IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) yang dibentuk dari 3 dimensi dasar yaitu Umur panjang dan hidup sehat, Pengetahuan, Standar hidup layak.

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK). Indeks ini adalah ukuran komposit yang menggambarkan sejauh mana pembangunan memperhatikan aspek kependudukan—yakni jumlah, struktur, distribusi, kualitas, dan mobilitas penduduk—dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan.

Keterangan:

• IPBK = Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (0–100)
• i= indikator ke-i
• Wi = bobot indikator ke-i (ditentukan melalui expert judgement / AHP / equal weight)
• Ni = nilai normalisasi indikator ke-i (0–100)
• n= jumlah indicator

Dimensi dan Indikator Utama:

• Kualitas Penduduk (dari sisi pendidikan, kesehatan, dan daya saing)
• Dinamika dan struktur kependudukan (mencerminkan pertumbuhan, distribusi, dan komposisi umur penduduk)
• Pemerataan dan Mobilitas (distribusi penduduk yang seimbang, akses pelayanan, serta migrasi)
• Ketenagakerjaan dan produktivitas (keterlibatan penduduk usia produktif dalam ekonomi)
• Kesetaraan Gender dan Kependudukan Inklusif (akses yang adil antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan)

Hasil Indeks

Skala 0 – 100

• Kategori:
  • 0–40 = Rendah
  • 41–60 = Sedang
  • 61–80 = Baik
  • 81–100 = Sangat Baik

Indeks Infrastruktur Kabupaten adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas infrastruktur dasar di suatu kabupaten, dihitung dari gabungan beberapa dimensi infrastruktur (transportasi, energi, air bersih & sanitasi, telekomunikasi, dan perumahan) yang dinormalisasi ke skala tertentu (misalnya 0–100)

1. Normalisasi setiap indikator ke skala 0–1 (atau 0–100).

2. Rata-ratakan indikator dalam satu dimensi → menghasilkan skor dimensi.

3. Hitung rata-rata (atau bobot tertentu) dari seluruh dimensi → menghasilkan Indeks Infrastruktur Kabupaten.

Hasil Indeks

Skala 0 – 100

Kategori:

0–40 = Rendah

41–60 = Sedang

61–80 = Baik

81–100 = Sangat Baik

Definisi Operasional

• Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian adalah tingkat perubahan nilai tambah bruto sektor pertanian dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan, dihitung pada harga konstan.
• Sektor pertanian mencakup: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, jasa pertanian, kehutanan, dan perikanan, sesuai klasifikasi lapangan usaha BPS.
• Indikator ini mencerminkan laju perkembangan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah secara riil.

Formulasi Perhitungan :

Keterangan:

PDRBt    = Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian  pada tahun t, harga konstan (year-on-year).

PDRBt−1= Nilai PDRB sektor pertanian pada tahun sebelumnya.

Catatan:
Harus menggunakan PDRB harga konstan (ADHK) agar pertumbuhan mencerminkan volume riil, bukan karena inflasi/harga.

Definisi Operasional

• Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan adalah tingkat perubahan nilai tambah bruto sektor industri pengolahan dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan yang dihitung atas dasar harga konstan.
• Sektor industri pengolahan meliputi: industri makanan dan minuman, tekstil, pakaian jadi, kimia, farmasi, logam, mesin, alat angkutan, serta kategori lain dalam klasifikasi lapangan usaha BPS.
• Indikator ini menggambarkan dinamika kinerja sektor industri pengolahan sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Formula Perhitungan :

Keterangan:

PDRB = Nilai Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan pada tahun t, harga konstan (ADHK).

PDRBt−1 = Nilai PDRB sektor industri pengolahan pada tahun sebelumnya.

Catatan penting: Menggunakan PDRB ADHK (harga konstan) agar pertumbuhan mencerminkan volume riil produksi, bukan perubahan harga (inflasi/deflasi).

Definisi Operasional

• Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan adalah tingkat perubahan nilai tambah bruto sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan yang dihitung berdasarkan harga konstan.
• Sub-sektor ini meliputi:
  • Perdagangan besar
  • Perdagangan eceran
  • Reparasi dan perawatan mobil serta sepeda motor
• Indikator ini mencerminkan kinerja aktivitas perdagangan sebagai salah satu penopang perekonomian daerah/nasional.

Formulasi Perhitungan :

Keterangan:

• PDRBt= Nilai Produk Domestik Regional Bruto sektor perdagangan pada tahun t, harga konstan (ADHK).
• PDRBt−1= Nilai PDRB sektor perdagangan pada tahun sebelumnya.

Wajib menggunakan harga konstan (ADHK) agar pertumbuhan mencerminkan perubahan volume riil, bukan akibat inflasi/deflasi harga

Definisi Operasional

• Merupakan Indikator proxy dari Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata.
• Indikator: Laju pertumbuhan ekonomi sektor akomodasi, makan dan minum.
• Definisi: Persentase peningkatan/penurunan nilai tambah bruto sektor akomodasi, makan dan minum dari satu periode ke periode berikutnya.
• Cakupan sektor (berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha BPS – KBLI/ISIC):
• Akomodasi (hotel, penginapan, guest house, homestay, dsb.)
• Penyediaan makan minum (restoran, rumah makan, katering, warung, café, dsb.)

Keterangan:

• PDRBt= Nilai PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) sektor akomodasi, makan dan minum pada tahun ke-t.
• PDRBt = Nilai PDRB ADHK sektor akomodasi, makan dan minum pada tahun sebelumnya.
• Hasil dalam persentase (%).
• ADHK dipakai agar pertumbuhan mencerminkan volume riil, bukan pengaruh inflasi.

IKLH Kabup ten/ Kata:

1. Menghitung komponen lndeks di Kabupaten/Kota, yang mellputi IKA,IKU, dan IKL;
2. Menghlitung IKLH dengan melakukan penjumlahan dari semua komponen indeks (IKA, IKU, dan IKL) yang diikalikan masing-masing bobot dengan menggunaknn rumus perhitungan IKLH Kabupaten/Kota.

Formulasi perhitungan:

IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)

Keterangan:

• IKA= Indeks Kualitas Air
• IKU = Indeks Kualitas Udara
• IKL = Indeks Kualitas Lahan
• indeks sesuai kebijakan KLHK

Nilai skala 0–100: semakin tinggi semakin baik.

Indeks Risiko Bencana dihitung sebagai fungsi dari Ancaman (Hazard), Kerentanan (Vulnerability), dan Kapasitas (Capacity):

1. Ancaman (Hazard)

• Definisi operasional: potensi terjadinya suatu jenis bencana alam di wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu.
• Indikator: frekuensi kejadian, intensitas, sebaran, durasi (contoh: curah hujan ekstrem, magnitudo gempa, tinggi gelombang).
• Sumber data: BMKG, PVMBG, BIG, KLHK, BNPB (InaRISK).

1. Kerentanan (Vulnerability)

• Definisi operasional: tingkat kerawanan masyarakat dan lingkungan terhadap dampak bencana.
• Dimensi:
  • Fisik: kepadatan penduduk, kualitas bangunan, lokasi di kawasan rawan.
  • Sosial: pendidikan, kesehatan, gender, kelompok rentan (anak, lansia).
  • Ekonomi: tingkat kemiskinan, ketergantungan pada sektor rentan bencana.
  • Lingkungan: degradasi lahan, ketersediaan hutan/penyangga alam.
• Sumber data: BPS (Susenas, Podes), KLHK, Bappenas, BNPB.

1. Kapasitas (Capacity)

• Definisi operasional: sumber daya, sistem, dan upaya yang dimiliki untuk mengurangi dampak bencana.
• Indikator: keberadaan BPBD, rencana kontinjensi, jumlah tenaga siaga bencana, sistem peringatan dini, infrastruktur mitigasi, APBD kebencanaan.
• Sumber data: BNPB, BPBD, Kementerian/Lembaga terkait, BPS (data kelembagaan).

Formulasi perhitungan:

Keterangan:

• H = Indeks Ancaman (Hazard Index) → probabilitas/tingkat bahaya bencana (banjir, gempa, kekeringan, tanah longsor, tsunami, dll).
• V = Indeks Kerentanan (Vulnerability Index) → tingkat kerentanan fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan.
• C= Indeks Kapasitas (Capacity Index) → kemampuan masyarakat/pemerintah dalam mitigasi, kesiapsiagaan, dan respon.

Nilai hasil kemudian dinormalisasi ke skala 0–100.

Interpretasi Skor IRB

• 0 – 20 = Sangat Rendah
• 21 – 40 = Rendah
• 41 – 60 = Sedang
• 61 – 80 = Tinggi
• 81 – 100 = Sangat Tinggi

Indeks Pelayanan Publik mencakup 6 aspek utama:

1. Kebijakan Pelayanan
   • Definisi: keberadaan standar pelayanan, maklumat pelayanan, serta SK terkait pelayanan.
   • Sumber data: dokumen instansi, SK Kepala Daerah, standar pelayanan publik.
2. Profesionalisme SDM
   • Definisi: kompetensi, jumlah, dan perilaku petugas pelayanan.
   • Sumber data: data kepegawaian, hasil survei masyarakat, observasi lapangan.
3. Sarana dan Prasarana
   • Definisi: ketersediaan fasilitas pelayanan yang ramah, mudah diakses, dan mendukung kelompok rentan.
   • Sumber data: observasi fasilitas pelayanan, laporan instansi, survei masyarakat.
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik
   • Definisi: ketersediaan informasi layanan (manual maupun digital), keterbukaan, dan aksesibilitas.
   • Sumber data: website instansi, papan informasi, survei kepuasan.
5. Konsultasi dan Pengaduan
   • Definisi: mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat, sarana pengaduan, serta tindak lanjut.
   • Sumber data: SP4N-LAPOR!, kotak saran, call center, laporan tindak lanjut pengaduan.
6. Inovasi Pelayanan Publik
   • Definisi: terobosan pelayanan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi layanan.
   • Sumber data: laporan inovasi pelayanan, aplikasi daerah, penilaian KemenPANRB.

Formulasi Perhitungan :

Keterangan:

• Wi = bobot indikator ke-i.
• Ni  = nilai indikator ke-i (skala 1–5)
• N   = jumlah indikator.

• kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN yang mencakup dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin.
• Skala Penilaian :
• Diatas 91: sangat tinggi
• 81 - 91 : tinggi
• 71 - 81 : sedang
• 61 - 71 : rendah
• Dibawah 61: sangat rendah

Jumlah Nilai Total dari 8 Aspek Sistem Merit {Perencanaan Kebutuhan (10%), Pengadaan (10%), Pengembangan Karier (30%), Promosi dan Mutasi (10%), Manajemen Kinerja (20%), Penggajian, Penghargaan dan Disiplin (10%), Perlindungan dan Pelayanan (4%), Sistem informasi (6%)}

• Skala Penilaian :
• Kategori I BURUK (100 - 174) – indeks (0,2 – 0,4)
• Kategori II KURANG (175 - 249)  – indeks (0,41-0,6)
• Kategori III BAIK (250 -324) – Indeks (0,61-0,8)
• Kategori IV SANGAT BAIK (325 -400) – Indeks (0,81-1)

Head Count Index (HCI-P0), adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK)

Keterangan :

α  = 0

z  = garis kemiskinan.

yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ...., q), yi < z

q  = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n  = jumlah penduduk.

1. Indeks Kebutuhan Dasar (IKD)

• Definisi operasional: kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih, dan sanitasi.
• Indikator (contoh):
  • Angka harapan hidup
  • Angka partisipasi sekolah / rata-rata lama sekolah
  • Akses air minum dan sanitasi layak
  • Tingkat kemiskinan
• Sumber data: BPS (Susenas, Podes), Kemenkes, Kemendikbud, Kementerian PUPR.
• Skoring: indikator dinormalisasi (0–100), lalu dirata-ratakan.
  1. Indeks Kebutuhan Dasar (IKD)
  • Definisi operasional: kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih, dan sanitasi.
  • Indikator (contoh):
    • Angka harapan hidup
    • Angka partisipasi sekolah / rata-rata lama sekolah
    • Akses air minum dan sanitasi layak
    • Tingkat kemiskinan
  • Sumber data: BPS (Susenas, Podes), Kemenkes, Kemendikbud, Kementerian PUPR.

  • . Koefisien Gini (KG)

    • Definisi operasional: ukuran ketimpangan distribusi pengeluaran/pendapatan masyarakat.
    • Rumus transformasi: 

→ jika Gini = 0,4 → KG* = 60 (semakin rendah ketimpangan, semakin tinggi nilai).

• Sumber data: BPS (Susenas).

1. Indeks Keberdayaan Ekonomi (IKE)

• Definisi operasional: kemampuan masyarakat meningkatkan taraf hidup melalui aktivitas ekonomi produktif.
• Indikator (contoh):
  • Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)
  • Persentase pekerja formal
  • Proporsi UMKM/ usaha mandiri
  • Tingkat pengangguran terbuka (dibalik: makin rendah → skor makin tinggi)
• Sumber data: BPS (Sakernas, Susenas), Kementerian Koperasi & UKM.
• Skoring: normalisasi ke 0–100, lalu dirata-rata.

1. Indeks Peran Sosial Masyarakat (IPSM)

• Definisi operasional: tingkat partisipasi, solidaritas, dan kohesi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
• Indikator (contoh):
  • Partisipasi dalam organisasi sosial/kemasyarakatan
  • Kepesertaan dalam program perlindungan/jaminan sosial
  • Tingkat keterlibatan dalam kegiatan gotong royong
• Sumber data: BPS (Susenas Modul Sosial), Kemensos (DTKS), survei daerah.
• Skoring: normalisasi indikator ke skala 0–100.

Formulasi Perhitungan :

• IKD,IKE,IPSMIKD, IKE, IPSMIKD,IKE,IPSM sudah dalam skala 0–100
• KG∗KG^*KG∗ = koefisien Gini yang ditransformasi menjadi indeks (semakin rendah ketimpangan → semakin tinggi nilai)
• W1…W4W_1 … W_4W1​…W4​ = bobot dimensi (bisa sama rata 25% atau sesuai kebijakan)

Nilai Investasi merupakan jumlah modal yang telah ditanamkan
untuk digunakan dalam kegiatan ekonomi di suatu wilayah,
dalam hal ini adalah Kabupaten Magetan. Jumlah modal yang
ditanamkan ini dapat bersumber dari investor domestik maupun
investor asing.

Nilai Investasi dihitung melalui kumulatif kapital hasil modal
yang ditanamkan dan tercatat dalam Laporan Kegiatan
Penanaman Modal (LKPM).

Pertumbuhan Nilai Omset Koperasi dan Usaha Mikro
merupakan peningkatan jumlah total pendapatan kotor yang
diperoleh koperasi dan UM

Formula:
((Nilai omset koperasi tahun n - nilai omset koperasi tahun
sebelumnya)/Nilai omset tahun sebelumnya X 100% )+((Nilai
omset usaha mikro tahun n - nilai omset usaha mikro tahun
sebelumnya)/Nilai omset tahun sebelumnya X 100% )/2