonomi kreatif | Jumlah pendampingan event Ekonomi kreatif | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas SDM ekonomi kreatif | Jumlah SDM ekonomi kreatif yang dibina | |||||||||||||||
Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM Ekraf | Jumlah bahan laporan peningkatan kapasitas SDM ekraf | |||||||||||||||
Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengembangan ekonomi kreatif | Jumlah monitoring dan evaluasi pengembangan ekonomi kreatif | |||||||||||||||
Meningkatnya Kunjungan Wisata | Angka Kunjungan Wisata |
|||||||||||||||
Meningkatnya Lama Kunjungan Wisatawan | Rata-rata waktu tinggal wisatawan |
|||||||||||||||
Meningkatnya kualitas destinasi & daya tarik wisata | Jumlah destinasi wisata yang terkelola dengan baik |
|||||||||||||||
Meningkatnya peran masyarakat & UMKM dalam mendukung produktivitas sektor pariwisata | Jumlah UMKM pariwisata/ekraf yang berkembang |
|||||||||||||||
Meningkatnya kompetensi SDM pariwisata & ekonomi kreatif. | Jumlah SDM pariwisata tersertifikasi |
|||||||||||||||
Meningkatnya promosi & aksesibilitas destinasi pariwisata. | Jumlah event promosi pariwisata akses jalan menuju tujuan destinasi wisata |
|||||||||||||||
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Amenitas Pariwisata | Jumlah ketersediaan dan kualitas akomodasi yang layak Jumlah ketersediaan rumah makan yang bersertifikat Jumlah angkutan lokal yang melayani trayek destinasi pariwisata Jumlah fasilitas umum yang tersedia (Toilet umum, mushola, tempat istirahat, pusat informasi wisata, signage, peta destinasi) Jumlah Fasilitas Hiburan & Belanja Jumlah Pelayanan Pendukung (ATM, bank, money changer, Klinik, pos kesehatan, apotek, Layanan keamanan (pos polisi, lifeguard) |
|||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Resiko Bencana |
|||||||||||||||
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Disetujui |
Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana
|
Persentase Penanganan Pra Bencana |
||||||||||||||
Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat dalam upaya mitigasi bencana | Jumlah aparatur dan masyarakat siaga bencana | |||||||||||||||
Terlaksananya pemetaan desa rawan bencana | Jumlah desa rawan bencana yg terpetakan | |||||||||||||||
Meningkatnya SDM Tangguh Bencana | Jumlah SDM yang terlatih dan terampil dalam menghadapi bencana | |||||||||||||||
Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat dalam upaya kesiapsiagaan bencana | Jumlah aparatur dan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana | |||||||||||||||
Pelaksanaan simulasi kesiapsiagaan bencana | Jumlah orang yang mengikuti simulasi kesiapsiagaan bencana | |||||||||||||||
Sistem Peringatan Dini Bencana | Jumlah EWS yang terpasang | |||||||||||||||
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Disetujui |
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan
|
Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Peruntukannya |
||||||||||||||
Meningkatnya Jumlah kasus pelanggaran pemanfaatan ruang yang tertangani | Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota | |||||||||||||||
Tersusunnya perencanaan tata ruang yang aplikatif | Presentase tersusunnya rencana tata ruang dan terintegrasi denan OSSWEB GIS | |||||||||||||||
Terlaksananya pemanfaatan ruang yang terarah | Jumlah pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang untuk meningkatkan investasi | |||||||||||||||
Terlaksananya pengendalian dan pengawasan penataan ruang | Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang untuk mendukung kelancaran investasi | |||||||||||||||
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN Disetujui |
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
|
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) |
||||||||||||||
Meningkatnya Kepuasan Layanan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Tingkat Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah |
|||||||||||||||
Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Program/ Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan Perencanaan | Persentase Deviasi Anggaran Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah | Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan | |||||||||||||||
Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai dengan Prosedur | |||||||||||||||
Terkelolanya Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Ketepatan Penyediaan Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Meningkatkan Kapasitas SDM Perangkat Daerah | Persentase Pegawai yang Meningkat Kapasitasnya | |||||||||||||||
Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Perangkat Daerah | Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik | |||||||||||||||
Meningkatnya mutu lingkungan hidup | Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) | |||||||||||||||
Meningkatnya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup | Persentase kelompok/ lembaga dalam pelestarian lingkungan hidup | |||||||||||||||
Terlaksananya pembinaan kelompok / lembaga masyarakat pelestari lingkungan | jumlah kelompok/ lembaga masyarakat pelestari lingkungan | |||||||||||||||
Tercapainya penghargaan lingkungan | jumlah penghargaan lingkungan | |||||||||||||||
Meningkatnya ketaatan kegiatan/usaha dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup | Persentase Ketaatan kegiatan/usaha dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup | |||||||||||||||
Terlaksananya Pembinaan kegiatan/usaha yang berijin | Jumlah kegiatan/usaha berijin yang dibina | |||||||||||||||
Terlaksananya Pengawasan dan penegakan hukum kegiatan/usaha | Jumlah kegiatan/usaha yang diawasi | |||||||||||||||
Tertanganinya pengaduan lingkungan | Jumlah pengaduan yang tertangani | |||||||||||||||
Terlaksananya Pelayanan Persetujuan Lingkungan | Jumlah persetujuan lingkungan | |||||||||||||||
Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati | Persentase peningkatan tutupan lahan | |||||||||||||||
Terlaksananya peningkatan ruang terbuka hijau | Jumlah Luasan Ruang terbuka Hijau | |||||||||||||||
Terlaksananya peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan | Jumlah Luasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) | |||||||||||||||
Meningkatnya tata kelola pengembangan perangkat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | Persentase dokumen tata kelola lingkungan hidup yang tersusun | |||||||||||||||
Terlaksananya inventarisasi Lingkungan Hidup | Jumlah inventarisasi lingkungan hidup | |||||||||||||||
Terlaksananya kajian kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | Jumlah rekomendasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | |||||||||||||||
Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Persentase pemenuhan baku mutu air dan udara | |||||||||||||||
Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan | Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan | |||||||||||||||
Terlaksananya pemantauan dan pemulihan lingkungan | Jumlah pemantauan dan pemulihan air, udara dan tanah | |||||||||||||||
Meningkatnya akses dan layanan pengelolaan sampah | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah | |||||||||||||||
Meningkatnya pengelolaan sampah | Persentase Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah | |||||||||||||||
Terlaksananya peningkatan penanganan sampah | persentase penanganan sampah | |||||||||||||||
Terlaksananya peningkatan pengurangan sampah | Persentase pengurangan sampah | |||||||||||||||
Meningkatnya pengelolaan limbah B3 | Persentase kegiatan pengelolaan limbah B3 | |||||||||||||||
Terlaksananya kegiatan penyimpanan dan pengumpulan Sementara Limbah B3 skala Kabupaten | Jumlah TPS Limbah B3 yang memenuhi standar teknis | |||||||||||||||
Terlaksananya penyusunan dokumen program kedaruratan B3 dan Limbah B3 | Jumlah dokumen penyusunan program kedaruratan B3 dan Limbah B3 | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan | Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Lahan (IKL) |
|||||||||||||||
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN Disetujui |
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
|
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) |
||||||||||||||
Meningkatnya Kepuasan Layanan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Tingkat Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah |
|||||||||||||||
Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Program/ Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan Perencanaan | Persentase Deviasi Anggaran Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah | Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan | |||||||||||||||
Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai dengan Prosedur | |||||||||||||||
Terkelolanya Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Ketepatan Penyediaan Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Meningkatkan Kapasitas SDM Perangkat Daerah | Persentase Pegawai yang Meningkat Kapasitasnya | |||||||||||||||
Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Perangkat Daerah | Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik | |||||||||||||||
Meningkatnya mutu lingkungan hidup | Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) | |||||||||||||||
Meningkatnya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup | Persentase kelompok/ lembaga dalam pelestarian lingkungan hidup | |||||||||||||||
Terlaksananya pembinaan kelompok / lembaga masyarakat pelestari lingkungan | jumlah kelompok/ lembaga masyarakat pelestari lingkungan | |||||||||||||||
Tercapainya penghargaan lingkungan | jumlah penghargaan lingkungan | |||||||||||||||
Meningkatnya ketaatan kegiatan/usaha dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup | Persentase Ketaatan kegiatan/usaha dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup | |||||||||||||||
Terlaksananya Pembinaan kegiatan/usaha yang berijin | Jumlah kegiatan/usaha berijin yang dibina | |||||||||||||||
Terlaksananya Pengawasan dan penegakan hukum kegiatan/usaha | Jumlah kegiatan/usaha yang diawasi | |||||||||||||||
Tertanganinya pengaduan lingkungan | Jumlah pengaduan yang tertangani | |||||||||||||||
Terlaksananya Pelayanan Persetujuan Lingkungan | Jumlah persetujuan lingkungan | |||||||||||||||
Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati | Persentase peningkatan tutupan lahan | |||||||||||||||
Terlaksananya peningkatan ruang terbuka hijau | Jumlah Luasan Ruang terbuka Hijau | |||||||||||||||
Terlaksananya peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan | Jumlah Luasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) | |||||||||||||||
Meningkatnya tata kelola pengembangan perangkat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | Persentase dokumen tata kelola lingkungan hidup yang tersusun | |||||||||||||||
Terlaksananya inventarisasi Lingkungan Hidup | Jumlah inventarisasi lingkungan hidup | |||||||||||||||
Terlaksananya kajian kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | Jumlah rekomendasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | |||||||||||||||
Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Persentase pemenuhan baku mutu air dan udara | |||||||||||||||
Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan | Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan | |||||||||||||||
Terlaksananya pemantauan dan pemulihan lingkungan | Jumlah pemantauan dan pemulihan air, udara dan tanah | |||||||||||||||
Meningkatnya akses dan layanan pengelolaan sampah | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah | |||||||||||||||
Meningkatnya pengelolaan sampah | Persentase Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah | |||||||||||||||
Terlaksananya peningkatan penanganan sampah | persentase penanganan sampah | |||||||||||||||
Terlaksananya peningkatan pengurangan sampah | Persentase pengurangan sampah | |||||||||||||||
Meningkatnya pengelolaan limbah B3 | Persentase kegiatan pengelolaan limbah B3 | |||||||||||||||
Terlaksananya kegiatan penyimpanan dan pengumpulan Sementara Limbah B3 skala Kabupaten | Jumlah TPS Limbah B3 yang memenuhi standar teknis | |||||||||||||||
Terlaksananya penyusunan dokumen program kedaruratan B3 dan Limbah B3 | Jumlah dokumen penyusunan program kedaruratan B3 dan Limbah B3 | |||||||||||||||
Meningkatnya Akses dan Layanan Pengelolaan Sampah | % Sampah Yang Terkelola |
|||||||||||||||
Meningkatnya Mutu Lingkungan Hidup | % Pemenuhan Baku Mutu Air dan Udara Peningkatan Tutupan Lahan/ Vegetasi |
|||||||||||||||
Meningkatnya penataan ruang berkelanjutan | % Kesesuaian Fungsi Lahan sesuai dengan Perda Tata Ruang |
|||||||||||||||
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Disetujui |
Meningkatnya Jumlah kasus pelanggaran pemanfaatan ruang yang tertangani
|
Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota |
||||||||||||||
Tersusunnya perencanaan tata ruang yang aplikatif | Presentase tersusunnya rencana tata ruang dan terintegrasi denan OSSWEB GIS | |||||||||||||||
Terlaksananya pemanfaatan ruang yang terarah | Jumlah pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang untuk meningkatkan investasi | |||||||||||||||
Terlaksananya pengendalian dan pengawasan penataan ruang | Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang untuk mendukung kelancaran investasi | |||||||||||||||
Meningkatnya Edukasi dan Literasi Lingkungan Hidup | Jumlah Penerbitan konten edukatif (video, infografis, media sosial) tentang Kelestarian Lingkungan Jumlah Sekolah dan komunitas yang terintegrasi pendidikan kelestarian lingkungan hidup |
|||||||||||||||
Meningkatnya Gerakan dan Aksi Kolektif Masyarakat dalam Menjaga dan Melestarikan Lingkungan | Jumlah masyarakat yang mengikuti edukasi lingkungan Persentase rumah tangga yang memilah sampah |
|||||||||||||||
Meningkatnya Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah kasus pelanggaran lingkungan yang ditindak |
|||||||||||||||
Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bencana | Indeks Ketahanan Daerah |
|||||||||||||||
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Disetujui |
Meningkatnya kapasitas daerah melalui pelayanan penanggulangan bencana
|
Indeks Ketahanan Daerah |
||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana | Persentase Penanganan Pra Bencana | |||||||||||||||
Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat dalam upaya mitigasi bencana | Jumlah aparatur dan masyarakat siaga bencana | |||||||||||||||
Terlaksananya pemetaan desa rawan bencana | Jumlah desa rawan bencana yg terpetakan | |||||||||||||||
Meningkatnya SDM Tangguh Bencana | Jumlah SDM yang terlatih dan terampil dalam menghadapi bencana | |||||||||||||||
Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat dalam upaya kesiapsiagaan bencana | Jumlah aparatur dan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana | |||||||||||||||
Pelaksanaan simulasi kesiapsiagaan bencana | Jumlah orang yang mengikuti simulasi kesiapsiagaan bencana | |||||||||||||||
Sistem Peringatan Dini Bencana | Jumlah EWS yang terpasang | |||||||||||||||
Meningkatnya Penanganan Darurat Bencana pada Saat Tanggap Darurat | Persentase Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | |||||||||||||||
Meningkatnya Kecepatan Tanggap Darurat | Persentase Kecepatan Tanggap Darurat | |||||||||||||||
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | |||||||||||||||
Melaksanakan penanganan darurat sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana | Jumlah sarana dan prasarana yg tertangani | |||||||||||||||
Melaksanakan pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Persentase korban bencana yg tertangani | |||||||||||||||
Peningkatan Kompetensi Tim Reaksi Cepat | Jumlah Personil yg mendapatkan peningkatan kompetensi | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Kebutuhan Logistik dan Peralatan | Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Logistik dan Peralatan | |||||||||||||||
Pemenuhan kebutuhan dasar dan logistik bagi korban bencana | Jumlah korban bencana yg terlayani | |||||||||||||||
Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Penanganan Bencana | Jumlah Peralatan Penanganan Bencana | |||||||||||||||
Meningkatnya Penanganan bencana pada saat pasca bencana | Persentase Penanganan Pasca Bencana | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Proses Rehabilitasi Pasca Bencana | Persentase penyelesaian rehabilitasi pasca bencana | |||||||||||||||
Pemberian bantuan stimulan | Jumlah orang yang mendapat bantuan | |||||||||||||||
Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana beserta prasarana dan sarana umum | Jumlah lokasi yang telah di-rehabilitasi | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Proses Rekonstruksi Pasca Bencana | Persentase penyelesaian rekonstruksi pasca bencana | |||||||||||||||
Pembangunan kembali prasarana dan sarana yang terdampak bencana | Jumlah lokasi yang telah di-rekonstruksi | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana | Jumlah Aparatur dan Masyarakat Tangguh Bencana |
|||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Penanganan Darurat Bencana | Persentase Kejadian bencana yang Tertangani |
|||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pemulihan Pasca Bencana | Persentase Pemulihan Kerusakan Akibat Bencana |
|||||||||||||||
Menurunnya Tingkat Pengangguran | Tingkat Pengangguran Terbuka |
|||||||||||||||
DINAS TENAGA KERJA Disetujui |
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja
|
Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja |
||||||||||||||
Meningkatnya Akses ke Peluang Kerja | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | |||||||||||||||
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja | Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di dalam/ luar negeri | |||||||||||||||
Meningkatnya tenaga kerja yang terserap di dunia kerja | Jumlah pencaker yang terdaftar yang ditempatkan Jumlah TK yang difasilitasi menjadi Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula |
|||||||||||||||
Meningkatnya pencari kerja yang mampu mengakses bursa kerja | Jumlah pencaker yang bisa mengakses bursa kerja | |||||||||||||||
Meningkatnya pelayanan terhadap pekerja migran | Jumlah CPMI/PMI yang terlayani | |||||||||||||||
Meningkatnya Pembangungan Kawasan Transmigrasi Transmigrasi | Persentase Transmigran yang ditempatkan | |||||||||||||||
Meningkatnya Penempatan Transmigrasi | Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan | |||||||||||||||
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | |||||||||||||||
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja | Persentase tenaga kerja yang kompeten | |||||||||||||||
Meningkatnya Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan vokasi | Jumlah tenaga kerja yang dilatih | |||||||||||||||
Meningkatnya kapasitas pengelolaan manajemen perusahaan kecil dan menengah | Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan produktivitas | |||||||||||||||
Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak | |||||||||||||||
Meningkatnya perusahaan yang telah memiliki sarana hubungan industrial | Persentase perusahaan yang telah memiliki PP,PKB dan LKS Bipartit | |||||||||||||||
Meningkatnya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama (PB) | Persentase perselisihan yang diselesaikan melalui perjanjian bersama | |||||||||||||||
Terciptanya jaringan pengaman bagi pekerja agar hidup layak | Pengusulan Upah Minimum Kabupaten Cakupan kepesertaaan BPJS Ketenagakerjaan |
|||||||||||||||
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan | Tingkat Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah |
|||||||||||||||
Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun | |||||||||||||||
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan kinerja yang disusun | |||||||||||||||
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Realisasi Anggaran | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah | Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan | |||||||||||||||
Meningkatkan Kapasitas SDM Perangkat Daerah | Persentase Pegawai yang Meningkat Kapasitasnya | |||||||||||||||
Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah yang efektif dan efisien | Presentase penyelesaian tugas administrasi umum perangkat daerah | |||||||||||||||
Terkelolanya Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Ketepatan Penyediaan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Tersedianya Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Perangkat Daerah | Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik | |||||||||||||||
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Disetujui |
Fasilitasi pembinaan WUB
|
Jumlah WUB yang mendapatkan pembinaan |
||||||||||||||
Fasilitasi Pendampingan bagi WUB | Jumlah WUB yang mendapatkan fasilitasi pendampingan | |||||||||||||||
Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) |
|||||||||||||||
DINAS TENAGA KERJA Disetujui |
Terselenggaranya pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online
|
Jumlah pencaker yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (KarirHub) |
||||||||||||||
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja | Persetase Produktivitas Tenaga Kerja |
|||||||||||||||
Meningkatnya Akses Ke Peluang Kerja | Persentase Penyerapan Tenaga Kerja |
|||||||||||||||
Meningkatnya Kewirausahaan | Jumlah wirausaha baru |
|||||||||||||||
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Disetujui |
Fasilitasi pembinaan WUB
|
Jumlah WUB yang mendapatkan pembinaan |
||||||||||||||
Fasilitasi Pendampingan bagi WUB | Jumlah WUB yang mendapatkan fasilitasi pendampingan | |||||||||||||||
Tersedianya lapangan kerja di sektor formal dan informal | jumlah lapangan kerja formal dan informal yang tersedia |
|||||||||||||||
Meningkatnya kemitraan usaha antara industri dengan tenaga kerja lokal | Jumlah tenaga kerja lokal yang terserap dalam industri/ usaha mikro |
|||||||||||||||
Meningkatnya iklim kewirausahaan dan ekonomi kreatif | Persentase pertumbuhan omset koperasi dan usaha mikro |
|||||||||||||||
DINAS TENAGA KERJA Ditolak |
( ket: revisi )
|
|||||||||||||||
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Disetujui |
Meningkatnya kemitraan UM
|
Jumlah UM yang mendapatkan fasilitas kemitraan |
||||||||||||||
Fasilitasi kemitraan | Jumlah UM yang mendapatkan fasilitasi | |||||||||||||||
Meningkatnya Produktivitas Koperasi | Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas |
|||||||||||||||
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Disetujui |
Meningkatnya Produktivitas Koperasi
|
Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas |
||||||||||||||
Meningkatnya kualitas usaha koperasi | Persentase koperasi yang meningkat usahanya | |||||||||||||||
Meningkatnya pertumbuhan usaha koperasi | % koperasi yang bertambah usaha koperasi | |||||||||||||||
Fasilitasi kemitraan koperasi | Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitas kemitraan | |||||||||||||||
Fasilitasi Pemulihan Usaha Koperasi | Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitas pemulihan usaha | |||||||||||||||
Fasilitasi Pelaporan Koperasi | Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitas pelaporan | |||||||||||||||
Fasilitasi Pembinaan dan pendampingan koperasi bernilai tambah | Jumlah koperasi yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan koerasi bernilai tambah | |||||||||||||||
Meningkatnya akses permodalan koperasi | % koperasi yang terakses permodalan | |||||||||||||||
Fasilitasi akses permodalan | Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi akses permodalan | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi | % koperasi aktif | |||||||||||||||
Meningkatnya pemeriksaan dan pengawasan koperasi | % Pengawasan dan pemeriksaan koperasi | |||||||||||||||
Terlaksananya Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | Jumlah koperasi yang di awasi dan diperiksa | |||||||||||||||
Terlaksanaanya Bimtek Penguatan Tata kelola Kelembagaan Koperasi | Jumlah koperasi yang mengikuti bimtek penguatan tata kelola kelembagaan koperasi | |||||||||||||||
Fasilitasi Pelaksanaan RAT | Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas SDM Perkoperasian | % SDM Koperasi yang berkualitas | |||||||||||||||
Meningkatnya Pendidikan dan pelatihan koperasi | Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitas pendidikan dan pelatihan | |||||||||||||||
Fasilitasi Pelatihan SDM Koperasi | Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitas pendidikan dan pelatihan | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha koperasi | Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi | |||||||||||||||
Diterbitkannya izin Usaha simpan pinjam koperasi sesuai standar dan prosedur yang berlaku | Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Yang Diterbitkan | |||||||||||||||
Fasilitasi ijin usaha simpan pinjam | Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi ijin usaha simpan pinjam | |||||||||||||||
Diterbitkannya izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas koperasi simpan pinjamsesuai standar dan prosedur yang berlaku | Jumlah Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantudan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Yang Diterbitkan | |||||||||||||||
Fasilitasi ijin kantor cabang | Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi ijin kantor cabang | |||||||||||||||
Meningkatnya kesehatan koperasi | % koperasi sehat | |||||||||||||||
Terlaksananya penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi | Jumlah koperasi yang dinilai kesehatan dan dibina | |||||||||||||||
Telaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi | Jumlah koperasi yang dilakukan penilaian kesehatan | |||||||||||||||
Terlaksananya Bimtek/Pelatihan Tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja Keuangan | Jumlah koperasi yang mengikuti bimtek | |||||||||||||||
Meningkatnya volume usaha koperasi | Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi |
|||||||||||||||
Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi | Persentase koperasi aktif |
|||||||||||||||
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian | Persentase Koperasi yang diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan |
|||||||||||||||
Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro | Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro |
|||||||||||||||
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Disetujui |
Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro
|
Persentase Pertumbuhan UM |
||||||||||||||
Meningkatnya kualitas produk UM | Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal | |||||||||||||||
Mewujudkan data tunggal UM | Jumlah data produk unggulan UM | |||||||||||||||
Fasilitasi pendataan Produk unggulan | Jumlah UM yang mendapatkan fasilitasi | |||||||||||||||
Monitoring data produk unggulan | Jumlah Dokumen data produk Unggulan | |||||||||||||||
Meningkatnya bantuan sarana dan prasarana bagi UM | Jumlah UM yang menerima bantuan sarana dan prasaran | |||||||||||||||
Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana UM | Jumlah UM yang mendapatkan fasilitasi | |||||||||||||||
Meningkatnya kompetensi SDM UKM | Jumlah UM yang mendapatkan fasilitas pelatihan | |||||||||||||||
Fasilitasi pelatihan SDM | Jumlah UM yang mendapatkan fasilitasi | |||||||||||||||
Meningkatnya standarisasi produk UM (Merek, Halal, HAKI) | Jumlah UM yang bersandarisasi | |||||||||||||||
Fasilitasi HAKI, Halal dan Hak Merk | Jumlah UM yang terfasilitasi | |||||||||||||||
Fasilitasi Pengadaan barang atau jasa pemerintah | Jumlah UM yang terfasilitasi | |||||||||||||||
Meningkatkan kualitas perizinan bagi UM | Jumlah UM yang mendapatkan fasilitas perizinan | |||||||||||||||
Mewujudkan Diversifikasi produk UM | Jumlah Produk UM yang difersifikasi | |||||||||||||||
Fasilitasi Diversifikasi Produk UM | Jumlah UM yang mendapatkan fasilitasi | |||||||||||||||
Meningkatnya akses pasar UM | Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan berorentasi eksport | |||||||||||||||
Meningkatnya kemitraan UM | Jumlah UM yang mendapatkan fasilitas kemitraan | |||||||||||||||
Fasilitasi kemitraan | Jumlah UM yang mendapatkan fasilitasi | |||||||||||||||
Meningkatnya Produksi, desain dan tehnologi UM | Jumlah UM yang mendapatkan fasilitasi tehnologi | |||||||||||||||
Pelatihan berbasis tehnologi bagi UM | Jumlah UM yang mendapatkan pelatihan | |||||||||||||||
Meningkatnya legalitas UM | Jumlah Um yang berlegalitas | |||||||||||||||
Fasilitasi NIB bagi UM | Jumlah UM yang mendapat fasilitasi | |||||||||||||||
Meningkatnya Wirausaha Baru | Pertumbuhan Wirausaha (PRU) | |||||||||||||||
Fasilitasi pembinaan WUB | Jumlah WUB yang mendapatkan pembinaan | |||||||||||||||
Fasilitasi Pendampingan bagi WUB | Jumlah WUB yang mendapatkan fasilitasi pendampingan | |||||||||||||||
Fasilitasi Pelatihan WUB | Jumlah WUB yang mendapatkan pelatihan | |||||||||||||||
Fasilitasi Pelatihan bagi WUB | Jumlah WUB yang mendapatkan pelatihan | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas produk Usaha Mikro | Persentase Usaha Mikro yang memiliki produk unggulan |
|||||||||||||||
Meningkatnya akses pasar Usaha Mikro | Proporsi UMKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor Diperluas akses pasar (Pemasaran) |
|||||||||||||||
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri | Pertumbuhan Wirausaha (PRU) Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Lemwas) |
|||||||||||||||
Terciptanya Birokrasi Pemerintahan Yang Professional, Responsive, Adaptif, dan Transparan | Indeks Reformasi Birokrasi |
|||||||||||||||
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Disetujui |
Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap kebijakan SPBE/PEMDI
|
% PD yang menyelenggarakan SPBE/PEMDI sesuai dengan kebijakan SPBE/PEMDI |
||||||||||||||
Terlaksananya kolaborasi PD pada pelaksanaan E Goverment | Jumlah PD yang melakukan kolaborasi | |||||||||||||||
Terlaksananya koordinasi dan kolaborasi antar PD | Jumlah kegiatan koordinasi dan kolaborasi | |||||||||||||||
Terlaksananya evaluasi penyelenggaraan SPBE/PEMDI | Jumlah kegiatan evaluasi yang dilakukan | |||||||||||||||
Tersusunnya Kebijakan SPBE/PEMDI | Jumlah Kebijakan yang dibuat, direviu, dievaluasi, dan disempurnakan | |||||||||||||||
Terlaksananya kegiatan penyusunan dokumen tata kelola dan manajemen SPBE/PEMDI | Jumlah kegiatan penyusunan dokumen | |||||||||||||||
SEKRETARIAT DAERAH Disetujui |
Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kinerja dan reformasi birokrasi
|
Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan RB |
||||||||||||||
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Disetujui |
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah berbasis Riset dan Inovasi
|
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Indeks Inovasi Daerah |
||||||||||||||
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Pendek yang Berkualitas | Rata-rata Nilai Evaluasi Internal Komponen Perencanaan dan Pengukuran Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terwujudnya Keselarasan antar Dokumen Perencanaan | Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan | |||||||||||||||
Memastikan Terakomodirnya Usulan Masyarakat ke Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Usulan Masyarakat yang Terakomodir ke Program Perencanaan Pembangunan Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Program Prioritas Nasional di Daerah | Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Penguatan Sistem Informasi Perencanaan | Jumlah Perangkat Daerah yang Menyelesaikan Pengumpulan dan Pengolahan Data Sektoral Melalui SIPD/SIPD-RI | |||||||||||||||
Memastikan Kesesuaian Program/ Kegiatan, Anggaran dan Target Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Asistensi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan | |||||||||||||||
Tersedianya Indikator Kinerja yang SMART | Persentase Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKU, IKD, IKK) yang Mendukung Kinerja Pembangunan Daerah | |||||||||||||||
Tersusunnya Pohon Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah | Jumlah Pohon Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Tersusunnya Cascading Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah | Jumlah Cascading Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Lintas Sektor secara Efektif | Persentase Keberhasilan Perencanaan Bidang Sektoral | |||||||||||||||
Tersusunnya RAD/ RAT Perencanaan Sektoral | Jumlah Dokumen RAD/ RAT Perencanaan Sektoral | |||||||||||||||
Terlaksananya Monev Kinerja Perencanaan Sektoral | Jumlah Laporan Monev Kinerja Sektoral | |||||||||||||||
Meningkatnya Efektivitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase Perangkat Daerah yang Tercapai Kinerja Tahunannya | |||||||||||||||
Terlaksananya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah | |||||||||||||||
Meningkatnya Kepuasan Layanan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Tingkat Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah |
|||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah | Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan | |||||||||||||||
Terkelolanya Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Ketepatan Penyediaan Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Meningkatkan Kapasitas SDM Perangkat Daerah | Persentase Pegawai yang Meningkat Kapasitasnya | |||||||||||||||
Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Perangkat Daerah | Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik | |||||||||||||||
Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai dengan Prosedur | |||||||||||||||
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah | Persentase Kegiatan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah yang Terfasilitasi | |||||||||||||||
Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Program/ Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan Perencanaan | Persentase Deviasi Anggaran Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | |||||||||||||||
Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah dari Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi | Persentase Implementasi Riset dan Inovasi dalam Pembangunan Daerah | |||||||||||||||
Meningkatnya Hasil Riset/ Kajian yang dijadikan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah | Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan Landasan dalam Implementasi Pembangunan Daerah | |||||||||||||||
Terfasilitasinya Penyusunan Kajian/ Riset Pendukung Pembangunan Daerah | Jumlah Kajian/ Riset Pendukung Pembangunan Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Pembinaan dan Kerjasama Forum Kemitraan Riset/ Penelitian dan Pengembangan | Jumlah Pembinaan atau Kerjasama Riset/ Penelitian dan Pengembangan yang Difasilitasi | |||||||||||||||
Meningkatnya Produk Inovasi yang dimanfaatkan oleh Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah Dalam Pelaksanaan Inovasi | Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah | |||||||||||||||
Meningkatnya Produk Inovasi | Jumlah Produk Inovasi Hasil dari Kompetisi Inovasi | |||||||||||||||
Meningkatnya Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi | |||||||||||||||
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Disetujui |
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertib, Efisien, Efektif, Transparan dan Akuntabel
|
Opini BPK Atas Laporan Keuangan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah |
||||||||||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Dan Kualitas Pelayanan Publik Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah | Tingkat Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah |
|||||||||||||||
Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Program/ Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan Perencanaan | Persentase Deviasi Anggaran Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | |||||||||||||||
Terlaksannya Penatausahaan Keuangan Perangkat daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Tersusunnya Dokumen Pelaporan Kinerja secara Benar | Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah | Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan | |||||||||||||||
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Perangkat Daerah | Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik | |||||||||||||||
Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai dengan Prosedur | |||||||||||||||
Terkelolanya Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Ketepatan Penyediaan Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Meningkatkan Kapasitas SDM Perangkat Daerah | Persentase Pegawai yang Meningkat Kapasitasnya | |||||||||||||||
Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||
Meningkatkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah | Opini BPK Atas Laporan Keuangan | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas akuntansi serta pelaporan keuangan daerah | Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu dan sesuai SAP serta penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | Jumlah dokumen laporan rekonsiliasi dan verifikasi | |||||||||||||||
Tersusunnya laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Jumlah Laporan pertanggungjawaban bulanan, triwulanan dan semesteran | |||||||||||||||
Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah laporan keuangan daerah Jumlah Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD |
|||||||||||||||
Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten | Jumlah laporan kegiatan pembinaan | |||||||||||||||
Tersusunnya kebijakan dan panduan teknis operasional serta sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen kebijakan/panduan teknis operasional/sisdur | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Penatausahaan keuangan yang tertib, efisien dan transparan | Persentase Penatausahaan Keuangan Daerah | |||||||||||||||
Tersediannya laporan belanja daerah | Jumlah Laporan Belanja daerah | |||||||||||||||
Terlaksannya penatausahaan pengelolaan keuangan | Jumlah laporan penatausahaan pengelolaan keuangan | |||||||||||||||
Terlaksananya Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | |||||||||||||||
Terlaksannya pengendalian penerbitan anggaran kas | Jumlah dokumen anggaran kas | |||||||||||||||
Terlaksananya laporan koordinasi pengelolaan kas | Jumlah laporan koordinasi pengelolaan kas | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah | Persentase Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran | |||||||||||||||
Tersusunnya dokumen perencanaan dan anggaran daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran daerah yang tepat waktu | |||||||||||||||
Terverifikasinya dokumen perencanaan dan penganggaran | Jumlah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang terverifikasi | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap | |||||||||||||||
Terlaksananya pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah pengamanan Barang Milik Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya penatausahaan BMD | Jumlah dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya pemanfaatan BMD | Jumlah pemanfaatan barang Milik daerah | |||||||||||||||
Tersusunnya Standar Harga Satuan | Jumlah dokumen Standar Harga Satuan | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Penyaluran Bantuan Keuangan | Persentase realisasi Bantuan Keuangan | |||||||||||||||
Tersusunnya dokumen pelaporan bantuan keuangan | Jumlah dokumen bantuan keuangan yang terealisasi | |||||||||||||||
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah | Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah | |||||||||||||||
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah | |||||||||||||||
Tersediannya data piutang pajak daerah | Jumlah piutang pajak daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah | Jumlah penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah | |||||||||||||||
Terlaksannya kegiatan monitoring dan evaluasi PAD | Jumlah monitoring dan evaluasi PAD | |||||||||||||||
Meningkatnya pengelolaan pendataan dan penetapan pajak daerah | Persentase pemenuhan data dan ketetapan pajak Daerah | |||||||||||||||
Tersediannya data dan ketetapan pajak daerah | Jumlah data dan ketetapan pajak daerah | |||||||||||||||
Tersediannya sarana dan prasarana Pajak Daerah | Jumlah sarana dan prasarana Pajak Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Intensifikasi pajak daerah | Jumlah analisa pajak daerah | |||||||||||||||
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Disetujui |
Meningkatnya Kompetensi ASN
|
Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya |
||||||||||||||
Terwujudnya ASN mendapatkan kompetensi manajerial dan pelatihan dasar | Persentase ASN yang mengikuti diklat kompetensi manajerial Persentase CPNS yang mengikuti Pelatihan dasar |
|||||||||||||||
Terlaksananya pengembangan kompetensi bagi pejabat Struktural dan CPNS | Jumlah laporan penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan pelatihan dasar | |||||||||||||||
Terwujudnya ASN yg mendapatkan pengembangan kompetensi teknis, Fungsional dan sosial kultural | Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis, fungsional dan sosial kultural | |||||||||||||||
Terlaksananya pengembangan kompetensi teknis, fungsional dan sosial kultural | Jumlah ASN yg mengikuti pengembangan kompetensi teknis, fungsional dan sosial kultural | |||||||||||||||
INSPEKTORAT Disetujui |
Meningkatnya pengawasan Internal menuju birokrasi yang bersih dan akuntabel
|
Maturitas Penyelenggaraan SPIP |
||||||||||||||
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Inspektorat Daerah | Tingkat Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah |
|||||||||||||||
Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Program/ Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan Perencanaan | Persentase Deviasi Anggaran Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | |||||||||||||||
Tersusunnya laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan | Jumlah Ikhtisar laporan hasil pengawasan | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah | Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan | |||||||||||||||
Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Perangkat Daerah | Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik | |||||||||||||||
Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai dengan Prosedur | |||||||||||||||
Terkelolanya Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Ketepatan Penyediaan Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Meningkatkan Kapasitas SDM Perangkat Daerah | Persentase Pegawai yang Meningkat Kapasitasnya | |||||||||||||||
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan | Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Manajemen Risiko Indeks (MRI) |
|||||||||||||||
Meningkatnya penguatan sistem pengawasan Internal | Level Kapabilitas APIP Presentase tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan BPK |
|||||||||||||||
Meningkatnya Peran APIP sebagai Assurance dan Consulting | Presentase penyelenggaraan pengawasan internal Persentase Penyelenggaraan konsultasi dan pendampingan |
|||||||||||||||
Meningkatnya pengelolaan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan Masyarakat | Persentase penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat selesai tepat waktu | |||||||||||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah | Nilai SAKIP Pemerintah Daerah |
|||||||||||||||
SEKRETARIAT DAERAH Disetujui |
Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kinerja dan reformasi birokrasi
|
Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan RB |
||||||||||||||
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Disetujui |
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Pendek yang Berkualitas
|
Rata-rata Nilai Evaluasi Internal Komponen Perencanaan dan Pengukuran Perangkat Daerah |
||||||||||||||
Terwujudnya Keselarasan antar Dokumen Perencanaan | Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan | |||||||||||||||
Memastikan Terakomodirnya Usulan Masyarakat ke Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Usulan Masyarakat yang Terakomodir ke Program Perencanaan Pembangunan Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Rapat Koordinasi/ Forum Penyaringan Usulan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Bahan Rapat Koordinasi/ Forum Penyaringan Usulan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Bahan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Program Prioritas Nasional di Daerah | Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah | |||||||||||||||
Tersusunnya Draft Analisis Data dan Analisis Kebijakan Pusat/ Provinsi Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Draft Analisis Data dan Analisis Kebijakan Pusat/ Provinsi Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Koordinasi/ Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan Pusat/ Provinsi | Jumlah Bahan Koordinasi/ Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan Pusat/ Provinsi | |||||||||||||||
Terlaksananya Penguatan Sistem Informasi Perencanaan | Jumlah Perangkat Daerah yang Menyelesaikan Pengumpulan dan Pengolahan Data Sektoral Melalui SIPD/SIPD-RI | |||||||||||||||
Terlaksananya Pembinaan terkait Sistem Informasi Perencanaan | Jumlah Pegawai yang Dibina terkait Sistem Informasi Perencanaan | |||||||||||||||
Memastikan Kesesuaian Program/ Kegiatan, Anggaran dan Target Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Asistensi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan | |||||||||||||||
Terlaksananya Asistensi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan | Jumlah Bahan Asistensi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan | |||||||||||||||
Tersedianya Indikator Kinerja yang SMART | Persentase Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKU, IKD, IKK) yang Mendukung Kinerja Pembangunan Daerah | |||||||||||||||
Tersusunnya Pohon Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah | Jumlah Pohon Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Rapat/ Desk Pohon Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah | Jumlah Bahan Rapat/ Desk Pohon Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Tersusunnya Cascading Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah | Jumlah Cascading Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Rapat/ Desk Penyusunan Cascading Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah | Jumlah Bahan Rapat/ Desk Penyusunan Cascading Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Lintas Sektor secara Efektif | Persentase Keberhasilan Perencanaan Bidang Sektoral | |||||||||||||||
Tersusunnya RAD/ RAT Perencanaan Sektoral | Jumlah Dokumen RAD/ RAT Perencanaan Sektoral | |||||||||||||||
Tersedianya Bahan Penyusunan RAD/ RAT Perencanaan Sektoral | Jumlah Bahan Penyusunan RAD/ RAT Perencanaan Sektoral | |||||||||||||||
Terlaksananya Monev Kinerja Perencanaan Sektoral | Jumlah Laporan Monev Kinerja Sektoral | |||||||||||||||
Tersedianya Data dan Draft Analisis Capaian Kinerja Sektoral | Jumlah Draft Analisis Capaian Kinerja Sektoral | |||||||||||||||
Meningkatnya Efektivitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase Perangkat Daerah yang Tercapai Kinerja Tahunannya | |||||||||||||||
Terlaksananya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah | |||||||||||||||
Tersedianya Data dan Draft Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah | JumlahDraft Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Disetujui |
Meningkatnya kualitas manajemen ASN
|
Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan Persentase penataan ASN sesuai pemetaan dan penempatan Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja baik |
||||||||||||||
Meningkatnya sistem rekruetmen pegawai berbasis kebutuhan (Formasi) dan penyediaan data kepegawaian daerah | Persentase data kepegawaian yang valid | |||||||||||||||
Tercapainya usulan formasi ASN yang disetujui Menpan RB | Persentase usulan formasi yang disetujui | |||||||||||||||
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK | Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan ASN | |||||||||||||||
Terlaksananya penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN | Jumlah dokumen penyusunan rencana kebutuhan,jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN | |||||||||||||||
Terselenggaranya layanan pensiun tepat waktu | Persentase layanan pensiun tepat waktu | |||||||||||||||
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian | Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian | |||||||||||||||
Terpenuhinya data kepegawaian yg dikelola secara digital | Jumlah data kepegawaian yang diupdate | |||||||||||||||
Terkelolanya data kepegawaian | Jumlah dokumen hasil pengelolaan data | |||||||||||||||
Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan sistem Informasi Kepegawaian (manual book | |||||||||||||||
Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN | Jumlah Lembaga Profesi yang difasilitasi | |||||||||||||||
Tercapainya penataan ASN sesuai Pemetaan dan Penempatan | Persentase ASN yang mengalami perubahan karier | |||||||||||||||
Terlaksananya manajemen talenta | Jumlah tahapan dalam proses manajemen Talenta | |||||||||||||||
Terlaksananya tahapan manajemen talenta | Jumlah laporan pelaksanaan tahapan manajemen Talenta | |||||||||||||||
Terpenuhinya ASN yg ditempatkan sesuai peta jabatan | Jumlah jabatan ASN yang terisi | |||||||||||||||
Terlaksananya mutasi, promosi, kenaikan pangkat, berkala dan UD PI | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan, pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN dan UD PI |
|||||||||||||||
Meningkatnya kedisiplinan ASN serta capaian kinerja minimal berpredikat baik | Jumlah Capaian Kinerja minimal BAIK ASN di Kabupaten Magetan | |||||||||||||||
Terwujudnya penyusunan SKP ASN | Jumlah kebijakan teknis yang dikeluarkan | |||||||||||||||
Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja | Jumlah dokumen evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur | |||||||||||||||
Terlaksananya pemberian penghargaan bagi ASN | Jumlah ASN yg diberikan penghargaan | |||||||||||||||
Meningkatnya Displin ASN | Jumlah ASN yg mendapatkan pembinaan kedisiplinan | |||||||||||||||
Terlaksanya pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN | Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualifikasi dan pemetaan Potensi Pegawai | Persentase PNS yang ditingkatkan kualifikasinya Persentase ASN mengikuti Assesmen |
|||||||||||||||
Terfasilitasinya pengajuan izin tugas belajar, pemberian dan pencantuman gelar ASN | Jumlah ASN yang mengajukan izin tugas belajar dan pencantuman gelar ASN | |||||||||||||||
Terkelolanya Assesment Center | Jumlah ASN yg mengikuti Asesment center | |||||||||||||||
INSPEKTORAT Disetujui |
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
|
Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Manajemen Risiko Indeks (MRI) |
||||||||||||||
Meningkatnya penguatan sistem pengawasan Internal | Level Kapabilitas APIP Presentase tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan BPK |
|||||||||||||||
Meningkatnya Peran APIP sebagai Assurance dan Consulting | Presentase penyelenggaraan pengawasan internal Persentase Penyelenggaraan konsultasi dan pendampingan |
|||||||||||||||
Telaksananya kegiatan pengawasan dan konsultasi sesuai PKPT berbasis risiko | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Jumlah Laporan Hasil Reviu Kinerja dan keuangan Jumlah kesepakatan pengawasan Internal yang terbentuk Jumlah laporan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan Jumlah laporan kegiatan konsultasi dan pendampingan |
|||||||||||||||
Terlaksananya Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) SPIP Terintegrasi Perangkat Daerah | Jumlah laporan PM SPIP Terintegrasi PD Jumlah laporan penjaminan kualitas SPIP Terintegrasi PD |
|||||||||||||||
Terlaksananya penilaian mandiri RB dan Evaluasi SAKIP perangkat daerah | Jumlah laporan hasil penilaian RB Perangkat Daerah Jumlah laporan hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah |
|||||||||||||||
Terlaksananya upaya pencegahan korupsi dan penegakan integritas | Jumlah kegiatan dalam pencegahan korupsi Jumlah unit kerja yang diusulkan untuk mendapatkan WBK/ WBBM |
|||||||||||||||
Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP | Jumlah laporan hasil penlaian mandiri Kapabilitas APIP | |||||||||||||||
Meningkatnya pengelolaan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan Masyarakat | Persentase penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat selesai tepat waktu | |||||||||||||||
Terlaksananya penanganan kasus pengaduan | Jumlah laporan kasus pengaduan yang selesai di tangani | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan | Indeks Perencanaan Pembangunan |
|||||||||||||||
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Disetujui |
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah berbasis Riset dan Inovasi
|
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Indeks Inovasi Daerah |
||||||||||||||
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Pendek yang Berkualitas | Rata-rata Nilai Evaluasi Internal Komponen Perencanaan dan Pengukuran Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terwujudnya Keselarasan antar Dokumen Perencanaan | Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan | |||||||||||||||
Memastikan Terakomodirnya Usulan Masyarakat ke Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Usulan Masyarakat yang Terakomodir ke Program Perencanaan Pembangunan Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Program Prioritas Nasional di Daerah | Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Penguatan Sistem Informasi Perencanaan | Jumlah Perangkat Daerah yang Menyelesaikan Pengumpulan dan Pengolahan Data Sektoral Melalui SIPD/SIPD-RI | |||||||||||||||
Memastikan Kesesuaian Program/ Kegiatan, Anggaran dan Target Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Asistensi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan | |||||||||||||||
Tersedianya Indikator Kinerja yang SMART | Persentase Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKU, IKD, IKK) yang Mendukung Kinerja Pembangunan Daerah | |||||||||||||||
Tersusunnya Pohon Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah | Jumlah Pohon Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Tersusunnya Cascading Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah | Jumlah Cascading Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Lintas Sektor secara Efektif | Persentase Keberhasilan Perencanaan Bidang Sektoral | |||||||||||||||
Tersusunnya RAD/ RAT Perencanaan Sektoral | Jumlah Dokumen RAD/ RAT Perencanaan Sektoral | |||||||||||||||
Terlaksananya Monev Kinerja Perencanaan Sektoral | Jumlah Laporan Monev Kinerja Sektoral | |||||||||||||||
Meningkatnya Efektivitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase Perangkat Daerah yang Tercapai Kinerja Tahunannya | |||||||||||||||
Terlaksananya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah | |||||||||||||||
Meningkatnya Kepuasan Layanan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Tingkat Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah |
|||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah | Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan | |||||||||||||||
Terkelolanya Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Ketepatan Penyediaan Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Meningkatkan Kapasitas SDM Perangkat Daerah | Persentase Pegawai yang Meningkat Kapasitasnya | |||||||||||||||
Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Perangkat Daerah | Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik | |||||||||||||||
Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai dengan Prosedur | |||||||||||||||
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah | Persentase Kegiatan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah yang Terfasilitasi | |||||||||||||||
Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Program/ Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan Perencanaan | Persentase Deviasi Anggaran Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | |||||||||||||||
Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah dari Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi | Persentase Implementasi Riset dan Inovasi dalam Pembangunan Daerah | |||||||||||||||
Meningkatnya Hasil Riset/ Kajian yang dijadikan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah | Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan Landasan dalam Implementasi Pembangunan Daerah | |||||||||||||||
Terfasilitasinya Penyusunan Kajian/ Riset Pendukung Pembangunan Daerah | Jumlah Kajian/ Riset Pendukung Pembangunan Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Pembinaan dan Kerjasama Forum Kemitraan Riset/ Penelitian dan Pengembangan | Jumlah Pembinaan atau Kerjasama Riset/ Penelitian dan Pengembangan yang Difasilitasi | |||||||||||||||
Meningkatnya Produk Inovasi yang dimanfaatkan oleh Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah Dalam Pelaksanaan Inovasi | Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah | |||||||||||||||
Meningkatnya Produk Inovasi | Jumlah Produk Inovasi Hasil dari Kompetisi Inovasi | |||||||||||||||
Meningkatnya Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pembangunan | Persentase Capaian Indikator Kinerja Daerah yang Berkategori Baik |
|||||||||||||||
Tersedianya indikator kinerja pembangunan yang smart | Persentase capaian indikator kinerja pembangunan |
|||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | Persentase Pelaporan LKJiP Tepat Waktu |
|||||||||||||||
SEKRETARIAT DAERAH Disetujui |
Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kinerja dan reformasi birokrasi
|
Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan RB |
||||||||||||||
Terlaksananya analisis capaian kinerja, hambatan, dan rekomendasi perbaikan terhadap kinerja instansi pemerintah | jumlah lembaga/ instansi yang berkinerja baik |
|||||||||||||||
Meningkatnya Hasil Evaluasi Kinerja Internal Perangkat Daerah | % Perangkat Daerah dengan nilai LHE SAKIP Internal Baik |
|||||||||||||||
SEKRETARIAT DAERAH Disetujui |
Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kinerja dan reformasi birokrasi
|
Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan RB |
||||||||||||||
Terlaksananya Evaluasi Sakip Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Sakip Perangkat Daerah |
|||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah |
|||||||||||||||
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Disetujui |
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Pendek yang Berkualitas
|
Rata-rata Nilai Evaluasi Internal Komponen Perencanaan dan Pengukuran Perangkat Daerah |
||||||||||||||
Terwujudnya Keselarasan antar Dokumen Perencanaan | Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan | |||||||||||||||
Memastikan Terakomodirnya Usulan Masyarakat ke Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Usulan Masyarakat yang Terakomodir ke Program Perencanaan Pembangunan Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Rapat Koordinasi/ Forum Penyaringan Usulan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Bahan Rapat Koordinasi/ Forum Penyaringan Usulan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Bahan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Program Prioritas Nasional di Daerah | Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah | |||||||||||||||
Tersusunnya Draft Analisis Data dan Analisis Kebijakan Pusat/ Provinsi Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Draft Analisis Data dan Analisis Kebijakan Pusat/ Provinsi Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Koordinasi/ Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan Pusat/ Provinsi | Jumlah Bahan Koordinasi/ Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan Pusat/ Provinsi | |||||||||||||||
Terlaksananya Penguatan Sistem Informasi Perencanaan | Jumlah Perangkat Daerah yang Menyelesaikan Pengumpulan dan Pengolahan Data Sektoral Melalui SIPD/SIPD-RI | |||||||||||||||
Terlaksananya Pembinaan terkait Sistem Informasi Perencanaan | Jumlah Pegawai yang Dibina terkait Sistem Informasi Perencanaan | |||||||||||||||
Memastikan Kesesuaian Program/ Kegiatan, Anggaran dan Target Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Asistensi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan | |||||||||||||||
Terlaksananya Asistensi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan | Jumlah Bahan Asistensi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan | |||||||||||||||
Tersedianya Indikator Kinerja yang SMART | Persentase Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKU, IKD, IKK) yang Mendukung Kinerja Pembangunan Daerah | |||||||||||||||
Tersusunnya Pohon Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah | Jumlah Pohon Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Rapat/ Desk Pohon Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah | Jumlah Bahan Rapat/ Desk Pohon Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Tersusunnya Cascading Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah | Jumlah Cascading Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Rapat/ Desk Penyusunan Cascading Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah | Jumlah Bahan Rapat/ Desk Penyusunan Cascading Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Lintas Sektor secara Efektif | Persentase Keberhasilan Perencanaan Bidang Sektoral | |||||||||||||||
Tersusunnya RAD/ RAT Perencanaan Sektoral | Jumlah Dokumen RAD/ RAT Perencanaan Sektoral | |||||||||||||||
Tersedianya Bahan Penyusunan RAD/ RAT Perencanaan Sektoral | Jumlah Bahan Penyusunan RAD/ RAT Perencanaan Sektoral | |||||||||||||||
Terlaksananya Monev Kinerja Perencanaan Sektoral | Jumlah Laporan Monev Kinerja Sektoral | |||||||||||||||
Tersedianya Data dan Draft Analisis Capaian Kinerja Sektoral | Jumlah Draft Analisis Capaian Kinerja Sektoral | |||||||||||||||
Meningkatnya Efektivitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase Perangkat Daerah yang Tercapai Kinerja Tahunannya | |||||||||||||||
Terlaksananya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah | |||||||||||||||
Tersedianya Data dan Draft Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah | JumlahDraft Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertib, Efisien, Efektif, Transparan dan Akuntabel | Opini BPK Atas Laporan Keuangan |
|||||||||||||||
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Disetujui |
Meningkatkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
|
Opini BPK Atas Laporan Keuangan |
||||||||||||||
Meningkatnya kualitas akuntansi serta pelaporan keuangan daerah | Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu dan sesuai SAP serta penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | Jumlah dokumen laporan rekonsiliasi dan verifikasi | |||||||||||||||
Tersedianya bahan rekonsiliasi dan verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | jumlah bahan rekonsiliasi dan verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | |||||||||||||||
Tersusunnya laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Jumlah Laporan pertanggungjawaban bulanan, triwulanan dan semesteran | |||||||||||||||
Terlaksananya Penyediaan Bahan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | |||||||||||||||
Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah laporan keuangan daerah Jumlah Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD |
|||||||||||||||
Tersedianya Bahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Bahan Laporan Keuangan Daerah | |||||||||||||||
Tersedianya Bahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah Bahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | |||||||||||||||
Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten | Jumlah laporan kegiatan pembinaan | |||||||||||||||
Tersedianya bahan pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten | Jumlah bahan pembinaan | |||||||||||||||
Tersusunnya kebijakan dan panduan teknis operasional serta sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen kebijakan/panduan teknis operasional/sisdur | |||||||||||||||
Tersedianya bahan penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional serta sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan | jumlah bahan dokumen kebijakan dan panduan teknis operasional serta sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Penatausahaan keuangan yang tertib, efisien dan transparan | Persentase Penatausahaan Keuangan Daerah | |||||||||||||||
Tersediannya laporan belanja daerah | Jumlah Laporan Belanja daerah | |||||||||||||||
Meyediakan draf laporan realisasi belanja daerah | Jumlah draf laporan realisasi belanja daerah | |||||||||||||||
Terlaksannya penatausahaan pengelolaan keuangan | Jumlah laporan penatausahaan pengelolaan keuangan | |||||||||||||||
Menyiapkan kegiatan pembinaan penatausahaan keuangan | jumlah kegiatan pembinaan penatausahaan keuangan | |||||||||||||||
Terlaksananya Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | |||||||||||||||
Menyiapkan dokumen pelaksanaan rekonsiliasi | Jumlah dokumen pelaksanaan rekonsiliasi | |||||||||||||||
Terlaksannya pengendalian penerbitan anggaran kas | Jumlah dokumen anggaran kas | |||||||||||||||
Meyediakan draf dokumen penerbitan anggaran kas | Jumlah draf dokumen penerbitan anggaran kas yang disiapkan | |||||||||||||||
Terlaksananya laporan koordinasi pengelolaan kas | Jumlah laporan koordinasi pengelolaan kas | |||||||||||||||
Terselesainya berkas pengelolaan kas | Jumlah berkas pengelolaan kas | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah | Persentase Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran | |||||||||||||||
Tersusunnya dokumen perencanaan dan anggaran daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran daerah yang tepat waktu | |||||||||||||||
Tersedianya dokumen Rancangan dan Kesepakatan KUA PPAS dan Perubahan | Jumlah Rancangan dan Kesepakatan KUA PPAS dan Perubahan | |||||||||||||||
Tersediannya dokumen rancangan Perda dan Perbup APBD dan Perubahan | Jumlah rancangan Perda dan Perbup APBD dan Perubahan | |||||||||||||||
Tersediannya dokumen Perencanaan Anggaran Daerah | Jumlah Perencanaan Anggaran Daerah | |||||||||||||||
Terverifikasinya dokumen perencanaan dan penganggaran | Jumlah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang terverifikasi | |||||||||||||||
Terlaksananya verifikasi dokumen Rencana Kerja Anggaran dan perubahan | Jumlah verifikasi dokumen Rencana kerja Anggaran dan perubahan | |||||||||||||||
Terlaksannya verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran dan perubahan | Jumlah verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran dan perubahan | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap | |||||||||||||||
Terlaksananya pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah pengamanan Barang Milik Daerah | |||||||||||||||
Melaksanakan Pengajuan Pengamanan Barang Milik Daerah | jumlah Pengajuan Pengamanan Barang Milik Daerah | |||||||||||||||
Tersediannya laporan inventarisasi BMD | Jumlah laporan hasil inventarisasi | |||||||||||||||
Terlaksananya penatausahaan BMD | Jumlah dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah | |||||||||||||||
Tersediannya dokumen Buku Inventaris dan status penggunaan | jumlah dokumen Buku Inventaris dan status penggunaan | |||||||||||||||
Tersediannya dokumen RKBMD | Jumlah dokumen RKBMD | |||||||||||||||
Terlaksananya pemanfaatan BMD | Jumlah pemanfaatan barang Milik daerah | |||||||||||||||
Tersedianya dokumen Pemanfaatan Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen Pemanfaatan Barang Milik Daerah | |||||||||||||||
Tersusunnya Standar Harga Satuan | Jumlah dokumen Standar Harga Satuan | |||||||||||||||
Tersediannya Standar Harga Satuan | Jumlah Perbup Standart Harga Satuan | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Penyaluran Bantuan Keuangan | Persentase realisasi Bantuan Keuangan | |||||||||||||||
Tersusunnya dokumen pelaporan bantuan keuangan | Jumlah dokumen bantuan keuangan yang terealisasi | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas akuntansi serta pelaporan keuangan daerah | Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu dan sesuai SAP serta penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah |
|||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Penatausahaan keuangan yang tertib, efisien dan transparan | Persentase Penatausahaan keuangan daerah |
|||||||||||||||
Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah | Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan dan Penganggaran |
|||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap |
|||||||||||||||
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah | Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah |
|||||||||||||||
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Disetujui |
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
|
Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah |
||||||||||||||
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah | |||||||||||||||
Tersediannya data piutang pajak daerah | Jumlah piutang pajak daerah | |||||||||||||||
Tersediannya dokumen penagihan pajak Daerah | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan Pajak Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah | Jumlah penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah | |||||||||||||||
Melaksanakan penyuluhan pajak daerah | Jumlah kegiatan penyuluhan pajak daerah | |||||||||||||||
Terlaksannya kegiatan monitoring dan evaluasi PAD | Jumlah monitoring dan evaluasi PAD | |||||||||||||||
Tersusunnya laporan Realisasi PAD | Jumlah laporan Realisasi PAD | |||||||||||||||
Meningkatnya pengelolaan pendataan dan penetapan pajak daerah | Persentase pemenuhan data dan ketetapan pajak Daerah | |||||||||||||||
Tersediannya data dan ketetapan pajak daerah | Jumlah data dan ketetapan pajak daerah | |||||||||||||||
Melakukan pendataan dan pemutakhiran pajak daerah | Jumlah Pajak Daerah yang didata dan dimutakhirkan | |||||||||||||||
Melaksanakan penetapan Pajak Daerah | Jumlah penetapan Pajak Daerah | |||||||||||||||
Tersediannya sarana dan prasarana Pajak Daerah | Jumlah sarana dan prasarana Pajak Daerah | |||||||||||||||
Menyediakan kelengkapan pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah | Jumlah kelengkapan pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Intensifikasi pajak daerah | Jumlah analisa pajak daerah | |||||||||||||||
Tersediannya kebijakan pajak daerah | Jumlah kebijakan pajak daerah | |||||||||||||||
Menyediakan target Pajak daerah | Jumlah target pajak daerah | |||||||||||||||
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah |
|||||||||||||||
Meningkatnya pengelolaan pendataan dan penetapan pajak daerah | Persentase pemenuhan data dan ketetapan pajak Daerah |
|||||||||||||||
Meningkatanya Penyelenggara Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik | Indeks SPBE/ Pemerintahan Digital |
|||||||||||||||
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Disetujui |
Meningkatnya Keterpaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik
|
Indeks SPBE / PEMDI |
||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik | Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Digital | |||||||||||||||
Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap kebijakan SPBE/PEMDI | % PD yang menyelenggarakan SPBE/PEMDI sesuai dengan kebijakan SPBE/PEMDI | |||||||||||||||
Terlaksananya kolaborasi PD pada pelaksanaan E Goverment | Jumlah PD yang melakukan kolaborasi | |||||||||||||||
Tersusunnya Kebijakan SPBE/PEMDI | Jumlah Kebijakan yang dibuat, direviu, dievaluasi, dan disempurnakan | |||||||||||||||
Meningkatnya Cakupan Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi | . % Layanan publik dan administrasi pemerintahan yang sudah terintegrasi | |||||||||||||||
Terlaksananya Layanan Administrasi Publik dan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah PD yang mempunyai layanan publik berbasis elektronik | |||||||||||||||
Tersedianya SDM TIK yang berkualitas | IMDI | |||||||||||||||
Terlaksananya pembuatan, Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi | Persentase Jumlah Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Teknologi Informasi | . % Infrastruktur TIK dalam kondisi baik | |||||||||||||||
Terlaksananya Layanan Pusat Data | Persentase Pusat Data dalam kondisi baik | |||||||||||||||
Terlaksananya Layanan Jaringan Intranet dan internet | Persentase PD yang terkoneksi jaringan intranet dan internet yang disediakan Dinas Kominfo | |||||||||||||||
Meningkatnya Kepuasan Layanan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Tingkat Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah |
|||||||||||||||
Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Program/ Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan Perencanaan | Persentase Deviasi Anggaran Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah | Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan | |||||||||||||||
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Perangkat Daerah | Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik | |||||||||||||||
Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai dengan Prosedur | |||||||||||||||
Terkelolanya Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Ketepatan Penyediaan Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Meningkatkan Kapasitas SDM Perangkat Daerah | Persentase Pegawai yang Meningkat Kapasitasnya | |||||||||||||||
Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik | Cakupan penyebaran informasi program pemerintah kepada masyarakat | |||||||||||||||
Meningkatnya pengelolaan informasi dan opini publik | Persentase rekomendasi terhadap isu publik yang terselesaikan | |||||||||||||||
Meningkatnya kinerja monitoring isu, berita dan opini publik | Jumlah laporan monitoring isu, berita dan opini publik | |||||||||||||||
Terlaksananya penyusunan strategi komunikasi untuk penyebarluasan informasi | Jumlah strategi komunikasi yang disusun | |||||||||||||||
Meningkatnya pengelolaan pengaduan masyarakat | Persentase pengaduan yang terselesaikan | |||||||||||||||
Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik | Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah ( survey ) | |||||||||||||||
Meningkatnya kinerja layanan informasi publik | Jumlah permohonan informasi publik yang terselesaikan | |||||||||||||||
Meningkatnya publikasi dan diseminasi informasi | Jumlah informasi yang disampaikan melalui media Jumlah masyarakat yang terpapar informasi publik |
|||||||||||||||
Meningkatnya hubungan kerjasama dengan media | Jumlah kegiatan relasi media yang dilaksanakan | |||||||||||||||
Meningkatnya pengelolaan media komunikasi publik | Jumlah media komunikasi yang dikelola | |||||||||||||||
Meningkatnya pengelolaan kemitraan IKP | Jumlah KIM yang dibina | |||||||||||||||
Meningkatnya pengelolaan dan partisipasi KIM dalam menyebarluaskan informasi | Jumlah KIM yang dibina | |||||||||||||||
Terwujudnya layanan data statistik sektoral yang akurat | Indeks Pembangunan Statistik | |||||||||||||||
Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral | Persentase PD yang memenuhi data statistik sektoral yang valid | |||||||||||||||
Terlaksananya kolaborasi PD produsen data statistik sektoral | Jumlah kolaborasi yang dilakukan | |||||||||||||||
Terlaksananya peningkatan kualitas data statistik sektoral | Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu | |||||||||||||||
Terwujudnya Publikasi Data Statistik Sektoral | Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi | |||||||||||||||
Tersedianya standar dan pedoman pengumpulan data statistik sektoral | Jumlah standar dan pedoman pengumpulan data statistik sektoral | |||||||||||||||
Tersedianya sistem informasi dan database data sektoral yang terintergrasi dan mudah diakses | Persentase pengguna data sektoral terintegrasi | |||||||||||||||
Meningkatnya Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah | Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi | Persentase PD yang menerapkan prinsip keamanan informasi | |||||||||||||||
Tersedianya Sumber Daya Keamanan Informasi yang berkualitas | Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Keamanan Informasi | |||||||||||||||
Tersedianya layanan keamanan informasi kepada PD | Jumlah layanan keamanan informasi yang dilakukan kepada PD | |||||||||||||||
Terselenggaranya Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi (JKS) | Persentase PD yang terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi | |||||||||||||||
Tersedianya Informasi berklasifikasi seluruh PD | Jumlah Informasi berklasifikasi dan tersampaikan | |||||||||||||||
Tersedianya kebijakan tata kelola keamanan informasi | Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi | |||||||||||||||
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Disetujui |
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Prima
|
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
||||||||||||||
Meningkatnya Pelayanan Perizinan Berusaha Sesuai Standar Pelayanan Perizinan | Persentase Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai dengan Ketentuan | |||||||||||||||
Tersedianya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Yang Disediakan | |||||||||||||||
Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | Jumlah Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | |||||||||||||||
Terlaksananya Penyerahan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Kepada Pemohon | Jumlah Dokumen Pemohon yang Sudah Diterbitkan Ijinnya | |||||||||||||||
Terlaksananya Pengarsipan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan | Jumlah Dokumen yang Diarsipkan | |||||||||||||||
Terlaksananya Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | Jumlah Laporan Hasil Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi | |||||||||||||||
Terlaksananya Verifikasi Dokumen Perizinan dan Non Perizinan | Persentase Penyelesaian Verifikasi Dokumen Perizinan | |||||||||||||||
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perizinan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Perizinan | |||||||||||||||
Terlaksananya Koordinasi Terkait Pelayanan Perizinan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Terkait Perizinan | |||||||||||||||
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | Persentase Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Dalam Kondisi Baik | |||||||||||||||
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Sarpras Penunjang Pelayanan | Jumlah Laporan Monev Sarpras | |||||||||||||||
Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat | Persentase Pengaduan Masyarakat yang Terselesaikan | |||||||||||||||
Meningkatnya Tindak Lanjut dan Penyelesaian atas Laporan Pengaduan Masyarakat | IK : % Pengaduan yang di Tindaklanjuti dan di Selesaikan sesuai dengan SOP | |||||||||||||||
Terselenggaranya peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan pengaduan | Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti | |||||||||||||||
Terlaksanya Penyediaan Layanan Informasi dan Konsultansi | Jumlah Kegiatan Pelayanan Informasi dan Konsultansi yang dilaksanakan Jumlah Sarana Layanan Informasi dan Konsultansi yang disediakan |
|||||||||||||||
Terlaksananya Pengelolaan Informasi kepada Masyarakat dan Pelaku Usaha | Jumlah Dokumen pengelolaan informasi Kepada Masyarakat | |||||||||||||||
Meningkatnya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi | Persentase Ketersediaan Data dan Sistem Informasi | |||||||||||||||
Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan dalam Kondisi Baik | Persentase Sistem Informasi dalam Kondisi Baik | |||||||||||||||
Tersedianya Data Perizinan serta Penanaman Modal | Jumlah Data yang disediakan | |||||||||||||||
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Disetujui |
PERANGKAT DAERAH YANG MENGELOLA ARSIP KONVENSIONAL DAN ELEKTRONIK
|
PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGELOLA ARSIP KONVENSIONAL DAN ELEKTRONIK |
||||||||||||||
MENINGKATNYA KETERSEDIAAN ARSIP DINAMIS DAN STATIS | PERSENTASE TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP | |||||||||||||||
TERKELOLANYA ARSIP DINAMIS DAERAH | JUMLAH ARSIP DINAMIS DAERAH YANG DIKELOLA | |||||||||||||||
TERLAKSANANYA GERAKAN SADAR TERTIP ARSIP | JUMLAH PERANGKAT DAERAH YANG SADAR PENTINGNYA ARSIP | |||||||||||||||
TERLAKSANANYA PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL | NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL PERANGKAT DAERAH | |||||||||||||||
TERLAKSANANYA PEMBINAAN KEARSIPAN | JUMLAH PERANGKAT DAERAH YANG DILAKUKAN PEMBINAAN KAERSIPAN | |||||||||||||||
TERKELOLANYA ARSIP STATIS DAERAH | JUMLAH ARSIP STATIS DAERAH YANG DIKELOLA | |||||||||||||||
TERLAKSANANYA AKUISISI DAN PRESERVASI ARSIP STATIS | JUMLAH ARSIP STATIS YANG DI AKUISISI DAN DI PRESERVASI | |||||||||||||||
TERLAKSANNYA PENGELOLAAN ARSIP STATIS | JUMLAH ARSIP YANG DI KELOLA | |||||||||||||||
TERKELOLANYA SIMPUL INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL | JUMLAH ARSIP YANG DISAJIKAN SECARA DIGITAL | |||||||||||||||
TERSEDIANYA KONTRIBUTOR SIKN | JUMLAH SDM DARI PERANGKAT DAERAH YANG INPUT DALAM APLIKASI SIKN | |||||||||||||||
TERSEDIANNYA ARSIP YANG DISAJIKAN SECARA DIGITAL | JUMLAH ARSIP YANG DIINPUT DALAM APLIKASI SIKN | |||||||||||||||
MENINGKATNYA PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | PERSENTASE ARSIP YANG TERLINDUNGI | |||||||||||||||
TERKELOLANYA PEMUSNAHAN ARSIP | JUMLAH ARSIP YANG DIMUSNAHKAN | |||||||||||||||
TERLAKSANNYA PENILAIAN DAN PENETAPAN ARSIP YANG AKAN DIMUSNAKAN | JUMLAH ARSIP YANG DINILAI DAN DITETAPKAN | |||||||||||||||
TERLAKSANNYA PEMUSNAHAN ARSIP | JUMLAH ARSIP YANG DIMUSNAHKAN | |||||||||||||||
TERKELOLANYA PERLINDUNGAN DAN PENYELMATAN ARSIP AKIBAT BENCANA | JUMLAH ARSIP YANG DISELAMATKAN AKIBAT BENCANA | |||||||||||||||
TERLAKSANANYA PEMBINAAN ARSIP AKIBAT BENCANA | Jumlah PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN Arisp Akibat Bencana | |||||||||||||||
TERKELOLANYA ARSIP YANG AKAN DI AUNTENTIFIKASI | JUMLAH AUTENTIFIKASI ARSIP | |||||||||||||||
TERLAKSANYA AUTENTIKASI ARSIP HASIL ALIH MEDIA | jumlah autentikasi arsip hasil alih media | |||||||||||||||
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Disetujui |
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah berbasis Riset dan Inovasi
|
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Indeks Inovasi Daerah |
||||||||||||||
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Pendek yang Berkualitas | Rata-rata Nilai Evaluasi Internal Komponen Perencanaan dan Pengukuran Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terwujudnya Keselarasan antar Dokumen Perencanaan | Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan | |||||||||||||||
Memastikan Terakomodirnya Usulan Masyarakat ke Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Usulan Masyarakat yang Terakomodir ke Program Perencanaan Pembangunan Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Program Prioritas Nasional di Daerah | Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Penguatan Sistem Informasi Perencanaan | Jumlah Perangkat Daerah yang Menyelesaikan Pengumpulan dan Pengolahan Data Sektoral Melalui SIPD/SIPD-RI | |||||||||||||||
Memastikan Kesesuaian Program/ Kegiatan, Anggaran dan Target Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Asistensi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan | |||||||||||||||
Tersedianya Indikator Kinerja yang SMART | Persentase Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKU, IKD, IKK) yang Mendukung Kinerja Pembangunan Daerah | |||||||||||||||
Tersusunnya Pohon Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah | Jumlah Pohon Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Tersusunnya Cascading Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah | Jumlah Cascading Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Lintas Sektor secara Efektif | Persentase Keberhasilan Perencanaan Bidang Sektoral | |||||||||||||||
Tersusunnya RAD/ RAT Perencanaan Sektoral | Jumlah Dokumen RAD/ RAT Perencanaan Sektoral | |||||||||||||||
Terlaksananya Monev Kinerja Perencanaan Sektoral | Jumlah Laporan Monev Kinerja Sektoral | |||||||||||||||
Meningkatnya Efektivitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase Perangkat Daerah yang Tercapai Kinerja Tahunannya | |||||||||||||||
Terlaksananya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah | |||||||||||||||
Meningkatnya Kepuasan Layanan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Tingkat Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah |
|||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah | Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan | |||||||||||||||
Terkelolanya Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Ketepatan Penyediaan Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Meningkatkan Kapasitas SDM Perangkat Daerah | Persentase Pegawai yang Meningkat Kapasitasnya | |||||||||||||||
Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Perangkat Daerah | Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik | |||||||||||||||
Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai dengan Prosedur | |||||||||||||||
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah | Persentase Kegiatan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah yang Terfasilitasi | |||||||||||||||
Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Program/ Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan Perencanaan | Persentase Deviasi Anggaran Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | |||||||||||||||
Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah dari Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi | Persentase Implementasi Riset dan Inovasi dalam Pembangunan Daerah | |||||||||||||||
Meningkatnya Hasil Riset/ Kajian yang dijadikan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah | Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan Landasan dalam Implementasi Pembangunan Daerah | |||||||||||||||
Terfasilitasinya Penyusunan Kajian/ Riset Pendukung Pembangunan Daerah | Jumlah Kajian/ Riset Pendukung Pembangunan Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Pembinaan dan Kerjasama Forum Kemitraan Riset/ Penelitian dan Pengembangan | Jumlah Pembinaan atau Kerjasama Riset/ Penelitian dan Pengembangan yang Difasilitasi | |||||||||||||||
Meningkatnya Produk Inovasi yang dimanfaatkan oleh Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah Dalam Pelaksanaan Inovasi | Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah | |||||||||||||||
Meningkatnya Produk Inovasi | Jumlah Produk Inovasi Hasil dari Kompetisi Inovasi | |||||||||||||||
Meningkatnya Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik | Cakupan Tata Kelola SPBE dan Smart City |
|||||||||||||||
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Disetujui |
Tersusunnya Kebijakan SPBE/PEMDI
|
Jumlah Kebijakan yang dibuat, direviu, dievaluasi, dan disempurnakan |
||||||||||||||
Terlaksananya kegiatan penyusunan dokumen tata kelola dan manajemen SPBE/PEMDI | Jumlah kegiatan penyusunan dokumen | |||||||||||||||
Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap kebijakan SPBE | % OPD yang menyelenggarakan SPBE sesuai dengan kebijakan SPBE |
|||||||||||||||
Meningkatnya Cakupan Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi | % Layanan publik yang Sudah Terintegrasi % Layanan Administrasi Pemerintahan yang Sudah Terintegrasi |
|||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Teknologi Informasi SPBE | Infrastruktur SPBE Dalam Kondisi Baik |
|||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral | Data Statistik Sektoral yang Berkualitas |
|||||||||||||||
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Disetujui |
Terwujudnya layanan data statistik sektoral yang akurat
|
Indeks Pembangunan Statistik |
||||||||||||||
Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral | Persentase PD yang memenuhi data statistik sektoral yang valid | |||||||||||||||
Terlaksananya kolaborasi PD produsen data statistik sektoral | Jumlah kolaborasi yang dilakukan | |||||||||||||||
Terlaksananya Forum Produsen Data Statistik Sektoral | Jumlah anggota Forum produsen data | |||||||||||||||
Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Data Statistik Sektoral | Jumlah laporan pemantauan evaluasi pengelolaan data statistik sektoral | |||||||||||||||
Terlaksananya peningkatan kualitas data statistik sektoral | Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu | |||||||||||||||
Terlaksananya pengelolaan data statistik sektoral yang diterima dari OPD produsen data | Persentase data statistik sektoral yang dikelola pada portal data | |||||||||||||||
Terlaksananya pemanfaatan dan monitoring data statistik sektoral pada sistem informasi data statistik sektoral | Persentase data statistik sektoral yang diverifikasi dan divalidasi | |||||||||||||||
Terwujudnya Publikasi Data Statistik Sektoral | Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi | |||||||||||||||
Tersedianya standar dan pedoman pengumpulan data statistik sektoral | Jumlah standar dan pedoman pengumpulan data statistik sektoral | |||||||||||||||
Terlaksananya Penyusunan Standar dan Pedoman pengumpulan data Statistik Sektoral | Jumlah kegiatan penyusunan standar ddan pedoman pengumpulan data statistik sektoral | |||||||||||||||
Tersedianya sistem informasi dan database data sektoral yang terintergrasi dan mudah diakses | Persentase pengguna data sektoral terintegrasi | |||||||||||||||
Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan portal data | Jumlah kegiatan pengelolaan portal data | |||||||||||||||
Terlaksananya penyusunan buku statistik sektoral | Jumlah buku statistik sektoral yang disusun | |||||||||||||||
Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral | % OPD yang Memenuhi Data Statistik Sektoral yang Valid |
|||||||||||||||
Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral | % Data Statistik Sektoral yang Dikelola |
|||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Keamanan Informasi | % OPD yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi |
|||||||||||||||
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Disetujui |
Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
|
Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Digital |
||||||||||||||
Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap kebijakan SPBE/PEMDI | % PD yang menyelenggarakan SPBE/PEMDI sesuai dengan kebijakan SPBE/PEMDI | |||||||||||||||
Terlaksananya kolaborasi PD pada pelaksanaan E Goverment | Jumlah PD yang melakukan kolaborasi | |||||||||||||||
Terlaksananya koordinasi dan kolaborasi antar PD | Jumlah kegiatan koordinasi dan kolaborasi | |||||||||||||||
Terlaksananya evaluasi penyelenggaraan SPBE/PEMDI | Jumlah kegiatan evaluasi yang dilakukan | |||||||||||||||
Tersusunnya Kebijakan SPBE/PEMDI | Jumlah Kebijakan yang dibuat, direviu, dievaluasi, dan disempurnakan | |||||||||||||||
Terlaksananya kegiatan penyusunan dokumen tata kelola dan manajemen SPBE/PEMDI | Jumlah kegiatan penyusunan dokumen | |||||||||||||||
Meningkatnya Cakupan Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi | . % Layanan publik dan administrasi pemerintahan yang sudah terintegrasi | |||||||||||||||
Terlaksananya Layanan Administrasi Publik dan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah PD yang mempunyai layanan publik berbasis elektronik | |||||||||||||||
Tersedianya layanan administrasi pemerintahan | Jumlah layanan administrasi pemerintahan | |||||||||||||||
Tersedianya Layanan Administrasi Publik | Jumlah layanan administrasi publik | |||||||||||||||
Tersedianya SDM TIK yang berkualitas | IMDI | |||||||||||||||
Terlaksananya peningkatan SDM TIK | Jumlah peningkatan SDM TIK yang dilaksanakan | |||||||||||||||
Tersedianya sarana prasarana pengembangan SDM TIK | Jumlah sarana prasarana SDM TIK yang dimiliki | |||||||||||||||
Terlaksananya pembuatan, Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi | Persentase Jumlah Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan | |||||||||||||||
Terlaksananya perencanaan, pembuatan, pengembangan dan pengujian aplikasi | Jumlah kegiatan perencanaan, pembuatan, pengembangan dan pengujian aplikasi | |||||||||||||||
Tersedianya laporan pemeliharaan Aplikasi | Jumlah laporan pemeliharaan aplikasi | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Teknologi Informasi | . % Infrastruktur TIK dalam kondisi baik | |||||||||||||||
Terlaksananya Layanan Pusat Data | Persentase Pusat Data dalam kondisi baik | |||||||||||||||
Pengelolaan domain magetan.go.id | Jumlah domain yang dikelola | |||||||||||||||
Terlaksananya pemeliharaan server | jumlah laporan pemeliharaan server | |||||||||||||||
Terlaksananya peningkatan kapasitas server | Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas server | |||||||||||||||
Terlaksananya Layanan Jaringan Intranet dan internet | Persentase PD yang terkoneksi jaringan intranet dan internet yang disediakan Dinas Kominfo | |||||||||||||||
Terlaksananya pemeliharaan jaringan intranet dan internet | Jumlah kegiatan pemeliharaan jaringan intranet dan internet | |||||||||||||||
Terlaksananya peningkatan kapasitas jaringan intranet dan internet | Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas jaringan intranet dan internet | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi | % OPD yang Menerapkan Prinsip Keamanan Informasi |
|||||||||||||||
Terselenggaranya Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi (JKS) | % OPD yang terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi |
|||||||||||||||
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik | % Informasi yang Tersampaikan Kepada Masyarakat |
|||||||||||||||
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Disetujui |
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik
|
Cakupan penyebaran informasi program pemerintah kepada masyarakat |
||||||||||||||
Meningkatnya pengelolaan informasi dan opini publik | Persentase rekomendasi terhadap isu publik yang terselesaikan | |||||||||||||||
Meningkatnya kinerja monitoring isu, berita dan opini publik | Jumlah laporan monitoring isu, berita dan opini publik | |||||||||||||||
Terlaksananya Monitoring Media Online, Media Sosial, dan Media Cetak | Jumlah kegiatan monitoring berita seputar kabupaten magetan pada media online, media sosial, media cetak | |||||||||||||||
Terlaksananya penyusunan strategi komunikasi untuk penyebarluasan informasi | Jumlah strategi komunikasi yang disusun | |||||||||||||||
Terlaksananya monitoring website dan media sosial Dinas Kominfo Magetan | Jumlah Monitoring Rilis Agenda Pemerintah Pada Website dan Media Sosial Dinas Kominfo | |||||||||||||||
Meningkatnya pengelolaan pengaduan masyarakat | Persentase pengaduan yang terselesaikan | |||||||||||||||
Terlaksananya pemantauan dan koordinasi pengaduan dengan seluruh PD | Jumlah kegiatan pemantauan dan koordinasi yang dilakukan | |||||||||||||||
Tersusunnya laporan pengaduan yang terselesaikan | Jumlah laporan penyelesaian pengaduan | |||||||||||||||
Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik | Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah ( survey ) | |||||||||||||||
Meningkatnya kinerja layanan informasi publik | Jumlah permohonan informasi publik yang terselesaikan | |||||||||||||||
Tersedianya Daftar Informasi Publik | Jumlah Daftar Informasi Publik yang tersedia | |||||||||||||||
Terlaksananya kegiatan monitoring pengelolaan PPID | Jumlah kegiatan monitoring yang dilakukan | |||||||||||||||
Terlaksananya kolaborasi yang solid antara PPID utama dan pelaksana | Jumlah kolaborasi yang dilaksanakan | |||||||||||||||
Meningkatnya publikasi dan diseminasi informasi | Jumlah informasi yang disampaikan melalui media Jumlah masyarakat yang terpapar informasi publik |
|||||||||||||||
Terlaksananya pembuatan konten , iklan, reklame dan berita sebagai bahan diseminasi informasi untuk disebarkan kepada masyarakat | Jumlah konten , iklan, reklame dan berita yang dibuat sebagai bahan diseminasi informasi | |||||||||||||||
Terlaksananya Diseminasi Informasi kepada Masyarakat melalui Media Luar Ruang | Jumlah baleho yang terpasang pada media luar ruang | |||||||||||||||
Terlaksana peliputan dan pembuatan rilis berita | Jumlah hasil liputan dan rilis berita | |||||||||||||||
Meningkatnya hubungan kerjasama dengan media | Jumlah kegiatan relasi media yang dilaksanakan | |||||||||||||||
Terlaksananya kegiatan layanan kepada media | Jumlah kegiatan layanan kepada media | |||||||||||||||
Meningkatnya pengelolaan media komunikasi publik | Jumlah media komunikasi yang dikelola | |||||||||||||||
Terlaksananya siaran keliling menggunakan Mobil Unit Siaran | Jumlah kegiatan Siaran Keliling menggunakan Mobil Unit Siaran | |||||||||||||||
Terlaksananya pengelolaan program siaran Radio Magetan Indah | Jumlah pelaksanaan program siaran Radio Magetan Indah | |||||||||||||||
Meningkatnya pengelolaan kemitraan IKP | Jumlah KIM yang dibina | |||||||||||||||
Meningkatnya pengelolaan dan partisipasi KIM dalam menyebarluaskan informasi | Jumlah KIM yang dibina | |||||||||||||||
Terlaksananya koordinasi dan pembinaan KIM | Jumlah kegiatan pembinaan KIM | |||||||||||||||
Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Cakupan Pemanfaatan Media IKP |
|||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Pelayanan Publik |
|||||||||||||||
SEKRETARIAT DAERAH Disetujui |
Terlaksananya Fasilitasi penilaian pelayanan publik dan tata laksana
|
Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana |
||||||||||||||
Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik | % Peningkatan Inovasi Pelayanan Publik |
|||||||||||||||
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Disetujui |
Meningkatnya Produk Inovasi yang dimanfaatkan oleh Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah Dalam Pelaksanaan Inovasi
|
Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah |
||||||||||||||
Meningkatnya Produk Inovasi | Jumlah Produk Inovasi Hasil dari Kompetisi Inovasi | |||||||||||||||
Terfasilitasinya Pengembangan Produk Inovasi | Jumlah Produk Inovasi yang Direplikasi/ Dikembangkan | |||||||||||||||
Terfasilitasinya Pengajuan HAKI | Jumlah Inovasi yang Difasilitasi Pengajuan HAKI | |||||||||||||||
Terlaksananya Kompetisi Inovasi | Jumlah Bahan yang Disiapkan untuk Kompetisi Inovasi | |||||||||||||||
Meningkatnya Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi | |||||||||||||||
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Implementasi Inovasi Daerah | Jumlah Inovasi Daerah dengan Data Dukung Memadai | |||||||||||||||
Meningkatnya Perangkat Daerah yang Melaksanakan Inovasi Pelayanan Publik | % Perangkat Daerah yang Menghasilan Inovasi Pelayanan Publik |
|||||||||||||||
Meningkatnya Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah Daerah |
|||||||||||||||
SEKRETARIAT DAERAH Disetujui |
Terlaksananya Fasilitasi penilaian pelayanan publik dan tata laksana
|
Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana |
||||||||||||||
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah | Skor IKM Perangkat Daerah |
|||||||||||||||
Meningkatnya Pelayanan Terhadap Aduan Masyarakat | % Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti |
|||||||||||||||
INSPEKTORAT Disetujui |
Terlaksananya penanganan kasus pengaduan
|
Jumlah laporan kasus pengaduan yang selesai di tangani |
||||||||||||||
Tersedianya Fasilitas Layanan Aduan Masyarakat | Jumlah Aduan Masyarakat yang Difasilitasi dan Dimediasi |
|||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | Indeks Profesionalitas ASN Sistem Merit |
|||||||||||||||
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Disetujui |
Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara
|
Indeks Profesionalitas ASN Indesk sistem merit |
||||||||||||||
Meningkatnya Kepuasan Layanan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Tingkat Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah |
|||||||||||||||
Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Program/ Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan Perencanaan | Persentase Deviasi Anggaran Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | |||||||||||||||
Terlaksananya laporan keuangan BKPSDM | Jumlah Laporan Keuangan yang disusun | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah | Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan | |||||||||||||||
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Perangkat Daerah | Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik | |||||||||||||||
Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai dengan Prosedur | |||||||||||||||
Terkelolanya Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Ketepatan Penyediaan Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Meningkatkan Kapasitas SDM Perangkat Daerah | Persentase Pegawai yang Meningkat Kapasitasnya | |||||||||||||||
Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas manajemen ASN | Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan Persentase penataan ASN sesuai pemetaan dan penempatan Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja baik |
|||||||||||||||
Meningkatnya sistem rekruetmen pegawai berbasis kebutuhan (Formasi) dan penyediaan data kepegawaian daerah | Persentase data kepegawaian yang valid | |||||||||||||||
Tercapainya usulan formasi ASN yang disetujui Menpan RB | Persentase usulan formasi yang disetujui | |||||||||||||||
Terselenggaranya layanan pensiun tepat waktu | Persentase layanan pensiun tepat waktu | |||||||||||||||
Terpenuhinya data kepegawaian yg dikelola secara digital | Jumlah data kepegawaian yang diupdate | |||||||||||||||
Tercapainya penataan ASN sesuai Pemetaan dan Penempatan | Persentase ASN yang mengalami perubahan karier | |||||||||||||||
Terlaksananya manajemen talenta | Jumlah tahapan dalam proses manajemen Talenta | |||||||||||||||
Terpenuhinya ASN yg ditempatkan sesuai peta jabatan | Jumlah jabatan ASN yang terisi | |||||||||||||||
Meningkatnya kedisiplinan ASN serta capaian kinerja minimal berpredikat baik | Jumlah Capaian Kinerja minimal BAIK ASN di Kabupaten Magetan | |||||||||||||||
Terwujudnya penyusunan SKP ASN | Jumlah kebijakan teknis yang dikeluarkan | |||||||||||||||
Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja | Jumlah dokumen evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur | |||||||||||||||
Terlaksananya pemberian penghargaan bagi ASN | Jumlah ASN yg diberikan penghargaan | |||||||||||||||
Meningkatnya Displin ASN | Jumlah ASN yg mendapatkan pembinaan kedisiplinan | |||||||||||||||
Terlaksanya pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN | Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualifikasi dan pemetaan Potensi Pegawai | Persentase PNS yang ditingkatkan kualifikasinya Persentase ASN mengikuti Assesmen |
|||||||||||||||
Terfasilitasinya pengajuan izin tugas belajar, pemberian dan pencantuman gelar ASN | Jumlah ASN yang mengajukan izin tugas belajar dan pencantuman gelar ASN | |||||||||||||||
Meningkatnya Kompetensi ASN | Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya | |||||||||||||||
Terwujudnya ASN mendapatkan kompetensi manajerial dan pelatihan dasar | Persentase ASN yang mengikuti diklat kompetensi manajerial Persentase CPNS yang mengikuti Pelatihan dasar |
|||||||||||||||
Terlaksananya pengembangan kompetensi bagi pejabat Struktural dan CPNS | Jumlah laporan penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan pelatihan dasar | |||||||||||||||
Terwujudnya ASN yg mendapatkan pengembangan kompetensi teknis, Fungsional dan sosial kultural | Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis, fungsional dan sosial kultural | |||||||||||||||
Terlaksananya pengembangan kompetensi teknis, fungsional dan sosial kultural | Jumlah ASN yg mengikuti pengembangan kompetensi teknis, fungsional dan sosial kultural | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas manajemen ASN | Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi Persentase penataan ASN sesuai pemetaan dan penempatan Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja baik |
|||||||||||||||
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Disetujui |
Meningkatnya kualitas manajemen ASN
|
Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan Persentase penataan ASN sesuai pemetaan dan penempatan Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja baik |
||||||||||||||
Meningkatnya sistem rekruetmen pegawai berbasis kebutuhan (Formasi) dan penyediaan data kepegawaian daerah | Persentase data kepegawaian yang valid | |||||||||||||||
Tercapainya usulan formasi ASN yang disetujui Menpan RB | Persentase usulan formasi yang disetujui | |||||||||||||||
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK | Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan ASN | |||||||||||||||
Terlaksananya penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN | Jumlah dokumen penyusunan rencana kebutuhan,jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN | |||||||||||||||
Terselenggaranya layanan pensiun tepat waktu | Persentase layanan pensiun tepat waktu | |||||||||||||||
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian | Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian | |||||||||||||||
Terpenuhinya data kepegawaian yg dikelola secara digital | Jumlah data kepegawaian yang diupdate | |||||||||||||||
Terkelolanya data kepegawaian | Jumlah dokumen hasil pengelolaan data | |||||||||||||||
Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan sistem Informasi Kepegawaian (manual book | |||||||||||||||
Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN | Jumlah Lembaga Profesi yang difasilitasi | |||||||||||||||
Tercapainya penataan ASN sesuai Pemetaan dan Penempatan | Persentase ASN yang mengalami perubahan karier | |||||||||||||||
Terlaksananya manajemen talenta | Jumlah tahapan dalam proses manajemen Talenta | |||||||||||||||
Terlaksananya tahapan manajemen talenta | Jumlah laporan pelaksanaan tahapan manajemen Talenta | |||||||||||||||
Terpenuhinya ASN yg ditempatkan sesuai peta jabatan | Jumlah jabatan ASN yang terisi | |||||||||||||||
Terlaksananya mutasi, promosi, kenaikan pangkat, berkala dan UD PI | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan, pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN dan UD PI |
|||||||||||||||
Meningkatnya kedisiplinan ASN serta capaian kinerja minimal berpredikat baik | Jumlah Capaian Kinerja minimal BAIK ASN di Kabupaten Magetan | |||||||||||||||
Terwujudnya penyusunan SKP ASN | Jumlah kebijakan teknis yang dikeluarkan | |||||||||||||||
Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja | Jumlah dokumen evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur | |||||||||||||||
Terlaksananya pemberian penghargaan bagi ASN | Jumlah ASN yg diberikan penghargaan | |||||||||||||||
Meningkatnya Displin ASN | Jumlah ASN yg mendapatkan pembinaan kedisiplinan | |||||||||||||||
Terlaksanya pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN | Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualifikasi dan pemetaan Potensi Pegawai | Persentase PNS yang ditingkatkan kualifikasinya Persentase ASN mengikuti Assesmen |
|||||||||||||||
Terfasilitasinya pengajuan izin tugas belajar, pemberian dan pencantuman gelar ASN | Jumlah ASN yang mengajukan izin tugas belajar dan pencantuman gelar ASN | |||||||||||||||
Terkelolanya Assesment Center | Jumlah ASN yg mengikuti Asesment center | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan data kepegawaian daerah | Persentase data kepegawaian yang valid |
|||||||||||||||
Tercapainya penataan ASN sesuai Pemetaan dan Penempatan | Persentase Penyelesaian SK Mutasi ASN |
|||||||||||||||
Meningkatnya Kualifikasi dan pemetaan Potensi Pegawai | Persentase PNS yang ditingkatkan kualifikasinya |
|||||||||||||||
Meningkatnya kedisiplinan dan capaian kinerja ASN berpredikat baik | Persentase Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ASN yang berpredikat baik atau >80 |
|||||||||||||||
Meningkatnya Daya Saing dan Inovasi Daerah | Indeks Inovasi Daerah (IID) |
|||||||||||||||
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Disetujui |
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah berbasis Riset dan Inovasi
|
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Indeks Inovasi Daerah |
||||||||||||||
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Pendek yang Berkualitas | Rata-rata Nilai Evaluasi Internal Komponen Perencanaan dan Pengukuran Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terwujudnya Keselarasan antar Dokumen Perencanaan | Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan | |||||||||||||||
Memastikan Terakomodirnya Usulan Masyarakat ke Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Usulan Masyarakat yang Terakomodir ke Program Perencanaan Pembangunan Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Program Prioritas Nasional di Daerah | Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Penguatan Sistem Informasi Perencanaan | Jumlah Perangkat Daerah yang Menyelesaikan Pengumpulan dan Pengolahan Data Sektoral Melalui SIPD/SIPD-RI | |||||||||||||||
Memastikan Kesesuaian Program/ Kegiatan, Anggaran dan Target Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Asistensi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan | |||||||||||||||
Tersedianya Indikator Kinerja yang SMART | Persentase Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKU, IKD, IKK) yang Mendukung Kinerja Pembangunan Daerah | |||||||||||||||
Tersusunnya Pohon Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah | Jumlah Pohon Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Tersusunnya Cascading Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah | Jumlah Cascading Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Lintas Sektor secara Efektif | Persentase Keberhasilan Perencanaan Bidang Sektoral | |||||||||||||||
Tersusunnya RAD/ RAT Perencanaan Sektoral | Jumlah Dokumen RAD/ RAT Perencanaan Sektoral | |||||||||||||||
Terlaksananya Monev Kinerja Perencanaan Sektoral | Jumlah Laporan Monev Kinerja Sektoral | |||||||||||||||
Meningkatnya Efektivitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase Perangkat Daerah yang Tercapai Kinerja Tahunannya | |||||||||||||||
Terlaksananya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah | |||||||||||||||
Meningkatnya Kepuasan Layanan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Tingkat Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah |
|||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah | Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan | |||||||||||||||
Terkelolanya Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Ketepatan Penyediaan Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Meningkatkan Kapasitas SDM Perangkat Daerah | Persentase Pegawai yang Meningkat Kapasitasnya | |||||||||||||||
Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Perangkat Daerah | Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik | |||||||||||||||
Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai dengan Prosedur | |||||||||||||||
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah | Persentase Kegiatan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah yang Terfasilitasi | |||||||||||||||
Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Program/ Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan Perencanaan | Persentase Deviasi Anggaran Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | |||||||||||||||
Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah dari Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi | Persentase Implementasi Riset dan Inovasi dalam Pembangunan Daerah | |||||||||||||||
Meningkatnya Hasil Riset/ Kajian yang dijadikan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah | Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan Landasan dalam Implementasi Pembangunan Daerah | |||||||||||||||
Terfasilitasinya Penyusunan Kajian/ Riset Pendukung Pembangunan Daerah | Jumlah Kajian/ Riset Pendukung Pembangunan Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Pembinaan dan Kerjasama Forum Kemitraan Riset/ Penelitian dan Pengembangan | Jumlah Pembinaan atau Kerjasama Riset/ Penelitian dan Pengembangan yang Difasilitasi | |||||||||||||||
Meningkatnya Produk Inovasi yang dimanfaatkan oleh Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah Dalam Pelaksanaan Inovasi | Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah | |||||||||||||||
Meningkatnya Produk Inovasi | Jumlah Produk Inovasi Hasil dari Kompetisi Inovasi | |||||||||||||||
Meningkatnya Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi | |||||||||||||||
Terbangunnya ekosistem inovasi daerah yang inklusif dan berkelanjutan | Jumlah inovasi daerah yang didaftarkan di Jaringan Inovasi Daerah (JID) |
|||||||||||||||
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Disetujui |
Meningkatnya Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi Daerah
|
Jumlah Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi |
||||||||||||||
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Implementasi Inovasi Daerah | Jumlah Inovasi Daerah dengan Data Dukung Memadai | |||||||||||||||
Meningkatnya Produksi dan Implementasi Inovasi | Jumlah inovasi yang direplikasi antar-OPD/daerah Jumlah inovasi yang berhasil diterapkan dan memberi dampak positif |
|||||||||||||||
Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Inovasi | Tersedianya dashboard pemantauan inovasi daerah Frekuensi pelaksanaan evaluasi inovasi daerah/tahunan |
|||||||||||||||
Meningkatnya kontribusi inovasi dalam penyelesaian masalah pembangunan daerah | Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah |
|||||||||||||||
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Disetujui |
Meningkatnya Hasil Riset/ Kajian yang dijadikan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah
|
Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan Landasan dalam Implementasi Pembangunan Daerah |
||||||||||||||
Terfasilitasinya Penyusunan Kajian/ Riset Pendukung Pembangunan Daerah | Jumlah Kajian/ Riset Pendukung Pembangunan Daerah | |||||||||||||||
Tersedianya Bahan Penyusunan Kajian/ Riset | Jumlah Bahan Penyusunan Kajian/ Riset | |||||||||||||||
Terlaksananya Pembinaan dan Kerjasama Forum Kemitraan Riset/ Penelitian dan Pengembangan | Jumlah Pembinaan atau Kerjasama Riset/ Penelitian dan Pengembangan yang Difasilitasi | |||||||||||||||
Tesedianya Bahan/ Kebutuhan dalam rangka Pelaksanaan Pembinaan/ Forum Kemitraan Penelitian dan Pengembangan | Jumlah Bahan/ Kebutuhan dalam rangka Pelaksanaan Pembinaan/ Forum Kemitraan Penelitian dan Pengembangan | |||||||||||||||
Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) | Jumlah Kebijakan dan Regulasi Daerah terkait inovasi yang diterbitkan |
|||||||||||||||
Tumbuhnya kolaborasi riset dan inovasi antar pemangku kepentingan | Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah |
|||||||||||||||
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Disetujui |
Meningkatnya Produk Inovasi yang dimanfaatkan oleh Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah Dalam Pelaksanaan Inovasi
|
Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah |
||||||||||||||
Meningkatnya Produk Inovasi | Jumlah Produk Inovasi Hasil dari Kompetisi Inovasi | |||||||||||||||
Terfasilitasinya Pengembangan Produk Inovasi | Jumlah Produk Inovasi yang Direplikasi/ Dikembangkan | |||||||||||||||
Terfasilitasinya Pengajuan HAKI | Jumlah Inovasi yang Difasilitasi Pengajuan HAKI | |||||||||||||||
Terlaksananya Kompetisi Inovasi | Jumlah Bahan yang Disiapkan untuk Kompetisi Inovasi | |||||||||||||||
Meningkatnya Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi | |||||||||||||||
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Implementasi Inovasi Daerah | Jumlah Inovasi Daerah dengan Data Dukung Memadai | |||||||||||||||
Kolaborasi dan Jejaring Inovasi | Jumlah kerja sama triple helix (dengan akademisi, dunia usaha, komunitas) Jumlah MoU/PKS kerja sama pengembangan inovasi Jumlah kolaborasi riset atau pengembangan produk inovatif |
|||||||||||||||
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | % Penduduk Miskin |
|||||||||||||||
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Disetujui |
Meningkatnya kemandirian desa
|
Indeks Desa |
||||||||||||||
Meningkatnya Perekonomian Desa | Persentrase lembaga ekonomi desa berkembang | |||||||||||||||
Meningkatnya Kapasitas lembaga BUMDesa dan BUMDesma | Persentase BUMDesa dan BUMDEsma Berkembang | |||||||||||||||
Meningkatnya kerjasama desa | Jumlah fasilitasi kerjasama desa | |||||||||||||||
Pembinaan Pasar Desa | Jumlah Pasar Desa Berkembang | |||||||||||||||
Meningkatnya Pendapatan dan Aset Desa | Persentase Fasilitasi Penataan Desa | |||||||||||||||
Pengelolaan dan Penataan Aset Desa | Jumlah Aset Desa | |||||||||||||||
Pengembangan Potensi Desa | Jumlah Fasilitasi Pengembangan Potensi Desa | |||||||||||||||
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa | Persentase Desa Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | |||||||||||||||
Meningkatnya Kulaitas SDM Aparatur Pemerinrah Desa | Persentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas perangkat desa | jumlah perangkat desa yang memahami tupoksi | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas BPD | Jumlah BPD yang aktif | |||||||||||||||
Meningkatnya tata kelola administrasi Desa | Persentase tertib administrasi desa | |||||||||||||||
meningkatkan pengelolaan keuangan desa | Persentase pengelolaan keuangan desa yang baik | |||||||||||||||
meningkatnya produk hukum desa | persentase penyusunan produk hukum | |||||||||||||||
Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Desa | Persentase desa dengan kelembagaan desa aktif dan berfungsi | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa | Persentase desa dengan LKD/LAD aktif melaksanakan kegiatan | |||||||||||||||
Tersedianya kelembagaan desa yang aktif & fungsional | Jumlah desa dengan LKD dan LAD yang memiliki SK/Perdes | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Lembaga Pemerintahan Desa | Persentase Desa dengan Dokumen Perencanaan & Pelaporan Lengkap | |||||||||||||||
Meningkatnya Profesionalitas dan Kompetensi SDM Kepala Desa dan Perangkat Desa | Persentase Perangkat Desa yang ditingkatkan kompetensinya | |||||||||||||||
Peningkatan Kapasitas anggota BPD | Jumlah anggota BPD yang mengikuti pelatihan | |||||||||||||||
Meningkatnya Kepuasan Layanan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Tingkat Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah |
|||||||||||||||
Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Program/ Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan Perencanaan | Persentase Deviasi Anggaran Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah | Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan | |||||||||||||||
Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai dengan Prosedur | |||||||||||||||
Terkelolanya Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Ketepatan Penyediaan Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Meningkatkan Kapasitas SDM Perangkat Daerah | Persentase Pegawai yang Meningkat Kapasitasnya | |||||||||||||||
Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Perangkat Daerah | Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik | |||||||||||||||
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Disetujui |
Fasilitasi Pendampingan bagi WUB
|
Jumlah WUB yang mendapatkan fasilitasi pendampingan |
||||||||||||||
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Disetujui |
Meningkatnya pengawasan distribusi bapokting
|
Prosentase trend perkembangan harga bapokting |
||||||||||||||
Terlaksananya Pemantauan , pengendalian dan pengawasan Pupuk, LPG, BBM bersubsidi, dan bapokting | Jumlah pelaksanaan Pemantauan , pengendalian dan pengawasan Pupuk, LPG, BBM bersubsidi dan bapokting | |||||||||||||||
Terlaksananya Operasi pasar reguler dan operasi pasar khusus | Jumlah pelaksanaan Operasi pasar reguler dan operasi pasar khusus | |||||||||||||||
Menurunnya Ketimpangan Wilayah | Koefisien Gini |
|||||||||||||||
Meningkatnya Kemandirian Desa | Indeks Desa |
|||||||||||||||
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Disetujui |
Meningkatnya kemandirian desa
|
Indeks Desa |
||||||||||||||
Meningkatnya Perekonomian Desa | Persentrase lembaga ekonomi desa berkembang | |||||||||||||||
Meningkatnya Kapasitas lembaga BUMDesa dan BUMDesma | Persentase BUMDesa dan BUMDEsma Berkembang | |||||||||||||||
Meningkatnya kerjasama desa | Jumlah fasilitasi kerjasama desa | |||||||||||||||
Pembinaan Pasar Desa | Jumlah Pasar Desa Berkembang | |||||||||||||||
Meningkatnya Pendapatan dan Aset Desa | Persentase Fasilitasi Penataan Desa | |||||||||||||||
Pengelolaan dan Penataan Aset Desa | Jumlah Aset Desa | |||||||||||||||
Pengembangan Potensi Desa | Jumlah Fasilitasi Pengembangan Potensi Desa | |||||||||||||||
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa | Persentase Desa Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | |||||||||||||||
Meningkatnya Kulaitas SDM Aparatur Pemerinrah Desa | Persentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas perangkat desa | jumlah perangkat desa yang memahami tupoksi | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas BPD | Jumlah BPD yang aktif | |||||||||||||||
Meningkatnya tata kelola administrasi Desa | Persentase tertib administrasi desa | |||||||||||||||
meningkatkan pengelolaan keuangan desa | Persentase pengelolaan keuangan desa yang baik | |||||||||||||||
meningkatnya produk hukum desa | persentase penyusunan produk hukum | |||||||||||||||
Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Desa | Persentase desa dengan kelembagaan desa aktif dan berfungsi | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa | Persentase desa dengan LKD/LAD aktif melaksanakan kegiatan | |||||||||||||||
Tersedianya kelembagaan desa yang aktif & fungsional | Jumlah desa dengan LKD dan LAD yang memiliki SK/Perdes | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Lembaga Pemerintahan Desa | Persentase Desa dengan Dokumen Perencanaan & Pelaporan Lengkap | |||||||||||||||
Meningkatnya Profesionalitas dan Kompetensi SDM Kepala Desa dan Perangkat Desa | Persentase Perangkat Desa yang ditingkatkan kompetensinya | |||||||||||||||
Peningkatan Kapasitas anggota BPD | Jumlah anggota BPD yang mengikuti pelatihan | |||||||||||||||
Meningkatnya Kepuasan Layanan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Tingkat Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah |
|||||||||||||||
Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Program/ Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan Perencanaan | Persentase Deviasi Anggaran Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah | Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan | |||||||||||||||
Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai dengan Prosedur | |||||||||||||||
Terkelolanya Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Ketepatan Penyediaan Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||
Meningkatkan Kapasitas SDM Perangkat Daerah | Persentase Pegawai yang Meningkat Kapasitasnya | |||||||||||||||
Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Perangkat Daerah | Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik | |||||||||||||||
KECAMATAN MAGETAN Menunggu | ||||||||||||||||
KECAMATAN NGARIBOYO Menunggu | ||||||||||||||||
KECAMATAN PANEKAN Menunggu | ||||||||||||||||
KECAMATAN PLAOSAN Menunggu | ||||||||||||||||
KECAMATAN SIDOREJO Disetujui |
Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Desa
|
Dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes yang tersusun sesuai dengan jadwal dan pedoman |
||||||||||||||
Terlaksananya fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan , Penganggaran dan administrasi desa | Jumlah dokumen perencanaan , keuangan dan administrasi desa yang terfasilitasi | |||||||||||||||
KECAMATAN PONCOL Disetujui |
Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Desa dan pembangunan wilayah Kecamatan secara partisipatif
|
Persentase usulan musrenbang desa / Kelurahan yang sesuai ketentuan dan diakomodir kecamatan |
||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Desa | Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran desa yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan Jumlah usulan musrenbang yang terfasilitasi |
|||||||||||||||
Terlaksananya fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan , penganggaran dan administrasi desa | Jumlah dokumen perencanaan , keuangan dan administrasi desa yang terfasilitasiadministrasi desa | |||||||||||||||
Meningkatnya Kompetensi Perangkat Desa | Jumlah perangkat desa uang memiliki sertifikat pelatihan/bimtek tentang perencanaan, keuangan dan administrasi desa | |||||||||||||||
KECAMATAN PARANG Menunggu | ||||||||||||||||
KECAMATAN MAOSPATI Menunggu | ||||||||||||||||
KECAMATAN BARAT Menunggu | ||||||||||||||||
KECAMATAN KARTOHARJO Menunggu | ||||||||||||||||
KECAMATAN KARANGREJO Menunggu | ||||||||||||||||
KECAMATAN KARAS Menunggu | ||||||||||||||||
KECAMATAN SUKOMORO Menunggu | ||||||||||||||||
KECAMATAN KAWEDANAN Menunggu | ||||||||||||||||
KECAMATAN TAKERAN Disetujui |
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintah Desa
|
Nilai Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa |
||||||||||||||
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah desa | Dokumen RPJMDes, RKPDes dan APBDes yang tersusun sesuai jadwal dan pedoman | |||||||||||||||
Meningkatnya kompetensi perangkat desa | Jumlah perangkat desa yang memiliki sertifikat pelatihan/bimtek tentang perencanaan, keuangan dan administrasi desa | |||||||||||||||
Terlaksananya fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan administrasi desa | Jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan administrasi desa yang terfasilitasi | |||||||||||||||
KECAMATAN NGUNTORONADI Disetujui |
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintah Desa
|
Persentase Desa mandiri di wilayah kecamatan Nguntoronadi |
||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Desa | Dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes yang tersusun sesuai dengan jadwal dan pedoman | |||||||||||||||
Terlaksananya fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan , Penganggaran dan administrasi desa | Jumlah dokumen perencanaan , keuangan dan administrasi desa yang terfasilitasi | |||||||||||||||
KECAMATAN BENDO Menunggu | ||||||||||||||||
KECAMATAN LEMBEYAN Menunggu | ||||||||||||||||
Meningkatnya Ketahanan Sosial Desa | Rata-rata nilai IKS desa. |
|||||||||||||||
Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Desa | Rata-rata nilai IKE desa |
|||||||||||||||
Meningkatnya Ketahanan Lingkungan Desa | Rata-rata nilai IKL desa |
|||||||||||||||
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa | Persentase desa dengan aparatur berkompetensi sesuai standar |
|||||||||||||||
Berkurangnya Kawasan Permukiman Kumuh | Persentase pengurangan kawasan permukiman kumuh Persentase RTLH yang tertangani |
|||||||||||||||
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Disetujui |
Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman
|
Persentase permukiman layak huni |
||||||||||||||
Menurunnya luasan Kawasan kumuh | Persentase luas Kawasan kumuh yang ditangani | |||||||||||||||
Melaksanakan kegiatan pemugaran kawasan permukiman kumuh | Jumlah permukiman kumuh yang dipugar | |||||||||||||||
Melaksanakan perencanaan kegiatan pemugaran infrastruktur permukiman kumuh | Jumlah perencanaan kegiatan pemugaran infrastruktur permukiman kumuh | |||||||||||||||
Melaksanakan pemantauan kegiatan pemugaran infrastruktur permukiman kumuh | Jumlah pemantauan kegiatan pemugaran infrastruktur permukiman kumuh | |||||||||||||||
Menyusun dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh | Jumlah dokumen rencana penataan kawasan permukiman kumuh | |||||||||||||||
Menyusun kelengkapan data dan informasi rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh | Jumlah data dan informasi tahapan perencanaan penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh | |||||||||||||||
Menyusun analisa rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh | Jumlah laporan hasil analisa rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh | |||||||||||||||
Menyusun dokumen penanganan kawasan kumuh | Jumlah laporan penanganan kawasan kumuh | |||||||||||||||
Melakukan inventarisasi data penanganan infrastruktur permukiman kumuh | Jumlah inventarisasi data penanganan infrastruktur permukiman kumuh | |||||||||||||||
Melakukan verifikasi data penanganan infrastruktur permukiman kumuh | Jumlah verifikasi data penanganan infrastruktur permukiman kumuh | |||||||||||||||
Melakukan analisa data penanganan infrastruktur permukiman kumuh | Jumlah laporan analisa data penanganan infrastruktur permukiman kumuh | |||||||||||||||
Melaksanakan koordinasi kelembagaan bidang perumahan dan kawasan permukiman | Jumlah laporan rekomendasi hasil koordinasi kelembagaan bidang perumahan dan kawasan permukiman | |||||||||||||||
Menyusun laporan hasil koordinasi kelembagaan bidang perumahan dan kawasan permukiman | Jumlah laporan hasil koordinasi kelembagaan bidang perumahan dan kawasan permukiman | |||||||||||||||
Mengolah data hasil monitoring kinerja kelembagaan bidang perumahan dan kawasan permukiman | Jumlah data hasil monitoring kinerja kelembagaan bidang perumahan dan kawasan permukiman | |||||||||||||||
Perumahan yang dilengkapi PSU yang layak | Persentase perumahan dengan PSU yang layak | |||||||||||||||
Melaksanakan kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi PSU Perumahan | Jumlah PSU perumahan yang diperbaiki/direhabilitasi/dibangun | |||||||||||||||
Melaksanakan perencanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi PSU Perumahan | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi PSU Perumahan | |||||||||||||||
Melaksanakan pemantauan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi PSU Perumahan | Jumlah kegiatan pemantauan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi PSU Perumahan | |||||||||||||||
Melaksanakan kegiatan verifikasi penyerahan PSU Perumahan | Jumlah lokasi hasil penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang | |||||||||||||||
Melakukan verifikasi dan pemeriksaan administrasi / fisik penyerahan PSU perumahan | Jumlah berita acara verifikasi dan pemeriksaan administrasi / fisik penyerahan PSU perumahan Jumlah laporan penyerahan PSU perumahan |
|||||||||||||||
Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan PSU perumahan | Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan PSU perumahan Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pemanfaatan PSU perumahan |
|||||||||||||||
Melakukan pendataan aset PSU perumahan | Jumlah dokumen pendataan aset PSU perumahan | |||||||||||||||
Berkurangnya rumah tidak layak huni | Persentase RTLH yang tertangani | |||||||||||||||
Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni | Persentase perbaikan rumah tidak layak huni | |||||||||||||||
Melaksanakan verifikasi calon penerima perbaikan rumah tidak layak huni | Jumlah laporan verifikasi calon penerima perbaikan rumah tidak layak huni | |||||||||||||||
Melaksanakan monitoring perbaikan rumah tidak layak huni | Jumlah laporan monitoring perbaikan rumah tidak layak huni | |||||||||||||||
Permukiman yang dilengkapi PSU yang layak | Jumlah lokasi PSU permukiman yang dipugar | |||||||||||||||
Melaksanakan kegiatan pemugaran kawasan permukiman | Jumlah permukiman yang dipugar | |||||||||||||||
Melaksanakan perencanaan kegiatan pemugaran infrastruktur permukiman | Jumlah perencanaan kegiatan pemugaran infrastruktur permukiman | |||||||||||||||
Melaksanakan pemantauan kegiatan pemugaran infrastruktur permukiman | Jumlah pemantauan kegiatan pemugaran infrastruktur permukiman | |||||||||||||||
Melaksanakan kegiatan penyediaan PSU permukiman | Jumlah lokasi penyediaan PSU permukiman | |||||||||||||||
Melaksanakan perencanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi PSU Permukiman | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi PSU Permukiman | |||||||||||||||
Melaksanakan pemantauan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi PSU Permukiman | Jumlah kegiatan pemantauan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi PSU Permukiman | |||||||||||||||
Meningkatnya kualitas bangunan gedung | Persentase keteraturan bangunan Persentase Kepadatan Bangunan Persentase etidaksesuaian dengan persyarakatan teknis bangunan |
|||||||||||||||
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Disetujui |
Berkurangnya rumah tidak layak huni
|
Persentase RTLH yang tertangani |
||||||||||||||
Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni | Persentase perbaikan rumah tidak layak huni | |||||||||||||||
Melaksanakan verifikasi calon penerima perbaikan rumah tidak layak huni | Jumlah laporan verifikasi calon penerima perbaikan rumah tidak layak huni | |||||||||||||||
Melaksanakan monitoring perbaikan rumah tidak layak huni | Jumlah laporan monitoring perbaikan rumah tidak layak huni | |||||||||||||||
Meningkatnya Kondisi Jalan Lingkungan | Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan Kualitas Permukaan Jalan lingkungan |
|||||||||||||||
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Disetujui |
Melaksanakan kegiatan pemugaran kawasan permukiman kumuh
|
Jumlah permukiman kumuh yang dipugar |
||||||||||||||
Melaksanakan perencanaan kegiatan pemugaran infrastruktur permukiman kumuh | Jumlah perencanaan kegiatan pemugaran infrastruktur permukiman kumuh | |||||||||||||||
Melaksanakan pemantauan kegiatan pemugaran infrastruktur permukiman kumuh | Jumlah pemantauan kegiatan pemugaran infrastruktur permukiman kumuh | |||||||||||||||
Meningkatnya Kondisi Drainase Lingkungan | Persentase Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air Persentase Ketidaktersediaan Drainase Persentase Kualitas Konstruksi Drainase |
|||||||||||||||
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Disetujui |
Melaksanakan kegiatan pemugaran kawasan permukiman kumuh
|
Jumlah permukiman kumuh yang dipugar |
||||||||||||||
Melaksanakan perencanaan kegiatan pemugaran infrastruktur permukiman kumuh | Jumlah perencanaan kegiatan pemugaran infrastruktur permukiman kumuh | |||||||||||||||
Melaksanakan pemantauan kegiatan pemugaran infrastruktur permukiman kumuh | Jumlah pemantauan kegiatan pemugaran infrastruktur permukiman kumuh | |||||||||||||||
Meningkatnya Pengelolaan Persampahan di tingkat lingkungan | Persentase Prasarana dan Sarana Persampahan yang sesuai dengan persyaratan teknis Persentase sistem pengelolaan persampahan yang sesuai standar teknis |
|||||||||||||||
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN Disetujui |
Meningkatnya akses dan layanan pengelolaan sampah
|
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah |
||||||||||||||
Meningkatnya pengelolaan sampah | Persentase Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah | |||||||||||||||
Terlaksananya peningkatan penanganan sampah | persentase penanganan sampah | |||||||||||||||
terlaksananya pemilahan dan pengolahan sampah organik dan anorganik | volume sampah organik volume sampah anorganik | |||||||||||||||
Terlaksananya pengelolaan residu di TPA | volume residu yang terkelola di TPA | |||||||||||||||
Terlaksananya retribusi persampahan | jumlah data retribusi persampahan | |||||||||||||||
Tersedianya sarana dan prasarana persampahan | Jumlah sarpras yang disediakan | |||||||||||||||
terlaksananya pelatihan SDM pengelola sampah | jumlah SDM yang dilatih | |||||||||||||||
Tersedianya data pengelolaan sampah spesifik | jumlah data sampah spesifik | |||||||||||||||
Terlaksananya peningkatan pengurangan sampah | Persentase pengurangan sampah | |||||||||||||||
Terlaksananya pendampingan kepada kelompok masyarakat pengelola sampah | jumlah data kelompok masyarakat pengelola sampah yang berperan aktif | |||||||||||||||
Terlaksananya pelatihan/ pembinaan pengelolaan sampah rumah tangga | jumlah orang yang dibina | |||||||||||||||
Terlaksananya monev kepada kelompok masyarakat pengelola sampah | jumlah data monev kepada kelompok masyarakat pengelola sampah | |||||||||||||||
Meningkatnya pengelolaan limbah B3 | Persentase kegiatan pengelolaan limbah B3 | |||||||||||||||
Terlaksananya kegiatan penyimpanan dan pengumpulan Sementara Limbah B3 skala Kabupaten | Jumlah TPS Limbah B3 yang memenuhi standar teknis | |||||||||||||||
Terlaksananya monev pengelolaan limbah B3 | jumlah laporan monev pengelolaan limbah B3 | |||||||||||||||
Terlaksananya penyiapan bahan pemberian arahan Pertek/ Rintek limbah B3 skala Kabupaten | Jumlah laporan pemberian arahan Pertek/ Rintek limbah B3 skala Kabupaten | |||||||||||||||
Tersedianya bahan fasilitasi pemenuhan ketentuan penyimpanan sementara limbah B3 | jumlah laporan fasilitasi pemenuhan ketentuan penyimpanan sementara limbah B3 | |||||||||||||||
Tersedianya bahan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 | jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 | |||||||||||||||
Terlaksananya penyusunan dokumen program kedaruratan B3 dan Limbah B3 | Jumlah dokumen penyusunan program kedaruratan B3 dan Limbah B3 | |||||||||||||||
Terlaksananya penyiapan bahan penyusunan dokumen program kedaruratan B3 dan Limbah B3 | Jumlah data dokumen program kedaruratan B3 dan Limbah B3 | |||||||||||||||
Tersedianya bahan koordinasi dan sinkronisasi program kedaruratan B3 dan limbah B3 | jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi program kedaruratan B3 dan limbah B3 | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan di desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten | Persentase kondisi jalan dan jembatan kewenangan kabupaten yang berada di wilayah desa |
|||||||||||||||
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Disetujui |
Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah
|
Presentase kemantapan jalan kab/kota |
||||||||||||||
Meningkatnya Kondisi Jalan Kabupaten | Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik | |||||||||||||||
Terkelolanya data jalan dan jembatan | Jumlah Dokumen data jalan dan jembatan | |||||||||||||||
Terselenggaranya Preservasi jalan dan jembatan | panjang jalan dan jembatan yang tertangani | |||||||||||||||
Terselenggaranya Penanganan Bangunan Pelengkap | Panjang Bangunan Pelengkap yang tertangani | |||||||||||||||
Terselenggaranya Preservasi jalan dan jembatan | panjang jalan dan jumlah jembatan yang tertangani |
|||||||||||||||
Meningkatnya layanan transportasi publik yang mengkoneksikan antar wilayah | Persentase kecamatan yang dilalui trayek angkutan pedesaan |
|||||||||||||||
DINAS PERHUBUNGAN Menunggu | ||||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penetapan Trayek Angkutan | Jumlah ijin trayek yang ditetapkan |
|||||||||||||||
Tersediaannya prasarana transportasi yang layak | Jumlah terminal tipe C dalam kondisi baik |
|||||||||||||||
Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat | Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) |
|||||||||||||||
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat | Indeks Kebutuhan Dasar |
|||||||||||||||
Meningkatnya Ketercukupan dan Ketahanan Pangan Daerah | Indeks Ketahanan Pangan |
|||||||||||||||
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN Disetujui |
Meningkatkan ketahanan pangan berlandaskan kedaulatan dan kemandirian
|
Indeks Ketahanan Pangan |
||||||||||||||
Terwujudnya Ketersediaan Pangan | Rasio Ketersedian dan Kebutuhan Pangan | |||||||||||||||
Terpenuhinya Ketersediaan Pangan | Skor PPH Ketersedian | |||||||||||||||
Terlaksananya Ketersediaan & Kebutuhan Pangan | Ketersediaan Energi dan Protein | |||||||||||||||
Tersedia & terkelolanya cadangan pangan | Jumlah CPBK CPPD, CPM (Masyarkat) | |||||||||||||||
Terjaganya harga pangan atar waktu | Koefesien varian harga pangan pokok antar waktu | |||||||||||||||
Terkendalinya harga pangan di tingkat produsen & konsumen | rasio harga tingkat produsen & konsumen thd HPP/HET/HAP (mak. 20%) | |||||||||||||||
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Pangan | PoU (Prevalence of Undernourishment) | |||||||||||||||
Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan | Persentase daerah rentan rawan pangan | |||||||||||||||
Tersedianya rekomendasi kebijakan kerawanan pangan | Persentase rekomendasi kebijakan pengendalian | |||||||||||||||
Termanfaatkannya bantuan pangan dlm. pengendalian kerawanan pangan | Prosentase bantuan pangan tersalurkan | |||||||||||||||
Meningkatnya Penyelamatan Pangan | Prosentase Pangan Terselamatkan | |||||||||||||||
Termanfaatkannya pangan yang diselamatkan | rasio pemanfaatan pangan yang diselamatkan | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan | Skor PPH Konsumsi | |||||||||||||||
Meningkatnya Konsumsi Pangan Sesuai Rekomendasi | prosentase meningkatnya Konsumsi Hewani, Umbi-Umbian | |||||||||||||||
tercapainya tingkat konsumsi umbi-umbian | konsumsi umbi-umbian | |||||||||||||||
tercapainya tingkat konsumsi protein hewani | konsumsi pangan hewani | |||||||||||||||
Meningkatnya Penjamin Keamanan Pangan | Prosentase Peningkatan Rergristasi Pangan Segar Asal Tumbuhan | |||||||||||||||
Terjaminya Keamanan dan Mutu Pangan Segar | Prosentase Pangan Segar asal Tumbuhan Memenuhi Syarat Keamana | |||||||||||||||
meningkatnya kelembagaan OKKPD | Nilai Audit Sistem Manajemen mutu OKKPD | |||||||||||||||
meningkatnya Penjaminan keamanan dan mutu pangan | Prosentase produk Pangan Segar aman diperedaran, (Pre dan post market) | |||||||||||||||
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Menunggu | ||||||||||||||||
Meningkatnya Akses dan Layanan Bantuan Sosial | Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang Menerima Bantuan Sosial |
|||||||||||||||
DINAS SOSIAL Disetujui |
Meningkatnya kualitas Data DTSEN setelah Verifikasi dan Validasi
|
Jumlah Usulan dan Eliminasi Data DTSEN |
||||||||||||||
Terlaksananya Pengesahan Usulan dan Eliminasi DTSEN | Persentase pemutakhiran data DTSEN yang disahkan | |||||||||||||||
Terlaksananya Pemutakhiran DTSEN | Persentase Data DTSEN yang dimutakhirkan | |||||||||||||||
Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Persentase layanan data dan pengaduan masyarakat yang ditangani | |||||||||||||||
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Disetujui |
Terlaksananya Monev Kinerja Perencanaan Sektoral
|
Jumlah Laporan Monev Kinerja Sektoral |
||||||||||||||
Tersedianya Data dan Draft Analisis Capaian Kinerja Sektoral | Jumlah Draft Analisis Capaian Kinerja Sektoral | |||||||||||||||
Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah hunian yang layak | Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni |
|||||||||||||||
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Disetujui |
Meningkatnya akses rumah layak huni
|
Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni |
||||||||||||||
Kemudahan akses pembiayaan perumahan bagi MBR | Persentase unit rumah MBR yang dibangun melalui subsidi/bantuan | |||||||||||||||
Terlaksananya pengendalian terhadap akses perumahan MBR | Persentase MBR yang mendapat akses perumahan MBR | |||||||||||||||
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terhadap akses perumahan MBR | Jumlah pelaksanaan monitoring MBR yang mendapat akses perumahan MBR | |||||||||||||||
Terlaksananya sosialisasi mekanisme akses perumahan bagi MBR | Jumlah MBR yang mendapatkan sosialisasi | |||||||||||||||
Terlaksananya pembangunan dan pengembangan perumahan | Persentase perumahan yang memenuhi kriteria SNI atau standar minimum | |||||||||||||||
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pembangunan perumahan | Persentase kesesuaian pembangunan perumahan dengan dokumen siteplan | |||||||||||||||
Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan perumahan | Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring | |||||||||||||||
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Disetujui |
Meningkatnya akses sanitasi layak dan aman
|
Persentase jumlah rumah tangga yang terakses sanitasi layak dan aman |
||||||||||||||
Meningkatnya jumlah rumah tangga dengan akses air limbah layak dan aman melalui SPALD | Jumlah rumah tangga terlayani SPALD | |||||||||||||||
Tersusunnya dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pelayanan sektor air limbah | Jumlah dokumen dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pelayanan sektor air limbah tersusun | |||||||||||||||
Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan kelompok masyarakat sanitasi | Jumlah kelompok masyarakat sanitasi yang dibina | |||||||||||||||
Meningkatnya pembangunan / peningkatan / optimalisasi SPALD | Jumlah SPALD yang dibangun/ditingkatkan / dioptimalisasi | |||||||||||||||
Meningkatnya jumlah sampah yang di kelola di TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Jumlah sampah terkelola di TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | |||||||||||||||
Tersusunnya dokumen teknis, koordinasi dan pelayanan infrastruktur persampahan | Jumlah dokumen teknis dan koordinasi infrastruktur persampahan tersusun | |||||||||||||||
Meningkatnya pembangunan atau peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun | |||||||||||||||
Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Kondisi Bencana | Indeks Ketahanan Daerah |
|||||||||||||||
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Disetujui |
Meningkatnya kapasitas daerah melalui pelayanan penanggulangan bencana
|
Indeks Ketahanan Daerah |
||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana | Persentase Penanganan Pra Bencana | |||||||||||||||
Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat dalam upaya mitigasi bencana | Jumlah aparatur dan masyarakat siaga bencana | |||||||||||||||
Terlaksananya pemetaan desa rawan bencana | Jumlah desa rawan bencana yg terpetakan | |||||||||||||||
Meningkatnya SDM Tangguh Bencana | Jumlah SDM yang terlatih dan terampil dalam menghadapi bencana | |||||||||||||||
Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat dalam upaya kesiapsiagaan bencana | Jumlah aparatur dan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana | |||||||||||||||
Pelaksanaan simulasi kesiapsiagaan bencana | Jumlah orang yang mengikuti simulasi kesiapsiagaan bencana | |||||||||||||||
Sistem Peringatan Dini Bencana | Jumlah EWS yang terpasang | |||||||||||||||
Meningkatnya Penanganan Darurat Bencana pada Saat Tanggap Darurat | Persentase Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | |||||||||||||||
Meningkatnya Kecepatan Tanggap Darurat | Persentase Kecepatan Tanggap Darurat | |||||||||||||||
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | |||||||||||||||
Melaksanakan penanganan darurat sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana | Jumlah sarana dan prasarana yg tertangani | |||||||||||||||
Melaksanakan pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Persentase korban bencana yg tertangani | |||||||||||||||
Peningkatan Kompetensi Tim Reaksi Cepat | Jumlah Personil yg mendapatkan peningkatan kompetensi | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Kebutuhan Logistik dan Peralatan | Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Logistik dan Peralatan | |||||||||||||||
Pemenuhan kebutuhan dasar dan logistik bagi korban bencana | Jumlah korban bencana yg terlayani | |||||||||||||||
Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Penanganan Bencana | Jumlah Peralatan Penanganan Bencana | |||||||||||||||
Meningkatnya Penanganan bencana pada saat pasca bencana | Persentase Penanganan Pasca Bencana | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Proses Rehabilitasi Pasca Bencana | Persentase penyelesaian rehabilitasi pasca bencana | |||||||||||||||
Pemberian bantuan stimulan | Jumlah orang yang mendapat bantuan | |||||||||||||||
Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana beserta prasarana dan sarana umum | Jumlah lokasi yang telah di-rehabilitasi | |||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Proses Rekonstruksi Pasca Bencana | Persentase penyelesaian rekonstruksi pasca bencana | |||||||||||||||
Pembangunan kembali prasarana dan sarana yang terdampak bencana | Jumlah lokasi yang telah di-rekonstruksi | |||||||||||||||
Meningkatnya Akses Mobilitas Fisik Bagi Peyandang Disabilitas | Persentase prasarana umum yang mendukung aksesibilitas bagi disabilitas dan lansia |
|||||||||||||||
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Disetujui |
Meningkatnya kualitas bangunan gedung dan lingkungannya
|
Persentase Gedung Milik Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas dalam kondisi baik Persentase bangunan gedung yang memenuhi syarat sertifikat laik fungsi bangunan gedung |
||||||||||||||
Meningkatnya kualitas bangunan gedung negara | Jumlah gedung/bangunan kantor dan fasilitas umum dalam kondisi baik | |||||||||||||||
Tersusunnya dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pengelolaan bangunan gedung kewenangan daerah kabupaten | Jumlah dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pengelolaan bangunan gedung tersusun | |||||||||||||||
Terlaksananya pengelolaan pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi dan konservasi Bangunan Gedung kewenangan daerah kabupaten | Jumlah bangunan gedung yang dikelola | |||||||||||||||
Terselenggaranya pelayanan, perizinan dan kepatuhan aturan terkait bangunan gedung dan lingkungannya | Persentase peningkatan penataan bangunan gedung | |||||||||||||||
Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan ketertiban masyarakat terhadap pemanfaatan bangunan dan lingkungannya | Jumlah laporan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan dan lingkungannya yang terlaksana | |||||||||||||||
Terselenggaranya perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | Jumlah dokumen perizinan yang diterbitkan | |||||||||||||||
Terpenuhinya Akses Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin dan Rentan | Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Akses Pendidikan |
|||||||||||||||
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Disetujui |
Pemberian beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu
|
Jumlah penerima beasiswa |
||||||||||||||
Terpenuhinya Akses Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Rentan | Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang memperoleh Jaminan Kesehatan |
|||||||||||||||
DINAS KESEHATAN Disetujui |
Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
|
Cakupan UHC Cakupan Kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional |
||||||||||||||
Terlaksananya Pembayaran iuran dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional | Persentase Pembayaran iuran dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional | |||||||||||||||
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program JKN | Jumlah Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program JKN | |||||||||||||||
DINAS TENAGA KERJA Disetujui |
Melaksanakan program jaminan sosial sesuai dengan regulasi yang berlaku
|
Jumlah TK yang terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjanaan |
||||||||||||||
Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat | Indeks Keberdayaan Ekonomi |
|||||||||||||||
Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan | Pendapatan Perkapita Kepemilikan Aset |
|||||||||||||||
Meningkatnya Partisipasi Ekonomi | Pengeluaran Perkapita |
|||||||||||||||
Meningkatnya tingkat partisipasi, kepedulian, dan kontribusi masyarakat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan | Indeks Peran Sosial Masyarakat |
|||||||||||||||
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan pembangunan | Persentase keterwakilan kelompok rentan, lansia, disabilitas dan anak dalam forum perencanaan pembangunan |
|||||||||||||||
Meningkatnya perlindungan kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas) | Persentase kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas) yang memperoleh intervensi program
perlindungan sosial |
|||||||||||||||
Meningkatnya Relasi Sosial Masyarakat Rentan | Rasio masyarakat rentan sosial (Lansia, Perempuan, penyandang disabilitas) yang masuk dalam organisasi
masyaraka |
💡 Petunjuk Penggunaan Modul Pohon Kinerja
Berikut adalah panduan dan beberapa catatan penting dalam penggunaan modul Pohon Kinerja (Pokin):
- Visualisasi Pohon Kinerja dapat diakses melalui "tautan teks pada tiap level 1", dengan syarat pengisian data kinerja telah mencapai minimal Level 2.
- Pohon Kinerja tersusun atas 4 level hierarki. Setiap level dapat memiliki lebih dari satu indikator kinerja yang relevan.
-
Setiap level pada Pohon Kinerja dapat ditambahkan dependensi atau keterkaitan dengan unit kerja lain melalui fitur Crosscutting.
- Apa itu Crosscutting? Crosscutting adalah mekanisme untuk menghubungkan Pohon Kinerja dari satu unit kerja ke unit kerja lain yang relevan, untuk mendukung pencapaian tujuan bersama.
- Penambahan Crosscutting dilakukan setelah Pokin dibuat, yaitu dengan menekan tombol Edit pada data Pokin yang ingin dihubungkan.
-
Terdapat dua jenis mekanisme persetujuan untuk Crosscutting:
- Memerlukan Persetujuan: Diterapkan apabila unit kerja yang dituju merupakan pengguna aktif dalam aplikasi. Status crosscutting akan menunggu validasi dari user terkait di unit kerja tersebut.
- Otomatis Disetujui: Diterapkan untuk unit kerja yang tidak terdaftar sebagai pengguna dalam sistem. Status crosscutting akan secara otomatis disetujui oleh sistem.
- Untuk menampilkan detail Pohon Kinerja dari hasil crosscutting (termasuk seluruh turunan kinerjanya) aktifkan kotak centang "Tampilkan Detail Pokin Perangkat Daerah".
- Visualisasi Pohon Kinerja hasil crosscutting dapat diakses melalui "tautan teks pada tiap crosscutting", dengan syarat crosscutting telah disetujui.
Data Pohon Kinerja
Mohon pilih Pohon Kinerja level 1 terlebih dahulu.
Mohon pilih Pohon Kinerja level 2 terlebih dahulu.
Mohon pilih Pohon Kinerja level 3 terlebih dahulu.