Penyusunan Pohon Kinerja
RPJMD 2025 - 2029 (2026 - 2030)


Level 1 Indikator Kinerja Level 2 Indikator Kinerja Level 3 Indikator Kinerja Level 4 Indikator Kinerja Crosscutting Pokin OPD Indikator Kinerja Pokin OPD Indikator Kinerja Pokin OPD Indikator Kinerja Pokin OPD Indikator Kinerja
Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Harmoni Indonesia (IHai) Kabupaten Magetan
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Disetujui
Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Indeks Pendidikan
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)
Kemudahan akses Pendidikan Harapan Lama Sekolah
Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan yang sesuai standart Persentase sarana & prasarana yang sesuai standart
Terpenuhinya Satuan Pendidikan yang Merata Rasio ketersediaan sekolah
Tersedianya Sarana Pendidikan yang memadai Jumlah Sarana prasarana sekolah Kondisi Baik
Meningkatnya Partisipasi Sekolah Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Meningkatnya Angka Melanjutkan Sekolah Persentase Angka Melanjutkan
Menurunnya Angka Putus Sekolah Persentase Angka Putus Sekolah
Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah
Meningkatnya kualitas peserta didik Kemampuan Literasi
Kemampuan Numerasi
Meningkatnya kualitas lingkungan belajar Presentase kualitas pembelajaran
Meningkatnya Nilai Karakter Iklim Kebhinekaan
Meningkatnya Mutu Lembaga Satuan Pendidikan Persentase satuan pendidikan terakreditasi minimal B
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Satuan Pendidikan Persentase jumlah satuan pendidikan terhadap kepatuhan kebijakan
Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Guru Persentase Guru berkualifikasi S1/D4
Indeks Distribusi Guru
Terlaksananya Pemerataan Guru Jumlah Guru yang didistribusikan
Meningkatnya Kualifikasi Guru dan Tenaga Kependidikan Proporsi Guru bersertifikasi
Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan Jumlah Pemuda Prestasi
Penguatan organisasi kepemudaan Jumlah organisasi pemuda yang aktif
Pembinaan dan pengembangan kapasitas kepramukaan Jumlah organisasi pramuka yang aktif
Peningkatan kualitas SDM Kepemudaan Jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan
Pelatihan dan pengembangan kapasitas pemuda Jumlah kegiatan pelatihan dan pengembangan kapasitas pemuda
Meningkatnya Wirausaha Muda baru Persentase wirausaha Muda
Pembinaan dan pengembangan Kelompok Usaha Pemuda Produktif Jumlah KUPP yang di bina
Meningkatnya prestasi olahraga Jumlah atlet berprestasi
Peningkatan kualitas cabang olahraga Jumlah cabang olahraga yang berprestasi
Peningkatan Kapasitas pelatih olahraga Jumlah pelatih olahraga bersertifikasi
Pembinaan atlet berprestasi yang berkelanjutan Jumlah atlet berprestasi yang dibina
Tersedianya sarana prasarana olahraga sesuai standart Jumlah sarana prasarana olahraga sesuai standart
Terpenuhinya sarana dan prasarana olahraga yang memadai Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang memadai
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Indeks Kepuasan Masyarakan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Nilai SAKIP Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Tersusunnya Laporan kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Kinerja yang disusun
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan
Meningkatnya Ketepatan Penatausahaan Keuangan Jumlah laporan keuangan SKPD yang terselesaikan
Tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung Kinerja Perangkat Daerah Jumlah kegiatan pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Terlaksananya Layanan Penatausahaan Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah laporan penatausahaan kepegawaian
Terlaksananya layanan administrasi perkantoran perangkat daerah Jumlah kegiatan administrasi perkantoran perangkat daerah yang terfasilitasi
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah laporan penatausahaan barang milik Daerah
DINAS KESEHATAN Disetujui
Meningkatnya Kualitas SDM Kesehatan
Persentase SDM Kesehatan yang meningkat Komptensinya
Tersusunnya perencanaan Diklat/Pelatihan SDM Kesehatan Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan
Terlaksananya Diklat/Pelatihan SDM Kesehatan Jumlah Diklat Kesehatan yang dilaksanakan
Terlaksananya Monev Diklat/Pelatihan Persentase Pelaksanaan Sesuai Perencanaan
Terlaksananya Pembinaan Pengawasan Praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Jumlah tenaga medis dan Nakes yang mempunya ijin Praktik
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Disetujui
Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan
Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)
Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk Total Fertility Rate (TFR)
Meningkatnya Peserta KB yang Aktif % mCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate)
Unmeetneed
Meningkatnya Peserta KB Baru Jumlah Peserta KB Baru
Tersedianya Faskes yang memberikan Pelayanan Kontrasepsi % Faskes yang melayani KB
Meningkatnya kompetensi SDM dan tenaga lini lapangan KB % Tenaga lini lapangan KB yang terlatih
Meningkatnya Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah kegiatan yg melibatkan organisasi kemasyarakatan
Meningkatnya lembaga berwawasan kependudukan Jumlah lembaga yang berwawasan kependudukan
Tersedianya data kependudukan Jumlah data kependudukan yang tersedia
Meningkatnya Pendidikan Kependudukan Jumlah lembaga yang melaksanakan pendidikan kependudukan
Meningkatnya Pembangunan Keluarga Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
Meningkatnya Pemberdayaan Keluarga Sejahtera % Kesertaan Masyarakat dalam pemberdayaan keluarga sejahtera
Meningkatnya Pembinaan Keluarga Sejahtera % Keluarga yang mengikuti program UPPKA
Meningkatnya Ketahanan Keluarga % Keluarga yang aktif dalam kelompok bina ketahanan
Meningkatnya Pendewasaan Usia Perkawinan mUKP (Median Usia Kawin Pertama Perempuan)
Meningkatnya kualitas intervensi sensitif bagi Keluarga Risiko Stunting % Kegiatan intervensi sensitif pendampingan Keluarga Risiko Stunting
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam Berbagai Sektor % Keterwakilan Perempuan di sektor pemerintah dan swasta
Meningkatnya pelembagaan pengarusutamaan gender di perangkat daerah % ARG pada Perangkat Daerah
Meningkatnya pemberdayaan perempuan bidang bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan % Angkatan Kerja Perempuan
Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak Rasio KDRT
Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan Anak % Penurunan kasus kekerasan
Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pencegahan kekerasan Jumlah Kebijakan Pencegahan Kekerasan
Meningkatnya Advokasi serta edukasi pencegahan kekerasan Jumlah Advokasi dan KIE Pencegahan Kekerasan
Meningkatnya Pendampingan korban kekerasan % Korban Kekerasan yang Ditangani
Tersedianya layanan pengaduan bagi korban kekerasan Jumlah mitra Lembaga yang memberikan Pelayanan korban kekerasan
Meningkatnya kompetensi SDM penyedia layanan pendampingan korban kekerasan Jumlah SDM yang terlatih
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak Skor KLA (Kabupaten Layak Anak)
Meningkatnya peran masyarakat dalam pemenuhan hak anak Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak Anak
Meningkatnya Lembaga Jejaring Pemenuhan Hak Anak Jumlah Lembaga Jejaring Pemenuhan Hak Anak
Terlaksananya advokasi dan edukasi pemenuhan hak anak Jumlah Advokasi dan KIE pemenuhan hak anak
Terfasilitasinya Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) % AMPK terlayani
Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Jumlah anak yang mendapatkan peningkatan kualitas hidup
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tingkat Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah
Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah
Terlaksananya Program/ Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan Perencanaan Persentase Deviasi Anggaran Perangkat Daerah
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Perangkat Daerah Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik
Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai dengan Prosedur
Terkelolanya Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketepatan Penyediaan Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah
Meningkatkan Kapasitas SDM Perangkat Daerah Persentase Pegawai yang Meningkat Kapasitasnya
Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN
Meningkatnya Kualitas Pendidikan
Indeks Pendidikan
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Disetujui
Meningkatnya tingkat kegemaran membaca masyarakat
Tingkat kegemaran membaca (TGM)
Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan SNP Tingkat Kepuasan Masyarakat
Meningkatnya pemerataan perpustakaan Jumlah ketersediaan perpustakaan di setiap wilayah
Tersedianya data dan informasi tenaga perpustakaan dan pustakawan Jumlah data dan informasi yang tersedia
Terlaksananya pembinaan perpustakaan tingkat dasar Jumlah perpustakaan sekolah yang dibina
Terlaksananya pembinaan perpustakaan khusus Jumlah perpustakaan khusus yang dibina
Terlaksananya pengembangan perpustakaan Jumlah perpustakaan yang dikembangkan
Meningkatnya ketercukupan Koleksi Bahan Pustaka jumlah Ketersediaan koleksi bahan pustaka
Terlaksananya pemeliharaan koleksi bahan pustaka Jumlah pelaksanaan pemeliharaan bahan pustaka
Terlaksananya pengadaan bahan perpustakaan tercetak dan digital Jumlah koleksi bahan pustaka tercetak dan digital
Tersedianya sarana otomasi dan jaringan Jumlah saranana otomasi dan jaringan
Meningkatnya Peran serta masyarakat dalam kegiatan perpustakaan dan meningkatnya koleksi naskah kuno Jumlah Kegiatan yang melibatkan Masyarakat
Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelestarian naskah kuno Jumlah naskah kuno yang dikoleksi
Terlaksananya Sosialisasi tentang naskah kuno Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan
Terlaksananya identifikasi dan alih media naskah kuno Jumlah naskah kuno teridentifikasi dan di alihmedia
Terlaksananya penelusuran koleksi budaya etnis nusantara Jumlah budaya etnis yang ditemukan
Meningkatnya keterlibatan Masyarakat dalam kegiatan Perpustakaan Jumlah kegiatan perpustakaan yang melibatkan masyarakat
Terlaksananya sosialisasi budaya baca dan Literasi Jumlah Kegiatan Sosialisasi
Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Budaya Gemar Membaca Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan
Terlaksananya Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan
DINAS PERHUBUNGAN Disetujui
Meningkatnya penggunaan transportasi umum di lingkungan sekolah
Jumlah siswa yang mendapatkan layanan transportasi umum gratis
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Disetujui
Meningkatnya kualitas bangunan gedung dan lingkungannya
Persentase Gedung Milik Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas dalam kondisi baik
Persentase bangunan gedung yang memenuhi syarat sertifikat laik fungsi bangunan gedung
Meningkatnya kualitas bangunan gedung negara Jumlah gedung/bangunan kantor dan fasilitas umum dalam kondisi baik
Tersusunnya dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pengelolaan bangunan gedung kewenangan daerah kabupaten Jumlah dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pengelolaan bangunan gedung tersusun
Terlaksananya pengelolaan pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi dan konservasi Bangunan Gedung kewenangan daerah kabupaten Jumlah bangunan gedung yang dikelola
Terselenggaranya pelayanan, perizinan dan kepatuhan aturan terkait bangunan gedung dan lingkungannya Persentase peningkatan penataan bangunan gedung
Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan ketertiban masyarakat terhadap pemanfaatan bangunan dan lingkungannya Jumlah laporan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan dan lingkungannya yang terlaksana
Terselenggaranya perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Jumlah dokumen perizinan yang diterbitkan
Meningkatnya Akses Pendidikan
Harapan Lama Sekolah
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Disetujui
Kemudahan akses Pendidikan
Harapan Lama Sekolah
Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan yang sesuai standart Persentase sarana & prasarana yang sesuai standart
Terpenuhinya Satuan Pendidikan yang Merata Rasio ketersediaan sekolah
Terbangunnya sarana prasarana pendidikan Jumlah sarana prasarana yang terbangun
Tersedianya Sarana Pendidikan yang memadai Jumlah Sarana prasarana sekolah Kondisi Baik
Terbangunnya sarana, prasarana dan utilitas sekolah Jumlah sarana prasarana dan utilitas yang tersedia
Meningkatnya Partisipasi Sekolah Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Meningkatnya Angka Melanjutkan Sekolah Persentase Angka Melanjutkan
Terlaksananya advokasi kepada siswa untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi Jumlah advokasi yang dilaksanakan
Menurunnya Angka Putus Sekolah Persentase Angka Putus Sekolah
Terlaksananya verifikasi dan validasi data Anak Tidak Sekolah Jumlah data anak putus sekolah yang valid
Terlaksananya pendampingan kepada anak putus sekolah agar kembali bersekolah Jumlah anak putus yang kembali bersekolah
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Disetujui
Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum
Rasio ketercakupan Infrastruktur urusan Pekerjaan Umum
Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah Presentase kemantapan jalan kab/kota
Meningkatnya Kondisi Jalan Kabupaten Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik
Terkelolanya data jalan dan jembatan Jumlah Dokumen data jalan dan jembatan
Terselenggaranya Preservasi jalan dan jembatan panjang jalan dan jembatan yang tertangani
Terselenggaranya Penanganan Bangunan Pelengkap Panjang Bangunan Pelengkap yang tertangani
Meningkatnya kualitas irigasi Persentase Lahan yang Terlayani Irigasi
Meningkatnya Kualitas Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/ Kota % Kondisi Sistem Irigasi Baik Kewenangan Kabupeten/Kota
Tersedianya Sumber Air Irigasi Yang Berkelanjutan Volume Potensi Air Irigasi Kewenangan Kabupaten/ Kota
Meningkatnya Jaringan irigasi % Jaringan Irigasi Kondisi Baik
Meningkatnya pengelolaan irigasi partisipatif Jumlah kelompok pemanfaat irigasi yang aktif
Terkelolanya sistem irigasi sesuai dengan ketentuan % Jumlah Dokumen rekomendasi teknis pengelolaan irigasi yang dikeluarkan
Meningkatnya fungsi pintu air dan bendung % pintu air dan bendung dalam kondisi baik
Tersedianya penampung air baku irigasi Jumlah embung dan bendung yang tersedia
Meningkatnya perlindungan kawasan permukiman rawan banjir Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan kab/kota
Meningkatnya kualitas pengendalian aliran air hujan dan genangan Persentase penurunan volume genangan
Meningkatnya Drainase jalan Persentase drainase jalan kabupaten dalam kondisi baik
Meningkatnya Infrastruktur Banjir Di Jaringan Irigasi Persentase Infrastruktur Pengendali Banjir di Jaringan irigasi yang Tertangani
meningkatnya drainase perkotaan lain Jumlah Sistem Drainase yang Terpelihara dan/atau Ditingkatkan
Tersedianya data base genangan yang berkelanjutan Jumlah data base genangan yang tersedia
Meningkatnya akses air minum yang aman Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman
Meningkatnya jumlah rumah tangga dengan akses air minum aman melalui SPAM Jumlah rumah tangga terlayani SPAM
Tersusunnya dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pelayanan sektor air minum Jumlah dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pelayanan sektor air minum yang tersusun
Meningkatnya pembangunan / peningkatan / perluasan / optimalisasi SPAM Jumlah SPAM yang dibangun/ditingkatkan /dioptimalisasi
Terlaksananya, pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan kelompok SPAM Jumlah kelompok SPAM dibina
Meningkatnya akses sanitasi layak dan aman Persentase jumlah rumah tangga yang terakses sanitasi layak dan aman
Meningkatnya jumlah rumah tangga dengan akses air limbah layak dan aman melalui SPALD Jumlah rumah tangga terlayani SPALD
Tersusunnya dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pelayanan sektor air limbah Jumlah dokumen dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pelayanan sektor air limbah tersusun
Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan kelompok masyarakat sanitasi Jumlah kelompok masyarakat sanitasi yang dibina
Meningkatnya pembangunan / peningkatan / optimalisasi SPALD Jumlah SPALD yang dibangun/ditingkatkan / dioptimalisasi
Meningkatnya jumlah sampah yang di kelola di TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Jumlah sampah terkelola di TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
Tersusunnya dokumen teknis, koordinasi dan pelayanan infrastruktur persampahan Jumlah dokumen teknis dan koordinasi infrastruktur persampahan tersusun
Meningkatnya pembangunan atau peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun
Meningkatnya kualitas bangunan gedung dan lingkungannya Persentase Gedung Milik Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas dalam kondisi baik
Persentase bangunan gedung yang memenuhi syarat sertifikat laik fungsi bangunan gedung
Meningkatnya kualitas bangunan gedung negara Jumlah gedung/bangunan kantor dan fasilitas umum dalam kondisi baik
Tersusunnya dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pengelolaan bangunan gedung kewenangan daerah kabupaten Jumlah dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pengelolaan bangunan gedung tersusun
Terlaksananya pengelolaan pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi dan konservasi Bangunan Gedung kewenangan daerah kabupaten Jumlah bangunan gedung yang dikelola
Terselenggaranya pelayanan, perizinan dan kepatuhan aturan terkait bangunan gedung dan lingkungannya Persentase peningkatan penataan bangunan gedung
Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan ketertiban masyarakat terhadap pemanfaatan bangunan dan lingkungannya Jumlah laporan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan dan lingkungannya yang terlaksana
Terselenggaranya perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Jumlah dokumen perizinan yang diterbitkan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Andal dan Berdaya Saing Kuat Persentase pelaku usaha jasa konstruksi yang baik
Meningkatnya SDM Jasa Konstruksi yang andal dan kompeten % SDM Jasa Konstruksi Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi
Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Jumlah Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Yang Dilaksanakan
Terlaksananya Uji Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi Jumlah Uji Sertifikasi Yang Dilaksanakan
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Terhadap Kemanfaatan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi Jumlah TKK Bersertifikat Yang Mengalami Peningkatan Daya Saing Dan Produktivitas Kerja
Meningkatnya Pembinaan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi % Badan Usaha Yang Dibina
Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Berbasis Digital Yang Menyajikan Data Dan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Data Dan Informasi Jasa Konstruksi Yang Tersusun
Terlaksananya Pengawasan Terhadap Pelaku Dan Proses Jasa Konstruksi Sesuai Ketentuan Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai dengan Ketentuan
Tersusunnya Produk Hukum Daerah Yang Mendukung Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Terkait Jasa Konstruksi Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi kelembagaan yang dilaksanakan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Peruntukannya
Meningkatnya Jumlah kasus pelanggaran pemanfaatan ruang yang tertangani Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota
Tersusunnya perencanaan tata ruang yang aplikatif Presentase tersusunnya rencana tata ruang dan terintegrasi denan OSSWEB GIS
Terlaksananya pemanfaatan ruang yang terarah Jumlah pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang untuk meningkatkan investasi
Terlaksananya pengendalian dan pengawasan penataan ruang Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang untuk mendukung kelancaran investasi
Tersedianya Sarpras Pendidikan yang sesuai standar
Persentase sarana & prasarana pendidikan yang sesuai standar
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Disetujui
Terbangunnya sarana prasarana pendidikan
Jumlah sarana prasarana yang terbangun
Tersedianya Pendidikan Vokasi untuk Pemenuhan Kebutuhan Pasar Kerja
Jumlah lembaga yang memfasilitasi pendidikan vokasi
DINAS TENAGA KERJA Disetujui
Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi
Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Disetujui
Meningkatnya Mutu Lembaga Satuan Pendidikan
Persentase satuan pendidikan terakreditasi minimal B
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Satuan Pendidikan Persentase jumlah satuan pendidikan terhadap kepatuhan kebijakan
Terlaksananya verval manajemen dan kelembagaan satuan pendidikan Jumlah satuan pendidikan yang diverval
Terlaksananya Pengembangan Ketrampilan dasar Jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan kegiatan ketrampilan dasar
Meningkatnya Mutu Pendidikan
Rata-rata Lama Sekolah
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Disetujui
Meningkatnya kualitas lingkungan belajar
Presentase kualitas pembelajaran
Terlaksananya Penyelenggaraan Proses pembelajaran Pada Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti proses Pembelajaran
Terlaksananya Pembinaan Minat Bakat bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Seleksi Minat Bakat
Meningkatnya Kualitas Peserta Didik
Kualitas Pembelajaran
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Disetujui
Terlaksananya Penyelenggaraan Proses pembelajaran Pada Peserta Didik
Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti proses Pembelajaran
Meningkatnya Mutu Lembaga Sekolah
Persentase satuan pendidikan terakreditasi minimal B
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Disetujui
Meningkatnya Mutu Pendidikan
Rata-rata Lama Sekolah
Meningkatnya kualitas peserta didik Kemampuan Literasi
Kemampuan Numerasi
Meningkatnya kualitas lingkungan belajar Presentase kualitas pembelajaran
Terlaksananya Penyelenggaraan Proses pembelajaran Pada Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti proses Pembelajaran
Terlaksananya Pembinaan Minat Bakat bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Seleksi Minat Bakat
Meningkatnya Nilai Karakter Iklim Kebhinekaan
Terlaksananya Ekstrakurikuler yang Sesuai Pendidikan Karakter Jumlah sekolah yang mempunyai ekstrakurikuler yang sesuai pendidikan karakter
Meningkatnya Mutu Lembaga Satuan Pendidikan Persentase satuan pendidikan terakreditasi minimal B
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Satuan Pendidikan Persentase jumlah satuan pendidikan terhadap kepatuhan kebijakan
Terlaksananya verval manajemen dan kelembagaan satuan pendidikan Jumlah satuan pendidikan yang diverval
Terlaksananya Pengembangan Ketrampilan dasar Jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan kegiatan ketrampilan dasar
Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Guru Persentase Guru berkualifikasi S1/D4
Indeks Distribusi Guru
Terlaksananya Pemerataan Guru Jumlah Guru yang didistribusikan
Terlaksananya Pemetaan, Perhitungan, Penataan dan Pendistribusian Guru Jumlah Laporan Hasil Pemetaan, Perhitungan, Penataan dan Pendistribusian Guru
Meningkatnya Kualifikasi Guru dan Tenaga Kependidikan Proporsi Guru bersertifikasi
Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Guru Jumlah guru yang mengikuti bimtek peningkatan kompetensi
Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Guru
Persentase guru berkualifikasi S1/D4
Indeks Distribusi Guru
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Disetujui
Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Guru
Jumlah guru yang mengikuti bimtek peningkatan kompetensi
Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat
Usia Harapan Hidup
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Disetujui
Meningkatnya akses sanitasi layak dan aman
Persentase jumlah rumah tangga yang terakses sanitasi layak dan aman
Meningkatnya jumlah rumah tangga dengan akses air limbah layak dan aman melalui SPALD Jumlah rumah tangga terlayani SPALD
Tersusunnya dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pelayanan sektor air limbah Jumlah dokumen dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pelayanan sektor air limbah tersusun
Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan kelompok masyarakat sanitasi Jumlah kelompok masyarakat sanitasi yang dibina
Meningkatnya pembangunan / peningkatan / optimalisasi SPALD Jumlah SPALD yang dibangun/ditingkatkan / dioptimalisasi
Meningkatnya jumlah sampah yang di kelola di TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Jumlah sampah terkelola di TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
Tersusunnya dokumen teknis, koordinasi dan pelayanan infrastruktur persampahan Jumlah dokumen teknis dan koordinasi infrastruktur persampahan tersusun
Meningkatnya pembangunan atau peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Disetujui
Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan yang sesuai standart
Persentase sarana & prasarana yang sesuai standart
Terpenuhinya Satuan Pendidikan yang Merata Rasio ketersediaan sekolah
Terbangunnya sarana prasarana pendidikan Jumlah sarana prasarana yang terbangun
Tersedianya Sarana Pendidikan yang memadai Jumlah Sarana prasarana sekolah Kondisi Baik
Terbangunnya sarana, prasarana dan utilitas sekolah Jumlah sarana prasarana dan utilitas yang tersedia
DINAS KESEHATAN Disetujui
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
UHH
Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar
Persentase Fasilitas pelayanan Kesehatan terakreditasi Paripurna
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan
Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Cakupan UHC
Cakupan Kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Capaian Mutu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Meningkatnya Mutu pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang melaksanakan upaya peningkatan mutu
Meningkatnya Kapasitas Respon Dinas Kesehatan Dalam Penanggulangan Bencana / Krisis Kesehatan Persentase kapasitas respon Dinas Kesehatan dalam penanggulangan bencana /krisis kesehatan
Meningkatnya Pelayanan Kegawatdaruratan Pra Hospital Persentase Pelayanan Kegawatdaruratan trauma dan non trauma yang dilayani
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase Puskesmas dengan IKM lebih dari 90%
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Kesehatan Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap populasi
Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar
Meningkatnya Kualitas SDM Kesehatan Persentase SDM Kesehatan yang meningkat Komptensinya
Meningkatnya kuantitas dan pemerataan SDM Kesehatan Persentase Puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar
Persentase RS Pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar
Terpenuhinya Obat, BMHP sesuai kebutuhan Persentase Ketersediaan Obat dan BMHP terhadap Kebutuhan
Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Alat Kesehatan Fasilitas Kesehatan Persentase Sarpras, Alkes, Faskes dalam Kondisi Baik
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Capaian pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Balita
Prevalensi Stunting
Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai standart dan siklus hidup Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standart
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standart
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar
Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar
Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai standar
Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai standar
Terselenggaranya pelayanan kesehatan Ibu, Bayi, Balita dan Anak pra Sekolah Persentase Kesehatan Ibu dan Anak
Terselenggaranya Upaya Kesehatan Reproduksi Cakupan KB Aktif
Meningkatnya Status Gizi Balita dan Ibu Hamil Cakupan Balita naik berat badannya (N/D)
Prevalensi Ibu Hamil KEK
Terselenggaranya pelayanan kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja Persentase sekolah yang dilakukan skrining Kesehatan
Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Persentase Usia lanjut yang mandiri
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
Meningkatnya Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Presentase pelaksanaan kampanye kesehatan / pembudayaan GERMAS di tingkat kabupaten
Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembudayaan hidup sehat Cakupan Tatanan Sehat
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer di tingkat desa/kelurahan Presentase Posyandu Siklus Hidup Aktif
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Penyakit Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis
Angka Keberhasilan Pengobatan TB
Angka Populasi Bebas Penyakit
Meningkatnya Kualitas Penanganan Penyakit Tidak Menular Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular
Meningkatnya Kualitas Penanganan Penyakit Menular Angka Populasi Bebas Penyakit Menular
Meningkatnya Pelayanan Imunisasi Penyakit yang Dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I) Persentase Kekebalan Kelompok
Meningkatnya Penanganan Kejadian Luar Biasa/ Tanggap Darurat Persentase Tanggap darurat/Kejadian Luar Biasa (KLB) yang tertangani
Meningkatnya Kualitas kesehatan Lingkungan Persentase Desa/Kelurahan STBM
Persentase Tempat Pengelolaan pangan memenuhi syarat
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Nilai SAKIP Dinas Kesehatan
Indek Kepuasan Mayarakat Dinas Kesehatan
Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah
Terlaksananya Program/ Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan Perencanaan Persentase Deviasi Anggaran Perangkat Daerah
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Indek Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan
Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai dengan Prosedur
Terkelolanya Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketepatan Penyediaan Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah
Meningkatkan Kapasitas SDM Persentase Pegawai yang Meningkat Kapasitasnya
Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Perangkat Daerah Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Jumlah Dokumen Keuangan
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Ditolak
( ket: Perubahan pokin )
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Disetujui
Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Desa
Persentase desa dengan kelembagaan desa aktif dan berfungsi
Meningkatnya kualitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Persentase desa dengan LKD/LAD aktif melaksanakan kegiatan
Tersedianya kelembagaan desa yang aktif & fungsional Jumlah desa dengan LKD dan LAD yang memiliki SK/Perdes
Pembinaan Lembaga adat dan masyarakat hukum adat Jumlah lembaga adat desa yang dibina
Pembinaan lembaga Kemasyarakatan desa Jumlah lembaga masyarakat desa yang dibina
Meningkatnya Kualitas Lembaga Pemerintahan Desa Persentase Desa dengan Dokumen Perencanaan & Pelaporan Lengkap
Meningkatnya Profesionalitas dan Kompetensi SDM Kepala Desa dan Perangkat Desa Persentase Perangkat Desa yang ditingkatkan kompetensinya
Terlaksananya Pembekalan bagi SDM Aparatur Desa Jumlah Aparatur Desa yang mengikuti pembekalan
Peningkatan Kapasitas anggota BPD Jumlah anggota BPD yang mengikuti pelatihan
Pembekalan Anggota BPD Jumlah BPD yang mengikuti pembekalan
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Disetujui
Meningkatnya kualitas intervensi sensitif bagi Keluarga Risiko Stunting
% Kegiatan intervensi sensitif pendampingan Keluarga Risiko Stunting
Terlaksananya pendampingan keluarga berisiko stunting Jumlah Pendampingan Keluarga Risiko Stunting
Terlaksananya pemantauan dan pelaporan hasil pendampingan Keluarga Risiko Stunting Jumlah laporan hasil pendampingan Keluarga Risiko Stunting
Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat
Usia Harapan Hidup
DINAS KESEHATAN Disetujui
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Balita
Prevalensi Stunting
Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai standart dan siklus hidup Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standart
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standart
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar
Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar
Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai standar
Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai standar
Terselenggaranya pelayanan kesehatan Ibu, Bayi, Balita dan Anak pra Sekolah Persentase Kesehatan Ibu dan Anak
Terselenggaranya Pelayanan Antenatal Care (ANC) Cakupan K1 Murni
Cakupan K1 oleh Dokter
Cakupan K1 USG Dokter
Cakupan K5 oleh Dokter
Cakupan K5 USG oleh Dokter
Cakupan Ibu hamil memiliki buku KIA
Terselenggaranya Pelayanan Intranatal Care (INC) Persentase Puskesmas PONED
Persentase komplikasi kebidanan ditangani
Terselenggaranya Post natal care (PNC) Cakupan pelayanan nifas sesuai standart
Terselenggaranya skrining bayi baru lahir Cakupan KN 1 (kunjungan Neonatal 1)
Kunjungan Neonatal 2
Kunjungan Neonatal lengkap
Terselenggaranya pelayanan pertumbuhan dan perkembangan Balita dan Anak Pra Sekolah Cakupan Balita Anak Pra Sekolah Paripurna
Cakupan Deteksi Dini Tumbuh Kembang
Terselenggaranya Upaya Kesehatan Reproduksi Cakupan KB Aktif
Meningkatnya kepesertaan KB pada pasangan usia subur Cakupan PUS 4T berKB
Cakupan KB Paska Salin
Meningkatnya pelayanan kesehatan reproduksi pada Calon Pengantin Cakupan Calon Pengantin Wanita dan Calon Pengantin Laki laki yang diperiksa kesehatan
Meningkatnya Status Gizi Balita dan Ibu Hamil Cakupan Balita naik berat badannya (N/D)
Prevalensi Ibu Hamil KEK
Meningkatnya pemenuhan gizi pada balita sesuai standar Cakupan Inisiasi Menyusui Dini
Cakupan ASI Eksklusif,
Cakupan Makanan Pendamping ASI
Terlaksananya Tata laksana balita bermasalah Gizi Persentase balita bermasalah gizi mendapat PMT
Terlaksananya tata laksana ibu hamil KEK Persentase ibu hamil KEK mendapat PMT
Terselenggaranya pelayanan kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja Persentase sekolah yang dilakukan skrining Kesehatan
Terlaksananya Skrining Kesehatan pada anak usia sekolah cakupan Skrining kesehatan pada anak usia sekolah
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan pada Remaja Cakupan Skrining Anemia pada Remaja Putri
Persentase remaja yang mengkonsumsi tablet tambah darah
Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Persentase Usia lanjut yang mandiri
Terlaksananya Skrining Kesehatan Pada Usia Lanjut Capaian Skrining Kesehatan Pada Usia Lanjut
Terlaksananya pendampingan perawatan jangka panjang (PJP) usia lanjut Prosentase pendampingan perawatan jangka panjang (PJP) usia lanjut
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
Meningkatnya Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Presentase pelaksanaan kampanye kesehatan / pembudayaan GERMAS di tingkat kabupaten
Terlaksananya upaya promosi kesehatan program prioritas baik di dalam maupun luar gedung Cakupan promosi kesehatan baik di dalam maupun luar gedung
Meningkatnya penduduk yang melaksanakan aktivitas fisik sesuai standar Presentase penduduk melakukan aktifitas fisik sesuai standar
Meningkatnya pemanfaatan TOGA dan akupresur di masyarakat Cakupan kelompok asuhan mandiri pemanfaatan TOGA dan akupressur yang dibina
Meningkatnya Kebugaran Jasmani Masyarakat Persentase Pengukuran Kebugaran Jasmani pada Kelompok Masyarakat
Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembudayaan hidup sehat Cakupan Tatanan Sehat
Terlaksananya Pengkajian dan Intervensi PHBS di tatanan rumah tangga Cakupan Rumah Tangga Sehat
Terlaksananya Pengkajian dan Intervensi PHBS pada tatanan institusi pendidikan Cakupan Institusi Pendidikan Sehat
Terlaksananya Pengkajian dan Intervensi PHBS pada tatanan pondok pesantren Cakupan Pondok Pesantren Sehat
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer di tingkat desa/kelurahan Presentase Posyandu Siklus Hidup Aktif
Terlaksananya pengukuran tingkat perkembangan Posyandu Cakupan strata posyandu PURI
Terlaksananya pembinaan tingkat perkembangan Posyandu Cakupan pembinaan posyandu
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui intervensi pada kelompok rumah tangga Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui intervensi pada kelompok rumah tangga
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Penyakit Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis
Angka Keberhasilan Pengobatan TB
Angka Populasi Bebas Penyakit
Meningkatnya Kualitas Penanganan Penyakit Tidak Menular Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Hipertensi sesuai standart Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Hipertensi sesuai standar
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Hipertensi Terkendali Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Hipertensi terkendali
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Diabetes Mellitus sesuai standar Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Diabetes Mellitus sesuai standar
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Diabetes Mellitus terkendali Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Diabetes Mellitus Terkendali
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standar Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai standar
Meningkatnya Deteksi Dini Faktor Resiko Merokok pada penduduk usia 10 - 21 tahun Cakupan Pelayanan Deteksi Dini Faktor Resiko Merokok pada penduduk usia 10-21 tahun
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Kesehatan Jiwa sesuai standart Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Kesehatan Jiwa sesuai standar
Meningkatnya Pelayanan Deteksi Dini Penyalahgunaan Napza di Fasyankes dan sekolah Cakupan Pelayanan Deteksi Dini Penyalahgunaan Napza di Fasyankes dan Sekolah
Meningkatnya Pelayanan Deteksi Dini Obesitas pada usia ≥ 15 Tahun Cakupan Pelayanan Deteksi Dini Obesitas usia ≥ 15 Tahun
Meningkatnya pelayanan kesehatan Gigi dan Mulut Cakupan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
Meningkatnya pelayanan kesehatan Indera Penglihatan dan Pendengaran Cakupan Pelayanan Kesehatan pelayanan kesehatan Indera Penglihatan dan Pendengaran
Meningkatnya Kualitas Penanganan Penyakit Menular Angka Populasi Bebas Penyakit Menular
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TBC sesuai standar Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TBC sesuai Standar
Meningkatnya Pelayanan Orang Dengan TBC yang ditemukan dan Diobati sesuai standar Cakupan Penemuan Kasus TBC
Cakupan Kasus TBC yang ditemukan dan diobati sesuai standar
Meningkatnya Investigasi Kontak Erat Penderita TBC sesuai standar Cakupan Investigasi Kontak Penderita TBC sesuai Standar
Meningkatnya Keberhasilan Pengobatan Penderita TBC sesuai standar Cakupan Keberhasilan Pengobatan Penderita TBC sesuai Standar
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV Sesuai Standar Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV Sesuai Standar
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV/AIDS Sesuai Standar Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV/AIDS Sesuai Standar
Meningkatnya Pengendalian Penyakit Tular Vektor Cakupan Penyelidikan Penyakit Tular Vektor <24 Jam
Cakupan Penyelidikan Epidemiologi Kasus Infeksi Dengue <24 jam
Cakupan Pengendalian Penyakit Tular Vektor
Cakupan Angka Kematian Infeksi Dengue
Cakupan Angka Kematian Infeksi Dengue
Cakupan Angka Bebas Jentik
Meningkatnya Pelayanan Penderita ISPA/Pneumonia Sesuai Standar Cakupan Pelayanan Penderita ISPA Sesuai Standar
Cakupan Pelayanan Pneumonia Balita Sesusi Standar
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Infeksi Menular Seksual Sesuai Standar Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Infeksi Menular Seksual Sesuai Standar
Meningkatnya Pelayanan Penderita Diare Sesuai Standar Cakupan Pelayanan Penderita Diare Sesuai Standar
Meningkatnya Pelayanan Penderita Hepatitis Sesuai Standar Cakupan Pelayanan Penderita Hepatitis Sesuai Standar
Meningkatnya Pelayanan Penderita Penyakit Bersumber Binatang Sesuai Standar Cakupan Pelayanan Penderita Bersumber Binatang Sesuai Standar
Meningkatnya Pelayanan Penderita Malaria Sesuai Standar Cakupan Pelayanan Penderita Malaria Sesuai Standar
Meningkatnya Pelayanan Penderita Penyakit Kusta Sesuai Standar Cakupan Pelayanan Penderita Penyakit Kusta Sesuai Standar
Meningkatnya Pengendalian Penderita Kecacingan Sesuai Standar Cakupan Pengendalian Penderita Kecacingan Sesuai Standar
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Penyakit akibat gigitan hewan berbisa dan tanaman beracun Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit akibat gigitan hewan berbisa dan tanaman beracun
Meningkatnya Pelayanan Imunisasi Penyakit yang Dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I) Persentase Kekebalan Kelompok
Meningkatkan Pelayanan Imunisasi Bayi Lengkap Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap
Meningkatkan Pelayanan Imunisasi Balita Dibawah Umur Dua Tahun (BADUTA) Cakupan Imunisasi Baduta Lengkap
Meningkatkan Pelayanan Imunisasi Pada Anak Sekolah Cakupan Imunisasi Pada Anak Sekolah
Meningkatkan Pelayanan Imunisasi HPV Cakupan Imunisasi HPV
Meningkatkan Pelayanan Imunisasi TT pada Wanita Usia Subur Cakupan Imunisasi TT pada Wanita Usia Subur
Meningkatkan Pelayanan Imunisasi TT pada Ibu Hamil Cakupan Imunisasi TT pada Ibu Hamil
Meningkatnya Penanganan Kejadian Luar Biasa/ Tanggap Darurat Persentase Tanggap darurat/Kejadian Luar Biasa (KLB) yang tertangani
Meningkatnya Deteksi Dini penduduk beresiko KLB Jumlah penduduk yang dilakukan screening beresiko KLB
Meningkatnya penanggulangan KLB Cakupan desa dengan KLB ditanggulangi <24 jam
Meningkatnya Kualitas kesehatan Lingkungan Persentase Desa/Kelurahan STBM
Persentase Tempat Pengelolaan pangan memenuhi syarat
Meningkatnya kepemilikan jamban sehat Jumlah kepemilikan jamban sehat
Meningkatnya kepemilikan sarana cuci tangan pakai sabun Jumlah kepemilikan sarana cuci tangan pakai sabun
Meningkatnya Pengawasan Kualitas Air Persentase Sampel Air Memenuhi Syarat
Terkelolanya Sampah Rumah Tangga Jumlah Kepala Keluarga yang mengelola sampah rumah tangga
Terkelolanya Limbah Cair Persentase Pemeriksaan Sampel Air Limbah Memenuhi Syarat
Meningkatnya Pengawasan Kualitas Pangan Aman Persentase Tempat Pengelolaan Pangan yang Memenuhi Syarat
Terkelolanya sanitasi pada Tempat Fasilitas Umum Persentase Jumlah Tempat fasilitas Umum Memenuhi Syarat
Meningkatnya pemantauan kualitas Udara Persentase Kawasan dengan Kualitas Udara Memenuhi Syarat
Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan
: Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar
Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan (JKN/BPJS)
DINAS KESEHATAN Disetujui
Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
Cakupan UHC
Cakupan Kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional
Terlaksananya Pembayaran iuran dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Persentase Pembayaran iuran dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program JKN Jumlah Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program JKN
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Bagi Masyarakat
Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Balita
Prevalensi Stunting
DINAS KESEHATAN Disetujui
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Penyakit
Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis
Angka Keberhasilan Pengobatan TB
Angka Populasi Bebas Penyakit
Meningkatnya Kualitas Penanganan Penyakit Tidak Menular Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Hipertensi sesuai standart Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Hipertensi sesuai standar
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Hipertensi Terkendali Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Hipertensi terkendali
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Diabetes Mellitus sesuai standar Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Diabetes Mellitus sesuai standar
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Diabetes Mellitus terkendali Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Diabetes Mellitus Terkendali
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standar Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai standar
Meningkatnya Deteksi Dini Faktor Resiko Merokok pada penduduk usia 10 - 21 tahun Cakupan Pelayanan Deteksi Dini Faktor Resiko Merokok pada penduduk usia 10-21 tahun
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Kesehatan Jiwa sesuai standart Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Kesehatan Jiwa sesuai standar
Meningkatnya Pelayanan Deteksi Dini Penyalahgunaan Napza di Fasyankes dan sekolah Cakupan Pelayanan Deteksi Dini Penyalahgunaan Napza di Fasyankes dan Sekolah
Meningkatnya Pelayanan Deteksi Dini Obesitas pada usia ≥ 15 Tahun Cakupan Pelayanan Deteksi Dini Obesitas usia ≥ 15 Tahun
Meningkatnya pelayanan kesehatan Gigi dan Mulut Cakupan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
Meningkatnya pelayanan kesehatan Indera Penglihatan dan Pendengaran Cakupan Pelayanan Kesehatan pelayanan kesehatan Indera Penglihatan dan Pendengaran
Meningkatnya Kualitas Penanganan Penyakit Menular Angka Populasi Bebas Penyakit Menular
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TBC sesuai standar Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TBC sesuai Standar
Meningkatnya Pelayanan Orang Dengan TBC yang ditemukan dan Diobati sesuai standar Cakupan Penemuan Kasus TBC
Cakupan Kasus TBC yang ditemukan dan diobati sesuai standar
Meningkatnya Investigasi Kontak Erat Penderita TBC sesuai standar Cakupan Investigasi Kontak Penderita TBC sesuai Standar
Meningkatnya Keberhasilan Pengobatan Penderita TBC sesuai standar Cakupan Keberhasilan Pengobatan Penderita TBC sesuai Standar
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV Sesuai Standar Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV Sesuai Standar
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV/AIDS Sesuai Standar Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV/AIDS Sesuai Standar
Meningkatnya Pengendalian Penyakit Tular Vektor Cakupan Penyelidikan Penyakit Tular Vektor <24 Jam
Cakupan Penyelidikan Epidemiologi Kasus Infeksi Dengue <24 jam
Cakupan Pengendalian Penyakit Tular Vektor
Cakupan Angka Kematian Infeksi Dengue
Cakupan Angka Kematian Infeksi Dengue
Cakupan Angka Bebas Jentik
Meningkatnya Pelayanan Penderita ISPA/Pneumonia Sesuai Standar Cakupan Pelayanan Penderita ISPA Sesuai Standar
Cakupan Pelayanan Pneumonia Balita Sesusi Standar
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Infeksi Menular Seksual Sesuai Standar Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Infeksi Menular Seksual Sesuai Standar
Meningkatnya Pelayanan Penderita Diare Sesuai Standar Cakupan Pelayanan Penderita Diare Sesuai Standar
Meningkatnya Pelayanan Penderita Hepatitis Sesuai Standar Cakupan Pelayanan Penderita Hepatitis Sesuai Standar
Meningkatnya Pelayanan Penderita Penyakit Bersumber Binatang Sesuai Standar Cakupan Pelayanan Penderita Bersumber Binatang Sesuai Standar
Meningkatnya Pelayanan Penderita Malaria Sesuai Standar Cakupan Pelayanan Penderita Malaria Sesuai Standar
Meningkatnya Pelayanan Penderita Penyakit Kusta Sesuai Standar Cakupan Pelayanan Penderita Penyakit Kusta Sesuai Standar
Meningkatnya Pengendalian Penderita Kecacingan Sesuai Standar Cakupan Pengendalian Penderita Kecacingan Sesuai Standar
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Penyakit akibat gigitan hewan berbisa dan tanaman beracun Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit akibat gigitan hewan berbisa dan tanaman beracun
Meningkatnya Pelayanan Imunisasi Penyakit yang Dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I) Persentase Kekebalan Kelompok
Meningkatkan Pelayanan Imunisasi Bayi Lengkap Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap
Meningkatkan Pelayanan Imunisasi Balita Dibawah Umur Dua Tahun (BADUTA) Cakupan Imunisasi Baduta Lengkap
Meningkatkan Pelayanan Imunisasi Pada Anak Sekolah Cakupan Imunisasi Pada Anak Sekolah
Meningkatkan Pelayanan Imunisasi HPV Cakupan Imunisasi HPV
Meningkatkan Pelayanan Imunisasi TT pada Wanita Usia Subur Cakupan Imunisasi TT pada Wanita Usia Subur
Meningkatkan Pelayanan Imunisasi TT pada Ibu Hamil Cakupan Imunisasi TT pada Ibu Hamil
Meningkatnya Penanganan Kejadian Luar Biasa/ Tanggap Darurat Persentase Tanggap darurat/Kejadian Luar Biasa (KLB) yang tertangani
Meningkatnya Deteksi Dini penduduk beresiko KLB Jumlah penduduk yang dilakukan screening beresiko KLB
Meningkatnya penanggulangan KLB Cakupan desa dengan KLB ditanggulangi <24 jam
Meningkatnya Kualitas kesehatan Lingkungan Persentase Desa/Kelurahan STBM
Persentase Tempat Pengelolaan pangan memenuhi syarat
Meningkatnya kepemilikan jamban sehat Jumlah kepemilikan jamban sehat
Meningkatnya kepemilikan sarana cuci tangan pakai sabun Jumlah kepemilikan sarana cuci tangan pakai sabun
Meningkatnya Pengawasan Kualitas Air Persentase Sampel Air Memenuhi Syarat
Terkelolanya Sampah Rumah Tangga Jumlah Kepala Keluarga yang mengelola sampah rumah tangga
Terkelolanya Limbah Cair Persentase Pemeriksaan Sampel Air Limbah Memenuhi Syarat
Meningkatnya Pengawasan Kualitas Pangan Aman Persentase Tempat Pengelolaan Pangan yang Memenuhi Syarat
Terkelolanya sanitasi pada Tempat Fasilitas Umum Persentase Jumlah Tempat fasilitas Umum Memenuhi Syarat
Meningkatnya pemantauan kualitas Udara Persentase Kawasan dengan Kualitas Udara Memenuhi Syarat
Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan
Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)
DINAS SOSIAL Disetujui
Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Usaha bagi Masyarakat Miskin dan Rentan
Jumlah Masyarakat Miskin dan Rentan yang Memiliki Usaha Baru
Meningkatnya Bantuan Usaha bagi Masyarakat Miskin dan Rentan Jumlah Masyarakat Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Bantuan Usaha
Terlaksananya Bantuan Modal Usaha bagi WRSE Jumlah WRSE yang Menerima Bantuan Modal Usaha
Terlaksananya Bantuan Modal Usaha bagi Laki-Laki Kepala Keluarga Miskin Jumlah Laki-Laki Kepala Keluarga Miskin yang Menerima Bantuan Modal Usaha
Meningkatnya Pelatihan Usaha dan Fasilitasi Pelatihan Usaha bagi Masyarakat Miskin dan Rentan Jumlah Masyarakat Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pelatihan Usaha dan Fasilitasi Pelatihan Usaha
Meningkatnya Pelatihan Kewirausahaan bagi Masyarakat Miskin dan Rentan Jumlah Masyarakat Miskin dan Rentan yang Menerima Pelatihan Kewirausahaan
Meningkatnya Pengiriman Pelatihan Kewirausahaan bagi Masyarakat Miskin dan Rentan Jumlah Masyarakat Miskin dan Rentan yang telah mengikuti Pelatihan kewirausahaan
Meningkatnya Fasilitasi Pengumpulan Sumbangan Jumlah fasilitasi Izin Pengumpulan Sumbangan Daerah Kabupaten/Kota yang Diterbitkan
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Disetujui
Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan
Persentase Ketersediaan Data Kependudukan
Meningkatkan Penggunaan Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan Presentase Buku Agregat dan Buku Profil Kependudukan Yang disusun
Tersedianya Data Kependudukan Persentase Ketersediaan Data Kependudukan dan Profil Kependiudukan
Tersedianya Akses Data Kependudukan Bagi OPD Pengguna Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun
Meningkatnya Pembangunan Keluarga
Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Disetujui
Meningkatnya Pembangunan Keluarga
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
Meningkatnya Pemberdayaan Keluarga Sejahtera % Kesertaan Masyarakat dalam pemberdayaan keluarga sejahtera
Meningkatnya Pembinaan Keluarga Sejahtera % Keluarga yang mengikuti program UPPKA
Terlaksananya Pelatihan Keterampilan bagi Kelompok UPPKA Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan
Tersalurkannya bantuan alat bagi kelompok UPPKA Jumlah Kelompok yang menerima bantuan alat
Terlaksananya pameran produk unggulan kelompok UPPKA Jumlah Kegiatan pameran produk UPPKA
Meningkatnya Ketahanan Keluarga % Keluarga yang aktif dalam kelompok bina ketahanan
Telaksananya pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita Jumlah Kelompok BKB
Telaksananya pembinaan kelompok Bina Keluarga Remaja Jumlah Kelompok BKR
Telaksananya pembinaan kelompok Bina Keluarga Lansia Jumlah Kelompok BKL
Meningkatnya Pendewasaan Usia Perkawinan mUKP (Median Usia Kawin Pertama Perempuan)
Terlaksananya Edukasi terhadap Remaja tentang pernikahan dini Jumlah Peserta yang teredukasi tentang pernikahan dini
Meningkatnya Kualitas Insan Genre Jumlah Insan Genre yang mendapat penguatan
Meningkatnya kualitas intervensi sensitif bagi Keluarga Risiko Stunting % Kegiatan intervensi sensitif pendampingan Keluarga Risiko Stunting
Terlaksananya pendampingan keluarga berisiko stunting Jumlah Pendampingan Keluarga Risiko Stunting
Terlaksananya pemantauan dan pelaporan hasil pendampingan Keluarga Risiko Stunting Jumlah laporan hasil pendampingan Keluarga Risiko Stunting
Meningkatnya ketahanan dan kemandirian keluarga
Persentase ketahanan ekonomi keluarga
Persentase Ketahanan Sosial-Psikologis
Persentase Ketahanan Kesehatan
Persentase Kemandirian Keluarga
Meningkatnya ketenteraman keluarga
Rasio KDRT
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Disetujui
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam Berbagai Sektor % Keterwakilan Perempuan di sektor pemerintah dan swasta
Meningkatnya pelembagaan pengarusutamaan gender di perangkat daerah % ARG pada Perangkat Daerah
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi kebijakan PUG
Meningkatnya pemberdayaan perempuan bidang bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan % Angkatan Kerja Perempuan
Terlaksananya peningkatan keterampilan perempuan Jumlah Peserta Peningkatan Keterampilan
Meningkatnya penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender
Persentase Anggaran Respostif Gender (ARG)
Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan
Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan
Persentase perempuan korban kekeran dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif
Meningkatnya kualitas Keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhgan hak, serta perlindungan perempuan dan anak
Pembelajaran keluarga yang (Puspaga) yang berspektif gender dan hak anak sesuai standar
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak
Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan / atau penyusunan kebijakan
Meningkatnya Perlindungan terhadap Anak
Indeks Perlindungan Anak (IPA)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Disetujui
Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak
Rasio KDRT
Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan Anak % Penurunan kasus kekerasan
Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pencegahan kekerasan Jumlah Kebijakan Pencegahan Kekerasan
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pencegahan kekerasan Jumlah Kebijakan Tingkat Des/Kel/Kec dan Kabupaten
Meningkatnya Advokasi serta edukasi pencegahan kekerasan Jumlah Advokasi dan KIE Pencegahan Kekerasan
Terlaksananya pencegahan kekerasan Jumlah lembaga yang mendapat peningkatan pencegahan kekerasan
Meningkatnya Pendampingan korban kekerasan % Korban Kekerasan yang Ditangani
Tersedianya layanan pengaduan bagi korban kekerasan Jumlah mitra Lembaga yang memberikan Pelayanan korban kekerasan
Terlayaninya Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Jumlah Pengaduan korban kekerasan yang dilayani
Tersedianya sarana dan prasarana rumah aman bagi korban kekerasan Jumlah Rumah Aman yang tersedia
Meningkatnya kompetensi SDM penyedia layanan pendampingan korban kekerasan Jumlah SDM yang terlatih
Terfasilitasinya SDM Lembaga Jejaring Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Jumlah Pelatihan SDM Penanganan Korban Kekerasan
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif
Indeks Pemenuhan Hak Anak
Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya
Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)
Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk
Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)
Persentase Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Disetujui
Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk
Total Fertility Rate (TFR)
Meningkatnya Peserta KB yang Aktif % mCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate)
Unmeetneed
Meningkatnya Peserta KB Baru Jumlah Peserta KB Baru
Terlaksananya advokasi dan edukasi tentang keluarga berencana Jumlah KIE
Terlaksananya pelayanan kontrasepsi Jumlah Akseptor KB
Tersedianya Faskes yang memberikan Pelayanan Kontrasepsi % Faskes yang melayani KB
Terdistribusinya alat dan obat kontrasepsi ke fasilitas kesehatan Jumlah Faskes Terdistribusi ALOKON
Terlaksananya pembinaan bagi fasilitas kesehatan Jumlah Kegiatan Pembinaan bagi Fasilitas Kesehatan
Meningkatnya kompetensi SDM dan tenaga lini lapangan KB % Tenaga lini lapangan KB yang terlatih
Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan Jumlah Kegiatan Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana
Meningkatnya Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah kegiatan yg melibatkan organisasi kemasyarakatan
Meningkatnya jumlah momentum pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB Jumlah Momentum Pelayanan KB
Meningkatnya lembaga berwawasan kependudukan Jumlah lembaga yang berwawasan kependudukan
Tersedianya data kependudukan Jumlah data kependudukan yang tersedia
Terlaksananya sinkronisasi kebijakan berwawasan kependudukan Jumlah lembaga yg teradvokasi kebijakan berwawasan kependudukan
Terlaksananya penyediaan data di tingkat kelurahan/desa Jumlah Rumah Data Kependudukan yang naik Klasifikasi
Terlaksananya pemutakhiran pendataan keluarga Jumlah data yang dimutakhirkan
Meningkatnya Pendidikan Kependudukan Jumlah lembaga yang melaksanakan pendidikan kependudukan
Terlaksananya pendidikan kependudukan melalui jalur formal Jumlah SSK yg terbentuk dan naik klasifikasi
Terlaksananya pendidikan kependudukan melalui jalur informal Jumlah Kampung KB yg naik Klasifikasi
Tercapainya usia ideal pertama melahirkan bagi remaja perempuan
Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR 15-19)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Disetujui
Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk
Total Fertility Rate (TFR)
Meningkatnya Peserta KB yang Aktif % mCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate)
Unmeetneed
Meningkatnya Peserta KB Baru Jumlah Peserta KB Baru
Terlaksananya advokasi dan edukasi tentang keluarga berencana Jumlah KIE
Terlaksananya pelayanan kontrasepsi Jumlah Akseptor KB
Tersedianya Faskes yang memberikan Pelayanan Kontrasepsi % Faskes yang melayani KB
Terdistribusinya alat dan obat kontrasepsi ke fasilitas kesehatan Jumlah Faskes Terdistribusi ALOKON
Terlaksananya pembinaan bagi fasilitas kesehatan Jumlah Kegiatan Pembinaan bagi Fasilitas Kesehatan
Meningkatnya kompetensi SDM dan tenaga lini lapangan KB % Tenaga lini lapangan KB yang terlatih
Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan Jumlah Kegiatan Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana
Meningkatnya Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah kegiatan yg melibatkan organisasi kemasyarakatan
Meningkatnya jumlah momentum pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB Jumlah Momentum Pelayanan KB
Meningkatnya lembaga berwawasan kependudukan Jumlah lembaga yang berwawasan kependudukan
Tersedianya data kependudukan Jumlah data kependudukan yang tersedia
Terlaksananya sinkronisasi kebijakan berwawasan kependudukan Jumlah lembaga yg teradvokasi kebijakan berwawasan kependudukan
Terlaksananya penyediaan data di tingkat kelurahan/desa Jumlah Rumah Data Kependudukan yang naik Klasifikasi
Terlaksananya pemutakhiran pendataan keluarga Jumlah data yang dimutakhirkan
Meningkatnya Pendidikan Kependudukan Jumlah lembaga yang melaksanakan pendidikan kependudukan
Terlaksananya pendidikan kependudukan melalui jalur formal Jumlah SSK yg terbentuk dan naik klasifikasi
Terlaksananya pendidikan kependudukan melalui jalur informal Jumlah Kampung KB yg naik Klasifikasi
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana
Angka Prevalensi Kontrasepsi (mCPR)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Disetujui
Meningkatnya Peserta KB yang Aktif
% mCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate)
Unmeetneed
Meningkatnya Peserta KB Baru Jumlah Peserta KB Baru
Terlaksananya advokasi dan edukasi tentang keluarga berencana Jumlah KIE
Terlaksananya pelayanan kontrasepsi Jumlah Akseptor KB
Tersedianya Faskes yang memberikan Pelayanan Kontrasepsi % Faskes yang melayani KB
Terdistribusinya alat dan obat kontrasepsi ke fasilitas kesehatan Jumlah Faskes Terdistribusi ALOKON
Terlaksananya pembinaan bagi fasilitas kesehatan Jumlah Kegiatan Pembinaan bagi Fasilitas Kesehatan
Meningkatnya kompetensi SDM dan tenaga lini lapangan KB % Tenaga lini lapangan KB yang terlatih
Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan Jumlah Kegiatan Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana
Meningkatnya Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah kegiatan yg melibatkan organisasi kemasyarakatan
Meningkatnya jumlah momentum pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB Jumlah Momentum Pelayanan KB
Terwujudnya tertib administrasi kependudukan untuk mendukung perencanaan pembangunan
Persentase Buku Agregat dan Buku Profil Kependudukan Yang disusun
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Disetujui
Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan
Persentase Ketersediaan Data Kependudukan
Meningkatkan Penggunaan Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan Presentase Buku Agregat dan Buku Profil Kependudukan Yang disusun
Tersedianya Data Kependudukan Persentase Ketersediaan Data Kependudukan dan Profil Kependiudukan
Tersedianya Akses Data Kependudukan Bagi OPD Pengguna Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun
Tersedianya Profil Kependudukan
Dokumen Agregat Kependudukan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Menunggu
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Disetujui
Tersedianya data kependudukan
Jumlah data kependudukan yang tersedia
Terlaksananya sinkronisasi kebijakan berwawasan kependudukan Jumlah lembaga yg teradvokasi kebijakan berwawasan kependudukan
Terlaksananya penyediaan data di tingkat kelurahan/desa Jumlah Rumah Data Kependudukan yang naik Klasifikasi
Terlaksananya pemutakhiran pendataan keluarga Jumlah data yang dimutakhirkan
Terdedianya sistem informasi administrasi kependudukan
Data base administrasi kependudukan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Menunggu
Terciptanya Kerukunan dan kegotongroyongan dalam keberagaman sosial budaya masyarakat
Indeks Keberagaman
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Disetujui
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perbedaan sara dan kehidupan berwawasan kebangsaan
Indeks Toleransi
Meningkatnya toleransi dalam kehidupan sosial masyarakat Jumlah kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan hidup di masyarakat
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap perbedaan beragama jumlah potensi konflik masyarakat karena perbedaan aliran agama
Terlaksananya pembinaan kerukunan umat beragama di masyarakat Jumlah orang yang mengikuti pembinaan kerukunan umat beragama
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap perbedaan suku dan ras jumlah potensi konflik masyarakat disebabkan perbedaan suku dan ras
Terlaksananya pembinaan terhadap pembauran kebangsaan di masyarakat jumlah orang yang mengikuti pembinaan pembauran kebangsaan
Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika jumlah kasus penyalahgunaaan narkotika di masyarakat
Terlaksananya sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika jumlah orang yang mengikuti sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika
Terlaksananya fasilitasi tim P4GN Jumkah kegiatan fasilitasi tim P4GN
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan Persentase masyarakat yang mengikuti pendidikan/pembinaan wawasan kebangsaan
Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat persentase masyarakat yang aktualisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakatnya meningkat
Terlaksananya sosialisasi peningkatan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat jumlah orang yang mengikuti sosialisasi aktualisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat
Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat persentase masyarakat yang nilai wawasan kebangsaannya meningkat
Terlaksananya sosialisasi peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peningkatan wawasan kebangsaan di masyarakat
Meningkatnya pembinaan paskibraka dan purnapaskibraka jumlah kegiatan pembinaan paskibraka dan purnapaskibraka
Terlaksananya pembentukan dan pelatihan Paskibraka kabupaten jumlah anggota Paskibraka kabupaten
Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi terhadap Purnapaskibraka jumlah anggota Purnapaskibraka yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi
Disetujui
Disetujui
Disetujui
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Disetujui
Meningkatnya kualitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
Persentase desa dengan LKD/LAD aktif melaksanakan kegiatan
Tersedianya kelembagaan desa yang aktif & fungsional Jumlah desa dengan LKD dan LAD yang memiliki SK/Perdes
Pembinaan Lembaga adat dan masyarakat hukum adat Jumlah lembaga adat desa yang dibina
Pembinaan lembaga Kemasyarakatan desa Jumlah lembaga masyarakat desa yang dibina
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Disetujui
Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Persentase tindak lanjut terhadap pengaduan pelanggaran ketertiban umum
Terselenggaranya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani
Meningkatnya keamanan wilayah jumlah gedung pemerintahan dan event daerah yang diamankan
Terlaksananya pengamanan gedung pemerintahan, event daerah dan pengawalan pejabat/tamu vvip Jumlah personil pengamanan dan pengawalan yang ditugaskan di masing-masing lokasi pengamanan
Terlaksananya patroli wilayah Jumlah Patroli wilayah yang dilaksanakan
Meningkatnya penindakan terhadap gangguan trantibum Persentase Laporan Gangguan Trantibum yang ditindaklanjuti maksimal 1x24 jam
Terlaksananya penertiban gangguan trantibum jumlah penertiban gangguan trantibum yang dilaksanakan
Penyediaan sarana prasarana penertiban Jumlah sarana prasarana penertiban yang diadakan
Tersedianya SOP tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan
Terselenggaranya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Persentase Perda/ perkada yang ditegakkan
Terwujudnya Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan atas dugaan pelanggaran perda/perkada
Terlaksananya Pengawasan dan pembinaan pada masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan dan pembinaan
Pengaktifan media pelaporan online Jumlah media pelaporan online yang aktif
Meningkatnya Penindakan terhadap Pelaku pelanggaran perda dan perkada Jumlah pelaku pelanggar perda dan perkada yang dilakukan penindakan
Terlaksananya kegiatan Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah pelanggaran perda/perkada yang dilakukan penanganan/penindakan oleh PPNS
Terlaksananya kegiatan Pengumpulan informasi terkait peredaran rokok ilegal Jumlah kegiatan pengumpulan informasi terkait peredaran rokok ilegal yang dilaksanakan
Terlaksanya kegiatan Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal Jumlah kegiatan Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal yang dilaksanakan
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terkait Perda, Perkada, dan Larangan Peredaran Rokok Ilegal Jumlah sosialisasi perda, perkada dan Larangan Peredaran Rokok Ilegal yang dilaksanakan
Terlaksananya sosialisasi Perda Perkada Jumlah peserta sosialisasi perda/perkada
Terlaksananya sosialisasi gempur rokok ilegal jumlah kegiatan sosialisasi gempur rokok ilegal yang dilaksanakan
Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP, Damkar dan Satlinmas Persentase anggota Satpol PP dan Damkar yang telah memiliki sertifikasi diklat sesuai jejangnya
persentase jumlah satlinmas yang mendapatkan peningkatan kapasitas SDM
Meningkatnya Kapasitas SDM Satpol PP dan Damkar serta Satlinmas Jumlah kegiatan peningkatan Kapasitas SDM petugas Satpol PP dan Damkar serta Satlinmas
Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP, Damkar dan Satlinmas Jumlah petugas Satpol PP dan Damkar Yang terlatih sesuai jenjangnya
Jumlah Anggota Satlinmas Yang terlatih
Terlaksananya kegiatan Korsik (Korps Musik) Satpol Jumlah Kegiatan Korsik Satpol PP
Terlaksananya pemetaaan kebutuhan kompetensi/jenjang pelatihan Jumlah dokumen pemetaan kebutuhan kompetensi/jenjang pelatihan
Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Satlinmas Jumlah anggota Satlinmas yang diberdayakan untuk kegiatan upacara, pengamanan dan lain-lain
Terselenggaranya Perlindungan masyarakat rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk
Meningkatnya Pemberdayaan Satlinmas Jumlah kegiatan pemberdayaan Satlinmas yang dilaksanakan
Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Satlinmas Jumlah anggota Satlinmas yang diberdayakan untuk kegiatan upacara, pengamanan dan lain-lain
Meningkatnya jumlah Satlinmas Jumlah desa/kelurahan yang memiliki satlinmas aktif
Terlaksananya kegiatan pendataan Satlinmas Jumlah Satlinmas yang terdata
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perbedaan suku, ras dan agama
Indeks Toleransi
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Disetujui
Meningkatnya toleransi dalam kehidupan sosial masyarakat
Jumlah kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan hidup di masyarakat
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap perbedaan beragama jumlah potensi konflik masyarakat karena perbedaan aliran agama
Terlaksananya pembinaan kerukunan umat beragama di masyarakat Jumlah orang yang mengikuti pembinaan kerukunan umat beragama
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap perbedaan suku dan ras jumlah potensi konflik masyarakat disebabkan perbedaan suku dan ras
Terlaksananya pembinaan terhadap pembauran kebangsaan di masyarakat jumlah orang yang mengikuti pembinaan pembauran kebangsaan
Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika jumlah kasus penyalahgunaaan narkotika di masyarakat
Terlaksananya sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika jumlah orang yang mengikuti sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika
Terlaksananya fasilitasi tim P4GN Jumkah kegiatan fasilitasi tim P4GN
Meningkatnya Sikap dan Perilaku Anti-Radikalisme
Jumlah kasus penyebaran paham radikal/intoleran yang bisa dicegah dan diselesaikan
Meningkatnya Toleransi dan Kerukunan Sosial Masyarakat
Jumlah konflik sosial berbasis SARA yang yang dapat dicegah dan diselesaikan
Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat
Indeks Wawasan Kebangsaan Daerah (IWKD)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Disetujui
Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat
persentase masyarakat yang nilai wawasan kebangsaannya meningkat
Terlaksananya sosialisasi peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peningkatan wawasan kebangsaan di masyarakat
Meningkatnya Pemahaman terhadap Nilai-Nilai Dasar Negara
Jumlah kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan
Meningkatnya masyarakat yang terlibat dalam kegiatan bela negara, gotong royong, atau forum kebangsaan
Jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan bela negara, gotong royong, atau forum kebangsaan
Partisipasi dan Kepedulian Kebangsaan
Jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan bela negara, gotong royong, atau forum kebangsaan
Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan
Pertumbuhan Ekonomi
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Disetujui
Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah
Presentase kemantapan jalan kab/kota
Meningkatnya Kondisi Jalan Kabupaten Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik
Terkelolanya data jalan dan jembatan Jumlah Dokumen data jalan dan jembatan
Terselenggaranya Preservasi jalan dan jembatan panjang jalan dan jembatan yang tertangani
Terselenggaranya Penanganan Bangunan Pelengkap Panjang Bangunan Pelengkap yang tertangani
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Disetujui
Meningkatnya deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik sosial masyarakat
persentase potensi konflik sosial yang bisa dideteksi
Meningkatnya peran masyarakat dalam melakukan deteksi dini cegah dini terhadap potensi konflik sosial Masyarakat aktif melaporkan gejala atau potensi konflik kepada aparat terkait
Terlaksananya Sosialisasi dan pelatihan tentang identifikasi dan pelaporan potensi konflik Sosialisasi dan pelatihan tentang identifikasi dan pelaporan potensi konflik
Fasilitasi pelaporan konflik melalui kanal digital, hotline, atau perangkat desa jumlah pelaporan konflik melalui kanal digital, hotline, atau perangkat desa yang ditindaklanjuti
Tersusunnya peta rawan konflik berbasis partisipatif. jumlah wilayah konflik yang dipetakan dan ditindaklanjuti
Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi antar instansi dalam membina komunikasi dan informasi intelijen Jumlah dialog masyarakat lintas kelompok (agama, etnis, politik).
Terlaksananya forum koordinasi intelijen daerah secara berkala Jumlah forum koordinasi intelijen daerah yang dilaksanakan
Tersedianya sistem berbagi informasi (sharing platform) antar instansi/lembaga intelijen Jumlah informasi intelejen antar instansi yang ditindaklanjuti
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN Disetujui
Terwujudnya Ketersediaan Pangan
Rasio konsumsi normatif terhadap produksi pangan
Meningkatnya pola pangan harapan ketersediaan Skor PPH Ketersedian
Terlaksananya Ketersediaan & Kebutuhan Pangan Ketersediaan Energi dan Protein
Menyediakan data dan informasi ketersediaan pangan Data dan informasi ketersediaan pangan
Koordinasi ketersediaan pangan Jumlah laporan koordinasi ketersediaan pangan
Tersedia & terkelolanya cadangan pangan Jumlah CPBK CPPD, CPM (Masyarkat)
Menyiapkan bahan regulasi DCP Regulasi DCP
Koordinasi DCP jumlah laporan Koordinasi DCP
Menyiapkan data dan informasi DCP Data dan Informasi DCP
Menyiapkan Sarana logistik pangan Sarana logistik pangan
Penyaluran cadangan pangan pemerintah kegiatan penyaluran cadangan pangan pemerintah
Melaksanakan pembinaan lumbung pangan masyarakat Lumbung pangan masyarakat dibina
Terjaganya harga pangan atar waktu Koefesien varian harga pangan pokok antar waktu
Terkendalinya harga pangan di tingkat produsen & konsumen rasio harga tingkat produsen & konsumen thd HPP/HET/HAP (mak. 20%)
Fasilitasi Distribusi Pangan jumlah fasilitasi distribusi pangan
Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan jumlah gerakan pangan murah
Kios Pangan yang dikembangkan jumlah kios
Sarana Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan jumlah sarana stabilitasi pasokan dan harga pangan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Disetujui
Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah
Nilai Realisasi Investasi
Meningkatnya Jumlah Investor Jumlah Investor/Pelaku Usaha Baru
Meningkatnya Promosi Penanaman Modal Prosentase Potensi/Peluang Penanaman Modal yang di Promosikan
Terlaksananya Promosi Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal
Terlaksananya Publikasi Promosi Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Publikasi yang Terlaksana
Meningkatnya Pengembangan Iklim Penanaman Modal Persentase Capaian Realisasi Investasi Terhadap Target Realisasi Investasi
Terlaksananya Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal Jumlah Pelaku Usaha yang Menerima Fasilitas/Insentif Penanaman Modal
Tersedianya Profil dan Peta Potensi Investasi Jumlah Peta dan Profil Investasi yang Disusun
Terlaksananya Kemitraan antar Dunia Usaha Jumlah kesepakatan kemitraan antara UMKM dengan Dunia Usaha
Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang di Hadapi Pelaku Usaha dalam Berusaha
Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah dan Hambatan Pelaku usaha Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha
Terlaksananya Bimbingan Teknis Bagi Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Menerima Bimbingan Teknis
Terlaksananya Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Pelaku Usaha yang Menerima Pengawasan
Terkoordinasinya Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi CSR
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Prima Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatnya Pelayanan Perizinan Berusaha Sesuai Standar Pelayanan Perizinan Persentase Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai dengan Ketentuan
Tersedianya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Yang Disediakan
Terlaksananya Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jumlah Laporan Hasil Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Persentase Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Dalam Kondisi Baik
Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Persentase Pengaduan Masyarakat yang Terselesaikan
Meningkatnya Tindak Lanjut dan Penyelesaian atas Laporan Pengaduan Masyarakat IK : % Pengaduan yang di Tindaklanjuti dan di Selesaikan sesuai dengan SOP
Meningkatnya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Persentase Ketersediaan Data dan Sistem Informasi
Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan
Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/Kegiatan Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah
Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Realisasi Anggaran
Tersusunnya Dokumen Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Laporan Kinerja yang disusun
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Penyelesaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Tersedianya Jasa Penunjang Pada Perangkat Daerah Presentase Ketepatan Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perkantoran Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Disetujui
Meningkatnya pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif
Persentase peningkatan ruang kreatif Sub Sektor Ekonomi Kreatif
Terwujudnya Penguatan kelembagaan ekonomi kreatif Jumlah lembaga / asosiasi ekonomi kreatif yang aktif
Penyusunan bahan dan laporan Penguatan kelembagaan ekonomi kreatif Jumlah bahan dan laporan Penguatan kelembagaan ekonomi kreatif
Terlaksananya Fasilitasi ekonomi kreatif Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi
Terlaksananya pendampingan event ekonomi kreatif Jumlah pendampingan event Ekonomi kreatif
Meningkatnya media expresi ekonomi kreatif Persentase media yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi kreatif
Terlaksananya promosi produk ekonomi kreatif Jumlah media promosi produk ekonomi kreatif
Meningkatnya keragaman produk ekonomi kreatif Jumlah produk ekonomi kreatif yang dibina
Fasilitasi perlidungan hak atas kekayaan intelektual produk ekraf Jumlah produk ekonomi kreatif yang difasilitasi perlidungan hak atas kekayaan intelektual
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Disetujui
Meningkatnya kegiatan pascapanen dan olahan produk pertanian
IK : Jumlah produk yang mendapat pendampingan diversifikasi
Meningkatnya pelatihan pascapanen dan olahan IK : Jumlah pelatihan pascapanen dan olahan
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Disetujui
Meningkatnya pembinaan / pengawasan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan
Jumlah Hasil pengawasan dan pembinaan ke pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan
Meningkatnya Investasi Daerah
Nilai Realisasi Investasi
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Disetujui
Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah
Nilai Realisasi Investasi
Meningkatnya Jumlah Investor Jumlah Investor/Pelaku Usaha Baru
Meningkatnya Promosi Penanaman Modal Prosentase Potensi/Peluang Penanaman Modal yang di Promosikan
Terlaksananya Promosi Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal
Terlaksananya Publikasi Promosi Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Publikasi yang Terlaksana
Meningkatnya Pengembangan Iklim Penanaman Modal Persentase Capaian Realisasi Investasi Terhadap Target Realisasi Investasi
Terlaksananya Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal Jumlah Pelaku Usaha yang Menerima Fasilitas/Insentif Penanaman Modal
Tersedianya Profil dan Peta Potensi Investasi Jumlah Peta dan Profil Investasi yang Disusun
Terlaksananya Kemitraan antar Dunia Usaha Jumlah kesepakatan kemitraan antara UMKM dengan Dunia Usaha
Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang di Hadapi Pelaku Usaha dalam Berusaha
Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah dan Hambatan Pelaku usaha Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha
Terlaksananya Bimbingan Teknis Bagi Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Menerima Bimbingan Teknis
Terlaksananya Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Pelaku Usaha yang Menerima Pengawasan
Terkoordinasinya Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi CSR
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Prima Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatnya Pelayanan Perizinan Berusaha Sesuai Standar Pelayanan Perizinan Persentase Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai dengan Ketentuan
Tersedianya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Yang Disediakan
Terlaksananya Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jumlah Laporan Hasil Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Persentase Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Dalam Kondisi Baik
Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Persentase Pengaduan Masyarakat yang Terselesaikan
Meningkatnya Tindak Lanjut dan Penyelesaian atas Laporan Pengaduan Masyarakat IK : % Pengaduan yang di Tindaklanjuti dan di Selesaikan sesuai dengan SOP
Meningkatnya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Persentase Ketersediaan Data dan Sistem Informasi
Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan
Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/Kegiatan Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah
Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Realisasi Anggaran
Tersusunnya Dokumen Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Laporan Kinerja yang disusun
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Penyelesaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Tersedianya Jasa Penunjang Pada Perangkat Daerah Presentase Ketepatan Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perkantoran Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Meningkatnya Daya Tarik Investasi
% Peningkatan Investor
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Disetujui
Meningkatnya Jumlah Investor
Jumlah Investor/Pelaku Usaha Baru
Meningkatnya Promosi Penanaman Modal Prosentase Potensi/Peluang Penanaman Modal yang di Promosikan
Terlaksananya Promosi Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal
Tersedianya Bahan Promosi Penanaman Modal Jumlah Bahan Promosi yang Disediakan
Terikutinya Kegiatan Pameran Investasi Jumlah Kegiatan Pameran yang Diikuti
Terlaksananya Publikasi Promosi Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Publikasi yang Terlaksana
Tersedianya Bahan Publikasi Promosi Penanaman Modal Jumlah Bahan Publikasi yang Disusun
Terlaksananya Publikasi Promosi Melalui Media Cetak Dan Elektronik Jumlah Kegiatan Publikasi Promosi
Meningkatnya Pengembangan Iklim Penanaman Modal Persentase Capaian Realisasi Investasi Terhadap Target Realisasi Investasi
Terlaksananya Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal Jumlah Pelaku Usaha yang Menerima Fasilitas/Insentif Penanaman Modal
Terlaksananya Koordinasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif
Terlaksananya Fasilitasi Pendampingan Pengurusan Dokumen Perizinan Jumlah Kegiatan Pendampingan Pengurusan Perizinan Berusaha
Tersedianya Profil dan Peta Potensi Investasi Jumlah Peta dan Profil Investasi yang Disusun
Terlaksananya Pengkajian Profil Dan Peta Potensi Investasi Jumlah Dokumen Hasil Pengkajian
Terlaksananya Updating Data Profil Dan Peta Potensi Investasi Jumlah Laporan Hasil Updating Profil Dan Peta Potensi Investasi
Terlaksananya Kemitraan antar Dunia Usaha Jumlah kesepakatan kemitraan antara UMKM dengan Dunia Usaha
Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Kemitraan antara UMKM dengan Usaha Besar Jumlah Pelaku Usaha yang di Fasilitasi
Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang di Hadapi Pelaku Usaha dalam Berusaha
Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah dan Hambatan Pelaku usaha Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha
Terlaksananya Koordinasi dengan Tim Teknis Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Tim Teknis
Terlaksananya Pendampingan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Jumlah Laporan Hasil Pendampingan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan
Terlaksananya Bimbingan Teknis Bagi Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Menerima Bimbingan Teknis
Tersedianya Bahan Untuk Bimbingan Teknis Bagi Pelaku Usaha Jumlah Dokumen Persiapan Bimbingan Teknis yang Disusun
Terlaksananya Pendampingan LKPM Bagi Pelaku Usaha Jumlah Laporan LKPM yang Disusun
Terlaksananya Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Pelaku Usaha yang Menerima Pengawasan
Terlaksananya Koordinasi Dengan Tim Pengawas Penanaman Modal Jumlah Laporan Hasil Koordinasi
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Perizinan Berusaha Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Perizinan Berusaha
Terkoordinasinya Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi CSR
Terlaksananya Penyusunan Laporan Kegiatan CSR Jumlah Laporan CSR yang disusun
Tersedianya profile investasi kabupaten Magetan
Jumlah sektor investasi yang dipromosikan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Disetujui
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan
Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Peruntukannya
Meningkatnya Jumlah kasus pelanggaran pemanfaatan ruang yang tertangani Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota
Tersusunnya perencanaan tata ruang yang aplikatif Presentase tersusunnya rencana tata ruang dan terintegrasi denan OSSWEB GIS
Terlaksananya pemanfaatan ruang yang terarah Jumlah pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang untuk meningkatkan investasi
Terlaksananya pengendalian dan pengawasan penataan ruang Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang untuk mendukung kelancaran investasi
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Disetujui
Meningkatnya produksi tanaman pangan hortikultura dan perkebunan
Peningkatan produksi tanaman pangan hortikultura dan perkebunan
Meningkatnya prasarana pertanian Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik
Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan penyedia dan penyalur air irigasi Indeks pertanaman
Meningkatnya pembangunan penyedia dan penyalur air irigasi IK : Jumlah pembangunan penyedia atau penyalur irigasi yang dibangun
Meningkatnya rehabilitasi penyedia dan penyalur air irigasi IK : Jumlah bangunan penyedia atau penyalur irigasi yang direhabilitasi
Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana jalan usaha tani IK : Persentase jalan usaha tani yang dibangun atau direhabilitasi
Meningkatnya pembangunan jalan usaha tani IK : Jumlah pembangunan jalan usaha tani
Meningkatnya rehabilitasi jalan usaha tani IK : Jumlah jalan usaha tani yang direhabilitasi
Meningkatnya kualitas jalan usaha tani IK : Jumlah jalan usaha tani yang ditingkatkan kualitasnya
Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana budidaya (screenhouse dll) IK : Persentase prasarana budidaya yang dibangun atau direhabilitasi
Pembangunan prasarana budidaya IK : Jumlah pembangunan prasarana budidaya
Rehabilitasi prasarana budidaya IK : Jumlah prasarana budidaya yang direhabilitasi
Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana pascapanen dan olahan IK : Persentase prasarana pascapanen dan olahan yang dibangun
Pembangunan bangunan prasarana pascapanen dan olahan IK : Jumlah bangunan pascapanen dan olahan yang dibangun
Rehabilitasi bangunan prasarana pascapanen dan olahan IK : Jumlah bangunan pascapanen dan olahan yang direhabilitas
Meningkatkan kualitas perencanaan pertanian Persentase perencanaan pertanian yang disusun sesuai kebutuhan daerah
Terlaksananya kegiatan perencanaan pertanian IK : jumlah dokumen perencanaan pertanian
Terlaksananya evaluasi dokumen perencanaan kegiatan pertanian Ik : Jumlah dokumen evaluasi pertanian
Optimalisasi pengelolaan lahan pertanian Persentase lahan yang dikelola
Terwujudnya kesesuaian peruntukan lahan Jumlah dokumen kesesuaian lahan
Meningkatnya konservasi lahan Jumlah lahan yang dikonversi
Meningkatnya sarana pertanian IK : Provitas komoditas utama
Meningkatnya teknologi benih IK : Persentase bantuan benih dan benih yang diproduksi oleh dinas
Meningkatnya penggunaan benih unggul bersertifikat IK : Jumlah bantuan benih yang diberikan kepada kelompok tani
Meningkatnya produksi benih unggul bersertifikat IK : Jumlah benih bersertifikat yang diproduksi selama satu tahun
Meningkatnya penggunaan pupuk IK : Jumlah lahan yang mendapat alokasi pupuk bersubsidi
Meningkatnya penggunaan pupuk organik IK : Jumlah bantuan pupuk organik
Meningkatnya penggunaan pupuk anorganiK IK : Jumlah bantuan pupuk anorganik
Meningkatnya penggunaan alat mesin pertanian IK : Persentase bantuan alat mesin pertanian
Meningkatnya penggunaan alat prapanen IK : Jumlah bantuan alat prapanen
Meningkatnya penggunaan alat pascpanen dan olahan IK : Jumlah banyuan alat pascapanen dan olahan
Meningkatnya praktik metode budidaya IK : Jumlah teknologi metode budidaya
Meningkatnya penerapan teknik fase vegetatif dan generatif IK : Jumlah metode budidaya fase vegertatif dan generatif yang digunakan
Meningkatnya sosialisasi, pelatihan dan pendampingan metode budidaya fase vegetatif dan generatif IK : Jumlah sosialisasi pelatihan dan pendampingan metode budidaya fase vegetatif dan generatif
Meningkatnya perlindungan dan pengembangan varietas tanaman IK : Persentase kegiatan pengembangan varietas
Meningkatnya kegiatan perlindungan dan pengembangan varietas tanaman IK : Jumlah kegiatan perlindungan dan pengembangan varietas tanaman
Meningkatnya pengelolaan gangguan usaha tani IK : Persentase luas area gangguan usaha tani yang tertangani
Meningkatnya penanganan bencana pertanian IK : Persentase laporan penanganan bencana pertanian yang tertangani
Meningkatnya penggunaan alat dan bahan pengendali dan penanganan bencana pertanian IK : Jumlah bahan pengendali OPT yang dihasilkan
Tersedianya identifikasi wilayah rawan IK : Jumlah dokumen identifikasi wilayah rawan
Meningkatnya pemasaran produk pertanian IK : Jumlah produk pertanian yang masuk ke pasar
Meningkatnya promosi pertanian IK : Jumlah promosi produk pertanian dalam setahun
Meningkatnya pameran produk pertanian IK : Jumlah pameran produk pertanian
Meningkatnya pelatihan promosi IK : Jumlah pelatihan promosi produk pertanian
Meningkatnya kegiatan pascapanen dan olahan produk pertanian IK : Jumlah produk yang mendapat pendampingan diversifikasi
Meningkatnya pelatihan pascapanen dan olahan IK : Jumlah pelatihan pascapanen dan olahan
Terwujudnya kemitraan IK : Jumlah kemitraan yang berhasil diinisiasi dan telah berjalan
Meningkatnya inisiasi kerjasama IK : Jumlah inisiasi kerjasama
Meningkatnya pengembangan kerjasama IK :Jumlah kerjasama yang telah dilakukan
Meningkatnya pengelolaan usaha tani IK : Persentase kelembagaan petani yang meningkat kelas kelompoknya
Meningkatnya kualitas SDM pertanian IK : Jumlah kelembagaan petani yang mendapat bantuan pembiayaan dan pelatihan
Meningkatnya kualitas petugas teknis dan petani IK : Jumlah SDM pertanian yang mendapatkan pelatihan
Meningkatnya pembiayaan pertanian IK : Jumlah kelembagaan yang menggunakan fasilitas pembiayaan
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Disetujui
Meningkatnya pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif
Persentase peningkatan ruang kreatif Sub Sektor Ekonomi Kreatif
Terwujudnya Penguatan kelembagaan ekonomi kreatif Jumlah lembaga / asosiasi ekonomi kreatif yang aktif
Penyusunan bahan dan laporan Penguatan kelembagaan ekonomi kreatif Jumlah bahan dan laporan Penguatan kelembagaan ekonomi kreatif
Terlaksananya Fasilitasi ekonomi kreatif Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi
Terlaksananya pendampingan event ekonomi kreatif Jumlah pendampingan event Ekonomi kreatif
Meningkatnya media expresi ekonomi kreatif Persentase media yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi kreatif
Terlaksananya promosi produk ekonomi kreatif Jumlah media promosi produk ekonomi kreatif
Meningkatnya keragaman produk ekonomi kreatif Jumlah produk ekonomi kreatif yang dibina
Fasilitasi perlidungan hak atas kekayaan intelektual produk ekraf Jumlah produk ekonomi kreatif yang difasilitasi perlidungan hak atas kekayaan intelektual
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu
Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Terpadu
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Disetujui
Meningkatnya Kepuasan Layanan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Tingkat Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah
Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah
Terlaksananya Program/ Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan Perencanaan Persentase Deviasi Anggaran Perangkat Daerah
Tersusunnya Laporan Monitoring Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Jumlah Laporan Monitoring Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang Tepat Waktu Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Tersedianya Draft Analisis Data Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Draft Analisis Data Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Tersusunnya Draft Analisis Data Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Draft Analisis Data Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Perangkat Daerah Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik
Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah Jumlah Unit yang Dipelihara
Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai dengan Prosedur
Terkelolanya Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Kepegawaian
Terkelolanya Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketepatan Penyediaan Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah
Penyediaan Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Administrasi Perkantoran Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang Disediakan
Meningkatkan Kapasitas SDM Perangkat Daerah Persentase Pegawai yang Meningkat Kapasitasnya
Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Diklat Fungsional Jumlah Pegawai yang Terfasiliasi Kegiatan Bimtek/ Diklat Fungsional
Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN
Tersedianya Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan yang Disiapkan
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Disetujui
Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Industri Kecil Menengah
Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah
Meningkatnya daya saing produk hasil industri Prosentase Produk Hasil Industri yang mendapatkan sertifikasi
Terlaksananya Pendampingan Legalitas / Sertifikasi IKM Jumlah IKM yang mendapatkan Pendampingan dan terfasilitasinya Legalitas / Sertifikasi
Terlaksananya Uji Nutrisi Produk IKM Makanan Olahan Jumlah Produk Yang Diujikan
Terlaksananya Pengajuan Haki bagi IKM Jumlah IKM yang mengajukan legalitas Haki
Terlaksananya Pendampingan dan pengawasan Produk Halal Jumlah pendampingan dan pengawasan produk halal
Terlaksananya Pendampingan Uji Standarisasi Produk Jumlah IKM yang mengajukan Uji Standarisasi Produk
Terlaksananya Pendampingan SIINas Bagi IKM Jumlah IKM yang mendapat pendampingan SIINas
Terfasilitasinya IKM dan calon pelaku IKM Yang Mendapatkan Pelatihan dan Pengembangan SDM Jumlah IKM yang Mengikuti Pelatihan dan Pengembangan
Jumlah calon pelaku IKM yg mendapat fasilitasi pendidikan setara diploma
Terlaksananya kerjasama pendidikan vokasi penunjang IKM Jumlah kerjasama dengan lembaga akademis
Terlaksananya Pelatihan dan Pengembangan SDM Jumlah IKM yang mengikuti Pelatihan dan Pengembangan SDM
Terlaksananya Fasilitas Sarana dan Prasarana Produksi Bagi IKM Jumlah IKM yang Mendapatkan Bantuan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Produksi
Terlaksananya Pemberian Bantuan Peralatan Penunjang Kegiatan IKM Jumlah Kelompok IKM yang mendapatkan Bantuan Peralatan Penunjang Kegiatan IKM
Meningkatnya Pemenuhan Komitmen Perijinan bagi IKM (SIINaS) Prosentase IKM yang memenuhi Komitmen Perijinan (SIINaS)
Meningkatnya Pengawasan Data Industri Jumlah Pengawasan Data Industri Pada SIINas
Terlaksananya Monev IKM
Terlaksananya Pengawasan SIINas Bagi IKM Jumlah IKM yang terawasi di SIINas
Terlaksananya Monev IKM Jumlah Pelaksanaan Monev IKM
Jumlah Pelaksanaan Monev IKM Jumlah Data Industri Pada Siinas
Tersedianya Update Data IKM
Terlaksananya Pendampingan SIINas Bagi IKM Jumlah IKM yang terdaftar di SIINas
Terlaksananya Pendataan IKM Jumlah Dokumen Pendataan IKM
Terciptanya kondusifitas wilayah
Indeks Ketenteraman Wilayah
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Disetujui
Meningkatnya deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik sosial masyarakat
persentase potensi konflik sosial yang bisa dideteksi
Meningkatnya peran masyarakat dalam melakukan deteksi dini cegah dini terhadap potensi konflik sosial Masyarakat aktif melaporkan gejala atau potensi konflik kepada aparat terkait
Terlaksananya Sosialisasi dan pelatihan tentang identifikasi dan pelaporan potensi konflik Sosialisasi dan pelatihan tentang identifikasi dan pelaporan potensi konflik
Fasilitasi pelaporan konflik melalui kanal digital, hotline, atau perangkat desa jumlah pelaporan konflik melalui kanal digital, hotline, atau perangkat desa yang ditindaklanjuti
Tersusunnya peta rawan konflik berbasis partisipatif. jumlah wilayah konflik yang dipetakan dan ditindaklanjuti
Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi antar instansi dalam membina komunikasi dan informasi intelijen Jumlah dialog masyarakat lintas kelompok (agama, etnis, politik).
Terlaksananya forum koordinasi intelijen daerah secara berkala Jumlah forum koordinasi intelijen daerah yang dilaksanakan
Tersedianya sistem berbagi informasi (sharing platform) antar instansi/lembaga intelijen Jumlah informasi intelejen antar instansi yang ditindaklanjuti
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Disetujui
Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Persentase tindak lanjut terhadap pengaduan pelanggaran ketertiban umum
Terselenggaranya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani
Meningkatnya keamanan wilayah jumlah gedung pemerintahan dan event daerah yang diamankan
Terlaksananya pengamanan gedung pemerintahan, event daerah dan pengawalan pejabat/tamu vvip Jumlah personil pengamanan dan pengawalan yang ditugaskan di masing-masing lokasi pengamanan
Terlaksananya patroli wilayah Jumlah Patroli wilayah yang dilaksanakan
Meningkatnya penindakan terhadap gangguan trantibum Persentase Laporan Gangguan Trantibum yang ditindaklanjuti maksimal 1x24 jam
Terlaksananya penertiban gangguan trantibum jumlah penertiban gangguan trantibum yang dilaksanakan
Penyediaan sarana prasarana penertiban Jumlah sarana prasarana penertiban yang diadakan
Tersedianya SOP tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan
Terselenggaranya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Persentase Perda/ perkada yang ditegakkan
Terwujudnya Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan atas dugaan pelanggaran perda/perkada
Terlaksananya Pengawasan dan pembinaan pada masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan dan pembinaan
Pengaktifan media pelaporan online Jumlah media pelaporan online yang aktif
Meningkatnya Penindakan terhadap Pelaku pelanggaran perda dan perkada Jumlah pelaku pelanggar perda dan perkada yang dilakukan penindakan
Terlaksananya kegiatan Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah pelanggaran perda/perkada yang dilakukan penanganan/penindakan oleh PPNS
Terlaksananya kegiatan Pengumpulan informasi terkait peredaran rokok ilegal Jumlah kegiatan pengumpulan informasi terkait peredaran rokok ilegal yang dilaksanakan
Terlaksanya kegiatan Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal Jumlah kegiatan Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal yang dilaksanakan
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terkait Perda, Perkada, dan Larangan Peredaran Rokok Ilegal Jumlah sosialisasi perda, perkada dan Larangan Peredaran Rokok Ilegal yang dilaksanakan
Terlaksananya sosialisasi Perda Perkada Jumlah peserta sosialisasi perda/perkada
Terlaksananya sosialisasi gempur rokok ilegal jumlah kegiatan sosialisasi gempur rokok ilegal yang dilaksanakan
Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP, Damkar dan Satlinmas Persentase anggota Satpol PP dan Damkar yang telah memiliki sertifikasi diklat sesuai jejangnya
persentase jumlah satlinmas yang mendapatkan peningkatan kapasitas SDM
Meningkatnya Kapasitas SDM Satpol PP dan Damkar serta Satlinmas Jumlah kegiatan peningkatan Kapasitas SDM petugas Satpol PP dan Damkar serta Satlinmas
Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP, Damkar dan Satlinmas Jumlah petugas Satpol PP dan Damkar Yang terlatih sesuai jenjangnya
Jumlah Anggota Satlinmas Yang terlatih
Terlaksananya kegiatan Korsik (Korps Musik) Satpol Jumlah Kegiatan Korsik Satpol PP
Terlaksananya pemetaaan kebutuhan kompetensi/jenjang pelatihan Jumlah dokumen pemetaan kebutuhan kompetensi/jenjang pelatihan
Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Satlinmas Jumlah anggota Satlinmas yang diberdayakan untuk kegiatan upacara, pengamanan dan lain-lain
Terselenggaranya Perlindungan masyarakat rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk
Meningkatnya Pemberdayaan Satlinmas Jumlah kegiatan pemberdayaan Satlinmas yang dilaksanakan
Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Satlinmas Jumlah anggota Satlinmas yang diberdayakan untuk kegiatan upacara, pengamanan dan lain-lain
Meningkatnya jumlah Satlinmas Jumlah desa/kelurahan yang memiliki satlinmas aktif
Terlaksananya kegiatan pendataan Satlinmas Jumlah Satlinmas yang terdata
Tersedianya informasi Potensi Investasi sesuai dengan Tata Ruang
Kebijakan peruntukan ruang investasi
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Disetujui
Terlaksananya pemanfaatan ruang yang terarah
Jumlah pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang untuk meningkatkan investasi
Meningkatnya Pemerataan Layanan Infrastruktur yang Berkualitas
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Disetujui
Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Pekerjaan Umum
Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum
Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum Rasio ketercakupan Infrastruktur urusan Pekerjaan Umum
Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah Presentase kemantapan jalan kab/kota
Meningkatnya Kondisi Jalan Kabupaten Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik
Meningkatnya kualitas irigasi Persentase Lahan yang Terlayani Irigasi
Meningkatnya Kualitas Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/ Kota % Kondisi Sistem Irigasi Baik Kewenangan Kabupeten/Kota
Meningkatnya perlindungan kawasan permukiman rawan banjir Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan kab/kota
Meningkatnya kualitas pengendalian aliran air hujan dan genangan Persentase penurunan volume genangan
Meningkatnya akses air minum yang aman Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman
Meningkatnya jumlah rumah tangga dengan akses air minum aman melalui SPAM Jumlah rumah tangga terlayani SPAM
Meningkatnya akses sanitasi layak dan aman Persentase jumlah rumah tangga yang terakses sanitasi layak dan aman
Meningkatnya jumlah rumah tangga dengan akses air limbah layak dan aman melalui SPALD Jumlah rumah tangga terlayani SPALD
Meningkatnya jumlah sampah yang di kelola di TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Jumlah sampah terkelola di TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
Meningkatnya kualitas bangunan gedung dan lingkungannya Persentase Gedung Milik Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas dalam kondisi baik
Persentase bangunan gedung yang memenuhi syarat sertifikat laik fungsi bangunan gedung
Meningkatnya kualitas bangunan gedung negara Jumlah gedung/bangunan kantor dan fasilitas umum dalam kondisi baik
Terselenggaranya pelayanan, perizinan dan kepatuhan aturan terkait bangunan gedung dan lingkungannya Persentase peningkatan penataan bangunan gedung
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Andal dan Berdaya Saing Kuat Persentase pelaku usaha jasa konstruksi yang baik
Meningkatnya SDM Jasa Konstruksi yang andal dan kompeten % SDM Jasa Konstruksi Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi
Meningkatnya Pembinaan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi % Badan Usaha Yang Dibina
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Peruntukannya
Meningkatnya Jumlah kasus pelanggaran pemanfaatan ruang yang tertangani Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas PUPR Nilai SAKIP Dinas PUPR
IKM Dinas PUPR
Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah
Terlaksananya Program/ Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan Perencanaan Persentase Deviasi Anggaran Perangkat Daerah
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan
Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai dengan Prosedur
Terkelolanya Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketepatan Penyediaan Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah
Meningkatkan Kapasitas SDM Perangkat Daerah Persentase Pegawai yang Meningkat Kapasitasnya
Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Perangkat Daerah Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN Disetujui
Meningkatnya pengelolaan limbah B3
Persentase kegiatan pengelolaan limbah B3 dengan baik
Meningkatnya pelaku usaha yang melaporkan pengelolaan limbah B3 Persentase Pelaku usaha yang melaporkan pengelolaan limbah B3
Tersedianya bahan fasilitasi pemenuhan ketentuan penyimpanan sementara limbah B3 jumlah laporan fasilitasi pemenuhan ketentuan penyimpanan sementara limbah B3
Tersedianya bahan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3
Meningkatnya pelaku usaha yang memiliki rincian teknis dan/atau persetujuan teknis Persentase pelaku usaha yang memiliki rincian teknis dan/atau persetujuan teknis
Terlaksananya kegiatan penyimpanan dan pengumpulan Sementara Limbah B3 skala Kabupaten Jumlah TPS Limbah B3 yang memenuhi standar teknis
Terlaksananya monev pengelolaan limbah B3 jumlah laporan monev pengelolaan limbah B3
Terlaksananya penyiapan bahan pemberian arahan Pertek/ Rintek limbah B3 skala Kabupaten Jumlah laporan pemberian arahan Pertek/ Rintek limbah B3 skala Kabupaten
Terlaksananya penyusunan dokumen program kedaruratan B3 dan Limbah B3 Jumlah dokumen penyusunan program kedaruratan B3 dan Limbah B3
Terlaksananya penyiapan bahan penyusunan dokumen program kedaruratan B3 dan Limbah B3 Jumlah data dokumen program kedaruratan B3 dan Limbah B3
Tersedianya bahan koordinasi dan sinkronisasi program kedaruratan B3 dan limbah B3 jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi program kedaruratan B3 dan limbah B3
DINAS PERHUBUNGAN Disetujui
Meningkatknya Konektivitas Transportasi Antar Wilayah
Persentase pertumbuhan konektivitas rute angkutan umum antar wilayah
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penetapan Trayek Angkutan Jumlah ijin trayek yang ditetapkan
Meningkatnya masyarakat yang menggunakan transportasi umum Tingkat keterisian (load factor) kendaraan pada trayek angkutan
Meningkatnya penggunaan transportasi umum di lingkungan sekolah Jumlah siswa yang mendapatkan layanan transportasi umum gratis
Terlaksananya sosialisai budaya menggunakan transportasi publik jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan
Meningkatnya Pengusaha angkutan baru Jumlah usaha angkutan baru
Tersusunya kebijakan dan regulasi daerah untuk memfasilitasi kerja sama angkutan umum Jumlah Kebijakan dan regulasi yang terfasilitasi
Tersediaannya prasarana transportasi yang layak Jumlah terminal tipe C dalam kondisi baik
Meningkatnya pelayanan angkutan orang di Terminal tipe C Jumlah kendaraan yang masuk ke Terminal
Terlaksananya pemantauan dan pemeliharaan rutin dan berkala Terminal Tipe C Jumlah terminal tipe C yang aktif dalam kondisi layak
Terselenggaranya Tingkat pelayanan kendaraan yang masuk terminal Jumlah penumpang yang terlayani
Tersedianya Shelter/Halte pemberhentian angkutan umum Jumlah Shelter/Halte yang tersedia sesui dengan kebutuhan
Terlaksananya pemantauan dan pemeliharaan rutin dan berkala Shelter/ Halte pemberhentian angkutan umum Jumlah Shelter/ Halte pemberhentian angkutan umum yang aktif dan dalam kondisi layak
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Disetujui
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Teknologi Informasi
. % Infrastruktur TIK dalam kondisi baik
Terlaksananya Layanan Pusat Data Persentase Pusat Data dalam kondisi baik
Pengelolaan domain magetan.go.id Jumlah domain yang dikelola
Terlaksananya pemeliharaan server jumlah laporan pemeliharaan server
Terlaksananya peningkatan kapasitas server Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas server
Terlaksananya Layanan Jaringan Intranet dan internet Persentase PD yang terkoneksi jaringan intranet dan internet yang disediakan Dinas Kominfo
Terlaksananya pemeliharaan jaringan intranet dan internet Jumlah kegiatan pemeliharaan jaringan intranet dan internet
Terlaksananya peningkatan kapasitas jaringan intranet dan internet Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas jaringan intranet dan internet
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Disetujui
Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana jalan usaha tani
IK : Persentase jalan usaha tani yang dibangun atau direhabilitasi
Meningkatnya pembangunan jalan usaha tani IK : Jumlah pembangunan jalan usaha tani
Meningkatnya rehabilitasi jalan usaha tani IK : Jumlah jalan usaha tani yang direhabilitasi
Meningkatnya kualitas jalan usaha tani IK : Jumlah jalan usaha tani yang ditingkatkan kualitasnya
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Disetujui
Meningkatnya pengelolaan sarana distribusi perdagangan
Prosentase Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik menuju standarisasi
Prosentase pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi perijinan
Terlaksananya Pengelolaan sarana distribusi perdagangan Jumlah Penataan dan Rehabilitasi Pasar Daerah
Terlaksananya rehabilitasi Pasar Daerah Jumlah pasar daerah yang dilakukan rehabilitasi menuju standarisasi
Terlaksananya Penataan Pedagang Jumlah Pasar yang terfasilitasi bersih, tertib dan aman
Tercapainya PAD Pelayanan Retribusi Pasar Prosentase Realisasi terhadap Target PAD Retribusi Pelayanan Pasar
Meningkatnya fasilitasi perijinan sarana distribusi perdagangan Terlaksananya fasilitasi perijinan dan pembinaan terhadap pelaku usaha perdagangan
Pembinaan sosialisasi kepada pelaku usaha distribusi perdagangan
Meningkatnya pembinaan / pengawasan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Jumlah Hasil pengawasan dan pembinaan ke pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan
Meningkatnya pembinaan / pengawasan terhadap kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan Jumlah rekomendasi hasil pengawasan dan pembinaan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB)untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan
Meningkatnya pembinaan / pengawasan terhadap pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (STPW) dalam negeri Jumlah rekomendasi hasil pengawasan dan pembinaan ke pelaku usaha waralaba dalam negeri
Meningkatnya verifikasi persetujuan teknis tanda daftar gudang Jumlah persetujuan teknis tanda daftar gudang
Terlaksananya verifikasi persetujuan teknis SIUP minuman berakohol dan SKP dan SKPL minuman berakohol golongan B dan C Jumlah persetujuan teknis SIUP minuman berakohol dan SKP dan SKPL minuman berakohol golongan B dan C
Meningkatnya Pembinaan Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Jumlah pembinaan dan pengawasan bahan berbahaya
Terlaksananya koordinasi layanan penerbitan SKA Jumlah koordinasi layanan penerbitan SKA
Terlaksananya Pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan Jumlah pelaksanaan Pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan
Meratanya Akses dan Layanan Infrastruktur
Indeks Infrastruktur
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Disetujui
Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan yang sesuai standart
Persentase sarana & prasarana yang sesuai standart
Terpenuhinya Satuan Pendidikan yang Merata Rasio ketersediaan sekolah
Terbangunnya sarana prasarana pendidikan Jumlah sarana prasarana yang terbangun
Tersedianya Sarana Pendidikan yang memadai Jumlah Sarana prasarana sekolah Kondisi Baik
Terbangunnya sarana, prasarana dan utilitas sekolah Jumlah sarana prasarana dan utilitas yang tersedia
DINAS KESEHATAN Disetujui
Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar
Persentase Fasilitas pelayanan Kesehatan terakreditasi Paripurna
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan
Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Cakupan UHC
Cakupan Kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional
Terlaksananya Pembayaran iuran dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Persentase Pembayaran iuran dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program JKN Jumlah Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program JKN
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Capaian Mutu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Meningkatnya Penguatan dan Pembinaan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar Jumlah Penguatan dan Pembinaan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar
Melaksanakan Pembinaan dan pendampingan akreditasi dan pasca akreditasi Jumlah Pembinaan dan pendampingan akreditasi dan pasca akreditasi
Melaksanakan Monitoring Evaluasi Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas kategori Baik
Terlaksananya visitasi penilaian kesesuaian perizinan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang berijin
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Tradisional Jumlah Penyehat Tradisional yang mempunyai STPT
Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Penyehat Tradisional Jumlah Penyehat Tradisional yang dibina
Meningkatnya Mutu pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang melaksanakan upaya peningkatan mutu
Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan ter Akreditasi
Terlaksananya Pengukuran Indikator Nasional Mutu Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan yang melaksanakan pengukuran dan pelaporan Nasional Mutu
Terlaksananya Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan yang melaksanakan pelaporan Insiden Keselamatan Pasien tepat waktu
Terlaksananya Upaya pembinaan mutu Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan : Jumlah Kegiatan Upaya pembinaan mutu Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan
Meningkatnya Kapasitas Respon Dinas Kesehatan Dalam Penanggulangan Bencana / Krisis Kesehatan Persentase kapasitas respon Dinas Kesehatan dalam penanggulangan bencana /krisis kesehatan
Meningkatnya kapasitas sumber daya kesehatan dalam penanggulangan bencana /krisis kesehatan Jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya kesehatan dalam penanggulangan bencana /krisis kesehatan
Terlaksananya upaya mitigasi bencana/krisis kesehatan Jumlah kegiatan mitigasi bencana/krisis kesehatan
Meningkatnya Pelayanan Kegawatdaruratan Pra Hospital Persentase Pelayanan Kegawatdaruratan trauma dan non trauma yang dilayani
Terlaksananya Sistem penanggulangan Gawat darurat Terpadu Jumlah Kegawatdaruratan Pra Hospital yang ditangani
Terlaksananya Pelayanan P3K pada event Kabupaten Jumlah Pelayanan P3K yang disediakan pada event Kabupaten
Terlaksananya Penguatan Sistem penanggulangan Gawat darurat Terpadu Jumlah Kegiatan dalam Penguatan Sistem penanggulangan Gawat darurat Terpadu
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase Puskesmas dengan IKM lebih dari 90%
Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Kesehatan Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap populasi
Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar
Meningkatnya Kualitas SDM Kesehatan Persentase SDM Kesehatan yang meningkat Komptensinya
Tersusunnya perencanaan Diklat/Pelatihan SDM Kesehatan Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan
Terlaksananya Diklat/Pelatihan SDM Kesehatan Jumlah Diklat Kesehatan yang dilaksanakan
Terlaksananya Monev Diklat/Pelatihan Persentase Pelaksanaan Sesuai Perencanaan
Terlaksananya Pembinaan Pengawasan Praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Jumlah tenaga medis dan Nakes yang mempunya ijin Praktik
Meningkatnya kuantitas dan pemerataan SDM Kesehatan Persentase Puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar
Persentase RS Pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar
Terencananya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Jumlah Pemenuhan 9 Jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan di Puskesmas
Jumlah Pemenuhan 7 Dokter spesialis di RS pemerintah
Terpenuhinya Obat, BMHP sesuai kebutuhan Persentase Ketersediaan Obat dan BMHP terhadap Kebutuhan
Perencanaan Kebutuhan Obat (RKO) di fasilitas kesehatan Jumlah Rencana Kebutuhan Obat di fasilitas kesehatan
Pemenuhan kebutuhan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai Rencana Kebutuhan Obat Persentase Obat dan Bahan Medis Habis Pakai di Fasilitas Kesehatan yang sesuai Rencana kebutuhan obat (RKO)
Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Alat Kesehatan Fasilitas Kesehatan Persentase Sarpras, Alkes, Faskes dalam Kondisi Baik
Terpenuhinya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Fasilitas Kesehatan Persentase Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Fasilitas Kesehatan
Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas dan jaringannya Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu dalam kondisi baik
Terpelihanya Alat kesehatan yang aman dan bermutu di Fasilitas Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan di Fasilitas Kesehatan yang terkalibrasi
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Capaian pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan
Melaksanakan pembinaan keamanan pangan pada pelaku usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRTP sesuai standar
Melaksanakan Pengawasan terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu
Melaksanakan pengawasan Sarana industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan
Melaksanakan Pembinaan terhadap Apotek dan Toko Obat Persentase Apotek dan Toko Obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan
Melaksanakan Koordinasi dengan lintas sektor Persentase Rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Disetujui
Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum
Rasio ketercakupan Infrastruktur urusan Pekerjaan Umum
Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah Presentase kemantapan jalan kab/kota
Meningkatnya Kondisi Jalan Kabupaten Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik
Terkelolanya data jalan dan jembatan Jumlah Dokumen data jalan dan jembatan
Terselenggaranya Preservasi jalan dan jembatan panjang jalan dan jembatan yang tertangani
Terselenggaranya Penanganan Bangunan Pelengkap Panjang Bangunan Pelengkap yang tertangani
Meningkatnya kualitas irigasi Persentase Lahan yang Terlayani Irigasi
Meningkatnya Kualitas Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/ Kota % Kondisi Sistem Irigasi Baik Kewenangan Kabupeten/Kota
Tersedianya Sumber Air Irigasi Yang Berkelanjutan Volume Potensi Air Irigasi Kewenangan Kabupaten/ Kota
Meningkatnya Jaringan irigasi % Jaringan Irigasi Kondisi Baik
Meningkatnya pengelolaan irigasi partisipatif Jumlah kelompok pemanfaat irigasi yang aktif
Terkelolanya sistem irigasi sesuai dengan ketentuan % Jumlah Dokumen rekomendasi teknis pengelolaan irigasi yang dikeluarkan
Meningkatnya fungsi pintu air dan bendung % pintu air dan bendung dalam kondisi baik
Tersedianya penampung air baku irigasi Jumlah embung dan bendung yang tersedia
Meningkatnya perlindungan kawasan permukiman rawan banjir Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan kab/kota
Meningkatnya kualitas pengendalian aliran air hujan dan genangan Persentase penurunan volume genangan
Meningkatnya Drainase jalan Persentase drainase jalan kabupaten dalam kondisi baik
Meningkatnya Infrastruktur Banjir Di Jaringan Irigasi Persentase Infrastruktur Pengendali Banjir di Jaringan irigasi yang Tertangani
meningkatnya drainase perkotaan lain Jumlah Sistem Drainase yang Terpelihara dan/atau Ditingkatkan
Tersedianya data base genangan yang berkelanjutan Jumlah data base genangan yang tersedia
Meningkatnya akses air minum yang aman Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman
Meningkatnya jumlah rumah tangga dengan akses air minum aman melalui SPAM Jumlah rumah tangga terlayani SPAM
Tersusunnya dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pelayanan sektor air minum Jumlah dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pelayanan sektor air minum yang tersusun
Meningkatnya pembangunan / peningkatan / perluasan / optimalisasi SPAM Jumlah SPAM yang dibangun/ditingkatkan /dioptimalisasi
Terlaksananya, pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan kelompok SPAM Jumlah kelompok SPAM dibina
Meningkatnya akses sanitasi layak dan aman Persentase jumlah rumah tangga yang terakses sanitasi layak dan aman
Meningkatnya jumlah rumah tangga dengan akses air limbah layak dan aman melalui SPALD Jumlah rumah tangga terlayani SPALD
Tersusunnya dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pelayanan sektor air limbah Jumlah dokumen dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pelayanan sektor air limbah tersusun
Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan kelompok masyarakat sanitasi Jumlah kelompok masyarakat sanitasi yang dibina
Meningkatnya pembangunan / peningkatan / optimalisasi SPALD Jumlah SPALD yang dibangun/ditingkatkan / dioptimalisasi
Meningkatnya jumlah sampah yang di kelola di TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Jumlah sampah terkelola di TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
Tersusunnya dokumen teknis, koordinasi dan pelayanan infrastruktur persampahan Jumlah dokumen teknis dan koordinasi infrastruktur persampahan tersusun
Meningkatnya pembangunan atau peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun
Meningkatnya kualitas bangunan gedung dan lingkungannya Persentase Gedung Milik Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas dalam kondisi baik
Persentase bangunan gedung yang memenuhi syarat sertifikat laik fungsi bangunan gedung
Meningkatnya kualitas bangunan gedung negara Jumlah gedung/bangunan kantor dan fasilitas umum dalam kondisi baik
Tersusunnya dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pengelolaan bangunan gedung kewenangan daerah kabupaten Jumlah dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pengelolaan bangunan gedung tersusun
Terlaksananya pengelolaan pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi dan konservasi Bangunan Gedung kewenangan daerah kabupaten Jumlah bangunan gedung yang dikelola
Terselenggaranya pelayanan, perizinan dan kepatuhan aturan terkait bangunan gedung dan lingkungannya Persentase peningkatan penataan bangunan gedung
Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan ketertiban masyarakat terhadap pemanfaatan bangunan dan lingkungannya Jumlah laporan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan dan lingkungannya yang terlaksana
Terselenggaranya perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Jumlah dokumen perizinan yang diterbitkan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Andal dan Berdaya Saing Kuat Persentase pelaku usaha jasa konstruksi yang baik
Meningkatnya SDM Jasa Konstruksi yang andal dan kompeten % SDM Jasa Konstruksi Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi
Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Jumlah Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Yang Dilaksanakan
Terlaksananya Uji Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi Jumlah Uji Sertifikasi Yang Dilaksanakan
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Terhadap Kemanfaatan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi Jumlah TKK Bersertifikat Yang Mengalami Peningkatan Daya Saing Dan Produktivitas Kerja
Meningkatnya Pembinaan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi % Badan Usaha Yang Dibina
Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Berbasis Digital Yang Menyajikan Data Dan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Data Dan Informasi Jasa Konstruksi Yang Tersusun
Terlaksananya Pengawasan Terhadap Pelaku Dan Proses Jasa Konstruksi Sesuai Ketentuan Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai dengan Ketentuan
Tersusunnya Produk Hukum Daerah Yang Mendukung Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Terkait Jasa Konstruksi Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi kelembagaan yang dilaksanakan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Peruntukannya
Meningkatnya Jumlah kasus pelanggaran pemanfaatan ruang yang tertangani Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota
Tersusunnya perencanaan tata ruang yang aplikatif Presentase tersusunnya rencana tata ruang dan terintegrasi denan OSSWEB GIS
Terlaksananya pemanfaatan ruang yang terarah Jumlah pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang untuk meningkatkan investasi
Terlaksananya pengendalian dan pengawasan penataan ruang Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang untuk mendukung kelancaran investasi
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Disetujui
Meningkatnya akses rumah layak huni
Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni
Kemudahan akses pembiayaan perumahan bagi MBR Persentase unit rumah MBR yang dibangun melalui subsidi/bantuan
Terlaksananya pengendalian terhadap akses perumahan MBR Persentase MBR yang mendapat akses perumahan MBR
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terhadap akses perumahan MBR Jumlah pelaksanaan monitoring MBR yang mendapat akses perumahan MBR
Terlaksananya sosialisasi mekanisme akses perumahan bagi MBR Jumlah MBR yang mendapatkan sosialisasi
Terlaksananya pembangunan dan pengembangan perumahan Persentase perumahan yang memenuhi kriteria SNI atau standar minimum
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pembangunan perumahan Persentase kesesuaian pembangunan perumahan dengan dokumen siteplan
Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan perumahan Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring
Tersedianya rumah layak huni bagi Masyarakat terdampak bencana Persentase penyediaan rumah bagi Masyarakat terdampak bencana yang tertangani
Pelaksanaan perbaikan rumah bagi Masyarakat terdampak bencana Jumlah perbaikan rumah bagi Masyarakat terdampak bencana
Monitoring perbaikan rumah bagi masyarakat terdampak bencana Jumlah laporan monitoring perbaikan rumah bagi masyarakat terdampak bencana
Verifikasi rumah bagi masyarakat terdampak bencana Laporan rumah bagi masyarakat terdampak bencana
Pelaksanaan indentifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten Jumlah lokasi hasil identifikasi perumahan dilokasi rawan bencana atau relokasi program kabupaten
Melakukan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten Jumlah data rumah terdampak relokasi akibat program kabupaten
Berkurangnya rumah tidak layak huni Persentase RTLH yang tertangani
Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni Persentase perbaikan rumah tidak layak huni
Melaksanakan verifikasi calon penerima perbaikan rumah tidak layak huni Jumlah laporan verifikasi calon penerima perbaikan rumah tidak layak huni
Melaksanakan monitoring perbaikan rumah tidak layak huni Jumlah laporan monitoring perbaikan rumah tidak layak huni
Melaksanakan kegiatan sosialisasi rumah layak huni Jumlah laporan warga yang menerima sosialisasi
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN Disetujui
Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Persentase pemenuhan baku mutu air dan udara
Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan
tersedianya sarpras pengelolaan limbah jumlah sarpras pengelolaan limbah
terlaksananya pembinaan kepada kegiatan/usaha dan masyarakat yang berpotensi menjadi sumber pencemar Jumlah kegiatan/usaha dan masyarakat yang dibina
Terlaksananya pemeliharaan sarpras laboratorium lingkungan Jumlah sarpras laboratorium yang dipelihara
Terlaksananya inventarisasi sumber emisi Jumlah data data inventarisasi sumber emisi
Tersedianya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim Jumlah data kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
Terlaksananya pembinaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim Jumlah satuan proklim yang dibina
Terlaksananya pemantauan dan pemulihan lingkungan Jumlah pemantauan dan pemulihan air, udara dan tanah
terlaksananya pemantauan kualitas air jumlah titik pantau kualitas air
terlaksananya pemantauan kualitas udara jumlah titik pantau kualitas udara
terlaksananya pemantauan kualitas tanah jumlah titik pantau kualitas tanah
terlaksananya pemulihan lingkungan hidup jumlah titik pemulihan lingkungan
DINAS PERHUBUNGAN Disetujui
Meningkatknya Konektivitas Transportasi Antar Wilayah
Persentase pertumbuhan konektivitas rute angkutan umum antar wilayah
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penetapan Trayek Angkutan Jumlah ijin trayek yang ditetapkan
Meningkatnya masyarakat yang menggunakan transportasi umum Tingkat keterisian (load factor) kendaraan pada trayek angkutan
Meningkatnya penggunaan transportasi umum di lingkungan sekolah Jumlah siswa yang mendapatkan layanan transportasi umum gratis
Terlaksananya sosialisai budaya menggunakan transportasi publik jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan
Meningkatnya Pengusaha angkutan baru Jumlah usaha angkutan baru
Tersusunya kebijakan dan regulasi daerah untuk memfasilitasi kerja sama angkutan umum Jumlah Kebijakan dan regulasi yang terfasilitasi
Tersediaannya prasarana transportasi yang layak Jumlah terminal tipe C dalam kondisi baik
Meningkatnya pelayanan angkutan orang di Terminal tipe C Jumlah kendaraan yang masuk ke Terminal
Terlaksananya pemantauan dan pemeliharaan rutin dan berkala Terminal Tipe C Jumlah terminal tipe C yang aktif dalam kondisi layak
Terselenggaranya Tingkat pelayanan kendaraan yang masuk terminal Jumlah penumpang yang terlayani
Tersedianya Shelter/Halte pemberhentian angkutan umum Jumlah Shelter/Halte yang tersedia sesui dengan kebutuhan
Terlaksananya pemantauan dan pemeliharaan rutin dan berkala Shelter/ Halte pemberhentian angkutan umum Jumlah Shelter/ Halte pemberhentian angkutan umum yang aktif dan dalam kondisi layak
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Disetujui
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Teknologi Informasi
. % Infrastruktur TIK dalam kondisi baik
Terlaksananya Layanan Pusat Data Persentase Pusat Data dalam kondisi baik
Pengelolaan domain magetan.go.id Jumlah domain yang dikelola
Terlaksananya pemeliharaan server jumlah laporan pemeliharaan server
Terlaksananya peningkatan kapasitas server Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas server
Terlaksananya Layanan Jaringan Intranet dan internet Persentase PD yang terkoneksi jaringan intranet dan internet yang disediakan Dinas Kominfo
Terlaksananya pemeliharaan jaringan intranet dan internet Jumlah kegiatan pemeliharaan jaringan intranet dan internet
Terlaksananya peningkatan kapasitas jaringan intranet dan internet Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas jaringan intranet dan internet
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Disetujui
Meningkatnya prasarana pertanian
Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik
Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan penyedia dan penyalur air irigasi Indeks pertanaman
Meningkatnya pembangunan penyedia dan penyalur air irigasi IK : Jumlah pembangunan penyedia atau penyalur irigasi yang dibangun
Meningkatnya rehabilitasi penyedia dan penyalur air irigasi IK : Jumlah bangunan penyedia atau penyalur irigasi yang direhabilitasi
Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana jalan usaha tani IK : Persentase jalan usaha tani yang dibangun atau direhabilitasi
Meningkatnya pembangunan jalan usaha tani IK : Jumlah pembangunan jalan usaha tani
Meningkatnya rehabilitasi jalan usaha tani IK : Jumlah jalan usaha tani yang direhabilitasi
Meningkatnya kualitas jalan usaha tani IK : Jumlah jalan usaha tani yang ditingkatkan kualitasnya
Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana budidaya (screenhouse dll) IK : Persentase prasarana budidaya yang dibangun atau direhabilitasi
Pembangunan prasarana budidaya IK : Jumlah pembangunan prasarana budidaya
Rehabilitasi prasarana budidaya IK : Jumlah prasarana budidaya yang direhabilitasi
Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana pascapanen dan olahan IK : Persentase prasarana pascapanen dan olahan yang dibangun
Pembangunan bangunan prasarana pascapanen dan olahan IK : Jumlah bangunan pascapanen dan olahan yang dibangun
Rehabilitasi bangunan prasarana pascapanen dan olahan IK : Jumlah bangunan pascapanen dan olahan yang direhabilitas
Meningkatkan kualitas perencanaan pertanian Persentase perencanaan pertanian yang disusun sesuai kebutuhan daerah
Terlaksananya kegiatan perencanaan pertanian IK : jumlah dokumen perencanaan pertanian
Terlaksananya evaluasi dokumen perencanaan kegiatan pertanian Ik : Jumlah dokumen evaluasi pertanian
Optimalisasi pengelolaan lahan pertanian Persentase lahan yang dikelola
Terwujudnya kesesuaian peruntukan lahan Jumlah dokumen kesesuaian lahan
Meningkatnya konservasi lahan Jumlah lahan yang dikonversi
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Disetujui
Meningkatnya Pembinaan Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
Jumlah pembinaan dan pengawasan bahan berbahaya
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan
% Jalan Kondisi Baik
% Jembatan Kondisi Baik
Meningkatnya Layanan Transportasi Darat
% Wilayah yang telah berakses transportasi umum
Meningkatnya Layanan Infrastruktur Pertanian
Rasio Jaringan Irigasi
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perekonomian Daerah
% Pasar Pemerintah Daerah Kondisi Baik
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah
% usaha/kegiatan yang memiliki IPAL
% rumah tangga berakses sanitasi aman
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan
% Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Telekomunikasi
% Layanan Internet di fasilitas pemerintahan dan fasilitas umum
Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah berbasis potensi unggulan
% Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan (Pertanian, Industri Pengolahan, Perdagangan dan Pariwisata)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Disetujui
Meningkatnya Retribusi Sektor Pariwisata
Jumlah Retribusi Sektor Pariwisata (tempat Rekreasi Sarangan)
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata Nilai Survey Kepuasan Wisatawan
Terlaksananya pengembangan destinasi pariwisata Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan
Terlaksananya pembangunan/pemeliharaan daya tarik destinasi pariwisata Jumlah unit pembangunan/pemeliharaan daya tarik destinasi pariwisata
Tersusunnya perencanaan kawasan strategis pariwisata Jumlah dokumen perencanaan kawasan strategis pariwisata
Terlaksananya Pemungutan Retribusi di Telaga Sarangan dan Telaga Wahyu Jumlah laporan hasil pemungutan retribusi telaga Sarangan dan Telaga Wahyu
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Ditolak
( ket: o )
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Disetujui
Meningkatnya populasi komoditas peternakan
Total populasi komoditas peternakan: Sapi potong (ekor), sapi perah (ekor), ayam potong (ekor), Ayam petelur (ekor)
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana produksi peternakan Presentase peningkatan sarana dan prasarana produksi peternakan
Meningkatnya kualitas mutu bibit ternak rumansia Jumlah bibit ternak ruminansia yang berkualitas
Terlaksananyapemeriksaan kualitassemen beku Presentase semenbeku yang berkualitas
Terlaksannya kelahiranternak melalui Inseminasi buatan Jumlah kelahiranternak melalui IB
Terlaksananyapemeriksaan kebuntingan Jumlah ternak yang bunting
Terlaksananyapemeriksaan gangguan reproduksi Jumlah ternak yang mengalami gangguan reproduksi
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana Prosentase peningkatan sarana dalam kondisi baik
Tersedianya sarana dan prasarana Jumlah pengadaan/bantuan sapras peternakan
Terpeliharanya sapras peternakan Jumlah sapras terpelihara
Terfasilitasinya bantuan sapras Jumlah kelompok penerima bantuan sapras
Terfasilitasinya bantuan bibit ternak Jumlah kelompok yang menerima bantuan ternak
Meningkatnya Ketersediaan pakan yang berkualitas Jumlah ketersediaan pakan yang berkualitas
Terlaksananya pengawasan ketersediaan pakan Jumlah pengawasan keterediaan pakan
Terlaksanaya pengujian sample pakan Jumlah pengujian sampel pakan
Terlaksananya pemetaan potensi pakan Jumlah potensi pakan yang tersusun
Tercukupinya data ketersediaan pakan Data ketersediaan pakan
Tersedianya data daya tampung ternak Jumlah Data daya tampun ternak
Meningkatnya Status Kesehatan Hewan Derajat kesehatan hewan ternak
Meningkatnya pelayanan kesehatan hewan sesuai SPM Jumlah pelayanan kesehatan hewan sesuai SPM
Terlaksananya pemeriksaan dan pengobatan hewan Jumlah hewan yang dilakukan pemeriksaan dan pengobatan
Terlaksananya vaksinasi Jumlah ternak yang di vaksin
Terlaksananya uji laboratorium kesehatan hewan Jumlah sample yang diperiksa
Terlaksananya pengamatan dan penyidikan penyakit hewan Jumlah kasus penyakit
Terlaksanya pengawasan peredaran hewan Jumlah penerbitan SKKH
Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat veteriner sesuai SPM Jumlah pelayanan kesehatan masyarakat veteriner sesuai SPM
Meningkatnya kualitas lingkungan dan usaha peternakan Jumlah pemantauan lingkungan dan usaha peternakan
Terlaksananya uji laboratorium kesehatan masyarakat veteriner Jumlah sample yang diperiksa
Tersedianya RPH Standart SNI Jumlah RPH yang memiliki standart SNI/sertifikat
Meningkatnya kualitas pelaku usaha peternakan Presentase pelaku usaha yang masuk pada SK legalitas
Meningkatnya Fasilitasi Kelembagaan Kelompok dan Perizinan Pelaku Usaha Peternakan Jumlah laporan pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi perijinan bidang peternakan
Terfasilitasinya ijin pelaku usaha peternakan Jumlah laporan fasilitasi perijinan pelaku usaha peternakan
Terlaksananya monev kelembagaan kelompok dan perijinan pelaku usaha peternakan Jumlah laporan monev kelembagaan kelompok dan perijinan pelaku usaha peternakan
Terlaksananya pembinaan dan pendampingan pada pelaku usaha peternakan Jumlah laporan pembinaan dan pendampingan pada pelaku usaha peternakan
Meningkatnya Fasilitasi Kemitraan dan Investasi Petrnakan Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Kemitraan dan Investasi
Terlaksananya monev kemitraan pada pelaku usaha peternakan Jumlah laporan monev kemitraan pada pelaku usaha peternakan
Terlaksananya pembinaan dan pendampingan investasi pelaku usaha peternakan Jumlah laporan pembinaan dan pendampingan investasi pelaku usaha peternakan
Meningkatnya kualitas produk agribisnis peternakan Jumlah pertumbuhan agribisnis peternakan
Meningkatnya Fasilitasi Penyuluhan Pasca Panen Usaha Peternakan Jumlah Kegiatan Fasilitas Penyuluhan Pasca Panen Usaha Peternakan yang dilaksanakan
Terlaksananya kompetensi pelaku usaha olahan produk peternakan Jumlah laporan data kompetensi pelaku usaha olahan produk peternakan
Terlaksananya fasilitasi dan pendampingan pasca panen pada pelaku usaha peternakan Jumlah laporan fasilitasi dan pendampingan pasca panen pada pelaku usaha peternakan
Terlaksananya pelatihan pasca panen bagi pelaku usaha peternakan Jumlah laporan pelatihan pasca panen bagi pelaku usaha peternakan yang dilaksanakan
Meningkatnya Promosi dan Pemasaran Produk Peternakan Jumlah Kegiatan Promosi yang dilaksanakan
Terlaksananya kegiatan promosi olahan hasil peternakan Jumlah kegiatan promosi olahan hasil peternakan
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Disetujui
Terlaksananya Promosi Perdagangan
Jumlah Pelaku Usaha Yang Mengikuti Promosi Perdagangan
Meningkatnya Produksi Sektor Pertanian dan Perikanan untuk Memperkuat Ketahanan Pangan
% Peningkatan Produksi Pertanian
% Peningkatan Produksi Perikanan
Indeks Ketahanan Pangan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Disetujui
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Andal dan Berdaya Saing Kuat
Persentase pelaku usaha jasa konstruksi yang baik
Meningkatnya SDM Jasa Konstruksi yang andal dan kompeten % SDM Jasa Konstruksi Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi
Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Jumlah Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Yang Dilaksanakan
Terlaksananya Uji Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi Jumlah Uji Sertifikasi Yang Dilaksanakan
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Terhadap Kemanfaatan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi Jumlah TKK Bersertifikat Yang Mengalami Peningkatan Daya Saing Dan Produktivitas Kerja
Meningkatnya Pembinaan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi % Badan Usaha Yang Dibina
Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Berbasis Digital Yang Menyajikan Data Dan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Data Dan Informasi Jasa Konstruksi Yang Tersusun
Terlaksananya Pengawasan Terhadap Pelaku Dan Proses Jasa Konstruksi Sesuai Ketentuan Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai dengan Ketentuan
Tersusunnya Produk Hukum Daerah Yang Mendukung Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Terkait Jasa Konstruksi Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi kelembagaan yang dilaksanakan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN Disetujui
Meningkatnya pola pangan harapan ketersediaan
Skor PPH Ketersedian
Terlaksananya Ketersediaan & Kebutuhan Pangan Ketersediaan Energi dan Protein
Menyediakan data dan informasi ketersediaan pangan Data dan informasi ketersediaan pangan
Koordinasi ketersediaan pangan Jumlah laporan koordinasi ketersediaan pangan
Tersedia & terkelolanya cadangan pangan Jumlah CPBK CPPD, CPM (Masyarkat)
Menyiapkan bahan regulasi DCP Regulasi DCP
Koordinasi DCP jumlah laporan Koordinasi DCP
Menyiapkan data dan informasi DCP Data dan Informasi DCP
Menyiapkan Sarana logistik pangan Sarana logistik pangan
Penyaluran cadangan pangan pemerintah kegiatan penyaluran cadangan pangan pemerintah
Melaksanakan pembinaan lumbung pangan masyarakat Lumbung pangan masyarakat dibina
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Ditolak
( ket: o )
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Disetujui
Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan tangkap
Total produksi perikanan budidaya (Ton)
Total produksi perikanan tangkap (Ton)
Meningkatnya sarana dan prasarana perikanan budidaya Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya yang tersedia
Meningkatnya Intensifikasi sarana dan prasarana perikanan budidaya Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya yang di intensifikasikan
Tersedianya produk pembudidayaan ikan yang berkualitas Jumlah produksi budidaya ikan yang berkualitas
Tersedianya produk perbenihan ikan yang berkualitas Jumlah produksi benih ikan yang berkualitas
Terlaksananya monitoring peredaran pakan ikan Tersedianya data peredaran pakan ikan
Terlaksananya monitoring hama dan penyakit ikan Tersedianya Peta hama dan penyakit ikan
Monitoring peredaran obat ikan kimia, biologi Tersedianya data peredaran obat ikan kimia, biologi
Terlaksananya Penerapan teknologi tepat guna Jumlah pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi dan menerapkan teknologi tepat guna
Terlaksananya fasilitasi kelembagaan pembudidayaan ikan Jumlah kelompok pembudidayaan ikan yang terbentuk, teregistasi, dinilai, dan naik kelas
Terlaksananya fasilitasi peningkatan kompetensi pelaku pembudidaya ikan Jumlah pelaku usaha pembudidayaan yang mendapatkan pendampingan, pelatihan dan monev
Meningkatnya Ekstensifikasi sarana dan prasarana perikanan budidaya Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya yang di ekstensifikasi
Tersedianya pemetaan potensi lahan perikanan budidaya Jumlah luasan lahan budidaya yang tersedia
Terlaksananya pengembangan kawasan budidaya Tersedianya data kawasan budidaya ikan yang terbentuk
Meningkatnya sarana dan prasarana perikanan tangkap Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang tersedia
Meningkatnya intensifikasi sarana dan prasaran tangkap PUD Jumlah sarana dan prasarana tangkap PUD yang diintensifkan
Tersedianya data produksi tangkap PUD Jumlah laporan data produksi tangkap PUD
Tersedianya sarana dan prasarana tangkap PUD Jumlah sarana dan prasarana tangkap PUD yang terfasilitasi
Tersedianya profil pengelolaan sumberdaya perikanan perairan umum daratan Jumlah laporan pengelolaan sumberdaya perikanan PUD
Terlaksananya fasilitasi kelembagaan pelaku usaha tangkap PUD Jumlah kelompok tangkap PUD ikan yang terbentuk, teregistasi, dinilai, dan naik kelas
Terlaksananya fasilitasi peningkatan kompetensi pelaku tangkap PUD Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap PUD yang mendapatkan pendampingan,pelatihan dan monitoring dan evaluasi
Meningkatnya ekstensifikasikan sarana dan prasaran tangkap PUD Jumlah sarana dan prasarana tangkap PUD yang diekstensifkan
Tersedianya pemetaan potensi lahan perikanan tangkap PUD Jumlah luasan lahan tangkap PUD yang tersedia
Meningkatnya angka konsumsi produk perikanan Angka konsumsi ikan
Meningkatnya Fasilitasi kemitraan dan akses pasar untuk produk perikanan Jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang difasilitasi kemitraan
Terlaksananya kegiatan fasilitasi akses pasar dan permodalan Jumlah pelaku usaha pelaku usaha pengolahan dan pemasaran yang terfasilitasi akses pasar dan permodalan
Monitoring pelaksanaan kerja sama kemitraan Jumlah kerja sama aktif yang dimonitor dan dievaluasi
Terlaksananya fasilitasi kelembagaan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang terbentuk, teregistrasi, dinilai dan naik kelas
Terlaksananya fasilitasi peningkatan kompetensi pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pendampingan, pelatihan, monitoring dan evaluasi
Diversifikasi produk perikanan Jumlah jenis produk hasil perikanan yang dilakukan diversifikasi
Terlaksananya kegiatan monitoring ketersediaan dan harga produk kelautan dan perikanan Tersedianya data peredaran ikan dan harga produk kelautan dan perikanan
Fasilitasi sertifikasi produk Jumlah sertifikat produk olahan yang difasilitasi
Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pengendalian mutu produk hasil perikanan Tersedianya data rencana kerja, pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian mutu produk hasil perikanan
Meningkatnya promosi dan pameran produk perikanan Jumlah kegiatan promosi/pameran yang diikuti
Memfasilitasi kegiatan promosi/pameran produk perikanan Jumlah kegiatan promosi/pameran produk perikanan yang diikuti/difasilitasi
Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan
Jumlah Produksi Tanaman Pangan
Meningkatnya Produksi Tanaman Holtikultura
Jumlah Produksi Tanaman Holtikultura
Meningkatnya Ketersediaan Pangan
Jumlah Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah
Meningkatnya Produksi Perikanan
Jumlah Produksi Perikanan
Meningkatnya Produksi Peternakan
Jumlah Produksi Peternakan
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan
% Peningkatan Pertumbuhan Industri Pengolahan
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Disetujui
Meningkatnya kegiatan pascapanen dan olahan produk pertanian
IK : Jumlah produk yang mendapat pendampingan diversifikasi
Meningkatnya pelatihan pascapanen dan olahan IK : Jumlah pelatihan pascapanen dan olahan
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Disetujui
Meningkatnya produksi sub sektor peternakan dan perikanan
Total Produksi Peternakan : Daging (ton) Telur (Telur) Susu (liter)
Total Produksi Perikanan (ton)
Meningkatnya Kepuasan Layanan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Indeks kepuasan masyarakat
Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah
Terlaksananya Program/ Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan Perencanaan Persentase Deviasi Anggaran Perangkat Daerah
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Perangkat Daerah Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik
Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai dengan Prosedur
Terkelolanya Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketepatan Penyediaan Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah
Meningkatkan Kapasitas SDM Perangkat Daerah Persentase Pegawai yang Meningkat Kapasitasnya
Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN
Meningkatnya populasi komoditas peternakan Total populasi komoditas peternakan: Sapi potong (ekor), sapi perah (ekor), ayam potong (ekor), Ayam petelur (ekor)
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana produksi peternakan Presentase peningkatan sarana dan prasarana produksi peternakan
Meningkatnya kualitas mutu bibit ternak rumansia Jumlah bibit ternak ruminansia yang berkualitas
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana Prosentase peningkatan sarana dalam kondisi baik
Meningkatnya Ketersediaan pakan yang berkualitas Jumlah ketersediaan pakan yang berkualitas
Meningkatnya Status Kesehatan Hewan Derajat kesehatan hewan ternak
Meningkatnya pelayanan kesehatan hewan sesuai SPM Jumlah pelayanan kesehatan hewan sesuai SPM
Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat veteriner sesuai SPM Jumlah pelayanan kesehatan masyarakat veteriner sesuai SPM
Meningkatnya kualitas pelaku usaha peternakan Presentase pelaku usaha yang masuk pada SK legalitas
Meningkatnya Fasilitasi Kelembagaan Kelompok dan Perizinan Pelaku Usaha Peternakan Jumlah laporan pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi perijinan bidang peternakan
Meningkatnya Fasilitasi Kemitraan dan Investasi Petrnakan Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Kemitraan dan Investasi
Meningkatnya kualitas produk agribisnis peternakan Jumlah pertumbuhan agribisnis peternakan
Meningkatnya Fasilitasi Penyuluhan Pasca Panen Usaha Peternakan Jumlah Kegiatan Fasilitas Penyuluhan Pasca Panen Usaha Peternakan yang dilaksanakan
Meningkatnya Promosi dan Pemasaran Produk Peternakan Jumlah Kegiatan Promosi yang dilaksanakan
Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan tangkap Total produksi perikanan budidaya (Ton)
Total produksi perikanan tangkap (Ton)
Meningkatnya sarana dan prasarana perikanan budidaya Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya yang tersedia
Meningkatnya Intensifikasi sarana dan prasarana perikanan budidaya Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya yang di intensifikasikan
Meningkatnya Ekstensifikasi sarana dan prasarana perikanan budidaya Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya yang di ekstensifikasi
Meningkatnya sarana dan prasarana perikanan tangkap Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang tersedia
Meningkatnya intensifikasi sarana dan prasaran tangkap PUD Jumlah sarana dan prasarana tangkap PUD yang diintensifkan
Meningkatnya ekstensifikasikan sarana dan prasaran tangkap PUD Jumlah sarana dan prasarana tangkap PUD yang diekstensifkan
Meningkatnya angka konsumsi produk perikanan Angka konsumsi ikan
Meningkatnya Fasilitasi kemitraan dan akses pasar untuk produk perikanan Jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang difasilitasi kemitraan
Diversifikasi produk perikanan Jumlah jenis produk hasil perikanan yang dilakukan diversifikasi
Meningkatnya promosi dan pameran produk perikanan Jumlah kegiatan promosi/pameran yang diikuti
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Disetujui
Meningkatnya daya saing sektor perdagangan dan meningkatnya pengembangan industri kecil menengah
PDRB Sektor Industri
PDRB Sektor Perdagangan
Meningkatnya Kepuasan Layanan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah
Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah
Terlaksananya Program/ Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan Perencanaan Persentase Deviasi Anggaran Perangkat Daerah
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah JUmlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Perangkat Daerah Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik
Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai dengan Prosedur
Terkelolanya Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketepatan Penyediaan Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah
Meningkatkan Kapasitas SDM Perangkat Daerah Persentase Pegawai yang Meningkat Kapasitasnya
Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN
Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Industri Kecil Menengah Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah
Meningkatnya daya saing produk hasil industri Prosentase Produk Hasil Industri yang mendapatkan sertifikasi
Terlaksananya Pendampingan Legalitas / Sertifikasi IKM Jumlah IKM yang mendapatkan Pendampingan dan terfasilitasinya Legalitas / Sertifikasi
Terfasilitasinya IKM dan calon pelaku IKM Yang Mendapatkan Pelatihan dan Pengembangan SDM Jumlah IKM yang Mengikuti Pelatihan dan Pengembangan
Jumlah calon pelaku IKM yg mendapat fasilitasi pendidikan setara diploma
Terlaksananya Fasilitas Sarana dan Prasarana Produksi Bagi IKM Jumlah IKM yang Mendapatkan Bantuan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Produksi
Meningkatnya Pemenuhan Komitmen Perijinan bagi IKM (SIINaS) Prosentase IKM yang memenuhi Komitmen Perijinan (SIINaS)
Meningkatnya Pengawasan Data Industri Jumlah Pengawasan Data Industri Pada SIINas
Terlaksananya Monev IKM
Jumlah Pelaksanaan Monev IKM Jumlah Data Industri Pada Siinas
Tersedianya Update Data IKM
Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan Persentase Pertumbuhan Usaha Perdagangan
Meningkatnya pengelolaan sarana distribusi perdagangan Prosentase Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik menuju standarisasi
Prosentase pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi perijinan
Terlaksananya Pengelolaan sarana distribusi perdagangan Jumlah Penataan dan Rehabilitasi Pasar Daerah
Meningkatnya fasilitasi perijinan sarana distribusi perdagangan Terlaksananya fasilitasi perijinan dan pembinaan terhadap pelaku usaha perdagangan
Pembinaan sosialisasi kepada pelaku usaha distribusi perdagangan
Terkendalinya Harga Bahan Pokok dan Penting (Bapokting) Indeks Pengendalian Harga
Meningkatnya pengawasan distribusi bapokting Prosentase trend perkembangan harga bapokting
Meningkatnya perlindungan konsumen Persentase pemerataan pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP mendukung daerah tertib ukur
Meningkatnya Pelayanan Kemetrologian Persentase UTTP yang terfasilitasi Pelayanan Tera/Tera Ulang IK. Jumlah BDKT yang terfasilasi pengawasan
Meningkatnya Potensi Ekspor Daerah Prosentase kenaikan pelaku usaha yang memiliki potensi ekspor
Meningkatnya pertumbuhan potensi eksport daerah Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran dan misi dagang
Meningkat nya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri Jumlah pelaku usaha yang mengikuti promosi dan fasilitasi pemasaran
Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah
Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah
Aksesbilitas dan kontinuitas pasokan bahan baku
Jumlah pemasok bahan baku yang tersedia
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan Domestik dan Luar Negeri
Nilai Perdagangan Domestik
Nilai Perdangan Luar Negeri
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Disetujui
Meningkatnya akses pasar UM
Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan berorentasi eksport
Meningkatnya kemitraan UM Jumlah UM yang mendapatkan fasilitas kemitraan
Fasilitasi kemitraan Jumlah UM yang mendapatkan fasilitasi
Meningkatnya Produksi, desain dan tehnologi UM Jumlah UM yang mendapatkan fasilitasi tehnologi
Pelatihan berbasis tehnologi bagi UM Jumlah UM yang mendapatkan pelatihan
Meningkatnya legalitas UM Jumlah Um yang berlegalitas
Fasilitasi NIB bagi UM Jumlah UM yang mendapat fasilitasi
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Disetujui
Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah
Nilai Realisasi Investasi
Meningkatnya Jumlah Investor Jumlah Investor/Pelaku Usaha Baru
Meningkatnya Promosi Penanaman Modal Prosentase Potensi/Peluang Penanaman Modal yang di Promosikan
Terlaksananya Promosi Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal
Terlaksananya Publikasi Promosi Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Publikasi yang Terlaksana
Meningkatnya Pengembangan Iklim Penanaman Modal Persentase Capaian Realisasi Investasi Terhadap Target Realisasi Investasi
Terlaksananya Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal Jumlah Pelaku Usaha yang Menerima Fasilitas/Insentif Penanaman Modal
Tersedianya Profil dan Peta Potensi Investasi Jumlah Peta dan Profil Investasi yang Disusun
Terlaksananya Kemitraan antar Dunia Usaha Jumlah kesepakatan kemitraan antara UMKM dengan Dunia Usaha
Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang di Hadapi Pelaku Usaha dalam Berusaha
Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah dan Hambatan Pelaku usaha Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha
Terlaksananya Bimbingan Teknis Bagi Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Menerima Bimbingan Teknis
Terlaksananya Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Pelaku Usaha yang Menerima Pengawasan
Terkoordinasinya Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi CSR
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Prima Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatnya Pelayanan Perizinan Berusaha Sesuai Standar Pelayanan Perizinan Persentase Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai dengan Ketentuan
Tersedianya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Yang Disediakan
Terlaksananya Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jumlah Laporan Hasil Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Persentase Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Dalam Kondisi Baik
Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Persentase Pengaduan Masyarakat yang Terselesaikan
Meningkatnya Tindak Lanjut dan Penyelesaian atas Laporan Pengaduan Masyarakat IK : % Pengaduan yang di Tindaklanjuti dan di Selesaikan sesuai dengan SOP
Meningkatnya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Persentase Ketersediaan Data dan Sistem Informasi
Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Magetan
Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/Kegiatan Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah
Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Realisasi Anggaran
Tersusunnya Dokumen Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Laporan Kinerja yang disusun
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Penyelesaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Tersedianya Jasa Penunjang Pada Perangkat Daerah Presentase Ketepatan Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perkantoran Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Disetujui
Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan
Persentase Pertumbuhan Usaha Perdagangan
Meningkatnya pengelolaan sarana distribusi perdagangan Prosentase Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik menuju standarisasi
Prosentase pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi perijinan
Terlaksananya Pengelolaan sarana distribusi perdagangan Jumlah Penataan dan Rehabilitasi Pasar Daerah
Terlaksananya rehabilitasi Pasar Daerah Jumlah pasar daerah yang dilakukan rehabilitasi menuju standarisasi
Terlaksananya Penataan Pedagang Jumlah Pasar yang terfasilitasi bersih, tertib dan aman
Tercapainya PAD Pelayanan Retribusi Pasar Prosentase Realisasi terhadap Target PAD Retribusi Pelayanan Pasar
Meningkatnya fasilitasi perijinan sarana distribusi perdagangan Terlaksananya fasilitasi perijinan dan pembinaan terhadap pelaku usaha perdagangan
Pembinaan sosialisasi kepada pelaku usaha distribusi perdagangan
Meningkatnya pembinaan / pengawasan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Jumlah Hasil pengawasan dan pembinaan ke pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan
Meningkatnya pembinaan / pengawasan terhadap kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan Jumlah rekomendasi hasil pengawasan dan pembinaan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB)untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan
Meningkatnya pembinaan / pengawasan terhadap pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (STPW) dalam negeri Jumlah rekomendasi hasil pengawasan dan pembinaan ke pelaku usaha waralaba dalam negeri
Meningkatnya verifikasi persetujuan teknis tanda daftar gudang Jumlah persetujuan teknis tanda daftar gudang
Terlaksananya verifikasi persetujuan teknis SIUP minuman berakohol dan SKP dan SKPL minuman berakohol golongan B dan C Jumlah persetujuan teknis SIUP minuman berakohol dan SKP dan SKPL minuman berakohol golongan B dan C
Meningkatnya Pembinaan Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Jumlah pembinaan dan pengawasan bahan berbahaya
Terlaksananya koordinasi layanan penerbitan SKA Jumlah koordinasi layanan penerbitan SKA
Terlaksananya Pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan Jumlah pelaksanaan Pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan
Terkendalinya Harga Bahan Pokok dan Penting (Bapokting) Indeks Pengendalian Harga
Meningkatnya pengawasan distribusi bapokting Prosentase trend perkembangan harga bapokting
Terlaksananya Pemantauan , pengendalian dan pengawasan Pupuk, LPG, BBM bersubsidi, dan bapokting Jumlah pelaksanaan Pemantauan , pengendalian dan pengawasan Pupuk, LPG, BBM bersubsidi dan bapokting
Terlaksananya Operasi pasar reguler dan operasi pasar khusus Jumlah pelaksanaan Operasi pasar reguler dan operasi pasar khusus
Meningkatnya perlindungan konsumen Persentase pemerataan pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP mendukung daerah tertib ukur
Meningkatnya Pelayanan Kemetrologian Persentase UTTP yang terfasilitasi Pelayanan Tera/Tera Ulang IK. Jumlah BDKT yang terfasilasi pengawasan
Terlaksananya Pelayanan Tera / Tera Ulang Alat UTTP Jumlah Alat UTTP yang bertanda tera sah
Terlaksananya Penyuluhan dan Pengawasan Jumlah Wajib Tera yang telah mengikuti sosialisasi dan Jumlah BDKT dan alat UTTP yang telah diawasi
Meningkatnya Potensi Ekspor Daerah Prosentase kenaikan pelaku usaha yang memiliki potensi ekspor
Meningkatnya pertumbuhan potensi eksport daerah Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran dan misi dagang
Terlaksananya Sosialisasi dan Pelatihan Bagi Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha Yang Mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan
Terlaksananya Promosi Perdagangan Jumlah Pelaku Usaha Yang Mengikuti Promosi Perdagangan
Terlaksananya Pendataan Pelaku Usaha Jumlah Dokumen Pendataan
Terlaksananya Pembinaan Bagi Pelaku Usaha Perdagangan Jumlah Pelaku Usaha Yang Mengikuti Pembinaan
Terlaksananya pameran dagang Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran
Terlaksananya misi dagang Jumlah pelaku usaha yang mengikuti misi dagang
Meningkat nya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri Jumlah pelaku usaha yang mengikuti promosi dan fasilitasi pemasaran
Terlaksananya promosi produk dalam negeri Jumlah pelaku usaha yang mengikuti promosi
Terlaksananya fasilitasi pemasaran Jumlah pelaku usaha yang mengikuti fasilitasi pemasaran
Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan
% Pertumbuhan Usaha Perdagangan
Meningkatkan Daya Saing Produk Lokal
Jumlah produk lokal bersertifikat
Jumlah UMKM yang diberikan pelatihan dan pendampingan
Jumlah diversifikasi produk unggulan yang berbasis produk lokal
Tersedianya Infrastruktur dan Akses Distribusi Perdagangan
Jumlah Pasar dalam kondisi baik dan layak fungsi
% jalan kalabupaten dalam kondisi baik
Jumlah UMKM yang terfasilitasi akses pasar digital/ e-commerce
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Disetujui
Meningkatnya Kapasitas lembaga BUMDesa dan BUMDesma
Persentase BUMDesa dan BUMDEsma Berkembang
Meningkatnya kerjasama desa Jumlah fasilitasi kerjasama desa
Terlaksananya fasilitasi kerjasama antar desa Jumlah fasilitasi kerjasama antar desa
Terlaksananya fasilitasi kerjasama desa dengan pihak ketiga Jumlah fasilitasi kerjasama desa dengan pihak ketiga
Pembinaan Pasar Desa Jumlah Pasar Desa Berkembang
Peningkatan Kapasitas Pengurus Pasar Desa Sosialisasi, Monotoring dan Evaluasi Pasar Desa
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Disetujui
Terlaksananya rehabilitasi Pasar Daerah
Jumlah pasar daerah yang dilakukan rehabilitasi menuju standarisasi
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Disetujui
Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum
Rasio ketercakupan Infrastruktur urusan Pekerjaan Umum
Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah Presentase kemantapan jalan kab/kota
Meningkatnya Kondisi Jalan Kabupaten Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik
Terkelolanya data jalan dan jembatan Jumlah Dokumen data jalan dan jembatan
Terselenggaranya Preservasi jalan dan jembatan panjang jalan dan jembatan yang tertangani
Terselenggaranya Penanganan Bangunan Pelengkap Panjang Bangunan Pelengkap yang tertangani
Meningkatnya kualitas irigasi Persentase Lahan yang Terlayani Irigasi
Meningkatnya Kualitas Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/ Kota % Kondisi Sistem Irigasi Baik Kewenangan Kabupeten/Kota
Tersedianya Sumber Air Irigasi Yang Berkelanjutan Volume Potensi Air Irigasi Kewenangan Kabupaten/ Kota
Meningkatnya Jaringan irigasi % Jaringan Irigasi Kondisi Baik
Meningkatnya pengelolaan irigasi partisipatif Jumlah kelompok pemanfaat irigasi yang aktif
Terkelolanya sistem irigasi sesuai dengan ketentuan % Jumlah Dokumen rekomendasi teknis pengelolaan irigasi yang dikeluarkan
Meningkatnya fungsi pintu air dan bendung % pintu air dan bendung dalam kondisi baik
Tersedianya penampung air baku irigasi Jumlah embung dan bendung yang tersedia
Meningkatnya perlindungan kawasan permukiman rawan banjir Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan kab/kota
Meningkatnya kualitas pengendalian aliran air hujan dan genangan Persentase penurunan volume genangan
Meningkatnya Drainase jalan Persentase drainase jalan kabupaten dalam kondisi baik
Meningkatnya Infrastruktur Banjir Di Jaringan Irigasi Persentase Infrastruktur Pengendali Banjir di Jaringan irigasi yang Tertangani
meningkatnya drainase perkotaan lain Jumlah Sistem Drainase yang Terpelihara dan/atau Ditingkatkan
Tersedianya data base genangan yang berkelanjutan Jumlah data base genangan yang tersedia
Meningkatnya akses air minum yang aman Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman
Meningkatnya jumlah rumah tangga dengan akses air minum aman melalui SPAM Jumlah rumah tangga terlayani SPAM
Tersusunnya dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pelayanan sektor air minum Jumlah dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pelayanan sektor air minum yang tersusun
Meningkatnya pembangunan / peningkatan / perluasan / optimalisasi SPAM Jumlah SPAM yang dibangun/ditingkatkan /dioptimalisasi
Terlaksananya, pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan kelompok SPAM Jumlah kelompok SPAM dibina
Meningkatnya akses sanitasi layak dan aman Persentase jumlah rumah tangga yang terakses sanitasi layak dan aman
Meningkatnya jumlah rumah tangga dengan akses air limbah layak dan aman melalui SPALD Jumlah rumah tangga terlayani SPALD
Tersusunnya dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pelayanan sektor air limbah Jumlah dokumen dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pelayanan sektor air limbah tersusun
Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan kelompok masyarakat sanitasi Jumlah kelompok masyarakat sanitasi yang dibina
Meningkatnya pembangunan / peningkatan / optimalisasi SPALD Jumlah SPALD yang dibangun/ditingkatkan / dioptimalisasi
Meningkatnya jumlah sampah yang di kelola di TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Jumlah sampah terkelola di TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
Tersusunnya dokumen teknis, koordinasi dan pelayanan infrastruktur persampahan Jumlah dokumen teknis dan koordinasi infrastruktur persampahan tersusun
Meningkatnya pembangunan atau peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun
Meningkatnya kualitas bangunan gedung dan lingkungannya Persentase Gedung Milik Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas dalam kondisi baik
Persentase bangunan gedung yang memenuhi syarat sertifikat laik fungsi bangunan gedung
Meningkatnya kualitas bangunan gedung negara Jumlah gedung/bangunan kantor dan fasilitas umum dalam kondisi baik
Tersusunnya dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pengelolaan bangunan gedung kewenangan daerah kabupaten Jumlah dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pengelolaan bangunan gedung tersusun
Terlaksananya pengelolaan pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi dan konservasi Bangunan Gedung kewenangan daerah kabupaten Jumlah bangunan gedung yang dikelola
Terselenggaranya pelayanan, perizinan dan kepatuhan aturan terkait bangunan gedung dan lingkungannya Persentase peningkatan penataan bangunan gedung
Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan ketertiban masyarakat terhadap pemanfaatan bangunan dan lingkungannya Jumlah laporan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan dan lingkungannya yang terlaksana
Terselenggaranya perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Jumlah dokumen perizinan yang diterbitkan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Andal dan Berdaya Saing Kuat Persentase pelaku usaha jasa konstruksi yang baik
Meningkatnya SDM Jasa Konstruksi yang andal dan kompeten % SDM Jasa Konstruksi Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi
Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Jumlah Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Yang Dilaksanakan
Terlaksananya Uji Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi Jumlah Uji Sertifikasi Yang Dilaksanakan
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Terhadap Kemanfaatan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi Jumlah TKK Bersertifikat Yang Mengalami Peningkatan Daya Saing Dan Produktivitas Kerja
Meningkatnya Pembinaan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi % Badan Usaha Yang Dibina
Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Berbasis Digital Yang Menyajikan Data Dan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Data Dan Informasi Jasa Konstruksi Yang Tersusun
Terlaksananya Pengawasan Terhadap Pelaku Dan Proses Jasa Konstruksi Sesuai Ketentuan Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai dengan Ketentuan
Tersusunnya Produk Hukum Daerah Yang Mendukung Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Terkait Jasa Konstruksi Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi kelembagaan yang dilaksanakan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Peruntukannya
Meningkatnya Jumlah kasus pelanggaran pemanfaatan ruang yang tertangani Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota
Tersusunnya perencanaan tata ruang yang aplikatif Presentase tersusunnya rencana tata ruang dan terintegrasi denan OSSWEB GIS
Terlaksananya pemanfaatan ruang yang terarah Jumlah pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang untuk meningkatkan investasi
Terlaksananya pengendalian dan pengawasan penataan ruang Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang untuk mendukung kelancaran investasi
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Disetujui
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Teknologi Informasi
. % Infrastruktur TIK dalam kondisi baik
Terlaksananya Layanan Pusat Data Persentase Pusat Data dalam kondisi baik
Pengelolaan domain magetan.go.id Jumlah domain yang dikelola
Terlaksananya pemeliharaan server jumlah laporan pemeliharaan server
Terlaksananya peningkatan kapasitas server Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas server
Terlaksananya Layanan Jaringan Intranet dan internet Persentase PD yang terkoneksi jaringan intranet dan internet yang disediakan Dinas Kominfo
Terlaksananya pemeliharaan jaringan intranet dan internet Jumlah kegiatan pemeliharaan jaringan intranet dan internet
Terlaksananya peningkatan kapasitas jaringan intranet dan internet Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas jaringan intranet dan internet
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Disetujui
Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro
Persentase Pertumbuhan UM
Meningkatnya kualitas produk UM Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal
Mewujudkan data tunggal UM Jumlah data produk unggulan UM
Fasilitasi pendataan Produk unggulan Jumlah UM yang mendapatkan fasilitasi
Monitoring data produk unggulan Jumlah Dokumen data produk Unggulan
Meningkatnya bantuan sarana dan prasarana bagi UM Jumlah UM yang menerima bantuan sarana dan prasaran
Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana UM Jumlah UM yang mendapatkan fasilitasi
Meningkatnya kompetensi SDM UKM Jumlah UM yang mendapatkan fasilitas pelatihan
Fasilitasi pelatihan SDM Jumlah UM yang mendapatkan fasilitasi
Meningkatnya standarisasi produk UM (Merek, Halal, HAKI) Jumlah UM yang bersandarisasi
Fasilitasi HAKI, Halal dan Hak Merk Jumlah UM yang terfasilitasi
Fasilitasi Pengadaan barang atau jasa pemerintah Jumlah UM yang terfasilitasi
Meningkatkan kualitas perizinan bagi UM Jumlah UM yang mendapatkan fasilitas perizinan
Mewujudkan Diversifikasi produk UM Jumlah Produk UM yang difersifikasi
Fasilitasi Diversifikasi Produk UM Jumlah UM yang mendapatkan fasilitasi
Meningkatnya akses pasar UM Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan berorentasi eksport
Meningkatnya kemitraan UM Jumlah UM yang mendapatkan fasilitas kemitraan
Fasilitasi kemitraan Jumlah UM yang mendapatkan fasilitasi
Meningkatnya Produksi, desain dan tehnologi UM Jumlah UM yang mendapatkan fasilitasi tehnologi
Pelatihan berbasis tehnologi bagi UM Jumlah UM yang mendapatkan pelatihan
Meningkatnya legalitas UM Jumlah Um yang berlegalitas
Fasilitasi NIB bagi UM Jumlah UM yang mendapat fasilitasi
Meningkatnya Wirausaha Baru Pertumbuhan Wirausaha (PRU)
Fasilitasi pembinaan WUB Jumlah WUB yang mendapatkan pembinaan
Fasilitasi Pendampingan bagi WUB Jumlah WUB yang mendapatkan fasilitasi pendampingan
Fasilitasi Pelatihan WUB Jumlah WUB yang mendapatkan pelatihan
Fasilitasi Pelatihan bagi WUB Jumlah WUB yang mendapatkan pelatihan
Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata
% Peningkatan PDRB Sektor Pariwisata (Akomodasi dan Makan Minum)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Ditolak
( ket: Penyesuaian )
Meningkatnya Kunjungan Wisata
Angka Kunjungan Wisata
Meningkatnya Lama Kunjungan Wisatawan
Rata-rata waktu tinggal wisatawan
Meningkatnya kualitas destinasi & daya tarik wisata
Jumlah destinasi wisata yang terkelola dengan baik
Meningkatnya peran masyarakat & UMKM dalam mendukung produktivitas sektor pariwisata
Jumlah UMKM pariwisata/ekraf yang berkembang
Meningkatnya kompetensi SDM pariwisata & ekonomi kreatif.
Jumlah SDM pariwisata tersertifikasi
Meningkatnya promosi & aksesibilitas destinasi pariwisata.
Jumlah event promosi pariwisata
akses jalan menuju tujuan destinasi wisata
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Amenitas Pariwisata
Jumlah ketersediaan dan kualitas akomodasi yang layak
Jumlah ketersediaan rumah makan yang bersertifikat
Jumlah angkutan lokal yang melayani trayek destinasi pariwisata
Jumlah fasilitas umum yang tersedia (Toilet umum, mushola, tempat istirahat, pusat informasi wisata, signage, peta destinasi)
Jumlah Fasilitas Hiburan & Belanja
Jumlah Pelayanan Pendukung (ATM, bank, money changer, Klinik, pos kesehatan, apotek, Layanan keamanan (pos polisi, lifeguard)
Meningkatnya Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Indeks Resiko Bencana
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Disetujui
Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana
Persentase Penanganan Pra Bencana
Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat dalam upaya mitigasi bencana Jumlah aparatur dan masyarakat siaga bencana
Terlaksananya pemetaan desa rawan bencana Jumlah desa rawan bencana yg terpetakan
Meningkatnya SDM Tangguh Bencana Jumlah SDM yang terlatih dan terampil dalam menghadapi bencana
Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat dalam upaya kesiapsiagaan bencana Jumlah aparatur dan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana
Pelaksanaan simulasi kesiapsiagaan bencana Jumlah orang yang mengikuti simulasi kesiapsiagaan bencana
Sistem Peringatan Dini Bencana Jumlah EWS yang terpasang
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Disetujui
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan
Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Peruntukannya
Meningkatnya Jumlah kasus pelanggaran pemanfaatan ruang yang tertangani Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota
Tersusunnya perencanaan tata ruang yang aplikatif Presentase tersusunnya rencana tata ruang dan terintegrasi denan OSSWEB GIS
Terlaksananya pemanfaatan ruang yang terarah Jumlah pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang untuk meningkatkan investasi
Terlaksananya pengendalian dan pengawasan penataan ruang Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang untuk mendukung kelancaran investasi
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN Disetujui
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Meningkatnya Kepuasan Layanan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah
Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah
Terlaksananya Program/ Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan Perencanaan Persentase Deviasi Anggaran Perangkat Daerah
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan
Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai dengan Prosedur
Terkelolanya Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketepatan Penyediaan Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah
Meningkatkan Kapasitas SDM Perangkat Daerah Persentase Pegawai yang Meningkat Kapasitasnya
Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Perangkat Daerah Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik
Meningkatkan Kualitas Air dan Udara Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU)
Meningkatnya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup Persentase kelompok/ lembaga dalam pelestarian lingkungan hidup
Terlaksananya pembinaan kelompok / lembaga masyarakat pelestari lingkungan jumlah kelompok/ lembaga masyarakat pelestari lingkungan
Tercapainya penghargaan lingkungan jumlah penghargaan lingkungan
Meningkatnya ketaatan kegiatan/usaha dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Persentase Ketaatan kegiatan/usaha dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
Terlaksananya Pembinaan kegiatan/usaha yang berijin Jumlah kegiatan/usaha berijin yang dibina
Terlaksananya Pengawasan dan penegakan hukum kegiatan/usaha Jumlah kegiatan/usaha yang diawasi
Tertanganinya pengaduan lingkungan Jumlah pengaduan yang tertangani
Terlaksananya Pelayanan Persetujuan Lingkungan Jumlah persetujuan lingkungan
Meningkatnya tata kelola pengembangan perangkat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Persentase dokumen tata kelola lingkungan hidup yang tersusun
Terlaksananya inventarisasi Lingkungan Hidup Jumlah inventarisasi lingkungan hidup
Terlaksananya kajian kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Jumlah rekomendasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Persentase pemenuhan baku mutu air dan udara
Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan
Terlaksananya pemantauan dan pemulihan lingkungan Jumlah pemantauan dan pemulihan air, udara dan tanah
Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan Indeks Kualitas Lahan (IKL)
Meningkatnya kualitas pengelolaan RTH Persentase RTH yang lestari
Terlaksananya peningkatan ruang terbuka hijau Jumlah Luasan Ruang terbuka Hijau
Terjaganya kualitas lahan diluar kawasan hutan Luas tutupan lahan diluar kawasan hutan
Meningkatnya tutupan lahan di luar kawasan hutan Laporan peningkatan tutupan lahan di luar kawasan hutan
Meningkatnya akses dan layanan pengelolaan sampah Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah
Meningkatnya pengelolaan sampah Persentase Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah
Terlaksananya peningkatan penanganan sampah persentase penanganan sampah
Terlaksananya peningkatan pengurangan sampah Persentase pengurangan sampah
Meningkatnya pengelolaan limbah B3 Persentase kegiatan pengelolaan limbah B3 dengan baik
Meningkatnya pelaku usaha yang melaporkan pengelolaan limbah B3 Persentase Pelaku usaha yang melaporkan pengelolaan limbah B3
Meningkatnya pelaku usaha yang memiliki rincian teknis dan/atau persetujuan teknis Persentase pelaku usaha yang memiliki rincian teknis dan/atau persetujuan teknis
Terlaksananya penyusunan dokumen program kedaruratan B3 dan Limbah B3 Jumlah dokumen penyusunan program kedaruratan B3 dan Limbah B3
Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan
Indeks Kualitas Air (IKA)
Indeks Kualitas Udara (IKU)
Indeks Kualitas Lahan (IKL)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN Disetujui
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Meningkatnya Kepuasan Layanan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah
Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah
Terlaksananya Program/ Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan Perencanaan Persentase Deviasi Anggaran Perangkat Daerah
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan
Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai dengan Prosedur
Terkelolanya Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketepatan Penyediaan Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah
Meningkatkan Kapasitas SDM Perangkat Daerah Persentase Pegawai yang Meningkat Kapasitasnya
Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Perangkat Daerah Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik
Meningkatkan Kualitas Air dan Udara Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU)
Meningkatnya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup Persentase kelompok/ lembaga dalam pelestarian lingkungan hidup
Terlaksananya pembinaan kelompok / lembaga masyarakat pelestari lingkungan jumlah kelompok/ lembaga masyarakat pelestari lingkungan
Tercapainya penghargaan lingkungan jumlah penghargaan lingkungan
Meningkatnya ketaatan kegiatan/usaha dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Persentase Ketaatan kegiatan/usaha dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
Terlaksananya Pembinaan kegiatan/usaha yang berijin Jumlah kegiatan/usaha berijin yang dibina
Terlaksananya Pengawasan dan penegakan hukum kegiatan/usaha Jumlah kegiatan/usaha yang diawasi
Tertanganinya pengaduan lingkungan Jumlah pengaduan yang tertangani
Terlaksananya Pelayanan Persetujuan Lingkungan Jumlah persetujuan lingkungan
Meningkatnya tata kelola pengembangan perangkat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Persentase dokumen tata kelola lingkungan hidup yang tersusun
Terlaksananya inventarisasi Lingkungan Hidup Jumlah inventarisasi lingkungan hidup
Terlaksananya kajian kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Jumlah rekomendasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Persentase pemenuhan baku mutu air dan udara
Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan
Terlaksananya pemantauan dan pemulihan lingkungan Jumlah pemantauan dan pemulihan air, udara dan tanah
Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan Indeks Kualitas Lahan (IKL)
Meningkatnya kualitas pengelolaan RTH Persentase RTH yang lestari
Terlaksananya peningkatan ruang terbuka hijau Jumlah Luasan Ruang terbuka Hijau
Terjaganya kualitas lahan diluar kawasan hutan Luas tutupan lahan diluar kawasan hutan
Meningkatnya tutupan lahan di luar kawasan hutan Laporan peningkatan tutupan lahan di luar kawasan hutan
Meningkatnya akses dan layanan pengelolaan sampah Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah
Meningkatnya pengelolaan sampah Persentase Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah
Terlaksananya peningkatan penanganan sampah persentase penanganan sampah
Terlaksananya peningkatan pengurangan sampah Persentase pengurangan sampah
Meningkatnya pengelolaan limbah B3 Persentase kegiatan pengelolaan limbah B3 dengan baik
Meningkatnya pelaku usaha yang melaporkan pengelolaan limbah B3 Persentase Pelaku usaha yang melaporkan pengelolaan limbah B3
Meningkatnya pelaku usaha yang memiliki rincian teknis dan/atau persetujuan teknis Persentase pelaku usaha yang memiliki rincian teknis dan/atau persetujuan teknis
Terlaksananya penyusunan dokumen program kedaruratan B3 dan Limbah B3 Jumlah dokumen penyusunan program kedaruratan B3 dan Limbah B3
Meningkatnya Akses dan Layanan Pengelolaan Sampah
% Sampah Yang Terkelola
Meningkatnya Mutu Lingkungan Hidup
% Pemenuhan Baku Mutu Air dan Udara
Peningkatan Tutupan Lahan/ Vegetasi
Meningkatnya penataan ruang berkelanjutan
% Kesesuaian Fungsi Lahan sesuai dengan Perda Tata Ruang
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Disetujui
Meningkatnya Jumlah kasus pelanggaran pemanfaatan ruang yang tertangani
Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota
Tersusunnya perencanaan tata ruang yang aplikatif Presentase tersusunnya rencana tata ruang dan terintegrasi denan OSSWEB GIS
Terlaksananya pemanfaatan ruang yang terarah Jumlah pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang untuk meningkatkan investasi
Terlaksananya pengendalian dan pengawasan penataan ruang Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang untuk mendukung kelancaran investasi
Meningkatnya Edukasi dan Literasi Lingkungan Hidup
Jumlah Penerbitan konten edukatif (video, infografis, media sosial) tentang Kelestarian Lingkungan
Jumlah Sekolah dan komunitas yang terintegrasi pendidikan kelestarian lingkungan hidup
Meningkatnya Gerakan dan Aksi Kolektif Masyarakat dalam Menjaga dan Melestarikan Lingkungan
Jumlah masyarakat yang mengikuti edukasi lingkungan
Persentase rumah tangga yang memilah sampah
Meningkatnya Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup
Jumlah kasus pelanggaran lingkungan yang ditindak
Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bencana
Indeks Ketahanan Daerah
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Disetujui
Meningkatnya kapasitas daerah melalui pelayanan penanggulangan bencana
Indeks Ketahanan Daerah
Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Penanganan Pra Bencana
Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat dalam upaya mitigasi bencana Jumlah aparatur dan masyarakat siaga bencana
Terlaksananya pemetaan desa rawan bencana Jumlah desa rawan bencana yg terpetakan
Meningkatnya SDM Tangguh Bencana Jumlah SDM yang terlatih dan terampil dalam menghadapi bencana
Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat dalam upaya kesiapsiagaan bencana Jumlah aparatur dan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana
Pelaksanaan simulasi kesiapsiagaan bencana Jumlah orang yang mengikuti simulasi kesiapsiagaan bencana
Sistem Peringatan Dini Bencana Jumlah EWS yang terpasang
Meningkatnya Penanganan Darurat Bencana pada Saat Tanggap Darurat Persentase Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Meningkatnya Kecepatan Tanggap Darurat Persentase Kecepatan Tanggap Darurat
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
Melaksanakan penanganan darurat sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana Jumlah sarana dan prasarana yg tertangani
Melaksanakan pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban bencana Persentase korban bencana yg tertangani
Peningkatan Kompetensi Tim Reaksi Cepat Jumlah Personil yg mendapatkan peningkatan kompetensi
Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Kebutuhan Logistik dan Peralatan Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Logistik dan Peralatan
Pemenuhan kebutuhan dasar dan logistik bagi korban bencana Jumlah korban bencana yg terlayani
Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Penanganan Bencana Jumlah Peralatan Penanganan Bencana
Meningkatnya Penanganan bencana pada saat pasca bencana Persentase Penanganan Pasca Bencana
Meningkatnya Kualitas Proses Rehabilitasi Pasca Bencana Persentase penyelesaian rehabilitasi pasca bencana
Pemberian bantuan stimulan Jumlah orang yang mendapat bantuan
Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana beserta prasarana dan sarana umum Jumlah lokasi yang telah di-rehabilitasi
Meningkatnya Kualitas Proses Rekonstruksi Pasca Bencana Persentase penyelesaian rekonstruksi pasca bencana
Pembangunan kembali prasarana dan sarana yang terdampak bencana Jumlah lokasi yang telah di-rekonstruksi
Meningkatnya Kualitas Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana
Jumlah Aparatur dan Masyarakat Tangguh Bencana
Meningkatnya Kualitas Penanganan Darurat Bencana
Persentase Kejadian bencana yang Tertangani
Meningkatnya Kualitas Pemulihan Pasca Bencana
Persentase Pemulihan Kerusakan Akibat Bencana
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja
Tingkat Pengangguran Terbuka
DINAS TENAGA KERJA Disetujui
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Meningkatnya Akses ke Peluang Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di dalam/ luar negeri
Meningkatnya kualitas perencanaan tenaga kerja Persentase dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang disusun sesuai ketentuan
Meningkatnya pencari kerja yang mampu mengakses bursa kerja Jumlah pencaker yang bisa mengakses bursa kerja
Meningkatnya pekerja migran yang terlindungi Jumlah Tenaga kerja migran yang terlayani
Meningkatnya Penempatan Transmigrasi Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja Persentase peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi
Meningkatnya Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan vokasi Jumlah tenaga kerja yang dilatih
Meningkatnya produktivitas perusahaan kecil dan menengah Jumlah perusahaan kecil dan menengah yang meningkat produktivitasnya
Meningkatnya kualitas Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Persentase LPK yang terakreditasi
Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak
Meningkatnya perusahaan yang telah memiliki sarana hubungan industrial Persentase perusahaan yang telah memiliki PP,PKB dan LKS Bipartit
Meningkatnya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama (PB) Jumlah Perselisihan yang Dicegah
Persentase perselisihan yang diselesaikan melalui perjanjian bersama
Terciptanya jaringan pengaman bagi pekerja agar hidup layak Cakupan kepesertaaan BPJS Ketenagakerjaan
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tingkat Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah
Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan kinerja yang disusun
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Realisasi Anggaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan
Meningkatkan Kapasitas SDM Perangkat Daerah Persentase Pegawai yang Meningkat Kapasitasnya
Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah yang efektif dan efisien Presentase penyelesaian tugas administrasi umum perangkat daerah
Terkelolanya Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketepatan Penyediaan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah
Tersedianya Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Perangkat Daerah Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Disetujui
Fasilitasi pembinaan WUB
Jumlah WUB yang mendapatkan pembinaan
Fasilitasi Pendampingan bagi WUB Jumlah WUB yang mendapatkan fasilitasi pendampingan
Meningkatnya Kewirausahaan
Jumlah wirausaha baru
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Disetujui
Fasilitasi pembinaan WUB
Jumlah WUB yang mendapatkan pembinaan
Fasilitasi Pendampingan bagi WUB Jumlah WUB yang mendapatkan fasilitasi pendampingan
Tersedianya lapangan kerja di sektor formal dan informal
jumlah lapangan kerja formal dan informal yang tersedia
Meningkatnya kemitraan usaha antara industri dengan tenaga kerja lokal
Jumlah tenaga kerja lokal yang terserap dalam industri/ usaha mikro
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja
Persentase peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi
Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak
Meningkatnya Akses Ke Peluang Kerja
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
DINAS TENAGA KERJA Disetujui
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja
Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di dalam/ luar negeri
Meningkatnya kualitas perencanaan tenaga kerja Persentase dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang disusun sesuai ketentuan
Tersedianya data dan informasi tenaga kerja yang akurat Persentase pemenuhan kebutuhan data tenaga kerja untuk penyusunan dokumen perencanaan tenaga kerja
Meningkatnya pencari kerja yang mampu mengakses bursa kerja Jumlah pencaker yang bisa mengakses bursa kerja
Terselenggaranya pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online Jumlah pencaker yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (KarirHub)
Terlaksananya Job Fair/ bursa kerja Jumlah pencaker yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/bursa kerja
Terwujudnya perluasan kesempatan kerja Jumlah TK yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja
Meningkatnya pekerja migran yang terlindungi Jumlah Tenaga kerja migran yang terlayani
Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi CPMI/PMI Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya
Terlaksananya pemberdayaan PMI purna penempatan Jumlah PMI purna beserta keluarganya yang diberdayakan
Terselenggaranya Pengawasan dan Pengendalian LPTKS sesuai dengan Aturan yang Berlaku Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku
Meningkatnya Penempatan Transmigrasi Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan
Terlaksananya MoU Penempatan Transmigrasi Jumlah MoU Penempatan Transmigrasi
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja
Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di dalam/ luar negeri
Meningkatnya iklim kewirausahaan dan ekonomi kreatif
Persentase pertumbuhan omset koperasi dan usaha mikro
DINAS TENAGA KERJA Ditolak
( ket: revisi )
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Disetujui
Meningkatnya kemitraan UM
Jumlah UM yang mendapatkan fasilitas kemitraan
Fasilitasi kemitraan Jumlah UM yang mendapatkan fasilitasi
Meningkatnya Produktivitas Koperasi
Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Disetujui
Meningkatnya Produktivitas Koperasi
Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas
Meningkatnya kualitas usaha koperasi Persentase koperasi yang meningkat usahanya
Meningkatnya pertumbuhan usaha koperasi % koperasi yang bertambah usaha koperasi
Fasilitasi kemitraan koperasi Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitas kemitraan
Fasilitasi Pemulihan Usaha Koperasi Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitas pemulihan usaha
Fasilitasi Pelaporan Koperasi Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitas pelaporan
Fasilitasi Pembinaan dan pendampingan koperasi bernilai tambah Jumlah koperasi yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan koerasi bernilai tambah
Meningkatnya akses permodalan koperasi % koperasi yang terakses permodalan
Fasilitasi akses permodalan Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi akses permodalan
Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi % koperasi aktif
Meningkatnya pemeriksaan dan pengawasan koperasi % Pengawasan dan pemeriksaan koperasi
Terlaksananya Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Jumlah koperasi yang di awasi dan diperiksa
Terlaksanaanya Bimtek Penguatan Tata kelola Kelembagaan Koperasi Jumlah koperasi yang mengikuti bimtek penguatan tata kelola kelembagaan koperasi
Fasilitasi Pelaksanaan RAT Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT
Meningkatnya kualitas SDM Perkoperasian % SDM Koperasi yang berkualitas
Meningkatnya Pendidikan dan pelatihan koperasi Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitas pendidikan dan pelatihan
Fasilitasi Pelatihan SDM Koperasi Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitas pendidikan dan pelatihan
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha koperasi Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi
Diterbitkannya izin Usaha simpan pinjam koperasi sesuai standar dan prosedur yang berlaku Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Yang Diterbitkan
Fasilitasi ijin usaha simpan pinjam Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi ijin usaha simpan pinjam
Diterbitkannya izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas koperasi simpan pinjamsesuai standar dan prosedur yang berlaku Jumlah Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantudan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Yang Diterbitkan
Fasilitasi ijin kantor cabang Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi ijin kantor cabang
Meningkatnya kesehatan koperasi % koperasi sehat
Terlaksananya penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi Jumlah koperasi yang dinilai kesehatan dan dibina
Telaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Jumlah koperasi yang dilakukan penilaian kesehatan
Terlaksananya Bimtek/Pelatihan Tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja Keuangan Jumlah koperasi yang mengikuti bimtek
Meningkatnya volume usaha koperasi
Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi
Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi
Persentase koperasi aktif
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian
Persentase Koperasi yang diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan
Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro
Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Disetujui
Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro
Persentase Pertumbuhan UM
Meningkatnya kualitas produk UM Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal
Mewujudkan data tunggal UM Jumlah data produk unggulan UM
Fasilitasi pendataan Produk unggulan Jumlah UM yang mendapatkan fasilitasi
Monitoring data produk unggulan Jumlah Dokumen data produk Unggulan
Meningkatnya bantuan sarana dan prasarana bagi UM Jumlah UM yang menerima bantuan sarana dan prasaran
Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana UM Jumlah UM yang mendapatkan fasilitasi
Meningkatnya kompetensi SDM UKM Jumlah UM yang mendapatkan fasilitas pelatihan
Fasilitasi pelatihan SDM Jumlah UM yang mendapatkan fasilitasi
Meningkatnya standarisasi produk UM (Merek, Halal, HAKI) Jumlah UM yang bersandarisasi
Fasilitasi HAKI, Halal dan Hak Merk Jumlah UM yang terfasilitasi
Fasilitasi Pengadaan barang atau jasa pemerintah Jumlah UM yang terfasilitasi
Meningkatkan kualitas perizinan bagi UM Jumlah UM yang mendapatkan fasilitas perizinan
Mewujudkan Diversifikasi produk UM Jumlah Produk UM yang difersifikasi
Fasilitasi Diversifikasi Produk UM Jumlah UM yang mendapatkan fasilitasi
Meningkatnya akses pasar UM Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan berorentasi eksport
Meningkatnya kemitraan UM Jumlah UM yang mendapatkan fasilitas kemitraan
Fasilitasi kemitraan Jumlah UM yang mendapatkan fasilitasi
Meningkatnya Produksi, desain dan tehnologi UM Jumlah UM yang mendapatkan fasilitasi tehnologi
Pelatihan berbasis tehnologi bagi UM Jumlah UM yang mendapatkan pelatihan
Meningkatnya legalitas UM Jumlah Um yang berlegalitas
Fasilitasi NIB bagi UM Jumlah UM yang mendapat fasilitasi
Meningkatnya Wirausaha Baru Pertumbuhan Wirausaha (PRU)
Fasilitasi pembinaan WUB Jumlah WUB yang mendapatkan pembinaan
Fasilitasi Pendampingan bagi WUB Jumlah WUB yang mendapatkan fasilitasi pendampingan
Fasilitasi Pelatihan WUB Jumlah WUB yang mendapatkan pelatihan
Fasilitasi Pelatihan bagi WUB Jumlah WUB yang mendapatkan pelatihan
Meningkatnya kualitas produk Usaha Mikro
Persentase Usaha Mikro yang memiliki produk unggulan
Meningkatnya akses pasar Usaha Mikro
Proporsi UMKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor Diperluas akses pasar (Pemasaran)
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri
Pertumbuhan Wirausaha (PRU)
Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Lemwas)
Terciptanya Birokrasi Pemerintahan Yang Professional, Responsive, Adaptif, dan Transparan
Indeks Reformasi Birokrasi
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Disetujui
Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap kebijakan SPBE/PEMDI
% PD yang menyelenggarakan SPBE/PEMDI sesuai dengan kebijakan SPBE/PEMDI
Terlaksananya kolaborasi PD pada pelaksanaan E Goverment Jumlah PD yang melakukan kolaborasi
Terlaksananya koordinasi dan kolaborasi antar PD Jumlah kegiatan koordinasi dan kolaborasi
Terlaksananya evaluasi penyelenggaraan SPBE/PEMDI Jumlah kegiatan evaluasi yang dilakukan
Tersusunnya Kebijakan SPBE/PEMDI Jumlah Kebijakan yang dibuat, direviu, dievaluasi, dan disempurnakan
Terlaksananya kegiatan penyusunan dokumen tata kelola dan manajemen SPBE/PEMDI Jumlah kegiatan penyusunan dokumen
SEKRETARIAT DAERAH Disetujui
Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kinerja dan reformasi birokrasi
Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan RB
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Disetujui
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah berbasis Riset dan Inovasi
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah
Indeks Inovasi Daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang Berkualitas Nilai Evaluasi AKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran
Terwujudnya Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan
Memastikan Terakomodirnya Usulan Masyarakat ke Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Usulan Masyarakat yang Terakomodir ke Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Terlaksananya Program Prioritas Nasional di Daerah Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah
Terlaksananya Penguatan Sistem Informasi Perencanaan Jumlah Perangkat Daerah yang Menyelesaikan Pengumpulan dan Pengolahan Data Sektoral Melalui SIPD/SIPD-RI
Memastikan Kesesuaian Program/ Kegiatan, Anggaran dan Target Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Asistensi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan yang Ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah
Tersedianya Indikator Kinerja yang SMART Persentase Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKU, IKD, IKK) yang Mendukung Kinerja Pembangunan Daerah
Tersusunnya Pohon Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Jumlah Pohon Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah
Tersusunnya Cascading Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Jumlah Cascading Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Lintas Sektor secara Efektif Persentase Keberhasilan Perencanaan Bidang Sektoral
Tersusunnya RAD/ RAT Perencanaan Sektoral Jumlah Dokumen RAD/ RAT Perencanaan Sektoral
Terlaksananya Monev Kinerja Perencanaan Sektoral Jumlah Laporan Monev Kinerja Sektoral
Meningkatnya Efektivitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Persentase Perangkat Daerah yang Tercapai Kinerja Tahunannya
Terlaksananya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya Kepuasan Layanan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah
Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan
Terkelolanya Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketepatan Penyediaan Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah
Meningkatkan Kapasitas SDM Perangkat Daerah Persentase Pegawai yang Meningkat Kapasitasnya
Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Perangkat Daerah Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik
Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai dengan Prosedur
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Persentase Kegiatan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah yang Terfasilitasi
Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Terlaksananya Program/ Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan Perencanaan Persentase Deviasi Anggaran Perangkat Daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah dari Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Persentase Implementasi Riset dan Inovasi dalam Pembangunan Daerah
Meningkatnya Hasil Riset/ Kajian yang dijadikan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan Landasan dalam Implementasi Pembangunan Daerah
Terfasilitasinya Penyusunan Kajian/ Riset Pendukung Pembangunan Daerah Jumlah Kajian/ Riset Pendukung Pembangunan Daerah
Terlaksananya Pembinaan dan Kerjasama Forum Kemitraan Riset/ Penelitian dan Pengembangan Jumlah Pembinaan atau Kerjasama Riset/ Penelitian dan Pengembangan yang Difasilitasi
Meningkatnya Produk Inovasi yang dimanfaatkan oleh Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah Dalam Pelaksanaan Inovasi Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah
Meningkatnya Produk Inovasi Jumlah Produk Inovasi Hasil dari Kompetisi Inovasi
Meningkatnya Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Disetujui
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertib, Efisien, Efektif, Transparan dan Akuntabel
Opini BPK Atas Laporan Keuangan
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatnya Akuntabilitas Dan Kualitas Pelayanan Publik Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Tingkat Kepuasan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Nilai SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah
Terlaksananya Program/ Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan Perencanaan Persentase Deviasi Anggaran Perangkat Daerah
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Terlaksannya Penatausahaan Keuangan Perangkat daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah
Tersusunnya Dokumen Pelaporan Kinerja secara Benar Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Perangkat Daerah Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik
Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai dengan Prosedur
Terkelolanya Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketepatan Penyediaan Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah
Meningkatkan Kapasitas SDM Perangkat Daerah Persentase Pegawai yang Meningkat Kapasitasnya
Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN
Meningkatkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Opini BPK Atas Laporan Keuangan
Meningkatnya kualitas akuntansi serta pelaporan keuangan daerah Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu dan sesuai SAP serta penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Jumlah dokumen laporan rekonsiliasi dan verifikasi
Tersusunnya laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan pertanggungjawaban bulanan, triwulanan dan semesteran
Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah laporan keuangan daerah
Jumlah Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Jumlah laporan kegiatan pembinaan
Tersusunnya kebijakan dan panduan teknis operasional serta sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah dokumen kebijakan/panduan teknis operasional/sisdur
Meningkatnya Kualitas Penatausahaan keuangan yang tertib, efisien dan transparan Persentase Penatausahaan Keuangan Daerah
Tersediannya laporan belanja daerah Jumlah Laporan Belanja daerah
Terlaksannya penatausahaan pengelolaan keuangan Jumlah laporan penatausahaan pengelolaan keuangan
Terlaksananya Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
Terlaksannya pengendalian penerbitan anggaran kas Jumlah dokumen anggaran kas
Terlaksananya laporan koordinasi pengelolaan kas Jumlah laporan koordinasi pengelolaan kas
Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah Persentase Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran
Tersusunnya dokumen perencanaan dan anggaran daerah Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran daerah yang tepat waktu
Terverifikasinya dokumen perencanaan dan penganggaran Jumlah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang terverifikasi
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap
Terlaksananya pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah pengamanan Barang Milik Daerah
Terlaksananya penatausahaan BMD Jumlah dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah
Terlaksananya pemanfaatan BMD Jumlah pemanfaatan barang Milik daerah
Tersusunnya Standar Harga Satuan Jumlah dokumen Standar Harga Satuan
Meningkatnya Kualitas Penyaluran Bantuan Keuangan Persentase realisasi Bantuan Keuangan
Tersusunnya dokumen pelaporan bantuan keuangan Jumlah dokumen bantuan keuangan yang terealisasi
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
Tersediannya data piutang pajak daerah Jumlah piutang pajak daerah
Terlaksananya penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah Jumlah penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah
Terlaksannya kegiatan monitoring dan evaluasi PAD Jumlah monitoring dan evaluasi PAD
Meningkatnya pengelolaan pendataan dan penetapan pajak daerah Persentase pemenuhan data dan ketetapan pajak Daerah
Tersediannya data dan ketetapan pajak daerah Jumlah data dan ketetapan pajak daerah
Tersediannya sarana dan prasarana Pajak Daerah Jumlah sarana dan prasarana Pajak Daerah
Terlaksananya Intensifikasi pajak daerah Jumlah analisa pajak daerah
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Disetujui
Meningkatnya Kompetensi ASN
Persentase ASN yang memiliki sertifikat pengembangan kompetensi
Terwujudnya ASN dengan kompetensi manajerial dan pelatihan dasar Persentase PNS yang lulus diklat kompetensi manajerial
Persentase CPNS yang lulus Pelatihan dasar
Terwujudnya pengembangan kompetensi bagi pejabat Struktural dan CPNS Jumlah laporan penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan pelatihan dasar
Terwujudnya ASN dengan kompetensi teknis, Fungsional dan sosial kultural Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi teknis, fungsional dan sosial kultural
Terwujudnya pengembangan kompetensi teknis, fungsional dan sosial kultural Jumlah ASN yg mengikuti pengembangan kompetensi teknis, fungsional dan sosial kultural
Meningkatnya Kualifikasi dan pemetaan Potensi Pegawai K: Persentase PNS yang ditingkatkan kualifikasinya
IK: Persentase PNS mengikuti Assesmen
Terfasilitasinya pengajuan izin tugas belajar, pemberian dan pencantuman gelar ASN IK: Jumlah PNS yang mengajukan izin tugas belajar dan pencantuman gelar ASN
Terkelolanya Assesment Center IK: Jumlah ASN yg mengikuti Asesment center
INSPEKTORAT Disetujui
Meningkatnya pengawasan Internal menuju birokrasi yang bersih dan akuntabel
Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Inspektorat Daerah Tingkat Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah
Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah
Terlaksananya Program/ Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan Perencanaan Persentase Deviasi Anggaran Perangkat Daerah
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Tersusunnya laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan Jumlah Ikhtisar laporan hasil pengawasan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan
Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Perangkat Daerah Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik
Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai dengan Prosedur
Terkelolanya Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketepatan Penyediaan Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah
Meningkatkan Kapasitas SDM Perangkat Daerah Persentase Pegawai yang Meningkat Kapasitasnya
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)
Manajemen Risiko Indeks (MRI)
Meningkatnya penguatan sistem pengawasan Internal Level Kapabilitas APIP
Presentase tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan BPK
Meningkatnya Peran APIP sebagai Assurance dan Consulting Presentase penyelenggaraan pengawasan internal
Persentase Penyelenggaraan konsultasi dan pendampingan
Meningkatnya pengelolaan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan Masyarakat Persentase penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat selesai tepat waktu
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
Nilai SAKIP Pemerintah Daerah
SEKRETARIAT DAERAH Disetujui
Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kinerja dan reformasi birokrasi
Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan RB
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Disetujui
Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang Berkualitas
Nilai Evaluasi AKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran
Terwujudnya Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan
Memastikan Terakomodirnya Usulan Masyarakat ke Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Usulan Masyarakat yang Terakomodir ke Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Terlaksananya Rapat Koordinasi/ Forum Penyaringan Usulan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Bahan Rapat Koordinasi/ Forum Penyaringan Usulan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Bahan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Terlaksananya Program Prioritas Nasional di Daerah Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah
Tersusunnya Draft Analisis Data dan Analisis Kebijakan Pusat/ Provinsi Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Draft Analisis Data dan Analisis Kebijakan Pusat/ Provinsi Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah
Terlaksananya Koordinasi/ Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan Pusat/ Provinsi Jumlah Bahan Koordinasi/ Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan Pusat/ Provinsi
Terlaksananya Penguatan Sistem Informasi Perencanaan Jumlah Perangkat Daerah yang Menyelesaikan Pengumpulan dan Pengolahan Data Sektoral Melalui SIPD/SIPD-RI
Terlaksananya Pembinaan terkait Sistem Informasi Perencanaan Jumlah Pegawai yang Dibina terkait Sistem Informasi Perencanaan
Memastikan Kesesuaian Program/ Kegiatan, Anggaran dan Target Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Asistensi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan yang Ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah
Terlaksananya Asistensi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Bahan Asistensi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan
Tersedianya Indikator Kinerja yang SMART Persentase Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKU, IKD, IKK) yang Mendukung Kinerja Pembangunan Daerah
Tersusunnya Pohon Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Jumlah Pohon Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah
Terlaksananya Rapat/ Desk Pohon Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Jumlah Bahan Rapat/ Desk Pohon Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah
Tersusunnya Cascading Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Jumlah Cascading Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah
Terlaksananya Rapat/ Desk Penyusunan Cascading Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Jumlah Bahan Rapat/ Desk Penyusunan Cascading Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Lintas Sektor secara Efektif Persentase Keberhasilan Perencanaan Bidang Sektoral
Tersusunnya RAD/ RAT Perencanaan Sektoral Jumlah Dokumen RAD/ RAT Perencanaan Sektoral
Tersedianya Bahan Penyusunan RAD/ RAT Perencanaan Sektoral Jumlah Bahan Penyusunan RAD/ RAT Perencanaan Sektoral
Terlaksananya Monev Kinerja Perencanaan Sektoral Jumlah Laporan Monev Kinerja Sektoral
Tersedianya Data dan Draft Analisis Capaian Kinerja Sektoral Jumlah Draft Analisis Capaian Kinerja Sektoral
Meningkatnya Efektivitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Persentase Perangkat Daerah yang Tercapai Kinerja Tahunannya
Terlaksananya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tersedianya Data dan Draft Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah JumlahDraft Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Disetujui
Meningkatnya ASN yang memilik predikat kinerja minimal baik
Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja minimal baik
Meningkatnya kedisiplinan ASN serta capaian kinerja minimal berpredikat baik Jumlah Capaian Kinerja minimal BAIK ASN di Kabupaten Magetan
Terwujudnya penyusunan SKP ASN Jumlah kebijakan teknis yang dikeluarkan
Terwujudnya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Jumlah dokumen evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur
Terwujudnya pemberian penghargaan bagi ASN Jumlah ASN yg diberikan penghargaan
Terciptanya Disiplin ASN Jumlah ASN yg mendapatkan pembinaan kedisiplinan
Terwujudnya pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN
INSPEKTORAT Disetujui
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)
Manajemen Risiko Indeks (MRI)
Meningkatnya penguatan sistem pengawasan Internal Level Kapabilitas APIP
Presentase tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan BPK
Meningkatnya Peran APIP sebagai Assurance dan Consulting Presentase penyelenggaraan pengawasan internal
Persentase Penyelenggaraan konsultasi dan pendampingan
Telaksananya kegiatan pengawasan dan konsultasi sesuai PKPT berbasis risiko Jumlah Laporan Hasil Pengawasan
Jumlah Laporan Hasil Reviu Kinerja dan keuangan
Jumlah kesepakatan pengawasan Internal yang terbentuk
Jumlah laporan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan
Jumlah laporan kegiatan konsultasi dan pendampingan
Terlaksananya Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) SPIP Terintegrasi Perangkat Daerah Jumlah laporan PM SPIP Terintegrasi PD
Jumlah laporan penjaminan kualitas SPIP Terintegrasi PD
Terlaksananya penilaian mandiri RB dan Evaluasi SAKIP perangkat daerah Jumlah laporan hasil penilaian RB Perangkat Daerah
Jumlah laporan hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
Terlaksananya upaya pencegahan korupsi dan penegakan integritas Jumlah kegiatan dalam pencegahan korupsi
Jumlah unit kerja yang diusulkan untuk mendapatkan WBK/ WBBM
Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Jumlah laporan hasil penlaian mandiri Kapabilitas APIP
Meningkatnya pengelolaan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan Masyarakat Persentase penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat selesai tepat waktu
Terlaksananya penanganan kasus pengaduan Jumlah laporan kasus pengaduan yang selesai di tangani
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan
Indeks Perencanaan Pembangunan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Disetujui
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah berbasis Riset dan Inovasi
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah
Indeks Inovasi Daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang Berkualitas Nilai Evaluasi AKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran
Terwujudnya Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan
Memastikan Terakomodirnya Usulan Masyarakat ke Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Usulan Masyarakat yang Terakomodir ke Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Terlaksananya Program Prioritas Nasional di Daerah Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah
Terlaksananya Penguatan Sistem Informasi Perencanaan Jumlah Perangkat Daerah yang Menyelesaikan Pengumpulan dan Pengolahan Data Sektoral Melalui SIPD/SIPD-RI
Memastikan Kesesuaian Program/ Kegiatan, Anggaran dan Target Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Asistensi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan yang Ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah
Tersedianya Indikator Kinerja yang SMART Persentase Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKU, IKD, IKK) yang Mendukung Kinerja Pembangunan Daerah
Tersusunnya Pohon Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Jumlah Pohon Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah
Tersusunnya Cascading Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Jumlah Cascading Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Lintas Sektor secara Efektif Persentase Keberhasilan Perencanaan Bidang Sektoral
Tersusunnya RAD/ RAT Perencanaan Sektoral Jumlah Dokumen RAD/ RAT Perencanaan Sektoral
Terlaksananya Monev Kinerja Perencanaan Sektoral Jumlah Laporan Monev Kinerja Sektoral
Meningkatnya Efektivitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Persentase Perangkat Daerah yang Tercapai Kinerja Tahunannya
Terlaksananya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya Kepuasan Layanan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah
Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan
Terkelolanya Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketepatan Penyediaan Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah
Meningkatkan Kapasitas SDM Perangkat Daerah Persentase Pegawai yang Meningkat Kapasitasnya
Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Perangkat Daerah Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik
Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai dengan Prosedur
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Persentase Kegiatan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah yang Terfasilitasi
Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Terlaksananya Program/ Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan Perencanaan Persentase Deviasi Anggaran Perangkat Daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah dari Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Persentase Implementasi Riset dan Inovasi dalam Pembangunan Daerah
Meningkatnya Hasil Riset/ Kajian yang dijadikan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan Landasan dalam Implementasi Pembangunan Daerah
Terfasilitasinya Penyusunan Kajian/ Riset Pendukung Pembangunan Daerah Jumlah Kajian/ Riset Pendukung Pembangunan Daerah
Terlaksananya Pembinaan dan Kerjasama Forum Kemitraan Riset/ Penelitian dan Pengembangan Jumlah Pembinaan atau Kerjasama Riset/ Penelitian dan Pengembangan yang Difasilitasi
Meningkatnya Produk Inovasi yang dimanfaatkan oleh Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah Dalam Pelaksanaan Inovasi Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah
Meningkatnya Produk Inovasi Jumlah Produk Inovasi Hasil dari Kompetisi Inovasi
Meningkatnya Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pembangunan
Persentase Capaian Indikator Kinerja Daerah yang Berkategori Baik
Tersedianya indikator kinerja pembangunan yang smart
Persentase capaian indikator kinerja pembangunan
Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Persentase Pelaporan LKJiP Tepat Waktu
SEKRETARIAT DAERAH Disetujui
Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kinerja dan reformasi birokrasi
Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan RB
Terlaksananya analisis capaian kinerja, hambatan, dan rekomendasi perbaikan terhadap kinerja instansi pemerintah
jumlah lembaga/ instansi yang berkinerja baik
Meningkatnya Hasil Evaluasi Kinerja Internal Perangkat Daerah
% Perangkat Daerah dengan nilai LHE SAKIP Internal Baik
SEKRETARIAT DAERAH Disetujui
Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kinerja dan reformasi birokrasi
Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan RB
Terlaksananya Evaluasi Sakip Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Sakip Perangkat Daerah
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Disetujui
Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang Berkualitas
Nilai Evaluasi AKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran
Terwujudnya Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan
Memastikan Terakomodirnya Usulan Masyarakat ke Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Usulan Masyarakat yang Terakomodir ke Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Terlaksananya Rapat Koordinasi/ Forum Penyaringan Usulan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Bahan Rapat Koordinasi/ Forum Penyaringan Usulan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Bahan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Terlaksananya Program Prioritas Nasional di Daerah Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah
Tersusunnya Draft Analisis Data dan Analisis Kebijakan Pusat/ Provinsi Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Draft Analisis Data dan Analisis Kebijakan Pusat/ Provinsi Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah
Terlaksananya Koordinasi/ Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan Pusat/ Provinsi Jumlah Bahan Koordinasi/ Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan Pusat/ Provinsi
Terlaksananya Penguatan Sistem Informasi Perencanaan Jumlah Perangkat Daerah yang Menyelesaikan Pengumpulan dan Pengolahan Data Sektoral Melalui SIPD/SIPD-RI
Terlaksananya Pembinaan terkait Sistem Informasi Perencanaan Jumlah Pegawai yang Dibina terkait Sistem Informasi Perencanaan
Memastikan Kesesuaian Program/ Kegiatan, Anggaran dan Target Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Asistensi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan yang Ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah
Terlaksananya Asistensi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Bahan Asistensi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan
Tersedianya Indikator Kinerja yang SMART Persentase Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKU, IKD, IKK) yang Mendukung Kinerja Pembangunan Daerah
Tersusunnya Pohon Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Jumlah Pohon Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah
Terlaksananya Rapat/ Desk Pohon Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Jumlah Bahan Rapat/ Desk Pohon Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah
Tersusunnya Cascading Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Jumlah Cascading Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah
Terlaksananya Rapat/ Desk Penyusunan Cascading Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Jumlah Bahan Rapat/ Desk Penyusunan Cascading Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Lintas Sektor secara Efektif Persentase Keberhasilan Perencanaan Bidang Sektoral
Tersusunnya RAD/ RAT Perencanaan Sektoral Jumlah Dokumen RAD/ RAT Perencanaan Sektoral
Tersedianya Bahan Penyusunan RAD/ RAT Perencanaan Sektoral Jumlah Bahan Penyusunan RAD/ RAT Perencanaan Sektoral
Terlaksananya Monev Kinerja Perencanaan Sektoral Jumlah Laporan Monev Kinerja Sektoral
Tersedianya Data dan Draft Analisis Capaian Kinerja Sektoral Jumlah Draft Analisis Capaian Kinerja Sektoral
Meningkatnya Efektivitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Persentase Perangkat Daerah yang Tercapai Kinerja Tahunannya
Terlaksananya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tersedianya Data dan Draft Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah JumlahDraft Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertib, Efisien, Efektif, Transparan dan Akuntabel
Opini BPK Atas Laporan Keuangan
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Disetujui
Meningkatkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
Opini BPK Atas Laporan Keuangan
Meningkatnya kualitas akuntansi serta pelaporan keuangan daerah Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu dan sesuai SAP serta penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Jumlah dokumen laporan rekonsiliasi dan verifikasi
Tersedianya bahan rekonsiliasi dan verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban jumlah bahan rekonsiliasi dan verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
Tersusunnya laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan pertanggungjawaban bulanan, triwulanan dan semesteran
Terlaksananya Penyediaan Bahan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah laporan keuangan daerah
Jumlah Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Tersedianya Bahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Bahan Laporan Keuangan Daerah
Tersedianya Bahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Bahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Jumlah laporan kegiatan pembinaan
Tersedianya bahan pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Jumlah bahan pembinaan
Tersusunnya kebijakan dan panduan teknis operasional serta sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah dokumen kebijakan/panduan teknis operasional/sisdur
Tersedianya bahan penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional serta sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan jumlah bahan dokumen kebijakan dan panduan teknis operasional serta sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan
Meningkatnya Kualitas Penatausahaan keuangan yang tertib, efisien dan transparan Persentase Penatausahaan Keuangan Daerah
Tersediannya laporan belanja daerah Jumlah Laporan Belanja daerah
Meyediakan draf laporan realisasi belanja daerah Jumlah draf laporan realisasi belanja daerah
Terlaksannya penatausahaan pengelolaan keuangan Jumlah laporan penatausahaan pengelolaan keuangan
Menyiapkan kegiatan pembinaan penatausahaan keuangan jumlah kegiatan pembinaan penatausahaan keuangan
Terlaksananya Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
Menyiapkan dokumen pelaksanaan rekonsiliasi Jumlah dokumen pelaksanaan rekonsiliasi
Terlaksannya pengendalian penerbitan anggaran kas Jumlah dokumen anggaran kas
Meyediakan draf dokumen penerbitan anggaran kas Jumlah draf dokumen penerbitan anggaran kas yang disiapkan
Terlaksananya laporan koordinasi pengelolaan kas Jumlah laporan koordinasi pengelolaan kas
Terselesainya berkas pengelolaan kas Jumlah berkas pengelolaan kas
Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah Persentase Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran
Tersusunnya dokumen perencanaan dan anggaran daerah Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran daerah yang tepat waktu
Tersedianya dokumen Rancangan dan Kesepakatan KUA PPAS dan Perubahan Jumlah Rancangan dan Kesepakatan KUA PPAS dan Perubahan
Tersediannya dokumen rancangan Perda dan Perbup APBD dan Perubahan Jumlah rancangan Perda dan Perbup APBD dan Perubahan
Tersediannya dokumen Perencanaan Anggaran Daerah Jumlah Perencanaan Anggaran Daerah
Terverifikasinya dokumen perencanaan dan penganggaran Jumlah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang terverifikasi
Terlaksananya verifikasi dokumen Rencana Kerja Anggaran dan perubahan Jumlah verifikasi dokumen Rencana kerja Anggaran dan perubahan
Terlaksannya verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran dan perubahan Jumlah verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran dan perubahan
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap
Terlaksananya pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah pengamanan Barang Milik Daerah
Melaksanakan Pengajuan Pengamanan Barang Milik Daerah jumlah Pengajuan Pengamanan Barang Milik Daerah
Tersediannya laporan inventarisasi BMD Jumlah laporan hasil inventarisasi
Terlaksananya penatausahaan BMD Jumlah dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah
Tersediannya dokumen Buku Inventaris dan status penggunaan jumlah dokumen Buku Inventaris dan status penggunaan
Tersediannya dokumen RKBMD Jumlah dokumen RKBMD
Terlaksananya pemanfaatan BMD Jumlah pemanfaatan barang Milik daerah
Tersedianya dokumen Pemanfaatan Barang Milik Daerah Jumlah dokumen Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Tersusunnya Standar Harga Satuan Jumlah dokumen Standar Harga Satuan
Tersediannya Standar Harga Satuan Jumlah Perbup Standart Harga Satuan
Meningkatnya Kualitas Penyaluran Bantuan Keuangan Persentase realisasi Bantuan Keuangan
Tersusunnya dokumen pelaporan bantuan keuangan Jumlah dokumen bantuan keuangan yang terealisasi
Meningkatnya kualitas akuntansi serta pelaporan keuangan daerah
Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu dan sesuai SAP serta penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah
Meningkatnya Kualitas Penatausahaan keuangan yang tertib, efisien dan transparan
Persentase Penatausahaan keuangan daerah
Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah
Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah
Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Disetujui
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
Tersediannya data piutang pajak daerah Jumlah piutang pajak daerah
Tersediannya dokumen penagihan pajak Daerah Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan Pajak Daerah
Terlaksananya penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah Jumlah penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah
Melaksanakan penyuluhan pajak daerah Jumlah kegiatan penyuluhan pajak daerah
Terlaksannya kegiatan monitoring dan evaluasi PAD Jumlah monitoring dan evaluasi PAD
Tersusunnya laporan Realisasi PAD Jumlah laporan Realisasi PAD
Meningkatnya pengelolaan pendataan dan penetapan pajak daerah Persentase pemenuhan data dan ketetapan pajak Daerah
Tersediannya data dan ketetapan pajak daerah Jumlah data dan ketetapan pajak daerah
Melakukan pendataan dan pemutakhiran pajak daerah Jumlah Pajak Daerah yang didata dan dimutakhirkan
Melaksanakan penetapan Pajak Daerah Jumlah penetapan Pajak Daerah
Tersediannya sarana dan prasarana Pajak Daerah Jumlah sarana dan prasarana Pajak Daerah
Menyediakan kelengkapan pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah Jumlah kelengkapan pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah
Terlaksananya Intensifikasi pajak daerah Jumlah analisa pajak daerah
Tersediannya kebijakan pajak daerah Jumlah kebijakan pajak daerah
Menyediakan target Pajak daerah Jumlah target pajak daerah
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
Meningkatnya pengelolaan pendataan dan penetapan pajak daerah
Persentase pemenuhan data dan ketetapan pajak Daerah
Meningkatanya Penyelenggara Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik
Indeks SPBE/ Pemerintahan Digital
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Disetujui
Meningkatnya Keterpaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indeks SPBE / PEMDI
Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Digital
Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap kebijakan SPBE/PEMDI % PD yang menyelenggarakan SPBE/PEMDI sesuai dengan kebijakan SPBE/PEMDI
Terlaksananya kolaborasi PD pada pelaksanaan E Goverment Jumlah PD yang melakukan kolaborasi
Tersusunnya Kebijakan SPBE/PEMDI Jumlah Kebijakan yang dibuat, direviu, dievaluasi, dan disempurnakan
Meningkatnya Cakupan Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan yang sesuai standar . % aplikasi yang memenuhi standar teknis pembangunan aplikasi
Terlaksananya Layanan Administrasi Publik dan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah PD yang mempunyai layanan publik berbasis elektronik
Tersedianya SDM TIK yang berkualitas IMDI
Terlaksananya pembuatan, Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Persentase Jumlah Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Teknologi Informasi . % Infrastruktur TIK dalam kondisi baik
Terlaksananya Layanan Pusat Data Persentase Pusat Data dalam kondisi baik
Terlaksananya Layanan Jaringan Intranet dan internet Persentase PD yang terkoneksi jaringan intranet dan internet yang disediakan Dinas Kominfo
Meningkatnya penerapan audit teknologi digital Persentase Perangkat Daerah yang telah dilakukan audit teknologi digital
Tersedianya Kebijakan dan standar audit teknologi digital Jumlah kebijakan dan standar audit teknologi digital
Meningkatnya Kepuasan Layanan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah
Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah
Terlaksananya Program/ Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan Perencanaan Persentase Deviasi Anggaran Perangkat Daerah
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Perangkat Daerah Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik
Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai dengan Prosedur
Terkelolanya Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketepatan Penyediaan Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah
Meningkatkan Kapasitas SDM Perangkat Daerah Persentase Pegawai yang Meningkat Kapasitasnya
Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik Nilai Keterbukaan Informasi Publik
Meningkatnya pengelolaan informasi dan opini publik Persentase rekomendasi terhadap isu publik yang terselesaikan
Meningkatnya kinerja monitoring isu, berita dan opini publik Jumlah laporan monitoring isu, berita dan opini publik
Terlaksananya penyusunan strategi komunikasi untuk penyebarluasan informasi Jumlah strategi komunikasi yang disusun
Meningkatnya pengelolaan pengaduan masyarakat Persentase pengaduan yang terselesaikan
Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah ( survey )
Meningkatnya kinerja layanan informasi publik Jumlah permohonan informasi publik yang terselesaikan
Meningkatnya publikasi dan diseminasi informasi Jumlah informasi yang disampaikan melalui media
Jumlah masyarakat yang terpapar informasi publik
Meningkatnya hubungan kerjasama dengan media Jumlah kegiatan relasi media yang dilaksanakan
Meningkatnya pengelolaan media komunikasi publik Jumlah media komunikasi yang dikelola
Meningkatnya pengelolaan kemitraan IKP Jumlah KIM yang dibina
Meningkatnya pengelolaan dan partisipasi KIM dalam menyebarluaskan informasi Jumlah KIM yang dibina
Terwujudnya layanan data statistik sektoral yang akurat Indeks Pembangunan Statistik
Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral Nilai Kualitas Data Statistik Sektoral
Terlaksananya kolaborasi PD produsen data statistik sektoral Jumlah kolaborasi yang dilakukan
Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu
Terwujudnya Publikasi Data Statistik Sektoral Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi
Tersedianya standar dan pedoman pengumpulan data statistik sektoral Jumlah standar dan pedoman pengumpulan data statistik sektoral
Tersedianya sistem informasi dan database data sektoral yang terintergrasi dan mudah diakses Persentase pengguna data sektoral terintegrasi
Meningkatnya penerapan prinsip Satu Data Indonesia Nilai Prinsip SDI
Tersedianya daftar data yang dilengkapi metadata Jumlah daftar data yang dilengkapi metadata
Meningkatnya Kualitas Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
Meningkatnya teknologi dan keamanan informasi Tingkat Kematangan Teknologi dan Keamanan Informasi
Mneingkatnya Sumber Daya Keamanan Informasi yang berkualitas Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Keamanan Informasi
Tersedianya layanan keamanan informasi kepada PD Jumlah layanan keamanan informasi yang dilakukan kepada PD
Terselenggaranya Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi (JKS) Persentase PD yang terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi
Tersedianya Informasi berklasifikasi seluruh PD Jumlah Informasi berklasifikasi dan tersampaikan
Tersedianya kebijakan tata kelola keamanan informasi Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Disetujui
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Prima
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatnya Pelayanan Perizinan Berusaha Sesuai Standar Pelayanan Perizinan Persentase Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai dengan Ketentuan
Tersedianya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Yang Disediakan
Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jumlah Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Terlaksananya Penyerahan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Kepada Pemohon Jumlah Dokumen Pemohon yang Sudah Diterbitkan Ijinnya
Terlaksananya Pengarsipan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Jumlah Dokumen yang Diarsipkan
Terlaksananya Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jumlah Laporan Hasil Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi
Terlaksananya Verifikasi Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Persentase Penyelesaian Verifikasi Dokumen Perizinan
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perizinan Jumlah Laporan Hasil Monitoring Perizinan
Terlaksananya Koordinasi Terkait Pelayanan Perizinan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Terkait Perizinan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Persentase Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Dalam Kondisi Baik
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Sarpras Penunjang Pelayanan Jumlah Laporan Monev Sarpras
Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Persentase Pengaduan Masyarakat yang Terselesaikan
Meningkatnya Tindak Lanjut dan Penyelesaian atas Laporan Pengaduan Masyarakat IK : % Pengaduan yang di Tindaklanjuti dan di Selesaikan sesuai dengan SOP
Terselenggaranya peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan pengaduan Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti
Terlaksanya Penyediaan Layanan Informasi dan Konsultansi Jumlah Kegiatan Pelayanan Informasi dan Konsultansi yang dilaksanakan
Jumlah Sarana Layanan Informasi dan Konsultansi yang disediakan
Terlaksananya Pengelolaan Informasi kepada Masyarakat dan Pelaku Usaha Jumlah Dokumen pengelolaan informasi Kepada Masyarakat
Meningkatnya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Persentase Ketersediaan Data dan Sistem Informasi
Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan dalam Kondisi Baik Persentase Sistem Informasi dalam Kondisi Baik
Tersedianya Data Perizinan serta Penanaman Modal Jumlah Data yang disediakan
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Ditolak
( ket: perubahan pohon kinerja )
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Disetujui
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah berbasis Riset dan Inovasi
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah
Indeks Inovasi Daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang Berkualitas Nilai Evaluasi AKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran
Terwujudnya Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan
Memastikan Terakomodirnya Usulan Masyarakat ke Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Usulan Masyarakat yang Terakomodir ke Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Terlaksananya Program Prioritas Nasional di Daerah Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah
Terlaksananya Penguatan Sistem Informasi Perencanaan Jumlah Perangkat Daerah yang Menyelesaikan Pengumpulan dan Pengolahan Data Sektoral Melalui SIPD/SIPD-RI
Memastikan Kesesuaian Program/ Kegiatan, Anggaran dan Target Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Asistensi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan yang Ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah
Tersedianya Indikator Kinerja yang SMART Persentase Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKU, IKD, IKK) yang Mendukung Kinerja Pembangunan Daerah
Tersusunnya Pohon Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Jumlah Pohon Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah
Tersusunnya Cascading Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Jumlah Cascading Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Lintas Sektor secara Efektif Persentase Keberhasilan Perencanaan Bidang Sektoral
Tersusunnya RAD/ RAT Perencanaan Sektoral Jumlah Dokumen RAD/ RAT Perencanaan Sektoral
Terlaksananya Monev Kinerja Perencanaan Sektoral Jumlah Laporan Monev Kinerja Sektoral
Meningkatnya Efektivitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Persentase Perangkat Daerah yang Tercapai Kinerja Tahunannya
Terlaksananya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya Kepuasan Layanan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah
Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan
Terkelolanya Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketepatan Penyediaan Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah
Meningkatkan Kapasitas SDM Perangkat Daerah Persentase Pegawai yang Meningkat Kapasitasnya
Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Perangkat Daerah Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik
Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai dengan Prosedur
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Persentase Kegiatan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah yang Terfasilitasi
Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Terlaksananya Program/ Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan Perencanaan Persentase Deviasi Anggaran Perangkat Daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah dari Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Persentase Implementasi Riset dan Inovasi dalam Pembangunan Daerah
Meningkatnya Hasil Riset/ Kajian yang dijadikan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan Landasan dalam Implementasi Pembangunan Daerah
Terfasilitasinya Penyusunan Kajian/ Riset Pendukung Pembangunan Daerah Jumlah Kajian/ Riset Pendukung Pembangunan Daerah
Terlaksananya Pembinaan dan Kerjasama Forum Kemitraan Riset/ Penelitian dan Pengembangan Jumlah Pembinaan atau Kerjasama Riset/ Penelitian dan Pengembangan yang Difasilitasi
Meningkatnya Produk Inovasi yang dimanfaatkan oleh Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah Dalam Pelaksanaan Inovasi Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah
Meningkatnya Produk Inovasi Jumlah Produk Inovasi Hasil dari Kompetisi Inovasi
Meningkatnya Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi
Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
Cakupan Tata Kelola SPBE dan Smart City
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Disetujui
Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Digital
Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap kebijakan SPBE/PEMDI % PD yang menyelenggarakan SPBE/PEMDI sesuai dengan kebijakan SPBE/PEMDI
Terlaksananya kolaborasi PD pada pelaksanaan E Goverment Jumlah PD yang melakukan kolaborasi
Terlaksananya koordinasi dan kolaborasi antar PD Jumlah kegiatan koordinasi dan kolaborasi
Terlaksananya evaluasi penyelenggaraan SPBE/PEMDI Jumlah kegiatan evaluasi yang dilakukan
Tersusunnya Kebijakan SPBE/PEMDI Jumlah Kebijakan yang dibuat, direviu, dievaluasi, dan disempurnakan
Terlaksananya kegiatan penyusunan dokumen tata kelola dan manajemen SPBE/PEMDI Jumlah kegiatan penyusunan dokumen
Meningkatnya Cakupan Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan yang sesuai standar . % aplikasi yang memenuhi standar teknis pembangunan aplikasi
Terlaksananya Layanan Administrasi Publik dan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah PD yang mempunyai layanan publik berbasis elektronik
Tersedianya layanan administrasi pemerintahan Jumlah layanan administrasi pemerintahan
Tersedianya Layanan Administrasi Publik Jumlah layanan administrasi publik
Tersedianya SDM TIK yang berkualitas IMDI
Terlaksananya peningkatan SDM TIK Jumlah peningkatan SDM TIK yang dilaksanakan
Tersedianya sarana prasarana pengembangan SDM TIK Jumlah sarana prasarana SDM TIK yang dimiliki
Terlaksananya pembuatan, Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Persentase Jumlah Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan
Terlaksananya perencanaan, pembuatan, pengembangan dan pengujian aplikasi Jumlah kegiatan perencanaan, pembuatan, pengembangan dan pengujian aplikasi
Tersedianya laporan pemeliharaan Aplikasi Jumlah laporan pemeliharaan aplikasi
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Teknologi Informasi . % Infrastruktur TIK dalam kondisi baik
Terlaksananya Layanan Pusat Data Persentase Pusat Data dalam kondisi baik
Pengelolaan domain magetan.go.id Jumlah domain yang dikelola
Terlaksananya pemeliharaan server jumlah laporan pemeliharaan server
Terlaksananya peningkatan kapasitas server Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas server
Terlaksananya Layanan Jaringan Intranet dan internet Persentase PD yang terkoneksi jaringan intranet dan internet yang disediakan Dinas Kominfo
Terlaksananya pemeliharaan jaringan intranet dan internet Jumlah kegiatan pemeliharaan jaringan intranet dan internet
Terlaksananya peningkatan kapasitas jaringan intranet dan internet Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas jaringan intranet dan internet
Meningkatnya penerapan audit teknologi digital Persentase Perangkat Daerah yang telah dilakukan audit teknologi digital
Tersedianya Kebijakan dan standar audit teknologi digital Jumlah kebijakan dan standar audit teknologi digital
Terlaksananya sosialisasi audit TIK Jumlah kegiatan sosialisasi audit TIK yang dilakukan
Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap kebijakan SPBE
% OPD yang menyelenggarakan SPBE sesuai dengan kebijakan SPBE
Meningkatnya Cakupan Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi
% Layanan publik yang Sudah Terintegrasi
% Layanan Administrasi Pemerintahan yang Sudah Terintegrasi
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Teknologi Informasi SPBE
Infrastruktur SPBE Dalam Kondisi Baik
Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral
Data Statistik Sektoral yang Berkualitas
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Disetujui
Terwujudnya layanan data statistik sektoral yang akurat
Indeks Pembangunan Statistik
Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral Nilai Kualitas Data Statistik Sektoral
Terlaksananya kolaborasi PD produsen data statistik sektoral Jumlah kolaborasi yang dilakukan
Terlaksananya Forum Produsen Data Statistik Sektoral Jumlah anggota Forum produsen data
Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Data Statistik Sektoral Jumlah laporan pemantauan evaluasi pengelolaan data statistik sektoral
Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu
Terlaksananya pengelolaan data statistik sektoral yang diterima dari OPD produsen data Persentase data statistik sektoral yang dikelola pada portal data
Terlaksananya pemanfaatan dan monitoring data statistik sektoral pada sistem informasi data statistik sektoral Persentase data statistik sektoral yang diverifikasi dan divalidasi
Terwujudnya Publikasi Data Statistik Sektoral Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi
Tersedianya standar dan pedoman pengumpulan data statistik sektoral Jumlah standar dan pedoman pengumpulan data statistik sektoral
Terlaksananya Penyusunan Standar dan Pedoman pengumpulan data Statistik Sektoral Jumlah kegiatan penyusunan standar ddan pedoman pengumpulan data statistik sektoral
Tersedianya sistem informasi dan database data sektoral yang terintergrasi dan mudah diakses Persentase pengguna data sektoral terintegrasi
Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan portal data Jumlah kegiatan pengelolaan portal data
Terlaksananya penyusunan buku statistik sektoral Jumlah buku statistik sektoral yang disusun
Meningkatnya penerapan prinsip Satu Data Indonesia Nilai Prinsip SDI
Tersedianya daftar data yang dilengkapi metadata Jumlah daftar data yang dilengkapi metadata
Tersedianya rekomendasi kegiatan statistik sektoral Jumlah rekomendasi kegiatan statistik sektoral
Tersedianya metadata dalam sistem informasi Jumlah metadata yang tersedia dalam sistem informasi
Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral
% OPD yang Memenuhi Data Statistik Sektoral yang Valid
Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral
% Data Statistik Sektoral yang Dikelola
Meningkatnya Kualitas Keamanan Informasi
% OPD yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Disetujui
Meningkatnya Kualitas Keamanan Informasi Pemerintah Daerah
Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
Meningkatnya teknologi dan keamanan informasi Tingkat Kematangan Teknologi dan Keamanan Informasi
Mneingkatnya Sumber Daya Keamanan Informasi yang berkualitas Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Keamanan Informasi
Tersedianya sarana prasarana keamanan informasi Jumlah sarana prasarana keamanan informasi yang dimiliki
Terlaksananya peningkatan kapasitas bidang keamanan informasi Jumlah SDM yang mengikuti peningkatan kapasitas
Tersedianya layanan keamanan informasi kepada PD Jumlah layanan keamanan informasi yang dilakukan kepada PD
Terlaksananya Layanan Tanda Tangan Elektronik Jumlah pemohon yang terlayani TTE
Terlaksananya Penanganan insiden cyber Jumlah insiden cyber yang tertangani CSIRT
Terselenggaranya Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi (JKS) Persentase PD yang terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi
Tersedianya Informasi berklasifikasi seluruh PD Jumlah Informasi berklasifikasi dan tersampaikan
Terlaksananya informasi berklasifikasi kepada PD Jumlah PD yang memahami informasi berklasifikasi
Tersedianya kebijakan tata kelola keamanan informasi Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi
Terlaksananya penyusunan kebijakan tata kelola keamanan informasi Jumlah kegiatan penyusunan kebijakan tata kelola keamanan informasi
Terlaksananya pelaksanaan kebijakan tata kelola keamanan Jumlah laporan monitoring pelaksanaan kebijakan tata kelola keamanan informasi
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi
% OPD yang Menerapkan Prinsip Keamanan Informasi
Terselenggaranya Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi (JKS)
% OPD yang terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik
% Informasi yang Tersampaikan Kepada Masyarakat
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Disetujui
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik
Nilai Keterbukaan Informasi Publik
Meningkatnya pengelolaan informasi dan opini publik Persentase rekomendasi terhadap isu publik yang terselesaikan
Meningkatnya kinerja monitoring isu, berita dan opini publik Jumlah laporan monitoring isu, berita dan opini publik
Terlaksananya Monitoring Media Online, Media Sosial, dan Media Cetak Jumlah kegiatan monitoring berita seputar kabupaten magetan pada media online, media sosial, media cetak
Terlaksananya penyusunan strategi komunikasi untuk penyebarluasan informasi Jumlah strategi komunikasi yang disusun
Terlaksananya monitoring website dan media sosial Dinas Kominfo Magetan Jumlah Monitoring Rilis Agenda Pemerintah Pada Website dan Media Sosial Dinas Kominfo
Meningkatnya pengelolaan pengaduan masyarakat Persentase pengaduan yang terselesaikan
Terlaksananya pemantauan dan koordinasi pengaduan dengan seluruh PD Jumlah kegiatan pemantauan dan koordinasi yang dilakukan
Tersusunnya laporan pengaduan yang terselesaikan Jumlah laporan penyelesaian pengaduan
Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah ( survey )
Meningkatnya kinerja layanan informasi publik Jumlah permohonan informasi publik yang terselesaikan
Tersedianya Daftar Informasi Publik Jumlah Daftar Informasi Publik yang tersedia
Terlaksananya kegiatan monitoring pengelolaan PPID Jumlah kegiatan monitoring yang dilakukan
Terlaksananya kolaborasi yang solid antara PPID utama dan pelaksana Jumlah kolaborasi yang dilaksanakan
Meningkatnya publikasi dan diseminasi informasi Jumlah informasi yang disampaikan melalui media
Jumlah masyarakat yang terpapar informasi publik
Terlaksananya pembuatan konten , iklan, reklame dan berita sebagai bahan diseminasi informasi untuk disebarkan kepada masyarakat Jumlah konten , iklan, reklame dan berita yang dibuat sebagai bahan diseminasi informasi
Terlaksananya Diseminasi Informasi kepada Masyarakat melalui Media Luar Ruang Jumlah baleho yang terpasang pada media luar ruang
Terlaksana peliputan dan pembuatan rilis berita Jumlah hasil liputan dan rilis berita
Meningkatnya hubungan kerjasama dengan media Jumlah kegiatan relasi media yang dilaksanakan
Terlaksananya kegiatan layanan kepada media Jumlah kegiatan layanan kepada media
Meningkatnya pengelolaan media komunikasi publik Jumlah media komunikasi yang dikelola
Terlaksananya siaran keliling menggunakan Mobil Unit Siaran Jumlah kegiatan Siaran Keliling menggunakan Mobil Unit Siaran
Terlaksananya pengelolaan program siaran Radio Magetan Indah Jumlah pelaksanaan program siaran Radio Magetan Indah
Meningkatnya pengelolaan kemitraan IKP Jumlah KIM yang dibina
Meningkatnya pengelolaan dan partisipasi KIM dalam menyebarluaskan informasi Jumlah KIM yang dibina
Terlaksananya koordinasi dan pembinaan KIM Jumlah kegiatan pembinaan KIM
Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Cakupan Pemanfaatan Media IKP
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Indeks Pelayanan Publik
SEKRETARIAT DAERAH Disetujui
Terlaksananya Fasilitasi penilaian pelayanan publik dan tata laksana
Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana
Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik
% Peningkatan Inovasi Pelayanan Publik
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Disetujui
Meningkatnya Produk Inovasi yang dimanfaatkan oleh Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah Dalam Pelaksanaan Inovasi
Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah
Meningkatnya Produk Inovasi Jumlah Produk Inovasi Hasil dari Kompetisi Inovasi
Terfasilitasinya Pengembangan Produk Inovasi Jumlah Produk Inovasi yang Direplikasi/ Dikembangkan
Terfasilitasinya Pengajuan HAKI Jumlah Inovasi yang Difasilitasi Pengajuan HAKI
Terlaksananya Kompetisi Inovasi Jumlah Bahan yang Disiapkan untuk Kompetisi Inovasi
Meningkatnya Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Implementasi Inovasi Daerah Jumlah Inovasi Daerah dengan Data Dukung Memadai
Meningkatnya Perangkat Daerah yang Melaksanakan Inovasi Pelayanan Publik
% Perangkat Daerah yang Menghasilan Inovasi Pelayanan Publik
Meningkatnya Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah Daerah
SEKRETARIAT DAERAH Disetujui
Terlaksananya Fasilitasi penilaian pelayanan publik dan tata laksana
Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah
Skor IKM Perangkat Daerah
Meningkatnya Pelayanan Terhadap Aduan Masyarakat
% Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
INSPEKTORAT Disetujui
Terlaksananya penanganan kasus pengaduan
Jumlah laporan kasus pengaduan yang selesai di tangani
Tersedianya Fasilitas Layanan Aduan Masyarakat
Jumlah Aduan Masyarakat yang Difasilitasi dan Dimediasi
Meningkatnya Kualitas Manajemen Aparatur Sipil Negara yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
Sistem Merit
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Disetujui
Meningkatnya Kualitas Manajemen Aparatur Sipil Negara
Indeks sistem merit
Meningkatnya Perencanaan Kebutuhan ASN Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan
Meningkatnya sistem rekruetmen pegawai berbasis kebutuhan (Formasi) dan penyediaan data kepegawaian daerah Persentase data kepegawaian yang valid
Tercapainya usulan formasi ASN yang disetujui Menpan RB IK: Persentase usulan formasi yang disetujui
Terselenggaranya layanan pensiun tepat waktu IK: Persentase layanan pensiun tepat waktu
Terpenuhinya data kepegawaian yg dikelola secara digital IK: Jumlah data kepegawaian yang diupdate
Meningkatnya penataan ASN sesuai pemetaan dan penempatan Persentase penataan ASN sesuai pemetaan dan penempatan
Tercapainya penataan ASN sesuai Pemetaan dan Penempatan IK: Persentase ASN yang mengalami perubahan karier
Terwujudnya tahapan manajemen talenta IK: Jumlah laporan pelaksanaan tahapan manajemen Talenta
Terpenuhinya ASN yg ditempatkan sesuai peta jabatan IK: Jumlah jabatan ASN yang terisi
Meningkatnya ASN yang memilik predikat kinerja minimal baik Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja minimal baik
Meningkatnya kedisiplinan ASN serta capaian kinerja minimal berpredikat baik Jumlah Capaian Kinerja minimal BAIK ASN di Kabupaten Magetan
Terwujudnya penyusunan SKP ASN Jumlah kebijakan teknis yang dikeluarkan
Terwujudnya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Jumlah dokumen evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur
Terwujudnya pemberian penghargaan bagi ASN Jumlah ASN yg diberikan penghargaan
Terciptanya Disiplin ASN Jumlah ASN yg mendapatkan pembinaan kedisiplinan
Terwujudnya pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN
Meningkatnya Kompetensi ASN Persentase ASN yang memiliki sertifikat pengembangan kompetensi
Terwujudnya ASN dengan kompetensi manajerial dan pelatihan dasar Persentase PNS yang lulus diklat kompetensi manajerial
Persentase CPNS yang lulus Pelatihan dasar
Terwujudnya pengembangan kompetensi bagi pejabat Struktural dan CPNS Jumlah laporan penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan pelatihan dasar
Terwujudnya ASN dengan kompetensi teknis, Fungsional dan sosial kultural Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi teknis, fungsional dan sosial kultural
Terwujudnya pengembangan kompetensi teknis, fungsional dan sosial kultural Jumlah ASN yg mengikuti pengembangan kompetensi teknis, fungsional dan sosial kultural
Meningkatnya Kualifikasi dan pemetaan Potensi Pegawai K: Persentase PNS yang ditingkatkan kualifikasinya
IK: Persentase PNS mengikuti Assesmen
Terfasilitasinya pengajuan izin tugas belajar, pemberian dan pencantuman gelar ASN IK: Jumlah PNS yang mengajukan izin tugas belajar dan pencantuman gelar ASN
Meningkatnya Kepuasan Layanan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah
Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah
Terlaksananya Program/ Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan Perencanaan Persentase Deviasi Anggaran Perangkat Daerah
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Terlaksananya laporan keuangan BKPSDM Jumlah Laporan Keuangan yang disusun
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Perangkat Daerah Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik
Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai dengan Prosedur
Terkelolanya Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketepatan Penyediaan Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah
Meningkatkan Kapasitas SDM Perangkat Daerah Persentase Pegawai yang Meningkat Kapasitasnya
Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN
Terwujudnya ASN Profesional dan Berintegritas
Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi
Persentase penataan ASN sesuai pemetaan dan penempatan
Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja baik
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Disetujui
Meningkatnya ASN yang memilik predikat kinerja minimal baik
Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja minimal baik
Meningkatnya kedisiplinan ASN serta capaian kinerja minimal berpredikat baik Jumlah Capaian Kinerja minimal BAIK ASN di Kabupaten Magetan
Terwujudnya penyusunan SKP ASN Jumlah kebijakan teknis yang dikeluarkan
Terwujudnya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Jumlah dokumen evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur
Terwujudnya pemberian penghargaan bagi ASN Jumlah ASN yg diberikan penghargaan
Terciptanya Disiplin ASN Jumlah ASN yg mendapatkan pembinaan kedisiplinan
Terwujudnya pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN
Meningkatnya kualitas pengelolaan data kepegawaian daerah
Persentase data kepegawaian yang valid
Tercapainya penataan ASN sesuai Pemetaan dan Penempatan
Persentase Penyelesaian SK Mutasi ASN
Meningkatnya Kualifikasi dan pemetaan Potensi Pegawai
Persentase PNS yang ditingkatkan kualifikasinya
Meningkatnya kedisiplinan dan capaian kinerja ASN berpredikat baik
Persentase Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ASN yang berpredikat baik atau >80
Meningkatnya Kompetensi ASN
Persentase ASN yang lulus ujian kompetensi
Terwujudnya ASN dengan kompetensi manajerial dan kemampuan dasar
Persentase ASN yang lulus diklat kompetensi manajerial
Persentase CPNS yang lulus Pelatihan dasar
Terwujudnya ASN dengan kompetensi teknis, Fungsional dan sosial kultural
Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi teknis, fungsional dan sosial kultural
Meningkatnya Daya Saing dan Inovasi Daerah
Indeks Inovasi Daerah (IID)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Disetujui
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah berbasis Riset dan Inovasi
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah
Indeks Inovasi Daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang Berkualitas Nilai Evaluasi AKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran
Terwujudnya Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan
Memastikan Terakomodirnya Usulan Masyarakat ke Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Usulan Masyarakat yang Terakomodir ke Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Terlaksananya Program Prioritas Nasional di Daerah Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah
Terlaksananya Penguatan Sistem Informasi Perencanaan Jumlah Perangkat Daerah yang Menyelesaikan Pengumpulan dan Pengolahan Data Sektoral Melalui SIPD/SIPD-RI
Memastikan Kesesuaian Program/ Kegiatan, Anggaran dan Target Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Asistensi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan yang Ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah
Tersedianya Indikator Kinerja yang SMART Persentase Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKU, IKD, IKK) yang Mendukung Kinerja Pembangunan Daerah
Tersusunnya Pohon Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Jumlah Pohon Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah
Tersusunnya Cascading Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Jumlah Cascading Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Lintas Sektor secara Efektif Persentase Keberhasilan Perencanaan Bidang Sektoral
Tersusunnya RAD/ RAT Perencanaan Sektoral Jumlah Dokumen RAD/ RAT Perencanaan Sektoral
Terlaksananya Monev Kinerja Perencanaan Sektoral Jumlah Laporan Monev Kinerja Sektoral
Meningkatnya Efektivitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Persentase Perangkat Daerah yang Tercapai Kinerja Tahunannya
Terlaksananya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya Kepuasan Layanan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah
Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan
Terkelolanya Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketepatan Penyediaan Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah
Meningkatkan Kapasitas SDM Perangkat Daerah Persentase Pegawai yang Meningkat Kapasitasnya
Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Perangkat Daerah Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik
Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai dengan Prosedur
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah Persentase Kegiatan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah yang Terfasilitasi
Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Terlaksananya Program/ Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan Perencanaan Persentase Deviasi Anggaran Perangkat Daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah dari Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Persentase Implementasi Riset dan Inovasi dalam Pembangunan Daerah
Meningkatnya Hasil Riset/ Kajian yang dijadikan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan Landasan dalam Implementasi Pembangunan Daerah
Terfasilitasinya Penyusunan Kajian/ Riset Pendukung Pembangunan Daerah Jumlah Kajian/ Riset Pendukung Pembangunan Daerah
Terlaksananya Pembinaan dan Kerjasama Forum Kemitraan Riset/ Penelitian dan Pengembangan Jumlah Pembinaan atau Kerjasama Riset/ Penelitian dan Pengembangan yang Difasilitasi
Meningkatnya Produk Inovasi yang dimanfaatkan oleh Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah Dalam Pelaksanaan Inovasi Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah
Meningkatnya Produk Inovasi Jumlah Produk Inovasi Hasil dari Kompetisi Inovasi
Meningkatnya Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi
Terbangunnya ekosistem inovasi daerah yang inklusif dan berkelanjutan
Jumlah inovasi daerah yang didaftarkan di Jaringan Inovasi Daerah (JID)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Disetujui
Meningkatnya Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi Daerah
Jumlah Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Implementasi Inovasi Daerah Jumlah Inovasi Daerah dengan Data Dukung Memadai
Meningkatnya Produksi dan Implementasi Inovasi
Jumlah inovasi yang direplikasi antar-OPD/daerah
Jumlah inovasi yang berhasil diterapkan dan memberi dampak positif
Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Inovasi
Tersedianya dashboard pemantauan inovasi daerah
Frekuensi pelaksanaan evaluasi inovasi daerah/tahunan
Meningkatnya kontribusi inovasi dalam penyelesaian masalah pembangunan daerah
Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Disetujui
Meningkatnya Hasil Riset/ Kajian yang dijadikan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah
Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan Landasan dalam Implementasi Pembangunan Daerah
Terfasilitasinya Penyusunan Kajian/ Riset Pendukung Pembangunan Daerah Jumlah Kajian/ Riset Pendukung Pembangunan Daerah
Tersedianya Bahan Penyusunan Kajian/ Riset Jumlah Bahan Penyusunan Kajian/ Riset
Terlaksananya Pembinaan dan Kerjasama Forum Kemitraan Riset/ Penelitian dan Pengembangan Jumlah Pembinaan atau Kerjasama Riset/ Penelitian dan Pengembangan yang Difasilitasi
Tesedianya Bahan/ Kebutuhan dalam rangka Pelaksanaan Pembinaan/ Forum Kemitraan Penelitian dan Pengembangan Jumlah Bahan/ Kebutuhan dalam rangka Pelaksanaan Pembinaan/ Forum Kemitraan Penelitian dan Pengembangan
Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
Jumlah Kebijakan dan Regulasi Daerah terkait inovasi yang diterbitkan
Tumbuhnya kolaborasi riset dan inovasi antar pemangku kepentingan
Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Disetujui
Meningkatnya Produk Inovasi yang dimanfaatkan oleh Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah Dalam Pelaksanaan Inovasi
Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah
Meningkatnya Produk Inovasi Jumlah Produk Inovasi Hasil dari Kompetisi Inovasi
Terfasilitasinya Pengembangan Produk Inovasi Jumlah Produk Inovasi yang Direplikasi/ Dikembangkan
Terfasilitasinya Pengajuan HAKI Jumlah Inovasi yang Difasilitasi Pengajuan HAKI
Terlaksananya Kompetisi Inovasi Jumlah Bahan yang Disiapkan untuk Kompetisi Inovasi
Meningkatnya Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Implementasi Inovasi Daerah Jumlah Inovasi Daerah dengan Data Dukung Memadai
Kolaborasi dan Jejaring Inovasi
Jumlah kerja sama triple helix (dengan akademisi, dunia usaha, komunitas)
Jumlah MoU/PKS kerja sama pengembangan inovasi
Jumlah kolaborasi riset atau pengembangan produk inovatif
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
% Penduduk Miskin
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Disetujui
Meningkatnya kemandirian desa
Indeks Desa
Meningkatnya Perekonomian Desa Persentrase lembaga ekonomi desa berkembang
Meningkatnya Kapasitas lembaga BUMDesa dan BUMDesma Persentase BUMDesa dan BUMDEsma Berkembang
Meningkatnya kerjasama desa Jumlah fasilitasi kerjasama desa
Pembinaan Pasar Desa Jumlah Pasar Desa Berkembang
Meningkatnya Pendapatan dan Aset Desa Persentase Fasilitasi Penataan Desa
Pengelolaan dan Penataan Aset Desa Jumlah Aset Desa
Pengembangan Potensi Desa Jumlah Fasilitasi Pengembangan Potensi Desa
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Persentase Desa Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Meningkatnya Kulaitas SDM Aparatur Pemerinrah Desa Persentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur
Meningkatnya kualitas perangkat desa jumlah perangkat desa yang memahami tupoksi
Meningkatnya kualitas BPD Jumlah BPD yang aktif
Meningkatnya tata kelola administrasi Desa Persentase tertib administrasi desa
meningkatkan pengelolaan keuangan desa Persentase pengelolaan keuangan desa yang baik
meningkatnya produk hukum desa persentase penyusunan produk hukum
Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Desa Persentase desa dengan kelembagaan desa aktif dan berfungsi
Meningkatnya kualitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Persentase desa dengan LKD/LAD aktif melaksanakan kegiatan
Tersedianya kelembagaan desa yang aktif & fungsional Jumlah desa dengan LKD dan LAD yang memiliki SK/Perdes
Meningkatnya Kualitas Lembaga Pemerintahan Desa Persentase Desa dengan Dokumen Perencanaan & Pelaporan Lengkap
Meningkatnya Profesionalitas dan Kompetensi SDM Kepala Desa dan Perangkat Desa Persentase Perangkat Desa yang ditingkatkan kompetensinya
Peningkatan Kapasitas anggota BPD Jumlah anggota BPD yang mengikuti pelatihan
Meningkatnya Kepuasan Layanan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah
Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah
Terlaksananya Program/ Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan Perencanaan Persentase Deviasi Anggaran Perangkat Daerah
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan
Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai dengan Prosedur
Terkelolanya Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketepatan Penyediaan Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah
Meningkatkan Kapasitas SDM Perangkat Daerah Persentase Pegawai yang Meningkat Kapasitasnya
Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Perangkat Daerah Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Disetujui
Fasilitasi Pendampingan bagi WUB
Jumlah WUB yang mendapatkan fasilitasi pendampingan
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Disetujui
Meningkatnya pengawasan distribusi bapokting
Prosentase trend perkembangan harga bapokting
Terlaksananya Pemantauan , pengendalian dan pengawasan Pupuk, LPG, BBM bersubsidi, dan bapokting Jumlah pelaksanaan Pemantauan , pengendalian dan pengawasan Pupuk, LPG, BBM bersubsidi dan bapokting
Terlaksananya Operasi pasar reguler dan operasi pasar khusus Jumlah pelaksanaan Operasi pasar reguler dan operasi pasar khusus
Menurunnya Ketimpangan Wilayah
Koefisien Gini
Meningkatnya Kemandirian Desa
Indeks Desa
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Disetujui
Meningkatnya kemandirian desa
Indeks Desa
Meningkatnya Perekonomian Desa Persentrase lembaga ekonomi desa berkembang
Meningkatnya Kapasitas lembaga BUMDesa dan BUMDesma Persentase BUMDesa dan BUMDEsma Berkembang
Meningkatnya kerjasama desa Jumlah fasilitasi kerjasama desa
Pembinaan Pasar Desa Jumlah Pasar Desa Berkembang
Meningkatnya Pendapatan dan Aset Desa Persentase Fasilitasi Penataan Desa
Pengelolaan dan Penataan Aset Desa Jumlah Aset Desa
Pengembangan Potensi Desa Jumlah Fasilitasi Pengembangan Potensi Desa
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Persentase Desa Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Meningkatnya Kulaitas SDM Aparatur Pemerinrah Desa Persentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur
Meningkatnya kualitas perangkat desa jumlah perangkat desa yang memahami tupoksi
Meningkatnya kualitas BPD Jumlah BPD yang aktif
Meningkatnya tata kelola administrasi Desa Persentase tertib administrasi desa
meningkatkan pengelolaan keuangan desa Persentase pengelolaan keuangan desa yang baik
meningkatnya produk hukum desa persentase penyusunan produk hukum
Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Desa Persentase desa dengan kelembagaan desa aktif dan berfungsi
Meningkatnya kualitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Persentase desa dengan LKD/LAD aktif melaksanakan kegiatan
Tersedianya kelembagaan desa yang aktif & fungsional Jumlah desa dengan LKD dan LAD yang memiliki SK/Perdes
Meningkatnya Kualitas Lembaga Pemerintahan Desa Persentase Desa dengan Dokumen Perencanaan & Pelaporan Lengkap
Meningkatnya Profesionalitas dan Kompetensi SDM Kepala Desa dan Perangkat Desa Persentase Perangkat Desa yang ditingkatkan kompetensinya
Peningkatan Kapasitas anggota BPD Jumlah anggota BPD yang mengikuti pelatihan
Meningkatnya Kepuasan Layanan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah
Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah
Terlaksananya Program/ Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan Perencanaan Persentase Deviasi Anggaran Perangkat Daerah
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan
Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai dengan Prosedur
Terkelolanya Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketepatan Penyediaan Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah
Meningkatkan Kapasitas SDM Perangkat Daerah Persentase Pegawai yang Meningkat Kapasitasnya
Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Perangkat Daerah Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik
KECAMATAN MAGETAN Menunggu
KECAMATAN NGARIBOYO Disetujui
Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Desa
Dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes yang tersusun sesuai dengan jadwal dan pedoman
terlaksananya fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan , Penganggaran dan administrasi desa Jumlah dokumen perencanaan , keuangan dan administrasi desa yang terfasilitasi
KECAMATAN PANEKAN Menunggu
KECAMATAN PLAOSAN Disetujui
Meningkatnya Kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah Kecamatan Plaosan
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Plaosan Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan Plaosan
Meningkatnya Kualitas Kinerja Kelurahan Nilai Evaluasi Kinerja Kelurahan
Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Plaosan , Kelurahan Sarangan) Jumlah Lembaga masyarakat kelurahan yang aktif dibina (Kelurahan Plaosan , Kelurahan Sarangan)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kelurahan Skor IKM Kelurahan
Meningkatnya Pembangunan wilayah Kelurahan Jumlah Sarana prasarana umum kelurahan yang terpelihara
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban wilayah Kelurahan jumlah pemantauan ketentraman dan ketertiban wilayah
Meningkatnya kesejahteraan sosial dan penanganan bencana di wilayah Kelurahan persentase masyarakat miskin yang berpartisipasi dalam program sosial
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintah Desa Nilai Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa
Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Desa Dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes yang tersusun sesuai dengan jadwal dan pedoman
Meningkatnya Kualitas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di wilayah Jumlah Potensi Gangguan Kamtibmas Tingkat Kecamatan yang Dapat Dicegah
Jumlah Laporan Gangguan Kamtibmas yang Dapat Ditangani
Terfasilitasinya koordinasi kamtibmas di tingkat kecamatan jumlah kegiatan koordinasi kamtibmas yang terfasilitasi
Terlaksananya koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati di wilayah Kecamatan jumlah penanganan pelanggaran Perda/ Perbub di wilayah yang dilaporkan dan difasilitasi
Meningkatnya Kinerja Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Wilayah Jumlah kegiatan pembangunan wilayah yang terfasilitasi
Terfasilitasinya usulan masyarakat dalam musrenbang tingkat kecamatan persentase realisasi tindaklanjut hasil musrenbang
Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah Kecamatan Jumlah Koordinasi Forkopimca yang dilaksanakan
Meningkatnya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang aktif
Meningkatnya Kualitas Kinerja LPM/LPMD Jumlah LPM/LPMD yang aktif dan berkembang
Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial, Kepemudaan, Agama, Pendidikan, Kesehatan, Kebencanaan, Keluarga Berencana Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial, Kepemudaan, Agama, Pendidikan, Kesehatan, Kebencanaan, Keluarga Berencana yang dilaksanakan sesuai kewenangan kecamatan
Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Urusan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Sosial Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi kinerja urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kepemudaan yang dilaksanakan jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi bidang pendidikan dan kepemudaan yang dilaksanakan
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi kinerja urusan pemerintahan bidang Agama yang dilaksanakan jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi bidang keagamaan yang dilaksanakan
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi kinerja urusan pemerintahan bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan persentase kegiatan bidang kesehatan dan keluarga berencana yang dikoordinasikan dan difasilitasi
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi kinerja urusan pemerintahan bidang Kebencanaan yang dilaksanakan persentase kejadian bencana yang dikoordinasikan dan difasilitasi
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan persentase penyelenggaraan pelayanan terpadu Kecamatan yang difasilitasi
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan adminduk di wilayah Kecamatan jumlah desa / kelurahan yang mampu menyelenggarakan pelayanan adminduk yang menjadi kewenangannya
Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi bidang Pajak bumi dan Bangunan di wilayah kecamatan jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi Pemungutan PBB di wilayah Kecamatan
terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pelayanan perizinan di Kecamatan persentase masyarakat pengguna layanan perijinan yang difasilitasi
Meningkatnya Kepuasan Layanan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah
Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah
Terlaksananya Program/ Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan Perencanaan Persentase Deviasi Anggaran Perangkat Daerah
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan
Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Perangkat Daerah Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik
Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai dengan Prosedur
Terkelolanya Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketepatan Penyediaan Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah
Meningkatkan Kapasitas SDM Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Persentase Pegawai yang Meningkat Kapasitasnya
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Plaosan Tingkat Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah
Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan
Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Perangkat Daerah Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik
Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai dengan Prosedur
Terkelolanya Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketepatan Penyediaan Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah
Meningkatkan Kapasitas SDM Kecamatan Plaosan Persentase Pegawai yang Meningkat Kapasitasnya
meningkatnya fasilitasi administrasi perkantoran perangkat daerah persentase kegiatan administrasi perkantoran perangkat daerah yang terfasilitasi
Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah
Terlaksananya Program/ Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan Perencanaan Persentase Deviasi Anggaran Perangkat Daerah
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Tersusunnya dokumen pelaporan kinerja secara benar dan tepat waktu jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun
Meningkatnya Kepuasan Layanan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah
Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan
Terkelolanya Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketepatan Penyediaan Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah
Meningkatkan Kapasitas SDM Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Persentase Pegawai yang Meningkat Kapasitasnya
Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Perangkat Daerah Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik
Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai dengan Prosedur
Meningkatnya fasilitasi administrasi perkantoran perangkat daerah Persentase kegiatan administrasi perkantoran perangkat daerah yang terfasilitasi
Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Terlaksananya Program/ Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan Perencanaan Persentase Deviasi Anggaran Perangkat Daerah
Tersusunnya dokumen pelaporan kinerja secara benar dan tepat waktu Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun
Meningkatnya Kepuasan Layanan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah
Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
Terlaksananya Program/ Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan Perencanaan Persentase Deviasi Anggaran Perangkat Daerah
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan
Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Perangkat Daerah Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik
Terkelolanya Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketepatan Penyediaan Barang dan Jasa pendukung Kinerja Perangkat Daerah
Meningkatkan Kapasitas SDM Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Persentase Pegawai yang Meningkat Kapasitasnya
Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai dengan Prosedur
KECAMATAN SIDOREJO Disetujui
Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Desa
Dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes yang tersusun sesuai dengan jadwal dan pedoman
Terlaksananya fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan , Penganggaran dan administrasi desa Jumlah dokumen perencanaan , keuangan dan administrasi desa yang terfasilitasi
KECAMATAN PONCOL Disetujui
Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Desa dan pembangunan wilayah Kecamatan secara partisipatif
Persentase usulan musrenbang desa / Kelurahan yang sesuai ketentuan dan diakomodir kecamatan
Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Desa Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran desa yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan
Jumlah usulan musrenbang yang terfasilitasi
Terlaksananya fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan , penganggaran dan administrasi desa Jumlah dokumen perencanaan , keuangan dan administrasi desa yang terfasilitasiadministrasi desa
Meningkatnya Kompetensi Perangkat Desa Jumlah perangkat desa uang memiliki sertifikat pelatihan/bimtek tentang perencanaan, keuangan dan administrasi desa
KECAMATAN PARANG Menunggu
KECAMATAN MAOSPATI Menunggu
KECAMATAN BARAT Menunggu
KECAMATAN KARTOHARJO Menunggu
KECAMATAN KARANGREJO Menunggu
KECAMATAN KARAS Menunggu
KECAMATAN SUKOMORO Menunggu
KECAMATAN KAWEDANAN Disetujui
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintah Desa
Nilai Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa
Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Desa Dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes yang tersusun sesuai dengan jadwal dan pedoman
Meningkatnya Kompetensi Perangkat Desa Jumlah perangkat desa yang sudah bersertifikat pelatihan/bimtek tentang perencanaan, keuangan dan administrasi desa
terlaksananya fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan , Penganggaran dan administrasi desa Jumlah dokumen perencanaan , keuangan dan administrasi desa yang terfasilitasi
KECAMATAN TAKERAN Disetujui
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintah Desa
Nilai Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah desa Dokumen RPJMDes, RKPDes dan APBDes yang tersusun sesuai jadwal dan pedoman
Meningkatnya kompetensi perangkat desa Jumlah perangkat desa yang memiliki sertifikat pelatihan/bimtek tentang perencanaan, keuangan dan administrasi desa
Terlaksananya fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan administrasi desa Jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan administrasi desa yang terfasilitasi
KECAMATAN NGUNTORONADI Disetujui
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintah Desa
Persentase Desa mandiri di wilayah kecamatan Nguntoronadi
Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Desa Dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes yang tersusun sesuai dengan jadwal dan pedoman
Terlaksananya fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan , Penganggaran dan administrasi desa Jumlah dokumen perencanaan , keuangan dan administrasi desa yang terfasilitasi
KECAMATAN BENDO Menunggu
KECAMATAN LEMBEYAN Menunggu
Meningkatnya Ketahanan Sosial Desa
Rata-rata nilai IKS desa.
KECAMATAN MAGETAN Menunggu
KECAMATAN NGARIBOYO Menunggu
KECAMATAN PANEKAN Menunggu
KECAMATAN PLAOSAN Menunggu
KECAMATAN SIDOREJO Menunggu
KECAMATAN PONCOL Menunggu
KECAMATAN PARANG Menunggu
KECAMATAN MAOSPATI Menunggu
KECAMATAN BARAT Menunggu
KECAMATAN KARTOHARJO Menunggu
KECAMATAN KARANGREJO Menunggu
KECAMATAN KARAS Menunggu
KECAMATAN SUKOMORO Menunggu
KECAMATAN KAWEDANAN Menunggu
KECAMATAN TAKERAN Menunggu
KECAMATAN NGUNTORONADI Menunggu
KECAMATAN BENDO Menunggu
KECAMATAN LEMBEYAN Menunggu
Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Desa
Rata-rata nilai IKE desa
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Disetujui
Meningkatnya Kapasitas lembaga BUMDesa dan BUMDesma
Persentase BUMDesa dan BUMDEsma Berkembang
Meningkatnya kerjasama desa Jumlah fasilitasi kerjasama desa
Terlaksananya fasilitasi kerjasama antar desa Jumlah fasilitasi kerjasama antar desa
Terlaksananya fasilitasi kerjasama desa dengan pihak ketiga Jumlah fasilitasi kerjasama desa dengan pihak ketiga
Pembinaan Pasar Desa Jumlah Pasar Desa Berkembang
Peningkatan Kapasitas Pengurus Pasar Desa Sosialisasi, Monotoring dan Evaluasi Pasar Desa
Meningkatnya Ketahanan Lingkungan Desa
Rata-rata nilai IKL desa
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Menunggu
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa
Persentase desa dengan aparatur berkompetensi sesuai standar
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Disetujui
Meningkatnya tata kelola administrasi Desa
Persentase tertib administrasi desa
meningkatkan pengelolaan keuangan desa Persentase pengelolaan keuangan desa yang baik
Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah perangkat desa yang mengikuti pembekalan
meningkatnya produk hukum desa persentase penyusunan produk hukum
Fasilitasi penyusunan produk hukum desa Jumlah Produk hukum desa yang fasilitasi
KECAMATAN MAGETAN Menunggu
KECAMATAN NGARIBOYO Menunggu
KECAMATAN PANEKAN Menunggu
KECAMATAN PLAOSAN Menunggu
KECAMATAN SIDOREJO Menunggu
KECAMATAN PONCOL Menunggu
KECAMATAN PARANG Menunggu
KECAMATAN MAOSPATI Menunggu
KECAMATAN BARAT Menunggu
KECAMATAN KARTOHARJO Menunggu
KECAMATAN KARANGREJO Menunggu
KECAMATAN KARAS Menunggu
KECAMATAN SUKOMORO Menunggu
KECAMATAN KAWEDANAN Menunggu
KECAMATAN TAKERAN Menunggu
KECAMATAN NGUNTORONADI Menunggu
KECAMATAN BENDO Menunggu
KECAMATAN LEMBEYAN Menunggu
Berkurangnya Kawasan Permukiman Kumuh
Persentase pengurangan kawasan permukiman kumuh
Persentase permukiman dan perumahan layak huni
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Disetujui
Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman
Persentase permukiman layak huni
Menurunnya luasan Kawasan kumuh Persentase luas Kawasan kumuh
Melaksanakan kegiatan pemugaran kawasan permukiman kumuh Jumlah permukiman kumuh yang dipugar
Melaksanakan perencanaan kegiatan pemugaran infrastruktur permukiman kumuh Jumlah perencanaan kegiatan pemugaran infrastruktur permukiman kumuh
Melaksanakan pemantauan kegiatan pemugaran infrastruktur permukiman kumuh Jumlah pemantauan kegiatan pemugaran infrastruktur permukiman kumuh
Menyusun dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh Jumlah dokumen rencana penataan kawasan permukiman kumuh
Menyusun kelengkapan data dan informasi rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh Jumlah data dan informasi tahapan perencanaan penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh
Menyusun analisa rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh Jumlah laporan hasil analisa rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh
Menyusun dokumen penanganan kawasan kumuh Jumlah laporan penanganan kawasan kumuh
Melakukan inventarisasi data penanganan infrastruktur permukiman kumuh Jumlah inventarisasi data penanganan infrastruktur permukiman kumuh
Melakukan verifikasi data penanganan infrastruktur permukiman kumuh Jumlah verifikasi data penanganan infrastruktur permukiman kumuh
Melakukan analisa data penanganan infrastruktur permukiman kumuh Jumlah laporan analisa data penanganan infrastruktur permukiman kumuh
Melaksanakan koordinasi kelembagaan bidang perumahan dan kawasan permukiman Jumlah laporan rekomendasi hasil koordinasi kelembagaan bidang perumahan dan kawasan permukiman
Menyusun laporan hasil koordinasi kelembagaan bidang perumahan dan kawasan permukiman Jumlah laporan hasil koordinasi kelembagaan bidang perumahan dan kawasan permukiman
Mengolah data hasil monitoring kinerja kelembagaan bidang perumahan dan kawasan permukiman Jumlah data hasil monitoring kinerja kelembagaan bidang perumahan dan kawasan permukiman
Perumahan yang dilengkapi PSU yang layak Persentase perumahan dengan PSU yang layak
Melaksanakan kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi PSU Perumahan Jumlah PSU perumahan yang diperbaiki/direhabilitasi/dibangun
Melaksanakan perencanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi PSU Perumahan Jumlah dokumen perencanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi PSU Perumahan
Melaksanakan pemantauan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi PSU Perumahan Jumlah kegiatan pemantauan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi PSU Perumahan
Melaksanakan kegiatan verifikasi penyerahan PSU Perumahan Jumlah lokasi hasil penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang
Melakukan verifikasi dan pemeriksaan administrasi / fisik penyerahan PSU perumahan Jumlah berita acara verifikasi dan pemeriksaan administrasi / fisik penyerahan PSU perumahan
Jumlah laporan penyerahan PSU perumahan
Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan PSU perumahan Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan PSU perumahan
Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pemanfaatan PSU perumahan
Melakukan pendataan aset PSU perumahan Jumlah dokumen pendataan aset PSU perumahan
Permukiman yang dilengkapi PSU yang layak Jumlah lokasi PSU permukiman yang dipugar
Meningkatnya kualitas drainase dan jalan lingkungan Jumlah permukiman yang dipugar
Melaksanakan perencanaan kegiatan pemugaran infrastruktur permukiman Jumlah perencanaan kegiatan pemugaran infrastruktur permukiman
Melaksanakan pemantauan kegiatan pemugaran infrastruktur permukiman Jumlah pemantauan kegiatan pemugaran infrastruktur permukiman
Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman lainnya Jumlah lokasi penyediaan PSU permukiman
Melaksanakan perencanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi PSU Permukiman Jumlah dokumen perencanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi PSU Permukiman
Melaksanakan pemantauan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi PSU Permukiman Jumlah kegiatan pemantauan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi PSU Permukiman
Meningkatnya kualitas bangunan gedung
Persentase keteraturan bangunan
Persentase Kepadatan Bangunan
Persentase ketidaksesuaian dengan persyarakatan teknis bangunan
Meningkatnya Kondisi Jalan Lingkungan
Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan
Kualitas Permukaan Jalan lingkungan
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Disetujui
Melaksanakan kegiatan pemugaran kawasan permukiman kumuh
Jumlah permukiman kumuh yang dipugar
Melaksanakan perencanaan kegiatan pemugaran infrastruktur permukiman kumuh Jumlah perencanaan kegiatan pemugaran infrastruktur permukiman kumuh
Melaksanakan pemantauan kegiatan pemugaran infrastruktur permukiman kumuh Jumlah pemantauan kegiatan pemugaran infrastruktur permukiman kumuh
Meningkatnya Kondisi Drainase Lingkungan
Persentase Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air
Persentase Ketidaktersediaan Drainase
Persentase Kualitas Konstruksi Drainase
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Disetujui
Melaksanakan kegiatan pemugaran kawasan permukiman kumuh
Jumlah permukiman kumuh yang dipugar
Melaksanakan perencanaan kegiatan pemugaran infrastruktur permukiman kumuh Jumlah perencanaan kegiatan pemugaran infrastruktur permukiman kumuh
Melaksanakan pemantauan kegiatan pemugaran infrastruktur permukiman kumuh Jumlah pemantauan kegiatan pemugaran infrastruktur permukiman kumuh
Meningkatnya Pengelolaan Persampahan di tingkat lingkungan
Persentase Prasarana dan Sarana Persampahan yang sesuai dengan persyaratan teknis
Persentase sistem pengelolaan persampahan yang sesuai standar teknis
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN Disetujui
Meningkatnya akses dan layanan pengelolaan sampah
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah
Meningkatnya pengelolaan sampah Persentase Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah
Terlaksananya peningkatan penanganan sampah persentase penanganan sampah
terlaksananya pemilahan dan pengolahan sampah organik dan anorganik volume sampah organik volume sampah anorganik
Terlaksananya pengelolaan residu di TPA volume residu yang terkelola di TPA
Terlaksananya retribusi persampahan jumlah data retribusi persampahan
Tersedianya sarana dan prasarana persampahan Jumlah sarpras yang disediakan
terlaksananya pelatihan SDM pengelola sampah jumlah SDM yang dilatih
Tersedianya data pengelolaan sampah spesifik jumlah data sampah spesifik
Terlaksananya peningkatan pengurangan sampah Persentase pengurangan sampah
Terlaksananya pendampingan kepada kelompok masyarakat pengelola sampah jumlah data kelompok masyarakat pengelola sampah yang berperan aktif
Terlaksananya pelatihan/ pembinaan pengelolaan sampah rumah tangga jumlah orang yang dibina
Terlaksananya monev kepada kelompok masyarakat pengelola sampah jumlah data monev kepada kelompok masyarakat pengelola sampah
Meningkatnya pengelolaan limbah B3 Persentase kegiatan pengelolaan limbah B3 dengan baik
Meningkatnya pelaku usaha yang melaporkan pengelolaan limbah B3 Persentase Pelaku usaha yang melaporkan pengelolaan limbah B3
Tersedianya bahan fasilitasi pemenuhan ketentuan penyimpanan sementara limbah B3 jumlah laporan fasilitasi pemenuhan ketentuan penyimpanan sementara limbah B3
Tersedianya bahan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3
Meningkatnya pelaku usaha yang memiliki rincian teknis dan/atau persetujuan teknis Persentase pelaku usaha yang memiliki rincian teknis dan/atau persetujuan teknis
Terlaksananya kegiatan penyimpanan dan pengumpulan Sementara Limbah B3 skala Kabupaten Jumlah TPS Limbah B3 yang memenuhi standar teknis
Terlaksananya monev pengelolaan limbah B3 jumlah laporan monev pengelolaan limbah B3
Terlaksananya penyiapan bahan pemberian arahan Pertek/ Rintek limbah B3 skala Kabupaten Jumlah laporan pemberian arahan Pertek/ Rintek limbah B3 skala Kabupaten
Terlaksananya penyusunan dokumen program kedaruratan B3 dan Limbah B3 Jumlah dokumen penyusunan program kedaruratan B3 dan Limbah B3
Terlaksananya penyiapan bahan penyusunan dokumen program kedaruratan B3 dan Limbah B3 Jumlah data dokumen program kedaruratan B3 dan Limbah B3
Tersedianya bahan koordinasi dan sinkronisasi program kedaruratan B3 dan limbah B3 jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi program kedaruratan B3 dan limbah B3
Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan di desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten
Persentase kondisi jalan dan jembatan kewenangan kabupaten yang berada di wilayah desa
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Disetujui
Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah
Presentase kemantapan jalan kab/kota
Meningkatnya Kondisi Jalan Kabupaten Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik
Terkelolanya data jalan dan jembatan Jumlah Dokumen data jalan dan jembatan
Terselenggaranya Preservasi jalan dan jembatan panjang jalan dan jembatan yang tertangani
Terselenggaranya Penanganan Bangunan Pelengkap Panjang Bangunan Pelengkap yang tertangani
Terselenggaranya Preservasi jalan dan jembatan
panjang jalan dan jumlah jembatan yang tertangani
Meningkatnya layanan transportasi publik yang mengkoneksikan antar wilayah
Persentase kecamatan yang dilalui trayek angkutan pedesaan
DINAS PERHUBUNGAN Menunggu
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penetapan Trayek Angkutan
Jumlah ijin trayek yang ditetapkan
DINAS PERHUBUNGAN Menunggu
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Disetujui
Kemudahan akses Pendidikan
Harapan Lama Sekolah
Tersedianya Sarana Prasarana Pendidikan yang sesuai standart Persentase sarana & prasarana yang sesuai standart
Terpenuhinya Satuan Pendidikan yang Merata Rasio ketersediaan sekolah
Terbangunnya sarana prasarana pendidikan Jumlah sarana prasarana yang terbangun
Tersedianya Sarana Pendidikan yang memadai Jumlah Sarana prasarana sekolah Kondisi Baik
Terbangunnya sarana, prasarana dan utilitas sekolah Jumlah sarana prasarana dan utilitas yang tersedia
Meningkatnya Partisipasi Sekolah Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Meningkatnya Angka Melanjutkan Sekolah Persentase Angka Melanjutkan
Terlaksananya advokasi kepada siswa untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi Jumlah advokasi yang dilaksanakan
Menurunnya Angka Putus Sekolah Persentase Angka Putus Sekolah
Terlaksananya verifikasi dan validasi data Anak Tidak Sekolah Jumlah data anak putus sekolah yang valid
Terlaksananya pendampingan kepada anak putus sekolah agar kembali bersekolah Jumlah anak putus yang kembali bersekolah
Tersediaannya prasarana transportasi yang layak
Jumlah terminal tipe C dalam kondisi baik
DINAS PERHUBUNGAN Menunggu
Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat
Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS)
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat
Indeks Kebutuhan Dasar
Meningkatnya Ketercukupan dan Ketahanan Pangan Daerah
Indeks Ketahanan Pangan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN Disetujui
Meningkatkan ketahanan pangan daerah
Indeks Ketahanan Pangan
Terwujudnya Ketersediaan Pangan Rasio konsumsi normatif terhadap produksi pangan
Meningkatnya pola pangan harapan ketersediaan Skor PPH Ketersedian
Terlaksananya Ketersediaan & Kebutuhan Pangan Ketersediaan Energi dan Protein
Tersedia & terkelolanya cadangan pangan Jumlah CPBK CPPD, CPM (Masyarkat)
Terjaganya harga pangan atar waktu Koefesien varian harga pangan pokok antar waktu
Terkendalinya harga pangan di tingkat produsen & konsumen rasio harga tingkat produsen & konsumen thd HPP/HET/HAP (mak. 20%)
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Pangan Pravelensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Pravelence of Undernourishment)
Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan Persentase daerah rentan rawan pangan
Tersedianya rekomendasi kebijakan kerawanan pangan Persentase rekomendasi kebijakan pengendalian
Termanfaatkannya bantuan pangan dlm. pengendalian kerawanan pangan Prosentase bantuan pangan tersalurkan
Meningkatnya Penyelamatan Pangan Prosentase Pangan Terselamatkan
Termanfaatkannya pangan yang diselamatkan rasio pemanfaatan pangan yang diselamatkan
Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Skor PPH Konsumsi
Meningkatnya Konsumsi Pangan Sesuai Rekomendasi prosentase meningkatnya Konsumsi Hewani, Umbi-Umbian
tercapainya tingkat konsumsi umbi-umbian konsumsi umbi-umbian
tercapainya tingkat konsumsi protein hewani konsumsi pangan hewani
Terjaminya Keamanan dan Mutu Pangan Segar Persentase PSAT yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan
Meningkatnya kelembagaan OKKPD Nilai Audit Sistem Manajemen mutu OKKPD
Meningkatnya Penjaminan keamanan dan mutu pangan Prosentase produk Pangan Segar aman diperedaran, (Pre dan post market)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Disetujui
Terkendalinya Harga Bahan Pokok dan Penting (Bapokting)
Indeks Pengendalian Harga
Meningkatnya pengawasan distribusi bapokting Prosentase trend perkembangan harga bapokting
Terlaksananya Pemantauan , pengendalian dan pengawasan Pupuk, LPG, BBM bersubsidi, dan bapokting Jumlah pelaksanaan Pemantauan , pengendalian dan pengawasan Pupuk, LPG, BBM bersubsidi dan bapokting
Terlaksananya Operasi pasar reguler dan operasi pasar khusus Jumlah pelaksanaan Operasi pasar reguler dan operasi pasar khusus
Meningkatnya Akses dan Layanan Bantuan Sosial
Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang Menerima Bantuan Sosial
DINAS SOSIAL Disetujui
Meningkatnya Kualitas Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Untuk Pemberian Bantuan Sosial
Jumlah Data DTSEN yang Up To Date
Meningkatnya kualitas Data DTSEN setelah Verifikasi dan Validasi Jumlah Usulan dan Eliminasi Data DTSEN
Terlaksananya Pengesahan Usulan dan Eliminasi DTSEN Persentase pemutakhiran data DTSEN yang disahkan
Terlaksananya Pemutakhiran DTSEN Persentase Data DTSEN yang dimutakhirkan
Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Persentase layanan data dan pengaduan masyarakat yang ditangani
Meningkatnya Data DTSEN yang Up to Date Setelah Monitoring dan Evaluasi Kecamatan dan Desa/Kelurahan Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang Aktif Melakukan Updating DTSEN
Meningkatnya kapasitas SDM operator kecamatan dan desa/kelurahan Jumlah Operator Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang lulus pelatihan
Terlaksananya Monev bagi Operator Kecamatan dan Desa/Kelurahan Jumlah pelaksanaan Monev bagi Operator Kecamatan dan Desa/Kelurahan
Meningkatnya Desa/Kelurahan yang aktif pengelolaan data DTSEN Jumlah Desa/Kelurahan yang pengelolaan data DTSEN baik
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Disetujui
Terlaksananya Monev Kinerja Perencanaan Sektoral
Jumlah Laporan Monev Kinerja Sektoral
Tersedianya Data dan Draft Analisis Capaian Kinerja Sektoral Jumlah Draft Analisis Capaian Kinerja Sektoral
Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah hunian yang layak
Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Disetujui
Meningkatnya akses rumah layak huni
Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni
Kemudahan akses pembiayaan perumahan bagi MBR Persentase unit rumah MBR yang dibangun melalui subsidi/bantuan
Terlaksananya pengendalian terhadap akses perumahan MBR Persentase MBR yang mendapat akses perumahan MBR
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terhadap akses perumahan MBR Jumlah pelaksanaan monitoring MBR yang mendapat akses perumahan MBR
Terlaksananya sosialisasi mekanisme akses perumahan bagi MBR Jumlah MBR yang mendapatkan sosialisasi
Terlaksananya pembangunan dan pengembangan perumahan Persentase perumahan yang memenuhi kriteria SNI atau standar minimum
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pembangunan perumahan Persentase kesesuaian pembangunan perumahan dengan dokumen siteplan
Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan perumahan Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring
Tersedianya rumah layak huni bagi Masyarakat terdampak bencana Persentase penyediaan rumah bagi Masyarakat terdampak bencana yang tertangani
Pelaksanaan perbaikan rumah bagi Masyarakat terdampak bencana Jumlah perbaikan rumah bagi Masyarakat terdampak bencana
Monitoring perbaikan rumah bagi masyarakat terdampak bencana Jumlah laporan monitoring perbaikan rumah bagi masyarakat terdampak bencana
Verifikasi rumah bagi masyarakat terdampak bencana Laporan rumah bagi masyarakat terdampak bencana
Pelaksanaan indentifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten Jumlah lokasi hasil identifikasi perumahan dilokasi rawan bencana atau relokasi program kabupaten
Melakukan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten Jumlah data rumah terdampak relokasi akibat program kabupaten
Berkurangnya rumah tidak layak huni Persentase RTLH yang tertangani
Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni Persentase perbaikan rumah tidak layak huni
Melaksanakan verifikasi calon penerima perbaikan rumah tidak layak huni Jumlah laporan verifikasi calon penerima perbaikan rumah tidak layak huni
Melaksanakan monitoring perbaikan rumah tidak layak huni Jumlah laporan monitoring perbaikan rumah tidak layak huni
Melaksanakan kegiatan sosialisasi rumah layak huni Jumlah laporan warga yang menerima sosialisasi
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Disetujui
Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum
Rasio ketercakupan Infrastruktur urusan Pekerjaan Umum
Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah Presentase kemantapan jalan kab/kota
Meningkatnya Kondisi Jalan Kabupaten Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik
Terkelolanya data jalan dan jembatan Jumlah Dokumen data jalan dan jembatan
Terselenggaranya Preservasi jalan dan jembatan panjang jalan dan jembatan yang tertangani
Terselenggaranya Penanganan Bangunan Pelengkap Panjang Bangunan Pelengkap yang tertangani
Meningkatnya kualitas irigasi Persentase Lahan yang Terlayani Irigasi
Meningkatnya Kualitas Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/ Kota % Kondisi Sistem Irigasi Baik Kewenangan Kabupeten/Kota
Tersedianya Sumber Air Irigasi Yang Berkelanjutan Volume Potensi Air Irigasi Kewenangan Kabupaten/ Kota
Meningkatnya Jaringan irigasi % Jaringan Irigasi Kondisi Baik
Meningkatnya pengelolaan irigasi partisipatif Jumlah kelompok pemanfaat irigasi yang aktif
Terkelolanya sistem irigasi sesuai dengan ketentuan % Jumlah Dokumen rekomendasi teknis pengelolaan irigasi yang dikeluarkan
Meningkatnya fungsi pintu air dan bendung % pintu air dan bendung dalam kondisi baik
Tersedianya penampung air baku irigasi Jumlah embung dan bendung yang tersedia
Meningkatnya perlindungan kawasan permukiman rawan banjir Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan kab/kota
Meningkatnya kualitas pengendalian aliran air hujan dan genangan Persentase penurunan volume genangan
Meningkatnya Drainase jalan Persentase drainase jalan kabupaten dalam kondisi baik
Meningkatnya Infrastruktur Banjir Di Jaringan Irigasi Persentase Infrastruktur Pengendali Banjir di Jaringan irigasi yang Tertangani
meningkatnya drainase perkotaan lain Jumlah Sistem Drainase yang Terpelihara dan/atau Ditingkatkan
Tersedianya data base genangan yang berkelanjutan Jumlah data base genangan yang tersedia
Meningkatnya akses air minum yang aman Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman
Meningkatnya jumlah rumah tangga dengan akses air minum aman melalui SPAM Jumlah rumah tangga terlayani SPAM
Tersusunnya dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pelayanan sektor air minum Jumlah dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pelayanan sektor air minum yang tersusun
Meningkatnya pembangunan / peningkatan / perluasan / optimalisasi SPAM Jumlah SPAM yang dibangun/ditingkatkan /dioptimalisasi
Terlaksananya, pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan kelompok SPAM Jumlah kelompok SPAM dibina
Meningkatnya akses sanitasi layak dan aman Persentase jumlah rumah tangga yang terakses sanitasi layak dan aman
Meningkatnya jumlah rumah tangga dengan akses air limbah layak dan aman melalui SPALD Jumlah rumah tangga terlayani SPALD
Tersusunnya dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pelayanan sektor air limbah Jumlah dokumen dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pelayanan sektor air limbah tersusun
Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan kelompok masyarakat sanitasi Jumlah kelompok masyarakat sanitasi yang dibina
Meningkatnya pembangunan / peningkatan / optimalisasi SPALD Jumlah SPALD yang dibangun/ditingkatkan / dioptimalisasi
Meningkatnya jumlah sampah yang di kelola di TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Jumlah sampah terkelola di TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
Tersusunnya dokumen teknis, koordinasi dan pelayanan infrastruktur persampahan Jumlah dokumen teknis dan koordinasi infrastruktur persampahan tersusun
Meningkatnya pembangunan atau peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun
Meningkatnya kualitas bangunan gedung dan lingkungannya Persentase Gedung Milik Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas dalam kondisi baik
Persentase bangunan gedung yang memenuhi syarat sertifikat laik fungsi bangunan gedung
Meningkatnya kualitas bangunan gedung negara Jumlah gedung/bangunan kantor dan fasilitas umum dalam kondisi baik
Tersusunnya dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pengelolaan bangunan gedung kewenangan daerah kabupaten Jumlah dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pengelolaan bangunan gedung tersusun
Terlaksananya pengelolaan pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi dan konservasi Bangunan Gedung kewenangan daerah kabupaten Jumlah bangunan gedung yang dikelola
Terselenggaranya pelayanan, perizinan dan kepatuhan aturan terkait bangunan gedung dan lingkungannya Persentase peningkatan penataan bangunan gedung
Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan ketertiban masyarakat terhadap pemanfaatan bangunan dan lingkungannya Jumlah laporan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan dan lingkungannya yang terlaksana
Terselenggaranya perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Jumlah dokumen perizinan yang diterbitkan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Andal dan Berdaya Saing Kuat Persentase pelaku usaha jasa konstruksi yang baik
Meningkatnya SDM Jasa Konstruksi yang andal dan kompeten % SDM Jasa Konstruksi Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi
Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Jumlah Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Yang Dilaksanakan
Terlaksananya Uji Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi Jumlah Uji Sertifikasi Yang Dilaksanakan
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Terhadap Kemanfaatan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi Jumlah TKK Bersertifikat Yang Mengalami Peningkatan Daya Saing Dan Produktivitas Kerja
Meningkatnya Pembinaan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi % Badan Usaha Yang Dibina
Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Berbasis Digital Yang Menyajikan Data Dan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Data Dan Informasi Jasa Konstruksi Yang Tersusun
Terlaksananya Pengawasan Terhadap Pelaku Dan Proses Jasa Konstruksi Sesuai Ketentuan Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai dengan Ketentuan
Tersusunnya Produk Hukum Daerah Yang Mendukung Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Terkait Jasa Konstruksi Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi kelembagaan yang dilaksanakan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Peruntukannya
Meningkatnya Jumlah kasus pelanggaran pemanfaatan ruang yang tertangani Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota
Tersusunnya perencanaan tata ruang yang aplikatif Presentase tersusunnya rencana tata ruang dan terintegrasi denan OSSWEB GIS
Terlaksananya pemanfaatan ruang yang terarah Jumlah pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang untuk meningkatkan investasi
Terlaksananya pengendalian dan pengawasan penataan ruang Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang untuk mendukung kelancaran investasi
Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Kondisi Bencana
Indeks Ketahanan Daerah
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Disetujui
Meningkatnya kapasitas daerah melalui pelayanan penanggulangan bencana
Indeks Ketahanan Daerah
Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Penanganan Pra Bencana
Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat dalam upaya mitigasi bencana Jumlah aparatur dan masyarakat siaga bencana
Terlaksananya pemetaan desa rawan bencana Jumlah desa rawan bencana yg terpetakan
Meningkatnya SDM Tangguh Bencana Jumlah SDM yang terlatih dan terampil dalam menghadapi bencana
Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat dalam upaya kesiapsiagaan bencana Jumlah aparatur dan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana
Pelaksanaan simulasi kesiapsiagaan bencana Jumlah orang yang mengikuti simulasi kesiapsiagaan bencana
Sistem Peringatan Dini Bencana Jumlah EWS yang terpasang
Meningkatnya Penanganan Darurat Bencana pada Saat Tanggap Darurat Persentase Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Meningkatnya Kecepatan Tanggap Darurat Persentase Kecepatan Tanggap Darurat
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
Melaksanakan penanganan darurat sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana Jumlah sarana dan prasarana yg tertangani
Melaksanakan pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban bencana Persentase korban bencana yg tertangani
Peningkatan Kompetensi Tim Reaksi Cepat Jumlah Personil yg mendapatkan peningkatan kompetensi
Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Kebutuhan Logistik dan Peralatan Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Logistik dan Peralatan
Pemenuhan kebutuhan dasar dan logistik bagi korban bencana Jumlah korban bencana yg terlayani
Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Penanganan Bencana Jumlah Peralatan Penanganan Bencana
Meningkatnya Penanganan bencana pada saat pasca bencana Persentase Penanganan Pasca Bencana
Meningkatnya Kualitas Proses Rehabilitasi Pasca Bencana Persentase penyelesaian rehabilitasi pasca bencana
Pemberian bantuan stimulan Jumlah orang yang mendapat bantuan
Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana beserta prasarana dan sarana umum Jumlah lokasi yang telah di-rehabilitasi
Meningkatnya Kualitas Proses Rekonstruksi Pasca Bencana Persentase penyelesaian rekonstruksi pasca bencana
Pembangunan kembali prasarana dan sarana yang terdampak bencana Jumlah lokasi yang telah di-rekonstruksi
Meningkatnya Akses Mobilitas Fisik Bagi Peyandang Disabilitas
Persentase prasarana umum yang mendukung aksesibilitas bagi disabilitas dan lansia
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Disetujui
Meningkatnya kualitas bangunan gedung dan lingkungannya
Persentase Gedung Milik Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas dalam kondisi baik
Persentase bangunan gedung yang memenuhi syarat sertifikat laik fungsi bangunan gedung
Meningkatnya kualitas bangunan gedung negara Jumlah gedung/bangunan kantor dan fasilitas umum dalam kondisi baik
Tersusunnya dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pengelolaan bangunan gedung kewenangan daerah kabupaten Jumlah dokumen teknis, kebijakan, koordinasi dan pengelolaan bangunan gedung tersusun
Terlaksananya pengelolaan pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi dan konservasi Bangunan Gedung kewenangan daerah kabupaten Jumlah bangunan gedung yang dikelola
Terselenggaranya pelayanan, perizinan dan kepatuhan aturan terkait bangunan gedung dan lingkungannya Persentase peningkatan penataan bangunan gedung
Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan ketertiban masyarakat terhadap pemanfaatan bangunan dan lingkungannya Jumlah laporan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan dan lingkungannya yang terlaksana
Terselenggaranya perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Jumlah dokumen perizinan yang diterbitkan
Terpenuhinya Akses Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin dan Rentan
Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Akses Pendidikan
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Disetujui
Pemberian beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu
Jumlah penerima beasiswa
Terpenuhinya Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Sosial Bagi Masyarakat Miskin dan Rentan
Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang memperoleh Jaminan Kesehatan
DINAS KESEHATAN Disetujui
Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
Cakupan UHC
Cakupan Kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional
Terlaksananya Pembayaran iuran dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Persentase Pembayaran iuran dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program JKN Jumlah Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program JKN
DINAS TENAGA KERJA Disetujui
Melaksanakan program jaminan sosial sesuai dengan regulasi yang berlaku
Jumlah TK yang terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjanaan
Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat
Indeks Keberdayaan Ekonomi
Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan
Pendapatan Perkapita
Kepemilikan Aset
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Menunggu
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Menunggu
Meningkatnya Partisipasi Ekonomi
Pengeluaran Perkapita
Meningkatnya tingkat partisipasi, kepedulian, dan kontribusi masyarakat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan
Indeks Peran Sosial Masyarakat
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan pembangunan
Persentase keterwakilan kelompok rentan, lansia, disabilitas dan anak dalam forum perencanaan pembangunan
DINAS SOSIAL Disetujui
Meningkatnya Peranan Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis
Nilai Dimensi Peranan Sosial
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Rentan Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Disabilitas Terlantar Persentase Disabilitas Terlantar yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial
Terlaksananya Pemberian Alat Bantu Mobilitas bagi Disabilitas Terlantar Jumlah Disabilitas Terlantar Penerima Manfaat Pemberian Alat Bantu Mobilitas
Terlaksananya Pengiriman Pelatihan Kewirausahaan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar Jumlah Disabilitas Terlantar yang telah mengikuti Pelatihan kewirausahaan
Terlaksananya Pemberian bantuan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar Jumlah Disabilitas Terlantar yang mendapat bantuan sosial
Terlaksananya Layanan Rujukan Kesehatan Jumlah Penerima Layanan Rujukan Kesehatan
Tersedianya Layanan Rumah Terapi Jumlah Penerima Manfaat Layanan Rumah Terapi
Tersedianya Layanan Sanggar Kegiatan Sosial Jumlah Disabilitas Terlantar yang Menerima layanan Sanggar Kegiatan Sosial
Terlaksananya Bantuan ASPD (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas) Jumlah Disabilitas Terlantar yang Menerima Bantuan ASPD
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial
Terlaksananya Pemberian Alat Bantu Mobilitas bagi Lansia Terlantar Jumlah Lansia Terlantar yang Menerima Alat Bantu Mobilitas
Tersedianya Layanan Shelter Lansia Terlantar Jumlah Lansia Terlantar yang Menerima Layanan
Terlaksananya Pemberian Program Permakanan BUNDA KASIH bagi Lansia Terlantar Jumlah Lansia Terlantar yang Menerima Program Permakanan BUNDA KASIH
Terlaksananya Bantuan Pemenuhan Hidup Layak bagi Lansia Terlantar Jumlah Lansia Terlantar yang Menerima Bantuan Pemenuhan Hidup Layak
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Persentase Anak Terlantar yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial
Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan bagi Anak Terlantar Jumlah Anak Terlantar yang Menerima Pelatihan Ketrampilan
Terlaksananya Akses dan Layanan Adopsi Anak Terlantar Jumlah Anak Terlantar yang Teradopsi Orangtua Angkat
Tersedianya Bantuan Pemenuhan Hidup layak bagi Anak Terlantar Jumlah Anak Terlantar yang Menerima Bantuan
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial
Terlaksananya Layanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Layanan Reunfiikasi Keluarga
Terlaksananya Fasilitasi Layanan Kependudukan bagi Gelandangan dan Pengemis Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang Difasilitasi Layanan Kependudukan
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi PPKS Lainnya selain Korban HIV/AIDS dan NAPZA Persentase PPKS Lainnya selain Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial
Tersedianya Layanan Pendampingan ABH bagi PPKS Jumlah Masyarakat Miskin dan Rentan yang Menerima Layanan Pendampingan ABH
Terlaksananya Layanan Pendampingan TPPO, PMIB bagi PPKS Jumlah PPKS Penerima Layanan Pendampingan TPPO, PMIB
Tersedianya Layanan Pendampingan Korban Kekerasan Seksual bagi PPKS Jumlah Masyarakat Miskin dan Rentan yang Menerima Layanan Pendampingan Korban Kekerasan Seksual
Terlaksananya Layanan Pendampingan Korban KDRT bagi PPKS Jumlah PPKS Penerima Layanan Pendampingan Korban KDRT
Tersedianya Layanan Rumah Singgah Jumlah Penerima Manfaat Layanan Rumah Singgah
Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Pesentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Layanan
Meningkatnya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan orang terlantar yang dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
Terlaksananya Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Menunggu
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Disetujui
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Lintas Sektor secara Efektif
Persentase Keberhasilan Perencanaan Bidang Sektoral
Tersusunnya RAD/ RAT Perencanaan Sektoral Jumlah Dokumen RAD/ RAT Perencanaan Sektoral
Tersedianya Bahan Penyusunan RAD/ RAT Perencanaan Sektoral Jumlah Bahan Penyusunan RAD/ RAT Perencanaan Sektoral
Terlaksananya Monev Kinerja Perencanaan Sektoral Jumlah Laporan Monev Kinerja Sektoral
Tersedianya Data dan Draft Analisis Capaian Kinerja Sektoral Jumlah Draft Analisis Capaian Kinerja Sektoral
Meningkatnya perlindungan kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas)
Persentase kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas) yang memperoleh intervensi program perlindungan sosial
DINAS SOSIAL Disetujui
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin dan Rentan
Nilai Dimensi Kebutuhan Dasar
Meningkatnya Bantuan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Rentan Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Bantuan Sosial
Meningkatnya Pemberian Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Rentan Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan
Terlaksananya Fasilitasi Jaminan Kesehatan PBI-D dan PBI-JKN Jumlah Usulan Jaminan Kesehatan PBI-D dan PBI-JKN yang terfasilitasi
Terlaksananya Verifikasi dan Validasi Data Usulan PBI-D dan PBI-JKN Jumlah Data Usulan PBI-D dan PBI-JKN yang terverifikasi dan tervalidasi
Terlaksananya Fasilitasi Biakes Maskin Provinsi Jumlah Kegiatan Fasilitasi Biakes Maskin Provinsi yang terlaksana
Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Sosial Insidentil untuk Pengobatan dan Operasional Jumlah Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Insidentil unruk Pengobatan dan Operasional yang Terlaksana
Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Rentan Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Bantuan Pangan, Sandang dan Papan
Terlaksananya Bantuan Sembako bagi Masyarakat Miskin dan Rentan Jumlah Masyarakat Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Sembako
Terlaksananya Pendampingan Bansos PKH dan Program Sembako Jumlah Penerima Layanan Pendampingan Bansos PKH, Program Sembako, Permakanan dan RST
Terlaksananya Program Bantuan Langsung Tunai Jumlah Penerima Layanan Bantuan Langsung Tunai
Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan Sosial
Tersedianya Layanan Bantuan bagi Korban Bencana Jumlah Penerima Layanan Bantuan bagi Korban Bencana
Tersedianya Layanan Dapur Umum Jumlah Penerima Layanan Dapur Umum
Meningkatnya Peran Tagana dalam Penanganan Bencana Jumlah Kegiatan Penanganan Bencana yang Dilaksanakan
Terlaksananya Sinergi Tagana dengan Masyarakat Jumlah Kegiatan Tagana Go To School dan Tagana Teman Masyarakat
Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Anggota Tagana Jumlah Anggota Tagana yang Diberikan Pembinaan
Meningkatnya Kualitas Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Untuk Pemberian Bantuan Sosial Jumlah Data DTSEN yang Up To Date
Meningkatnya kualitas Data DTSEN setelah Verifikasi dan Validasi Jumlah Usulan dan Eliminasi Data DTSEN
Terlaksananya Pengesahan Usulan dan Eliminasi DTSEN Persentase pemutakhiran data DTSEN yang disahkan
Terlaksananya Pemutakhiran DTSEN Persentase Data DTSEN yang dimutakhirkan
Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Persentase layanan data dan pengaduan masyarakat yang ditangani
Meningkatnya Data DTSEN yang Up to Date Setelah Monitoring dan Evaluasi Kecamatan dan Desa/Kelurahan Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang Aktif Melakukan Updating DTSEN
Meningkatnya kapasitas SDM operator kecamatan dan desa/kelurahan Jumlah Operator Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang lulus pelatihan
Terlaksananya Monev bagi Operator Kecamatan dan Desa/Kelurahan Jumlah pelaksanaan Monev bagi Operator Kecamatan dan Desa/Kelurahan
Meningkatnya Desa/Kelurahan yang aktif pengelolaan data DTSEN Jumlah Desa/Kelurahan yang pengelolaan data DTSEN baik
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Disetujui
Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak
Rasio KDRT
Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan Anak % Penurunan kasus kekerasan
Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pencegahan kekerasan Jumlah Kebijakan Pencegahan Kekerasan
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pencegahan kekerasan Jumlah Kebijakan Tingkat Des/Kel/Kec dan Kabupaten
Meningkatnya Advokasi serta edukasi pencegahan kekerasan Jumlah Advokasi dan KIE Pencegahan Kekerasan
Terlaksananya pencegahan kekerasan Jumlah lembaga yang mendapat peningkatan pencegahan kekerasan
Meningkatnya Pendampingan korban kekerasan % Korban Kekerasan yang Ditangani
Tersedianya layanan pengaduan bagi korban kekerasan Jumlah mitra Lembaga yang memberikan Pelayanan korban kekerasan
Terlayaninya Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Jumlah Pengaduan korban kekerasan yang dilayani
Tersedianya sarana dan prasarana rumah aman bagi korban kekerasan Jumlah Rumah Aman yang tersedia
Meningkatnya kompetensi SDM penyedia layanan pendampingan korban kekerasan Jumlah SDM yang terlatih
Terfasilitasinya SDM Lembaga Jejaring Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Jumlah Pelatihan SDM Penanganan Korban Kekerasan
Meningkatnya Relasi Sosial Masyarakat Rentan
Rasio masyarakat rentan sosial (Lansia, Perempuan, penyandang disabilitas) yang masuk dalam organisasi masyaraka
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Menunggu
DINAS SOSIAL Disetujui
Meningkatnya Peranan Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis
Nilai Dimensi Peranan Sosial
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Rentan Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Disabilitas Terlantar Persentase Disabilitas Terlantar yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial
Terlaksananya Pemberian Alat Bantu Mobilitas bagi Disabilitas Terlantar Jumlah Disabilitas Terlantar Penerima Manfaat Pemberian Alat Bantu Mobilitas
Terlaksananya Pengiriman Pelatihan Kewirausahaan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar Jumlah Disabilitas Terlantar yang telah mengikuti Pelatihan kewirausahaan
Terlaksananya Pemberian bantuan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar Jumlah Disabilitas Terlantar yang mendapat bantuan sosial
Terlaksananya Layanan Rujukan Kesehatan Jumlah Penerima Layanan Rujukan Kesehatan
Tersedianya Layanan Rumah Terapi Jumlah Penerima Manfaat Layanan Rumah Terapi
Tersedianya Layanan Sanggar Kegiatan Sosial Jumlah Disabilitas Terlantar yang Menerima layanan Sanggar Kegiatan Sosial
Terlaksananya Bantuan ASPD (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas) Jumlah Disabilitas Terlantar yang Menerima Bantuan ASPD
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial
Terlaksananya Pemberian Alat Bantu Mobilitas bagi Lansia Terlantar Jumlah Lansia Terlantar yang Menerima Alat Bantu Mobilitas
Tersedianya Layanan Shelter Lansia Terlantar Jumlah Lansia Terlantar yang Menerima Layanan
Terlaksananya Pemberian Program Permakanan BUNDA KASIH bagi Lansia Terlantar Jumlah Lansia Terlantar yang Menerima Program Permakanan BUNDA KASIH
Terlaksananya Bantuan Pemenuhan Hidup Layak bagi Lansia Terlantar Jumlah Lansia Terlantar yang Menerima Bantuan Pemenuhan Hidup Layak
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Persentase Anak Terlantar yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial
Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan bagi Anak Terlantar Jumlah Anak Terlantar yang Menerima Pelatihan Ketrampilan
Terlaksananya Akses dan Layanan Adopsi Anak Terlantar Jumlah Anak Terlantar yang Teradopsi Orangtua Angkat
Tersedianya Bantuan Pemenuhan Hidup layak bagi Anak Terlantar Jumlah Anak Terlantar yang Menerima Bantuan
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial
Terlaksananya Layanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Layanan Reunfiikasi Keluarga
Terlaksananya Fasilitasi Layanan Kependudukan bagi Gelandangan dan Pengemis Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang Difasilitasi Layanan Kependudukan
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi PPKS Lainnya selain Korban HIV/AIDS dan NAPZA Persentase PPKS Lainnya selain Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial
Tersedianya Layanan Pendampingan ABH bagi PPKS Jumlah Masyarakat Miskin dan Rentan yang Menerima Layanan Pendampingan ABH
Terlaksananya Layanan Pendampingan TPPO, PMIB bagi PPKS Jumlah PPKS Penerima Layanan Pendampingan TPPO, PMIB
Tersedianya Layanan Pendampingan Korban Kekerasan Seksual bagi PPKS Jumlah Masyarakat Miskin dan Rentan yang Menerima Layanan Pendampingan Korban Kekerasan Seksual
Terlaksananya Layanan Pendampingan Korban KDRT bagi PPKS Jumlah PPKS Penerima Layanan Pendampingan Korban KDRT
Tersedianya Layanan Rumah Singgah Jumlah Penerima Manfaat Layanan Rumah Singgah
Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Pesentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Layanan
Meningkatnya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan orang terlantar yang dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
Terlaksananya Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Menunggu

💡 Petunjuk Penggunaan Modul Pohon Kinerja

Berikut adalah panduan dan beberapa catatan penting dalam penggunaan modul Pohon Kinerja (Pokin):

  • Visualisasi Pohon Kinerja dapat diakses melalui "tautan teks pada tiap level 1", dengan syarat pengisian data kinerja telah mencapai minimal Level 2.
  • Pohon Kinerja tersusun atas 4 level hierarki. Setiap level dapat memiliki lebih dari satu indikator kinerja yang relevan.
  • Setiap level pada Pohon Kinerja dapat ditambahkan dependensi atau keterkaitan dengan unit kerja lain melalui fitur Crosscutting.
    • Apa itu Crosscutting? Crosscutting adalah mekanisme untuk menghubungkan Pohon Kinerja dari satu unit kerja ke unit kerja lain yang relevan, untuk mendukung pencapaian tujuan bersama.
    • Penambahan Crosscutting dilakukan setelah Pokin dibuat, yaitu dengan menekan tombol Edit pada data Pokin yang ingin dihubungkan.
  • Terdapat dua jenis mekanisme persetujuan untuk Crosscutting:
    • Memerlukan Persetujuan: Diterapkan apabila unit kerja yang dituju merupakan pengguna aktif dalam aplikasi. Status crosscutting akan menunggu validasi dari user terkait di unit kerja tersebut.
    • Otomatis Disetujui: Diterapkan untuk unit kerja yang tidak terdaftar sebagai pengguna dalam sistem. Status crosscutting akan secara otomatis disetujui oleh sistem.
  • Untuk menampilkan detail Pohon Kinerja dari hasil crosscutting (termasuk seluruh turunan kinerjanya) aktifkan kotak centang "Tampilkan Detail Pokin Perangkat Daerah".
  • Visualisasi Pohon Kinerja hasil crosscutting dapat diakses melalui "tautan teks pada tiap crosscutting", dengan syarat crosscutting telah disetujui.
Scroll to Top